Aceh lahir dari perangAceh born of war

Tesis kedua belas menyatakan bahwa Aceh sebagaimana dikenal hari ini lahir dari perang. Identitas keacehan tidak terutama diwariskan sebagai warisan etnis yang tetap, melainkan terus diproduksi oleh pengalaman perlawanan: melawan Portugis, melawan Belanda, lalu dalam pergolakan Darul Islam dan Gerakan Aceh Merdeka. Akibat dari kenyataan ini sangat jauh. Karena identitas dibentuk dalam perang, legitimasi di Aceh tidak pernah selesai; ia terus dirundingkan ulang antara poros istana dan poros ulama di satu sisi dan negara di sisi lain. Setiap babak perang melahirkan gelar, panji, maklumat dan silsilah baru, dan setiap babak damai harus memutuskan apa yang dilakukan terhadap warisan simbolik itu.

Rumusan paling eksplisit tentang tesis ini terdapat dalam entri Aceh lahir dari perang, yang bertolak dari esai M. Adli Abdullah "Acehkah Saya?" (Juni 2008). Esai itu dipicu oleh sebuah anekdot Jusuf Kalla pada peluncuran buku Hamid Awaludin, dan menjawabnya dengan menelusuri titik awal Aceh Darussalam pada Ali Mughayat Syah, yang melepaskan diri dari Pasai pada 1519 dan membebaskan Pasai pada 1524. Sejak itu Aceh hidup dalam konflik dengan Portugis selama sekitar 121 tahun (1520–1641), lalu menghadapi Belanda sejak 26 Maret 1873, dan kemudian melahirkan GAM pada 4 Desember 1976. Dua perekat persatuan yang ditekankan esai itu adalah musuh bersama dan Islam. Rumusan ini memberi tesis ini struktur yang dapat diuji: jika identitas direkatkan oleh musuh bersama, apa yang terjadi ketika musuh itu hilang atau berganti rupa?

Perang juga melahirkan lembaga. Tradisi waliyul mulki, penjaga kerajaan yang muncul ketika sultan belum dewasa, ketika legitimasi penguasa dipersoalkan atau ketika negeri dalam keadaan perang, memperlihatkan bagaimana keadaan darurat melahirkan kedudukan baru. Preseden awalnya ditautkan dengan Abdurrauf as-Singkili pada masa para sultanah, tetapi bentuknya yang paling jelas tampak pada Tuanku Hasyim Banta Muda, bangsawan yang dua kali ditawari takhta dan dua kali menolaknya, memilih mengangkat sultan belia lalu memerintah atas namanya sambil memimpin perlawanan, termasuk sesudah ibu kota dipindahkan ke Keumala Dalam pada 1879. Di sisi ulama, Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman memimpin perang sabil pada 1880-an, mendesak Belanda ke garis konsentrasi di sekitar Kutaraja dan mengeluarkan maklumat pada 2 Februari dan September 1885 yang menolak segala ambisi takhta. Hikayat Prang Sabi kemudian menjadi bahasa yang menyatukan kedua poros itu dalam satu panggilan perang.

Namun lembaga yang lahir dari perang juga menjadi bahan rekonstruksi politik pada perang berikutnya. Kasus sarakata 1909 sangat menentukan. Surat bertanggal 18 Rajab 1327 H (5 Agustus 1909) dari Tuanku Mahmud, Tuanku Raja Keumala dan Panglima Polem Muhammad Daud itu berisi bujukan kepada para ulama Tiro agar berdamai dengan Belanda, dan ditemukan pada jenazah Teungku Maat di Tiro di Alue Bhot pada 3 Desember 1911. Sapaan al-mudabbir al-malik di dalamnya kemudian dibaca Hasan di Tiro sebagai pengakuan bahwa kekuasaan Aceh telah beralih kepada keluarga Tiro, dan menjadi dasar silsilah wali negara yang ia pimpin sejak 1976. Kritik sumber yang diajukan M. Adli Abdullah menunjukkan bahwa surat itu tidak memuat penyerahan kedaulatan, bahwa maklumat Muhammad Saman sendiri menolak klaim takhta, dan bahwa silsilah yang dibangun di atasnya beredar dalam beberapa versi. Perang, dengan demikian, tidak hanya memproduksi identitas; ia juga memproduksi tafsir atas masa lalu yang dibutuhkan untuk melegitimasi perang yang sedang berlangsung.

Pola yang sama tampak pada abad ke-20. Wali Negara dalam Darul Islam Aceh memakai gelar lama untuk kebutuhan baru: pemberontakan pecah pada 21 September 1953, Kongres Batee Kureng pada 21 September 1955 mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh, dan Dewan Revolusi pada 15 Maret 1959 menggantinya dengan Teungku Amir Husin al-Mujahid. Kompromi Dewan Revolusi dengan Jakarta melahirkan status Daerah Istimewa melalui Keputusan Misi Hardi tertanggal 26 Mei 1959. Episode ini adalah contoh paling jernih dari pernyataan bahwa legitimasi di Aceh dirundingkan ulang: perang berujung bukan pada kemenangan satu pihak, tetapi pada status hukum baru yang menampung sebagian tuntutan. Entri tentang barter ulama, negara dan perang serta keilmuan masa revolusi sosial memperlihatkan bahwa poros ulama berperan penting dalam setiap perundingan itu, sementara poros uleebalang justru runtuh dalam revolusi sosial.

Simbol menjadi medan tempat perundingan itu berlanjut sesudah senjata diletakkan. Alam peudeung, panji merah berbulan sabit dan bintang dengan pedang di bawahnya, diingat sebagai bendera kerajaan yang berakar pada persekutuan dengan Turki Utsmani, lalu dipakai GAM sejak 4 Desember 1976. MoU Helsinki butir 1.1.5 dan Pasal 246 UU No. 11/2006 memberi Aceh hak atas bendera dan lambang, tetapi PP No. 77/2007 melarang lambang daerah yang menyerupai lambang gerakan separatis. Kontestasi qanun bendera dan lambang yang disahkan DPRA pada Maret 2013 kemudian tidak diselesaikan di pengadilan, melainkan melalui rangkaian "cooling down" politik. Demikian pula lembaga Wali Nanggroe, yang menurut MoU butir 1.1.7, Pasal 96–97 UUPA dan qanun 2012 dijadikan lembaga adat, adalah transformasi damai dari gelar yang lahir dalam perang. Genealogi gelar Wali Nanggroe dengan demikian menjadi tolok ukur bagi perdebatan kelembagaan masa kini.

Tesis ini menghadapi keberatan yang serius. Pertama, ia dapat terbaca sebagai pembenaran bagi kekerasan, seolah-olah Aceh hanya menjadi Aceh ketika berperang. Pembacaan semacam itu keliru, sebab esai yang sama menekankan sifat kosmopolitan masyarakat Aceh dan motif pengkhianatan dalam ingatan perangnya, yang menunjukkan bahwa perang juga memecah, bukan hanya menyatukan. Kedua, esai-esai dalam Aceh Baru Post-Tsunami mengajukan kritik bahwa evolusi GAM menjadi KPA lalu Partai Aceh lebih mencerminkan kepentingan mereka yang di atas daripada kehendak rakyat bawah, dan bahwa orang Aceh, baik yang memanggul senjata maupun yang hanya memberikan sebutir telur, adalah korban dari rekayasa konflik di dalam maupun di luar negeri. Kritik ini tidak membatalkan tesis, tetapi menajamkannya: identitas yang lahir dari perang selalu diperebutkan oleh mereka yang mengelola perang. Ketiga, akibatnya juga dirasakan dari arah negara, karena Aceh, seperti dicatat dalam esai yang sama, akan terus dicurigai nasionalismenya. Identitas perang, dengan kata lain, dibalas oleh negara dengan nalar keamanan.

Pertanyaan yang tetap terbuka adalah bagaimana identitas yang lahir dari perang bertahan, dan berubah, ketika perang telah usai. Jika musuh bersama hilang, apakah Islam saja cukup sebagai perekat, ataukah perekat itu akan bergeser ke simbol, bendera dan gelar yang terus diperebutkan? Entri tentang pusat simbolik kesadaran politik Aceh dan para pemikir politik Aceh membuka kemungkinan bahwa identitas dapat bertumpu pada pengetahuan tentang sejarah sendiri, bukan pada perang berikutnya. Tetapi hal itu menuntut kerja kritik sumber yang sabar, seperti yang diperlihatkan dalam pembacaan ulang atas sarakata 1909, agar ingatan perang tidak dibekukan menjadi mitos yang siap dipakai untuk mobilisasi baru.

Dalam bangunan enam belas tesis, T12 membuka lantai V, lantai tempat Acehnologi berhadapan dengan Aceh kontemporer. Ia mewarisi T8 (dua poros: istana dan ulama), karena perang adalah keadaan ketika kedua poros paling jelas tampak bekerja sama atau bersaing, sebagaimana dalam pasangan Tuanku Hasyim dan Teungku Chik di Tiro; ia mewarisi T9 (peradaban maritim-kosmopolitan), karena perang pertama Aceh adalah perang memperebutkan laut; dan ia membutuhkan T10 (kerak peradaban pada perantara), karena hikayat, sarakata dan bendera adalah perantara yang menyimpan ingatan perang. Ke depan, T12 menyiapkan T13 (damai struktural belum menjadi damai kultural), karena damai harus mengolah identitas yang dibentuk perang; T15 (demoralisasi ketika spirit tercerabut), karena perang panjang ikut mengikis spirit; dan T16 (Aceh sebagai cermin Indonesia), karena cara negara menanggapi identitas perang memperlihatkan cara Indonesia memahami dirinya. Pada tangga lima lantai, T12 memperlihatkan spirit yang menjadi semangat jihad, gagasan yang menjadi maklumat, filsafat yang menjadi teori legitimasi, dan tindakan yang menjadi perlawanan; tugas ilmu adalah memastikan bahwa anak tangga terakhir itu tidak memutuskan hubungan dengan yang pertama.