Aceh lahir dari perang: identitas keacehan sebagai produk perlawananAceh born of war: Acehnese identity as a product of resistance

Gagasan bahwa Aceh "lahir dari perang" merupakan salah satu cara membaca sejarah politik Aceh sebagai rangkaian perlawanan yang membentuk kesadaran kolektif. M. Adli Abdullah mengembangkan gagasan ini pada 2008 sebagai tanggapan atas seloroh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menceritakan pertemuannya dengan tokoh muda GAM di Amsterdam dalam proses menuju perundingan Helsinki: GAM sulit mengalahkan Indonesia, Indonesia pun sulit mengalahkan GAM setelah tiga puluh tahun perang. Kisah itu disampaikan pada peluncuran buku Hamid Awaludin tentang perdamaian RI–GAM di Helsinki pada Mei 2008. Alih-alih membacanya sebagai ejekan, Adli Abdullah menjadikannya pintu masuk untuk bertanya apakah Aceh memang identik dengan perang.

Jawaban historisnya dimulai dari kelahiran Kesultanan Aceh Darussalam. Menurut uraian Adli Abdullah, Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah (1514–1530) menyatakan lepas dari Pasai, yang telah berada di bawah pengaruh Portugis, pada 1519, lalu membebaskan Pasai dari Portugis pada 1524 dan menyatukannya ke dalam negeri baru Aceh. Konflik Aceh dengan Portugis kemudian berlangsung kira-kira 121 tahun (1520–1641), yakni sampai jatuhnya Melaka Portugis ke tangan Belanda. Dalam kerangka ini, kesultanan bukan sekadar hasil penyatuan dinasti, tetapi lahir sebagai proyek pertahanan menghadapi kekuatan maritim Eropa.

Generasi berikutnya, dari Alaidin Riayat Syah al-Qahhar, Alaidin Johansyah, Saidil Mukammil hingga Iskandar Muda, membawa Aceh ke puncak kekuasaannya. Adli Abdullah menempatkan Aceh masa itu sejajar dengan kekuatan Islam besar lain seperti Turki Usmani, Maroko, Persia dan Mughal di Agra, dengan pengaruh yang menjangkau Semenanjung Melayu (Perak, Pahang, Kedah dan Johor). Jejak pengaruh itu, menurutnya, masih terlihat di Perak dalam rencong, sistem kerajaan, pakaian, rumah dan adat istiadat. Klaim tentang peringkat kekuatan ini lebih tepat dipahami sebagai bagian dari memori kebanggaan sejarah Aceh daripada sebagai ukuran kuantitatif.

Inti analitis tesis ini adalah bahwa persatuan Aceh bertumpu pada dua hal: adanya musuh bersama yang harus dilawan dan Islam. Dimensi agama terpelihara di dayah, pusat ilmu Islam tradisional, dan diwujudkan dalam ideologi jihad. Kebencian terhadap penjajahan, dalam pembacaan ini, bukan berakar pada sentimen etnis, melainkan pada keyakinan bahwa melawan penindasan merupakan kewajiban agama. Hikayat Prang Sabi karya Teungku Chik Pante Kulu (oleh Adli Abdullah dikaitkan dengan lingkungan Teungku Chik Kuta Karang) menjadi contoh paling terkenal dari mobilisasi religius semacam itu dalam Perang Belanda yang dimulai pada 26 Maret 1873.

Kesinambungan perlawanan itu juga dibaca dalam pendirian GAM pada 4 Desember 1976 oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro, yang secara sadar menjadikan sejarah perlawanan terhadap Belanda sebagai landasan ideologis. Adli Abdullah mencatat bahwa Hasan Tiro, kader Daud Beureueh, berhasil menanamkan semangat keacehan selama lebih dari tiga puluh tahun, tetapi tidak mewariskannya kepada putranya sendiri, Karim Tiro. Paradoks ini dipakai untuk menunjukkan bahwa identitas keacehan bukan warisan biologis, melainkan sesuatu yang dibentuk lewat pengalaman, pengorbanan dan pendidikan agama.

Tesis ini juga memuat motif pengkhianatan. Menurut Adli Abdullah, simbol perang di Aceh lebih sering ditandai oleh pengkhianatan daripada kekalahan strategi, dari masa Iskandar Muda hingga Teungku Chik di Tiro, Cut Nyak Dhien dan Teuku Nyak Arief. Ia mengaitkan kekhawatiran akan kudeta dengan kenyataan bahwa para sultan Aceh tidak meninggalkan wilayah kekuasaannya untuk menunaikan haji. Klaim ini menarik sebagai hipotesis sejarah politik, meskipun memerlukan verifikasi lebih lanjut dari sumber kesultanan.

Di samping perang, tesis ini menekankan sifat kosmopolitan Aceh. Pembagian penduduk ke dalam empat sukee pada masa al-Qahhar memperlihatkan bahwa keacehan bersifat inklusif terhadap pendatang dari India, Arab, Cina, Jawa, Bugis dan Semenanjung. Tradisi bu leukat (nasi ketan) yang dipakai untuk mendamaikan pertikaian berdarah menjadi metafora bahwa perang dan perdamaian sama-sama tertanam dalam budaya. Dalam konteks pascadamai, Adli Abdullah menarik kesimpulan normatif: perjuangan kini harus diarahkan untuk menyingkirkan musuh bersama berupa keterbelakangan, dan keutuhan Aceh yang multietnis perlu dijaga, termasuk dengan menolak pemekaran yang dinilai bertentangan dengan semangat MoU Helsinki.

Refleksi tentang masa depan Aceh menjelang Pilkada 2012 merumuskan krisis identitas ini dalam empat sebab. Pertama, tidak ada lagi ideologi yang memaksa orang Aceh bersatu di bawah kepentingan bersama; Hasan di Tiro menjadikan sejarah sebagai sumber ideologi, tetapi pada 2005 kawan-kawan seperjuangannya memilih berhenti pada kata "damai". Kedua, tidak ada kesamaan persepsi tentang identitas keacehan, yang dilemahkan melalui adu domba antarmantan pejuang dan diporak-porandakannya struktur masyarakat, sementara identitas itu kini juga ditantang globalisme dan kosmopolitanisme. Ketiga, kelompok sosial keagamaan baru memisahkan adat, yang ditarik ke ranah simbolik, dari agama, yang ditarik ke ranah formalisme, padahal dalam sejarah Aceh keduanya menyatu dalam satu tarikan napas. Keempat, Aceh menjadi bagian dari negara yang terus dilanda krisis, sementara penyelesaian damai yang diwakilkan pada GAM menempatkan Aceh dalam posisi buah simalakama.

Di balik keempat sebab itu terdapat hilangnya konsep kuasa dan doktrin kosmik keacehan: tanpa sultan, Aceh kehilangan otoritas duniawi tertinggi, sementara otoritas keagamaan ulama terkikis oleh aparatur negara. Serpihan peradaban endatu, terutama karya intelektual ulama dan sistem ketatanegaraan kesultanan, tetap dikenang tetapi tidak lagi mampu menggerakkan energi rakyat, sehingga setiap tuntutan, dari syariat hingga kemerdekaan, berakhir syo' ujong, tidak pernah sampai pada kebahagiaan yang hakiki. Refleksi ini menyimpulkan bahwa Aceh memerlukan perubahan paradigma: memikirkan kembali jati diri keacehan dan menyadari bahwa sejarah masa depan Aceh hanya dapat ditulis oleh rakyat Aceh sendiri.