Aceh ‘daerah modal dan model’Aceh as ‘capital and model region’
Abad ke-17 hingga 1980-anSeventeenth century to the 1980s
Narasi ‘daerah modal’ menegaskan bahwa Aceh pernah menjadi modal bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, sedangkan ‘daerah model’ menegaskan bahwa banyak gagasan dan lembaga dari Aceh kemudian ditiru secara nasional. Narasi ini menghimpun contoh dari bantuan Aceh ke Haramayn pada masa Sultanah Naqiatuddin, sumbangan pesawat bagi Republik, Radio Rimba Raya, hingga Fakultas Dakwah, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan badan perencana pembangunan daerah. Ia menjadi bahan bercermin tentang apakah tradisi itu masih dapat diwarisi.
The ‘capital region’ narrative holds that Aceh was once the capital (modal) of Indonesia’s independence struggle, while ‘model region’ holds that many Acehnese ideas and institutions were later copied nationally. It gathers examples from Aceh’s aid to the Haramayn under Sultanah Naqiatuddin, aircraft donated to the Republic and Radio Rimba Raya, to the Faculty of Da‘wa, the Ulama Consultative Council and the regional development-planning board. It invites reflection on whether that tradition can still be inherited.
Narasi ini dimulai dari masa ketika Syarif Makkah datang ke Aceh mencari bantuan pemeliharaan Ka‘bah pada masa Sultanah Naqiatuddin, dan Aceh mengirim emas serta sedekah untuk Ka‘bah, Masjid Nabawi, dan penduduk miskin Haramayn, sebagaimana dikutip dari Azyumardi Azra. Pada abad ke-17, ulama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry, dan Abdurrauf as-Singkili mewarnai pemikiran Islam Asia Tenggara; kitab Mir’at al-Tullab disebut masih dipakai di Mindanao hingga 1940-an, dan Masail al-Muhtadi masih dipakai di Indonesia, Malaysia, dan Thailand Selatan. Tradisi kepemimpinan perempuan, dari Putri Lindung Bulan di Beunua (Tamiang) hingga empat sultanah dan Laksamana Keumalahayati, juga dikutip sebagai bagian dari ‘model’ itu.
Pada masa revolusi, Aceh menjadi satu-satunya wilayah yang tidak dikuasai kembali Belanda, menyediakan Radio Rimba Raya dan membeli dua pesawat untuk Republik. Sesudah kemerdekaan, Aceh menyumbang tenaga akademik seperti Hasbi Ash-Shiddieqy, Abu Bakar Aceh, dan Tgk. Ismail Yakub; pada 1980-an empat dekan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta disebut berasal dari Aceh. Aceh Development Board disebut menjadi cikal bakal model badan perencana pembangunan, Majelis Permusyawaratan Ulama yang dibentuk ulama Aceh pada 1965 dipandang sebagai model bagi Majelis Ulama Indonesia (1975), dan Fakultas Dakwah pertama lahir di IAIN Ar-Raniry pada 1968.
Sebagian klaim dalam narasi ini bersifat tradisi lisan atau tafsir lokal dan perlu diuji dengan sumber lain. Namun sebagai wacana, ‘modal dan model’ penting untuk memahami rasa kecewa Aceh terhadap pusat, yang sering diungkapkan dengan peribahasa ‘air susu dibalas air tuba’, dan untuk memahami bagaimana sejarah dijadikan sumber harga diri dan tuntutan politik.
The narrative begins when the Sharif of Mecca came to Aceh seeking help to maintain the Ka‘ba under Sultanah Naqiatuddin, and Aceh sent gold and alms for the Ka‘ba, the Prophet’s Mosque and the poor of the Haramayn, as cited from Azyumardi Azra. In the seventeenth century ulama such as Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry and Abdurrauf as-Singkili shaped Islamic thought in Southeast Asia; the Mir’at al-Tullab is said to have been used in Mindanao until the 1940s, and Masail al-Muhtadi is still used in Indonesia, Malaysia and southern Thailand. A tradition of female leadership, from Putri Lindung Bulan of Beunua (Tamiang) to the four sultanahs and Admiral Keumalahayati, is also cited as part of the ‘model’.
During the revolution Aceh was the only region the Dutch did not reoccupy, providing Radio Rimba Raya and buying two aircraft for the Republic. After independence Aceh contributed academics such as Hasbi Ash-Shiddieqy, Abu Bakar Aceh and Tgk. Ismail Yakub; in the 1980s four deans at IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta were reportedly Acehnese. The Aceh Development Board is said to have prefigured development-planning boards, the Ulama Consultative Council formed by Acehnese ulama in 1965 is seen as a model for the Indonesian Ulama Council (1975), and the first Faculty of Da‘wa was born at IAIN Ar-Raniry in 1968.
Some claims in this narrative rest on oral tradition or local interpretation and should be tested against other sources. As discourse, however, ‘capital and model’ is key to understanding Aceh’s disappointment with the centre, often voiced in the proverb ‘milk repaid with poison’, and how history serves as a source of pride and political demands.
Gagasan kunciKey ideas
Sejarah sebagai modal politikHistory as political capital
Jasa masa lalu dijadikan dasar tuntutan penghargaan dari pusat.Past contributions underpin demands for recognition from the centre.
Aceh sebagai laboratorium kelembagaanAceh as institutional laboratory
Sejumlah lembaga nasional diklaim berawal dari eksperimen Aceh.Several national institutions are claimed to begin as Acehnese experiments.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bagaimana narasi ‘daerah modal’ dapat menjadi energi pembangunan, bukan hanya romantisme sejarah?How can the ‘capital region’ narrative fuel development rather than mere historical romanticism?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Aceh ‘daerah modal dan model’”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/aceh-daerah-modal-dan-model/