Langsung ke isiSkip to content
Acehnologi Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway

Teuku Muttaqin Mansur

Teuku Muttaqin Mansur adalah guru besar hukum adat bidang peradilan adat pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan salah satu peneliti terkemuka tentang peradilan adat di Aceh. Ia juga menjabat sekretaris Pusat Riset Hukum, Islam dan Adat (PRHIA) di universitas yang sama. Latar pendidikannya memadukan studi hukum Islam dan ilmu hukum, tercermin dalam gelar S.H.I. dan M.H. yang tercantum pada tulisan-tulisan awalnya, lalu ia menempuh program doktor di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia dan mempertahankan disertasinya tentang peradilan adat pada 19 Agustus 2015. Sejak itu namanya hampir selalu muncul ketika orang membicarakan bagaimana peradilan adat gampong, mukim dan laot bekerja di bawah otonomi khusus Aceh.

Fokus kajiannya dapat diringkas dalam satu pertanyaan: bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang lahir dari adat dapat berdiri di samping peradilan negara dan Mahkamah Syar’iyah tanpa saling meniadakan. Ia membagi peradilan adat Aceh menurut wilayah kekuasaannya. Di darat terdapat peradilan adat gampong sebagai tingkat pertama dan peradilan adat mukim sebagai tingkat banding, sedangkan di laut terdapat peradilan adat laot lhok dan peradilan adat laot kabupaten/kota. Kerangka ini ia uraikan dalam banyak tulisan, antara lain dalam artikel tinjauan hukum tentang peradilan adat di Aceh yang ia tulis bersama Sulaiman dan Hasbi Ali di Jurnal Ilmiah Peuradeun (2020), serta dalam kajian yuridis peradilan adat di Aceh di Journal of Indonesian Adat Law (2018).

Hukum adat laot adalah salah satu medan awal penelitiannya. Pada 2010 ia menulis tentang kedudukan hukum adat laot dalam sistem hukum nasional, dan pada 2012 tentang tantangan peradilan adat laot di Kanun Jurnal Ilmu Hukum, dengan catatan bahwa pihak yang tidak puas masih terbuka membawa perkaranya ke peradilan negara. Ia juga menulis tentang penyelesaian kasus mesum melalui peradilan adat gampong di Banda Aceh (2012), yang menunjukkan bahwa penyelesaian semacam itu biasanya berakhir dengan pernikahan atau sanksi adat, tetapi menegaskan bahwa perkara yang sudah masuk kategori zina semestinya langsung ditangani Mahkamah Syar’iyah. Bersama Faridah Jalil dari Universiti Kebangsaan Malaysia ia menelusuri aspek hukum peradilan adat di Indonesia dari 1602 sampai 2009, sebuah rentang yang dimulai dari kedatangan kongsi dagang Belanda. Kajian lain membahas konflik kewenangan antarperadilan di Aceh dalam perkara khalwat yang melibatkan anak (2015) dan kedudukan mahkamah adat setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (2016), yang dibuka dengan latar MoU Helsinki.

Dalam buku Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan (2015), Teuku Muttaqin Mansur menulis bab tentang pelaksanaan peradilan adat mukim, yang sebagian besar bersumber dari penelitian lapangan disertasinya. Bab itu menjelaskan bahwa peradilan adat mukim adalah tingkat banding dengan kewenangan yang sama dengan peradilan adat gampong menurut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, bahwa sidangnya biasa berlangsung di rumah imeum mukim, masjid atau meunasah dengan majelis imeum mukim, imeum chik, tuha peut mukim, sekretaris mukim dan ulama, serta menguraikan satu per satu sanksi adat dalam Pasal 16, dari nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam dan diat sampai pengasingan, pencabutan gelar adat dan besih lante di Aceh Tengah. Ia juga mencatat rumusan bahasa Aceh yang dipakai dalam persidangan, seperti ungkapan permintaan dan pemberian maaf lahir dan batin, sehingga tulisannya menjadi salah satu dokumentasi paling rinci tentang tata cara peradilan adat. Isinya dirangkum dalam entri peradilan adat mukim.

Penelitiannya kemudian meluas ke hak masyarakat hukum adat atas tanah dan hutan. Bersama Sulaiman, Muazzin, M. Adli Abdullah dan peneliti lain, ia mengkaji pengakuan hutan adat mukim di Kabupaten Pidie melalui wawancara dengan imeum mukim di Mukim Paloh, Kunyet dan Beungga, dan menyimpulkan bahwa usulan hutan mukim belum diakui pemerintah karena berpotensi menimbulkan konflik antarlembaga adat, sehingga pengakuan mukim sebagai masyarakat hukum adat perlu diperjuangkan bersama. Ia juga meneliti penyelesaian sengketa hareuta peunulang, pemberian harta dari orang tua kepada anak perempuan saat berumah tangga, melalui peradilan adat di Pidie (2022), membimbing banyak penelitian mahasiswa tentang sengketa tanah warisan dan perkara ringan di peradilan gampong, dan menulis buku Hukum Adat: Pengembangan dan Pembaharuan (Syiah Kuala University Press, 2018). Dalam tulisan yang lebih baru bersama Erwin Soesilo, ia mengkritik positivisasi hukum yang hidup dalam kitab undang-undang hukum pidana baru sebagai bentuk formalisme hukum.

Teuku Muttaqin Mansur juga dikenal karena mendorong pembelajaran hukum adat langsung di lapangan. Pada Mei 2026 ia mengoordinasikan kuliah lapangan dan penyuluhan hukum adat di Mukim Siem, Darussalam, Aceh Besar, yang diikuti sekitar delapan puluh mahasiswa sarjana, kelas internasional dan program doktor, dengan pesan bahwa hukum adat tidak cukup dipelajari melalui teori di ruang kuliah. Sebelumnya, dalam simposium tentang dilema masyarakat adat yang digelar pusat studi hukum, Islam dan adat Universitas Syiah Kuala pada 2022, ia memaparkan hasil kajian pusat studi itu di hadapan pakar dari berbagai universitas, organisasi masyarakat adat dan imeum mukim.

Dalam peta studi Aceh, Teuku Muttaqin Mansur menempati posisi penting karena ia memberi bentuk prosedural pada sesuatu yang sering hanya dipuji sebagai kearifan lokal. Melalui tulisannya, peradilan adat tampil sebagai sistem dengan jenjang, kewenangan, majelis, tempat sidang dan jenis sanksi yang jelas, sekaligus sebagai arena tarik-menarik antara adat, syariat dan hukum negara.

Teuku Muttaqin Mansur is professor of customary law in the field of customary justice at the Faculty of Law of Universitas Syiah Kuala and one of the leading researchers on customary courts in Aceh. He also serves as secretary of the university’s Research Centre for Law, Islam and Custom (PRHIA). His education combines Islamic law and legal studies, reflected in the S.H.I. and M.H. degrees listed on his early writings, and he completed a doctorate at the Faculty of Law of Universiti Kebangsaan Malaysia, defending his thesis on customary justice on 19 August 2015. Since then his name appears almost whenever people discuss how gampong, mukim and sea customary courts work under Aceh’s special autonomy.

His research can be summed up in one question: how can dispute resolution born of custom stand alongside the state courts and the Mahkamah Syar’iyah without each cancelling the other. He divides Acehnese customary justice by jurisdiction. On land there is the gampong customary court as first instance and the mukim customary court as appeal tier, while at sea there are the laot lhok court and the district sea court. He sets out this framework in many writings, including a legal review of customary courts in Aceh written with Sulaiman and Hasbi Ali in Jurnal Ilmiah Peuradeun (2020) and a juridical study of customary justice in Aceh in the Journal of Indonesian Adat Law (2018).

Customary sea law was one of his first research fields. In 2010 he wrote on the position of customary sea law in the national legal system, and in 2012 on the challenges of customary sea justice in Kanun Jurnal Ilmu Hukum, noting that dissatisfied parties can still take their cases to state courts. He also wrote on the settlement of khalwat cases by gampong customary courts in Banda Aceh (2012), showing that such settlements usually end in marriage or customary sanctions, but arguing that cases amounting to zina should go directly to the Mahkamah Syar’iyah. With Faridah Jalil of Universiti Kebangsaan Malaysia he traced the legal aspects of customary justice in Indonesia from 1602 to 2009, a span beginning with the arrival of the Dutch trading company. Other studies address conflicts of jurisdiction between courts in Aceh in khalwat cases involving children (2015) and the position of customary courts after the Law on the Governing of Aceh (2016), which opens with the background of the Helsinki MoU.

In the 2015 book Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan, Teuku Muttaqin Mansur wrote the chapter on the practice of mukim customary justice, drawn largely from the fieldwork for his dissertation. It explains that the mukim court is an appeal tier with the same jurisdiction as the gampong court under Article 13 of Qanun No. 9 of 2008, that hearings are usually held at the imeum mukim’s house, the mosque or a meunasah before a bench of the imeum mukim, imeum chik, tuha peut mukim, mukim secretary and ulama, and it explains each customary sanction in Article 16, from advice, reprimand, apology, sayam and diat to banishment, revocation of customary titles and besih lante in Central Aceh. He also records the Acehnese formulas used in hearings, such as the words for asking and granting forgiveness outwardly and inwardly, making his chapter one of the most detailed records of customary court procedure. Its content is summarised in the entry on mukim customary justice.

His research later widened to customary rights over land and forests. With Sulaiman, Muazzin, M. Adli Abdullah and others he studied the recognition of mukim customary forests in Pidie through interviews with imeum mukim in Mukim Paloh, Kunyet and Beungga, concluding that proposed mukim forests have not been recognised because of potential conflict between customary institutions, so that recognition of the mukim as a customary law community must be pursued by all stakeholders. He has also studied disputes over hareuta peunulang, property given by parents to a daughter when she marries, through customary courts in Pidie (2022), supervised many student studies of inheritance land disputes and minor cases in village courts, and written the book Hukum Adat: Pengembangan dan Pembaharuan (Syiah Kuala University Press, 2018). In more recent work with Erwin Soesilo he criticises the positivisation of living law in the new criminal code as a form of legal formalism.

Teuku Muttaqin Mansur is also known for promoting field-based teaching of customary law. In May 2026 he coordinated a field lecture and legal outreach on customary law in Mukim Siem, Darussalam, Aceh Besar, attended by some eighty undergraduate, international class and doctoral students, stressing that customary law cannot be learned from classroom theory alone. Earlier, at a 2022 symposium on the dilemmas of customary communities held by the university’s centre for law, Islam and custom, he presented the centre’s findings before experts from several universities, customary community organisations and imeum mukim.

In the map of Aceh studies, Teuku Muttaqin Mansur holds an important place because he gives procedural form to something often praised merely as local wisdom. In his writings customary justice appears as a system with clear tiers, jurisdictions, benches, venues and types of sanction, and also as an arena of negotiation between custom, sharia and state law.

Kutip entri ini:Cite this entry: “Teuku Muttaqin Mansur”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/teuku-muttaqin-mansur/

Ekosistem KBA13KBA13 InsightKBA13 AcademyAcehnologiArsip & PustakaPeta Ekosistem →