Peradilan adat mukim: tingkat banding, majelis, dan sanksi adat

Peradilan adat mukim adalah forum penyelesaian sengketa tingkat kedua dalam susunan peradilan adat darat di Aceh. Di atas kertas ia berfungsi sebagai tingkat banding bagi perkara yang telah diputus di peradilan adat gampong tetapi putusannya tidak diterima para pihak. Dalam praktik ia juga menangani perselisihan antarwarga dari gampong berbeda dalam satu kemukiman. Teuku Muttaqin Mansur, yang meneliti lembaga ini untuk disertasinya di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (dipertahankan 19 Agustus 2015), membagi kekuasaan peradilan adat Aceh menurut wilayahnya: untuk darat ada peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim, sedangkan untuk laut ada peradilan adat laot lhok dan peradilan adat laot kabupaten/kota. Kata lhok di sini berarti teluk tempat bot nelayan mendarat, walau dalam percakapan sehari-hari lhok juga bermakna dalam.

Lembaga ini memiliki silsilah panjang. M. Adli Abdullah, mengikuti H.M. Zainuddin dan A. Hasjmy, menyebut empat derajat mahkamah pada masa Kesultanan Aceh. Paling bawah adalah hukum peujroh, pengadilan damai di tiap kampung yang diketuai geuchik dengan imeum meunasah sebagai wakil dan tuha peut sebagai anggota, tugasnya mendamaikan pihak yang bersengketa. Di atasnya ada mahkamah mukim, pengadilan tingkat rendah yang diketuai imeum mukim dengan kadhi mukim sebagai wakil dan beberapa geuchik serta ulama terkemuka sebagai anggota. Perkara yang tidak selesai di sini naik ke mahkamah uleebalang, yang diketuai uleebalang bersama kadhi uleebalang dan beberapa imeum serta kadhi mukim. Tingkat tertinggi adalah mahkamah panglima sagoe, pengadilan banding dari mahkamah uleebalang. Taqwaddin Husin menambahkan bahwa pada masa Sultan Iskandar Muda perkara kecil, seperti pencurian kecil, perkelahian dan perkara perdata yang nilainya tidak lebih dari seratus ringgit, diselesaikan keuchik dan teungku meunasah dibantu tuha peut tanpa vonis kalah menang. Prinsip hukum peujroh, hukum kebaikan, inilah yang masih menjiwai peradilan adat hari ini.

Dasar hukum modern peradilan adat mukim adalah Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menyatakan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat, dan menyebut imeum mukim sebagai salah satu lembaga adat. Rinciannya diatur Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pasal 13 qanun ini memuat daftar sengketa yang dapat diselesaikan secara adat: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa keluarga terkait faraid, perselisihan antarwarga, khalwat meusum, perselisihan hak milik, pencurian ringan dalam keluarga, perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan skala kecil, pelecehan, fitnah, hasutan dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan skala ringan, ancam-mengancam, serta perselisihan lain yang melanggar adat. Ayat (3) pasal yang sama mewajibkan aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa diselesaikan lebih dahulu secara adat. Sebagai tingkat banding, kewenangan peradilan adat mukim sama dengan kewenangan peradilan adat gampong.

Sidang peradilan adat mukim biasanya berlangsung di rumah imeum mukim, di masjid, atau di salah satu meunasah dalam wilayah kemukiman. Majelisnya terdiri atas imeum mukim, imeum chik, tuha peut mukim, sekretaris mukim, serta ulama atau orang yang dipandang pakar. Komposisi ini mencerminkan tiga unsur pemerintahan mukim lama, yaitu adat, agama dan dewan. Dalam penyelesaian perkara para pemimpin adat berpegang pada ungkapan but rayeuk beu ubit, but ubit beu ek tapeugadoh, perkara besar diusahakan menjadi kecil dan perkara kecil diusahakan hilang. Bila sanksi harus dijatuhkan, berlaku prinsip uleue beu mate, ranteng bek patah, ular harus mati tetapi ranting jangan patah, artinya kesalahan diselesaikan tanpa merusak hubungan sosial yang menopang komunitas.

Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 menyediakan sebelas jenis sanksi adat, yang menurut Teuku Muttaqin Mansur tidak semuanya bersifat hukuman. Nasihat dan teguran adalah cara keras untuk mengingatkan. Majelis biasa menasihati dengan kalimat seperti keupue tameupakee sabee kudroe, tanyoe kon syedara, hana get dikalon le gob, untuk apa bertengkar sesama kerabat, kita bersaudara, tidak baik dilihat orang. Teguran disertai ancaman bahwa bila pertengkaran terulang, majelis tidak mau lagi menyelesaikannya dan akan menyerahkannya kepada polisi. Pernyataan maaf diucapkan dengan rumusan neu peumeuah lon, lon ka salah ngon droeneuh, lahe ngon baten, lalu dijawab dengan pemberian maaf lahir dan batin, dan sering ditutup dengan berjabat tangan, berpelukan, bahkan tangis. Sayam adalah perdamaian untuk perkara yang mengeluarkan darah, seperti perkelahian, dengan kewajiban membayar diat. Kadar diat mengikuti hadih maja luka tasipat, darah tasukat, luka diukur dan darah ditakar, dan kearifan majelis menentukan besarnya. Dalam praktik sekarang diat tidak berlaku untuk pembunuhan atau cacat seumur hidup, yang dibawa ke peradilan negara.

Sanksi lain adalah denda, yang lazim dikenakan pada pelaku khalwat berupa seekor kambing, ganti rugi untuk pencurian ringan atau perusakan tanaman berdasarkan taksiran di lokasi, dan pengucilan bagi warga yang tanpa alasan menolak ikut gotong royong, sehingga masyarakat tidak datang ke kenduri atau melayat di rumahnya. Pengasingan dijatuhkan kepada pelaku yang dianggap mengotori kampung, misalnya khalwat atau zina, dengan kemungkinan kembali setelah masa tertentu, dan bila diulang dapat berlanjut menjadi pencabutan hak sebagai penduduk kampung. Pencabutan gelar adat berlaku bagi pemegang gelar yang melanggar adat. Sanksi menurut adat setempat juga diakui, misalnya besih lante di Aceh Tengah, yaitu denda uang sekitar satu juta rupiah bagi pelaku khalwat yang dipakai untuk kas surau atau kegiatan sosial, sebagai lambang bahwa lantai kampung telah dibersihkan dari perbuatan tercela.

Indra Kesuma Hadi menempatkan imeum mukim dalam tipologi mediator yang dikenal dalam kajian penyelesaian sengketa, yaitu mediator jaringan sosial, mediator otoritatif dan mediator mandiri. Imeum mukim termasuk mediator jaringan sosial karena ia dipilih dari dan oleh masyarakat kemukiman, mengenal para pihak, berwibawa dan disegani, dan karena jabatannya dapat mendorong para pihak berdamai. Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat memberinya kewenangan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan mendamaikan sengketa. M. Adli Abdullah menekankan sifat putusan damai: langsung berkekuatan tetap, tertutup bagi banding dan kasasi, dapat dieksekusi, tidak menyisakan dendam dan murah. Proses adatnya dimulai dengan merumuskan persoalan, tawar-menawar menuju penyelesaian, didamaikan, lalu dipeusijuek, dengan pengakuan bersalah, permintaan maaf dan janji tidak mengulangi.

Bagi M. Adli Abdullah, peradilan adat mukim bukan sekadar mekanisme hukum tetapi infrastruktur perdamaian. Ia membaca siklus konflik Aceh dari Perang Cumbok 1945, Darul Islam 1953 dan Ikrar Lamteh 1957, Aceh Merdeka 1976, sampai MoU Helsinki 2005, dan menyimpulkan bahwa tidak satu pun konflik itu selesai dengan senjata, melainkan dengan musyawarah. Perdamaian kecil di gampong dan mukim adalah fondasi perdamaian besar. Ia juga mengingatkan dua tantangan. Polisi di tingkat Polsek dan Polres kini juga sering menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, sehingga perlu sinergi agar wibawa lembaga adat tidak tumpang-tindih. Selain itu, sebagian lembaga adat yang diakui undang-undang belum berjalan, sehingga format mediasi adat perlu dirumuskan agar dapat dipahami dan dijalankan generasi berikutnya. Pengalaman Taqwaddin Husin sebagai tuha peut Gampong Tanjong Deah di Darussalam, Aceh Besar, yang beberapa kali memimpin persidangan adat, memperlihatkan bahwa peradilan ini masih hidup dan bekerja di tingkat akar rumput.

Customary justice at the mukim level is the second tier of land-based customary dispute resolution in Aceh. On paper it serves as an appeal level for cases decided by the gampong customary court whose ruling the parties do not accept. In practice it also handles disputes between residents of different villages within one mukim. Teuku Muttaqin Mansur, who studied this institution for his doctoral thesis at the Faculty of Law of Universiti Kebangsaan Malaysia (defended on 19 August 2015), divides Acehnese customary jurisdiction by territory: on land there are gampong and mukim customary courts, and at sea there are customary courts of the laot lhok and of the district. Lhok here means the bay where fishing boats land, although in daily speech lhok also means deep.

The institution has a long lineage. M. Adli Abdullah, following H.M. Zainuddin and A. Hasjmy, lists four grades of court in the Aceh Sultanate. At the bottom was hukum peujroh, a peace court in each village chaired by the geuchik with the imeum meunasah as deputy and the tuha peut as members, whose task was to reconcile disputants. Above it was the mahkamah mukim, a lower court chaired by the imeum mukim with the kadhi mukim as deputy and several geuchik and leading ulama as members. Unresolved cases went to the mahkamah uleebalang, chaired by the uleebalang with his kadhi and several imeum and kadhi mukim. The highest level was the court of the panglima sagoe, which heard appeals from the uleebalang. Taqwaddin Husin adds that under Sultan Iskandar Muda small cases such as petty theft, fights and civil matters worth no more than one hundred ringgit were settled by the keuchik and teungku meunasah with the tuha peut, without a verdict of winner and loser. This principle of hukum peujroh, the law of goodness, still animates customary justice today.

The modern legal basis is Article 98 of Law No. 11 of 2006 on the Governing of Aceh, which states that social problems are to be resolved through customary institutions and names the imeum mukim among them. The details are set out in Qanun No. 9 of 2008 on customary life. Its Article 13 lists the disputes that may be settled by custom: household quarrels, family disputes over inheritance, disputes between residents, khalwat, property disputes, petty theft within the family, disputes over joint marital property, petty theft, theft of livestock, customary offences concerning livestock, farming and forests, disputes at sea, disputes in markets, minor assault, small-scale forest burning, harassment, slander, incitement and defamation, minor pollution, threats, and other breaches of custom. Paragraph 3 of the same article requires law enforcement officers to allow disputes to be settled first by custom. As an appeal tier, the mukim court has the same jurisdiction as the gampong court.

Hearings are usually held at the imeum mukim’s house, at the mosque, or at one of the meunasah in the mukim. The bench consists of the imeum mukim, the imeum chik, the tuha peut mukim, the mukim secretary and ulama or experts, reflecting the three old elements of mukim government: custom, religion and council. Customary leaders work by the maxim but rayeuk beu ubit, but ubit beu ek tapeugadoh, make a big case small and make a small case disappear. When a sanction is necessary, the rule is uleue beu mate, ranteng bek patah, the snake must die but the twig must not break, meaning that wrongdoing is dealt with without damaging the social bonds that sustain the community.

Article 16(1) of Qanun No. 9 of 2008 provides eleven customary sanctions, which according to Teuku Muttaqin Mansur are not all punishments. Advice and reprimand are firm reminders. The bench typically advises with words such as keupue tameupakee sabee kudroe, tanyoe kon syedara, hana get dikalon le gob, why quarrel among kin, we are family, it looks bad to others. A reprimand warns that if the quarrel recurs the bench will refuse to settle it again and hand it to the police. An apology is made with the formula neu peumeuah lon, lon ka salah ngon droeneuh, lahe ngon baten, and answered with forgiveness given outwardly and inwardly, often sealed by a handshake, an embrace or tears. Sayam is reconciliation for cases involving bloodshed, such as fights, with an obligation to pay diat. The amount follows the saying luka tasipat, darah tasukat, the wound is measured and the blood is gauged, with the bench’s wisdom fixing the sum. Today diat no longer applies to killing or permanent disability, which go to the state courts.

Other sanctions are fines, typically a goat for khalwat, compensation for petty theft or damage to crops based on an on-site assessment, and ostracism for residents who refuse communal work without reason, so that neighbours stay away from their feasts and funerals. Banishment is imposed on those considered to have defiled the village, such as for khalwat or zina, with return possible after a period, and repetition may lead to loss of village membership. Customary titles may be revoked for title holders who breach custom. Local sanctions are also recognised, such as besih lante in Central Aceh, a cash fine of about one million rupiah for khalwat used for the prayer house or social activities, symbolising that the village floor has been cleansed.

Indra Kesuma Hadi places the imeum mukim within the typology of mediators used in dispute resolution studies: social network, authoritative and independent mediators. The imeum mukim is a social network mediator because he is chosen from and by the mukim community, knows the parties, enjoys authority and respect, and can use his office to encourage settlement. Article 4 of Qanun No. 10 of 2008 on customary institutions empowers him to resolve social problems and reconcile disputes. M. Adli Abdullah stresses the qualities of a peace settlement: it is immediately final, closed to appeal and cassation, enforceable, leaves no grudge and is cheap. The customary process begins by defining the problem, moves through bargaining toward settlement and reconciliation, and ends with peusijuek, an admission of fault, an apology and a promise not to repeat the offence.

For M. Adli Abdullah, mukim justice is not only a legal mechanism but an infrastructure of peace. He reads Aceh’s cycle of conflict from the Cumbok war of 1945, Darul Islam in 1953 and the Lamteh Pledge of 1957, Aceh Merdeka in 1976, to the Helsinki MoU of 2005, and concludes that none of these conflicts ended by arms but all by deliberation. Small peace in villages and mukim is the foundation of the larger peace. He also points to two challenges. Police at subdistrict and district level now often settle cases informally, so coordination is needed to keep the authority of customary institutions from overlapping. Moreover, some customary institutions recognised by law are not yet functioning, so the format of customary mediation must be articulated so that future generations can understand and practise it. Taqwaddin Husin’s own experience as a tuha peut of Gampong Tanjong Deah in Darussalam, Aceh Besar, where he has presided over several customary hearings, shows that this justice is still alive at the grassroots.