Rekonsiliasi yang tertunda: damai struktural dan damai kultural di AcehDeferred reconciliation: structural and cultural peace in Aceh

Kajian perdamaian membedakan damai negatif, yaitu ketiadaan kekerasan langsung, dari damai positif yang mencakup keadilan sosial dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana dirumuskan Johan Galtung. Kenneth Boulding menambahkan gagasan stable peace, yakni keadaan ketika para pihak tidak lagi memandang perang sebagai pilihan. Dalam refleksi tentang Aceh, M. Adli Abdullah memakai kerangka ini untuk menyatakan bahwa damai yang diharapkan baru terwujud bila tiga komponen terpenuhi: reintegrasi, baik internal di antara pihak yang berkonflik maupun eksternal dengan masyarakat; rekonsiliasi; dan kohesi sosial. MoU Helsinki, dalam pandangan ini, tidak cukup dipahami sebagai penghentian perang, tetapi harus menghasilkan integrasi struktural, masyarakat yang optimis, pencegahan konflik berulang dan damai abadi.

Diagnosis tentang Aceh pascadamai yang ia ajukan dapat diringkas dalam beberapa butir. Suasana perang telah hilang dan kekerasan politik terbuka berhenti, sehingga Aceh “sudah aman tetapi belum nyaman”. Muncul elite dan penguasa baru dari kubu pendukung kepemimpinan GAM di bawah Malik Mahmud, yang dalam perjalanannya sendiri mengalami friksi-friksi baru. Rekonsiliasi sulit diwujudkan, dan perdamaian berjalan sebagai “damai struktur”, sedangkan “kultur jalan di tempat”. Rumusan ini sejalan dengan kritik lain yang menyebut kesalahan pendekatan damai Aceh terletak pada fokusnya pada struktur, bukan kultur.

Salah satu ikhtiar konkret untuk menjembatani kesenjangan itu adalah gagasan all-inclusive Acehness diaspora dialogue, sebuah dialog yang merangkul semua unsur Aceh, termasuk kelompok di luar negeri yang tidak sepakat dengan kepemimpinan GAM pasca-Helsinki, agar perbedaan itu tidak menjadi “bom waktu”. Atas permintaan lembaga perdamaian Interpeace, sebuah penjajakan dilakukan antara 15 Oktober dan 10 November 2007 ke Medan (paguyuban Aceh Sepakat), Jakarta (Taman Iskandar Muda), Kuala Lumpur (tokoh dan Komuniti Aceh Malaysia), Swedia dan Finlandia. Di Swedia penjajakan menjangkau faksi-faksi yang berseberangan dengan kepemimpinan Malik Mahmud. Kelompok-kelompok ini bersedia berdialog, tetapi menolak Aceh sebagai tempat pertemuan dan mengusulkan Kuala Lumpur agar dapat dijangkau semua pihak.

Rekomendasi untuk melanjutkan dialog inklusif tersebut tidak mendapat sambutan dari kepemimpinan GAM. Akibatnya, sebagian kelompok diaspora menempuh jalan sendiri; Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF), nama resmi gerakan yang didirikan Hasan di Tiro, dihidupkan kembali di luar negeri dan diterima kembali sebagai anggota Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) dalam pertemuan 6–7 Juli 2013. Dalam diskusi akademik di Aceh muncul pandangan bahwa narasi konflik yang jujur dan inklusif diperlukan agar upaya semacam itu tidak mendapat sambutan di dalam negeri.

Dimensi kelembagaan rekonsiliasi terletak pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). MoU Helsinki (butir 2.3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pembentukan KKR untuk Aceh, yang kemudian dibentuk melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Kelambatan pembentukannya, ketergantungannya pada kerangka nasional yang tidak kunjung tersedia setelah undang-undang KKR nasional dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006, serta keterbatasan kewenangannya sering dibaca sebagai gejala dari kecenderungan yang sama: perdamaian diprioritaskan pada pembagian kekuasaan, sementara pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban tertinggal. Data pelanggaran yang dihimpun masyarakat sipil sejak 1998, seperti oleh FP-HAM, menjadi bagian dari arsip yang relevan bagi kerja semacam ini.

Secara analitis, kasus Aceh memperlihatkan bahwa kesepakatan damai yang berhasil secara struktural dapat berdampingan dengan rekonsiliasi yang tertunda. Para pendukung pendekatan kultural menekankan bahwa sistem sosial internal GAM dan jaringan sosial Aceh semestinya dimobilisasi menuju damai yang berkelanjutan, bukan hanya penyelesaian konflik, dan bahwa komunikasi dengan pihak-pihak yang tidak setuju harus terus dijalin agar mereka tidak mengambil tindakan kontraproduktif. Pertanyaan tentang bagaimana menulis sejarah konflik yang mencakup perspektif korban, perempuan, kelompok sipil dan pihak yang berseberangan tetap menjadi agenda kajian Aceh.

Refleksi pada tahun pertama damai (2006–2007) merumuskan beberapa syarat untuk mengisinya: mengubah paradigma dari "menanti" damai menjadi "mengisi" damai, meninggalkan budaya NATO (No Action, Talk Only) yang berlomba menjadi pembicara dari warung kopi hingga gedung dewan, menjaga damai bersama dari kelompok kecil yang berkepentingan menggagalkannya, dan membangun demokrasi yang santun serta masyarakat madani yang terbuka bagi keragaman etnis. Dengan meminjam istilah Eep Saefullah Fatah, damai dibaca sebagai "zaman kesempatan", bukan zaman aji mumpung untuk mengejar jabatan dan keuntungan pribadi.

Refleksi yang sama mencatat ancaman "mesin pembunuh", yakni pembunuhan oleh "orang tak dikenal" (OTK) yang terus terjadi menjelang dan sesudah Pilkada, termasuk terhadap mahasiswa (Serambi Indonesia, 30 Januari 2007). Polanya adalah menembak cepat lalu menghilang, dengan sasaran yang dipilih untuk menggiring dugaan kepada GAM atau aparat, sehingga tercipta kesan bahwa Aceh tidak damai. Ketiadaan penangkapan pelaku dibaca sebagai tanda adanya "penerimaan" terhadap kehadiran mereka, dan jawaban yang ditawarkan bersifat kultural: mendidik generasi muda bahwa tidak ada mandat Ilahi bagi manusia untuk mencabut nyawa sesamanya.