"Perjuangan berhenti di Kijang Innova": etika pejuang dan kesenjangan eks-kombatan pascadamai"The struggle stopped at the Kijang Innova": the ethics of struggle and ex-combatant inequality after the peace
Ungkapan "perjuangan berhenti di Kijang Innova" merangkum kritik terhadap elite eks-GAM yang menikmati kekayaan dan fasilitas pascadamai, sementara banyak bekas kombatan dan Inong Balee tertinggal. M. Adli Abdullah (Oktober 2007) merumuskannya sebagai persoalan etika perjuangan dan sebagai risiko keamanan, karena kesenjangan internal melahirkan "barisan sakit hati". Kritik ini menjadi salah satu rumusan awal tentang ekonomi politik reintegrasi di Aceh.
The phrase "the struggle stopped at the Kijang Innova" sums up a critique of former GAM elites who enjoyed wealth and privileges after the peace while many ex-combatants and Inong Balee were left behind. M. Adli Abdullah (October 2007) framed it as a question of the ethics of struggle and as a security risk, since internal inequality produced a 'brigade of the aggrieved'. The critique is one of the early formulations of the political economy of reintegration in Aceh.
Dua tahun setelah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, muncul sindiran di tengah masyarakat Aceh bahwa perjuangan sebagian bekas pejuang GAM "berhenti di Kijang Innova", merujuk pada mobil keluarga baru yang menjadi simbol kemakmuran mendadak. M. Adli Abdullah mengangkat sindiran ini dalam esai di Serambi Indonesia (21 Oktober 2007) dengan anak judul berupa ungkapan Aceh "talet musoh tajok peukateun" (secara harfiah berpangkal pada "mengusir musuh"), yang di sini dipakai untuk menyindir ironi perjuangan yang hasilnya justru dinikmati secara tidak semestinya.
Titik tolaknya adalah definisi perjuangan sebagai "pelaksanaan kata-kata dan pengorbanan". Seorang pejuang terikat pada ucapannya sendiri, biasanya janji pembebasan bagi kaum tertindas, sehingga ucapan itu dapat menjadi ideologi. Dari definisi ini diturunkan ukuran moral: pejuang sejati tidak "menuhankan" uang dan fasilitas, dan dalam sejarah perang jarang ada pejuang tulus yang menumpuk kekayaan. Mereka yang memperoleh kemewahan atas nama perjuangan disebut pembelok perjuangan, bahkan pengkhianat terhadap rakyat yang menjadi misi perjuangan itu.
Adli Abdullah menautkan ukuran moral itu dengan pengamatan sosial. Saat bersilaturahmi pada Idulfitri 1428 H (Oktober 2007), terlihat gaya hidup sebagian "pejuang" telah begitu glamor sehingga melukai rekan seperjuangan yang tetap miskin. Di kalangan bekas kombatan beredar metafora "kawan bermata air, kita berairmata", serta kenangan bahwa ketika ikrar perjuangan diucapkan, sebutir telur pun dibagi rata. Ketimpangan inilah yang melahirkan "pejuang sakit hati" atau "barisan sakit hati".
Dari sudut kajian perdamaian, esai ini memuat argumen penting: ancaman terhadap perdamaian Aceh tidak lagi terutama datang dari ketidaktulusan pemerintah pusat, seperti pada kegagalan perundingan sebelumnya, melainkan dari pembagian "kue kekuasaan" dan "kue pendapatan" yang tidak merata di kalangan pejuang sendiri. Damai yang "tidak terkawal" direduksi menjadi naiknya pendapatan elite, kemenangan dalam pilkada provinsi dan kabupaten, dan penguasaan proyek oleh elite lokal. Adli Abdullah mengaitkan kecemburuan ini dengan meningkatnya kriminalitas bersenjata, yang pada gilirannya dapat memancing kembalinya pendekatan keamanan secara perlahan.
Tanggapan dari M. Khalid Soedibyo (wikimu.com, 10 November 2007) memperluas kritik ini. Ia menekankan banyaknya bekas kombatan muda yang menganggur dan sedikit terserap dalam proyek pembangunan yang banyak dikuasai unsur KPA, serta tuntutan Inong Balee (bekas kombatan perempuan) di Bireuen yang belum menerima dana reintegrasi dan sempat mengancam akan melawan KPA sebelum diredam oleh Darwis Jeunib, Wakil Ketua KPA Pusat. Tanggapan itu juga mencatat kekecewaan sebagian pemilih terhadap kepala daerah dari kalangan eks-GAM hasil Pilkada 2006.
Adli Abdullah menawarkan tiga jalan pemulihan. Pertama, menafsir ulang makna perjuangan untuk mengisi perdamaian, yakni setia pada janji yang diucapkan. Kedua, meneladani pejuang yang setelah perang kembali ke rakyat dan memberdayakan diri bersama rakyat, tidak mengemis dan tidak menonjolkan kepentingan pribadi. Ketiga, menolak ukuran materi bagi perjuangan, dengan pengingat bahwa kehancuran Aceh di masa lalu terjadi ketika para pemimpinnya sibuk dengan fasilitas. Pejuang, menurutnya, perlu "ditarik kembali ke barak pemikiran" MoU Helsinki.
Dalam literatur reintegrasi pascakonflik, gejala yang dilukiskan esai ini dikenal sebagai transformasi komandan gerilya menjadi elite ekonomi-politik melalui kontrak dan jabatan, dengan konsekuensi fragmentasi internal. Rumusan populer "Kijang Innova" menjadikan gejala itu mudah dikenali publik Aceh dan tetap relevan untuk menilai hubungan antara Partai Aceh, KPA dan basis bekas kombatan.
Metafora "Kijang Innova" mendapat konfirmasi akademik melalui artikel Edward Aspinall, peneliti Australian National University, "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh" dalam jurnal Indonesia edisi April 2009. Artikel ini dibuka dengan gambaran rumah megah Darwis Jeunib, bekas komandan yang dahulu menyerukan perjuangan tanpa ampun melawan negara Indonesia dan kini lebih memikirkan pekerjaan bagi bekas anak buahnya. Aspinall mengidentifikasi enam saluran pendapatan bekas kombatan pasca-MoU: kembali ke kegiatan ekonomi biasa, bantuan langsung reintegrasi, keterlibatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi seperti BRR, pajak nanggroe atau uang keamanan, usaha wiraswasta seperti perusahaan Pulo Gadeng milik Muzakir Manaf, dan jaringan GAM yang masuk pemerintahan. Ia mencatat bahwa sebagian besar kontraktor eks-GAM hanya menerima fee dari kontraktor mapan atau mengerjakan konstruksi berketerampilan rendah.
Tanggapan di Aceh atas artikel itu tidak menyoal datanya, melainkan dampaknya bagi ingatan generasi mendatang, dengan mengingatkan falsafah walanca walance, yaitu peringatan agar tidak bertindak lebih dahulu lalu baru berpikir. Kedekatan peneliti dan jurnalis asing seperti Aspinall, Damien Kingsbury, Michelle Ann Miller dan William Nessen dengan elite GAM membuat "curahan hati" para elite itu tercatat dalam literatur internasional. Dari sini lahir ungkapan bahwa Aceh adalah laboratorium sosial dunia, tempat orang Aceh ibarat ikan yang diberi makan di dalam akuarium besar dan setiap tindakannya dipantau dan ditulis.
Two years after the signing of the Helsinki MoU on 15 August 2005, a jibe circulated in Acehnese society that the struggle of some former GAM fighters had 'stopped at the Kijang Innova', a reference to the new family car that became a symbol of sudden prosperity. M. Adli Abdullah took up the jibe in an essay in Serambi Indonesia (21 October 2007) subtitled with the Acehnese saying "talet musoh tajok peukateun" (literally beginning with 'chasing away the enemy'), used here to mock the irony of a struggle whose fruits are enjoyed improperly.
His point of departure is a definition of struggle as 'the fulfilment of words and sacrifice'. A fighter is bound by his own words, usually a promise of liberation for the oppressed, so that those words can become an ideology. From this definition follows a moral yardstick: a true fighter does not 'deify' money and privileges, and in the history of war sincere fighters have rarely accumulated wealth. Those who obtain luxury in the name of the struggle are called deviators from the struggle, even traitors to the people whom the struggle was meant to serve.
Adli Abdullah linked this moral yardstick to social observation. During the Idul Fitri visits of 1428 AH (October 2007), the lifestyle of some 'fighters' had become so glamorous that it wounded comrades who remained poor. Among ex-combatants circulated the metaphor 'our friends' eyes have springs, while ours have tears', together with the memory that when the oath of struggle was sworn, even a single egg was shared equally. This inequality produced 'aggrieved fighters' or a 'brigade of the aggrieved' (barisan sakit hati).
From the perspective of peace studies, the essay contains an important argument: the threat to peace in Aceh no longer came chiefly from the insincerity of the central government, as in the failure of earlier negotiations, but from the unequal distribution of the 'cake of power' and the 'cake of income' among the fighters themselves. An 'unguarded' peace was reduced to rising elite incomes, victories in provincial and district elections and control of projects by local elites. Adli Abdullah connected this resentment to rising armed crime, which in turn might gradually invite the return of a security approach.
A response by M. Khalid Soedibyo (wikimu.com, 10 November 2007) broadened the critique. He stressed the many young ex-combatants who were unemployed and little absorbed into development projects largely controlled by KPA elements, as well as the demands of Inong Balee (former women combatants) in Bireuen who had not received reintegration funds and threatened to oppose the KPA before being calmed by Darwis Jeunib, deputy chair of the central KPA. The response also noted the disappointment of some voters with the ex-GAM regional heads elected in the 2006 local elections.
Adli Abdullah offered three remedies. First, reinterpret the meaning of struggle so as to fill the peace, that is, remain faithful to the promises made. Second, emulate fighters who after the war returned to the people and empowered themselves alongside them, without begging and without foregrounding personal interest. Third, reject material measures of struggle, recalling that Aceh's ruin in the past came when its leaders were preoccupied with privileges. Fighters, he argued, needed to be 'brought back to the barracks of thought' of the Helsinki MoU.
In the literature on post-conflict reintegration, the phenomenon described in the essay is known as the transformation of guerrilla commanders into an economic and political elite through contracts and office, with internal fragmentation as a consequence. The popular formula of the 'Kijang Innova' made the phenomenon instantly recognisable to the Acehnese public, and it remains relevant for assessing relations between Partai Aceh, the KPA and the ex-combatant base.
The "Kijang Innova" metaphor received academic confirmation in an article by Edward Aspinall of the Australian National University, "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh", in the April 2009 issue of the journal Indonesia. The article opens with a picture of the grand house of Darwis Jeunib, a former commander who once preached remorseless struggle against the Indonesian state and now cared more about finding jobs for his former men. Aspinall identified six income channels for ex-combatants after the MoU: a return to ordinary economic activity, direct reintegration assistance, involvement in rehabilitation and reconstruction such as the BRR, the pajak nanggroe or security money, private enterprise such as Muzakir Manaf's Pulo Gadeng company, and GAM networks that had entered government. He noted that most ex-GAM contractors merely took fees from established contractors or carried out low-skilled construction work.
Responses in Aceh did not dispute the data but its effect on the memory of future generations, invoking the maxim walanca walance, a warning against acting first and thinking afterwards. The closeness of foreign researchers and journalists such as Aspinall, Damien Kingsbury, Michelle Ann Miller and William Nessen to the GAM elite meant that the elite's unguarded confidences entered the international literature. From this came the remark that Aceh is a social laboratory for the world, in which the Acehnese are like fish fed in a great aquarium, every action watched and written down.
Gagasan kunciKey ideas
Perjuangan sebagai janjiStruggle as promise
Perjuangan didefinisikan sebagai pelaksanaan kata-kata dan pengorbanan, sehingga mengikat pejuang secara moral.Struggle is defined as fulfilling one's words and sacrifice, binding the fighter morally.
Ancaman dari dalamThe threat from within
Kesenjangan di antara bekas pejuang dipandang lebih berbahaya bagi perdamaian daripada sikap pemerintah pusat.Inequality among former fighters is seen as more dangerous to peace than the central government's stance.
Barisan sakit hatiBrigade of the aggrieved
Kombatan yang tertinggal membentuk kelompok kecewa yang rawan kriminalitas dan konflik.Combatants left behind form an aggrieved group prone to crime and conflict.
Inong Balee
Bekas kombatan perempuan termasuk yang paling lambat menerima dana reintegrasi.Former women combatants were among the slowest to receive reintegration funds.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bagaimana distribusi manfaat perdamaian di antara bekas kombatan GAM memengaruhi kohesi KPA dan Partai Aceh dalam dua dekade setelah MoU Helsinki?How has the distribution of peace dividends among former GAM combatants affected the cohesion of the KPA and Partai Aceh in the two decades since the Helsinki MoU?
Kutip entri ini:Cite this entry: ““Perjuangan berhenti di Kijang Innova”: etika pejuang dan kesenjangan eks-kombatan pascadamai”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/perjuangan-berhenti-di-kijang-innova-etika-pejuang-pascadamai/