Wali Negara dalam Darul Islam Aceh: dari Batee Kureng ke Daerah Istimewa (1955–1959)The Wali Negara in Aceh's Darul Islam: from Batee Kureng to Special Region (1955–1959)

Pemberontakan Darul Islam di Aceh pecah pada 21 September 1953. C. van Dijk menjelaskan latarnya sebagai kekecewaan kaum republiken Aceh terhadap pemerintahan Soekarno, yang dinilai tidak menghargai pengorbanan rakyat Aceh bagi Republik, padahal Aceh disebut sebagai daerah modal perjuangan kemerdekaan. Peleburan Provinsi Aceh ke dalam Sumatra Utara menjadi pemicu langsung.

Pada 21 September 1955, bertepatan dengan ulang tahun kedua pemberontakan, digelar Kongres Batee Kureng di Peudada (Bireuen) yang dihadiri sekitar seratus tokoh. Kongres memutuskan bahwa Aceh adalah Negara Bagian dari Negara Islam Indonesia (NBA-NII). Majelis Syura beranggota seratus orang, dipimpin Teungku Amir Husin al-Mujahid sebagai ketua, A.R. Hasyim sebagai wakil ketua I dan Ayah Hamid Samalanga sebagai wakil ketua II, mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Wali Negara. Sejak itu Daud Beureueh lazim disebut "Wali", dan kabinet Negara Bagian Aceh dipimpin Perdana Menteri Hasan Aly.

Pada 15 Maret 1959 Hasan Saleh, selaku penguasa perang NBA-NII, mengambil alih seluruh kekuasaan sipil dan militer dari Daud Beureueh dan menyerahkannya kepada Dewan Revolusi. Dewan ini diketuai Ayah Gani, dengan Hasan Saleh sebagai wakil ketua merangkap panglima militer, A.G. Mutiara sebagai sekretaris jenderal, Husin Yusuf sebagai penasihat militer, T. Amin sebagai penasihat sipil, T.A. Hasan sebagai penata keuangan, dan Ishak Amin sebagai juru runding dengan Republik. Dalam sidang pertamanya Dewan Revolusi mengangkat Teungku Amir Husin al-Mujahid sebagai Wali Negara baru, yang kemudian menaikkan pangkat Hasan Saleh menjadi mayor jenderal. Hasan Saleh mencatat bahwa sejak itu terjadi tarik-menarik antara NBA-NII versi Batee Kureng dan versi Dewan Revolusi, masing-masing berdalil dengan ayat-ayat Tuhan, "seakan-akan Tuhan mereka berbeda".

Dewan Revolusi kemudian merumuskan konsep status daerah yang tidak bertentangan dengan konstitusi Republik. Dalam sidang Majelis Syura di Montasik pada Maret 1959, yang dipimpin Wali Negara Amir Husin al-Mujahid, diputuskan dengan suara terbanyak untuk menuntut status daerah istimewa seperti Yogyakarta. Perdebatan yang alot diringkas dalam hadih maja "Nibak putoh got geunteng, nibak buta got juleng, nibak meuleungkop got meuguleng, nibak lumo got kameng" (daripada putus lebih baik genting, daripada buta lebih baik juling, daripada tertelungkup lebih baik miring, bila tak ada lembu kambing pun jadi).

Tuntutan itu diakomodasi oleh delegasi pemerintah pusat yang dipimpin Mr. Hardi. Melalui Keputusan Perdana Menteri bertanggal 26 Mei 1959, Nomor 1/Missi/1959, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dengan keistimewaan di bidang agama, pendidikan dan adat istiadat, meskipun pengaturan dalam undang-undang baru terwujud melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Pada tahun yang sama, sebagaimana dicatat M. Adli Abdullah dari percakapannya dengan Sultan Kutai Kartanegara, status daerah istimewa Kutai justru dicabut, sehingga dari tiga daerah istimewa awal (Aceh, Yogyakarta, Kutai) hanya dua yang bertahan.

Episode ini memperlihatkan bahwa gelar wali dalam politik Aceh abad ke-20 berfungsi sebagai simbol kepemimpinan gerakan, bukan perwalian dinasti. Perjuangan Wali Negara Daud Beureueh berujung pada pemulihan Provinsi Aceh dan Ikrar Lamteh (1957), sedangkan kompromi Dewan Revolusi menghasilkan status istimewa. Dua jalur ini, perlawanan dan kompromi, menjadi pola berulang yang kembali tampak dalam proses menuju MoU Helsinki.