Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU No. 11 Tahun 2006)The Law on the Governing of Aceh (Law No. 11 of 2006)

UUPA lahir dari kebutuhan menerjemahkan kesepakatan politik Helsinki 15 Agustus 2005 menjadi norma hukum yang mengikat. Melalui undang-undang ini Aceh memperoleh hak mendirikan partai lokal, membuat qanun yang setara dengan peraturan daerah tetapi berpijak pada kekhususan, menjalankan syariat Islam, mengelola sebagian hasil sumber daya alam, menerima dana otonomi khusus selama dua puluh tahun, serta menata pemerintahan gampong dan mukim sendiri. Para ahli hukum di Aceh, seperti guru besar hukum Universitas Syiah Kuala Mawardi Ismail, menilai UUPA sebagai capaian besar rakyat Aceh, sebab ia bukan hanya kerangka hukum otonomi khusus, melainkan juga instrumen politik yang mengatur relasi kuasa antara Aceh dan pemerintah pusat, dengan implikasi bagi tata pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sistem hukum nasional.

Sejak awal, perpindahan dari teks MoU ke teks undang-undang membawa pergeseran makna. Konsep ‘self-government’ dalam MoU berubah menjadi ‘otonomi khusus’ di dalam UUPA, dan perubahan istilah itu kemudian dibaca sebagian kalangan sebagai penyusutan ruh perjanjian. Dalam diskusi kelompok terarah Tim Kajian Pendidikan Perdamaian Kesbangpol Aceh pada 13 Agustus 2025, akademisi Universitas Syiah Kuala Khairulyadi menegaskan bahwa otonomi di Aceh tidak pernah netral karena selalu terikat pada tarik-menarik Aceh–Jakarta. Ia juga mengingatkan gejala ‘desakralisasi syariat’, yaitu ketika qanun digerakkan oleh semangat normatif-dogmatis tanpa menyelesaikan persoalan nyata rakyat, serta kecenderungan memperlakukan UUPA sebagai simbol politik ketimbang alat pembangunan.

Paradoks utama UUPA dirumuskan dalam judul sebuah buku peringatan dua dekade damai: Aceh ‘berdamai dari senjata, berkonflik dalam UUPA’. Konflik bersenjata berganti menjadi perselisihan tafsir, implementasi, dan politik hukum. Akademisi Amrizal J. Prang menunjukkan bagaimana undang-undang yang dimaksudkan sebagai instrumen perdamaian menjadi sumber ketegangan baru dengan Jakarta. Peserta diskusi Kesbangpol mempertanyakan apakah slogan ‘UUPA harga mati’ melayani rakyat atau hanya elite, menyoroti lemahnya perhatian kementerian terhadap kekhususan Aceh, serta mendesak peninjauan pasal-pasal yang tidak pernah dijalankan. Undang-undang sektoral seperti UU Pemilu juga dinilai kerap menabrak ketentuan khusus Aceh.

Bukti paling terang dari pola ini adalah nasib bendera dan lambang. UUPA memberi Aceh hak atas bendera dan lambang daerah, tetapi setahun kemudian Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 (10 Desember 2007) melarang bendera daerah yang menyerupai bendera organisasi separatis, dan penjelasannya menyebut bendera bulan sabit Aceh bersama simbol-simbol dari Papua dan Maluku. Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, yang disahkan pada 25 Maret 2013, kemudian dibatalkan bukan melalui forum terbuka atau pengadilan, melainkan melalui surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 26 Juli 2016 beserta lampiran keputusan bertanggal 12 Mei 2016. Surat itu baru diketahui publik Aceh pada Agustus 2019. Legitimasinya pun dipersoalkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XIV/2016 telah menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah.

Kekhususan UUPA juga diuji dari dalam. Pada 2025 lima keuchik dari berbagai daerah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar masa jabatan mereka diperpanjang dari enam menjadi delapan tahun, menyesuaikan dengan revisi UU Desa (UU No. 3 Tahun 2024). Para pengkritik menilai permohonan itu mengabaikan kedudukan UUPA sebagai lex specialis yang menempatkan pemerintahan gampong di bawah kewenangan Pemerintah Aceh, dengan pengaturan lebih rinci melalui Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 tentang pemilihan dan pemberhentian keuchik. Bila norma umum dibiarkan merembes ke ranah khusus, sistem hukum yang dibangun dengan pengorbanan besar dapat tergerus sedikit demi sedikit.

Revisi UUPA masuk Program Legislasi Nasional 2024/2025 dengan semboyan ‘mengembalikan ruh MoU’. Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Perubahan UUPA sebagai usul inisiatif DPR pada 26 Mei 2026, tetapi hingga pertengahan Agustus 2026 rapat paripurna untuk menetapkannya belum juga dijadwalkan, padahal tahapan surat presiden, daftar inventarisasi masalah, dan pembahasan bersama masih harus ditempuh sebelum skema dana otonomi khusus berakhir pada 2027. Analisis kritis mencatat bahwa tuntutan Aceh dalam revisi ini terutama menyangkut besaran persentase dana, bukan penguatan kapasitas fiskal atau kewenangan yang dapat mengakhiri ketergantungan. Dengan demikian, UUPA hari ini berdiri di persimpangan: dapat menjadi pilar keberlanjutan damai atau sumber gesekan politik baru, tergantung pada mutu implementasi, keberpihakan pada kebutuhan rakyat, dan kesetiaan pada semangat awal Helsinki.