Ta peujuang: Aceh, pusat, dan imajinasi daerahTa peujuang: Aceh, the centre and the regional imagination
Orde Baru hingga ReformasiNew Order to Reformasi
Ta peujuang, “kita perjuangkan”, adalah ungkapan Aceh untuk setiap upaya memperoleh sesuatu dari Jakarta. Ungkapan ini menangkap relasi pusat–daerah ketika daerah harus melobi atau diam di hadapan pusat yang didominasi etnis Jawa. Perjuangan dapat berlangsung di dalam NKRI, dengan menempatkan putra terbaik Aceh di kementerian, atau di luarnya melalui perang. Pengalaman menonton TVRI pada masa Orde Baru menggambarkan betapa kecilnya Aceh dalam layar nasional.
Ta peujuang, ‘we shall fight for it’, is the Acehnese expression for any effort to obtain something from Jakarta. It captures a centre–region relation in which the region must lobby or keep silent before a centre dominated by the Javanese. Struggle could take place within the unitary state, by placing Aceh’s best sons in ministries, or outside it through war. The experience of watching state television under the New Order shows how small Aceh appeared on the national screen.
Imajinasi Jawa terhadap Aceh digambarkan sebagai relasi pusat yang menguasai daerah. Dominasi etnis Jawa dalam pemerintahan melahirkan perjuangan “putra daerah” di pentas nasional, dan bahasa sehari-hari orang Aceh merekam hal ini: meminta sesuatu dari Jawa harus disebut perjuangan, ta peujuang. Ada dua jalur. Di dalam NKRI, perjuangan berarti menempatkan putra terbaik Aceh di institusi kementerian di Jakarta; di luar NKRI, perjuangan berarti perang. Orang Aceh pun selalu menghitung jumlah menteri asal Serambi Mekkah dalam setiap kabinet.
Media memperkuat rasa terpinggir itu. Dari dekade 1980-an hingga menjelang Reformasi, ketika TVRI menyiarkan berita tentang Aceh, penonton di Aceh berseru “Aceh! Aceh! Aceh!”, lalu kembali diam setelah wajah Aceh lewat sejenak. Pada masa Soeharto, TVRI menyebarkan ideologi pembangunan; keberhasilan diukur dari jumlah proyek yang diresmikan, dipaparkan setiap tanggal 17, dan rapat kabinet diumumkan malam harinya oleh Menteri Penerangan Harmoko. Setelah televisi swasta muncul, acara keluarga pun banyak didominasi budaya Jawa, dari ketoprak, campursari, hingga sinetron legenda.
Konsep ini membantu menjelaskan mengapa ketidakpuasan Aceh tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga simbolik. Daerah merasa harus bersuara keras untuk sekadar terlihat, dan pengakuan diukur dari kehadiran di kabinet dan di layar televisi. Ketika jalur dalam dirasa buntu, jalur perang menjadi pilihan sebagian orang.
The Javanese image of Aceh is described as one of a centre ruling a region. Javanese dominance in government gave rise to the struggle of ‘sons of the regions’ on the national stage, and everyday Acehnese speech records this: asking anything of Java must be called a struggle, ta peujuang. There were two paths. Within the unitary state, struggle meant placing Aceh’s best sons in ministries in Jakarta; outside it, struggle meant war. The Acehnese have always counted how many ministers from the ‘Verandah of Mecca’ appear in each cabinet.
The media deepened this sense of marginality. From the 1980s until shortly before Reformasi, whenever state television (TVRI) broadcast news about Aceh, viewers in Aceh would cry ‘Aceh! Aceh! Aceh!’ and then fall silent once Aceh’s face had flashed by. Under Suharto, TVRI propagated the ideology of development; success was measured by the number of projects inaugurated, reported on the 17th of every month, with cabinet meetings announced that evening by Information Minister Harmoko. When private channels arrived, family programming was likewise dominated by Javanese culture, from ketoprak and campursari to legend-based soap operas.
The concept helps explain why Acehnese discontent was not only economic but symbolic. The region felt it had to shout merely to be seen, and recognition was measured by presence in the cabinet and on screen. When the inside path seemed blocked, some chose the path of war.
Gagasan kunciKey ideas
Dua jalur perjuanganTwo paths of struggle
Lobi di dalam NKRI atau perang untuk keluar darinya.Lobbying within the unitary state or war to leave it.
Pengakuan simbolikSymbolic recognition
Jumlah menteri dan tampilan di televisi menjadi ukuran kehadiran Aceh.Ministerial posts and screen time became measures of Aceh’s presence.
Media dan pusatMedia and the centre
TVRI dan televisi swasta menormalkan budaya Jawa sebagai budaya nasional.State and private television normalised Javanese culture as national culture.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Apakah representasi di kabinet dan media cukup untuk membuat sebuah daerah merasa menjadi bagian dari bangsa?Is representation in cabinet and media enough to make a region feel part of the nation?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Ta peujuang: Aceh, pusat, dan imajinasi daerah”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/ta-peujuang-aceh-dan-pusat/