Dari nanggroe ke daerah: disfungsi pengalaman historisFrom nanggroe to daerah: the dislocation of historical experience

Struktur kebudayaan Aceh diuji dua kali: pada masa kolonial dan ketika menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada fase kedua, institusi kesultanan hancur dan sendi-sendi kemasyarakatan berubah. Peran sentral tokoh masyarakat dijadikan ‘aset kebudayaan’ yang berfungsi sejauh tidak berbenturan dengan struktur pemerintah. Hilangnya otoritas kesultanan dibaca sebagai hilangnya spirit kekuasaan di Aceh.

Salah satu perubahan paling mendasar ialah berakhirnya Adat Meukuta Alam sebagai hukum pemerintahan. Adat yang dahulu berfungsi sebagai undang-undang kini dipahami sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan; simbol kerajaan dan aparaturnya hanya hadir di museum; spirit intelektual dipajang dalam pameran pembangunan. Bersamaan dengan itu, falsafah pasar dan ‘segitiga emas’ pasar–masjid–sekolah memudar, sehingga keterlibatan dalam pembangunan lebih didorong kepentingan untung pribadi atau kelompok. Pembangunan pun dinilai tertatih dan pengaruh Aceh di dunia internasional meredup.

Ketegangan antara ke-Aceh-an dan ke-Indonesia-an menjadi inti persoalan. Hasan di Tiro sejak 1976 merujuk pada sejarah Aceh untuk membangkitkan spirit perjuangan, dan konflik berlangsung hingga 2005. Meski demikian, Aceh dan Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam sejarah nasionalisme. Sampai kini belum ada penelitian yang secara khusus menjelaskan hubungan antara paham ke-Aceh-an dan paham ke-Indonesia-an orang Aceh, sehingga dialog antara masa lalu dan masa kini dipandang mendesak.

Pergeseran dari ‘pusat’ ke ‘pinggiran’ juga dibaca melalui kosmologi: orang Aceh yang ingin berkiprah di pusat diharapkan melebur ke dalam cara berpikir Jawa yang dominan, sehingga tokoh Aceh yang berpengaruh cenderung adalah mereka yang kuat secara keilmuan dan mampu beradaptasi.

Pergeseran ini dapat dirumuskan sebagai perpindahan dari NANGGROE (negara berdaulat yang sultannya memegang mandat ilahi) ke nanggroe (negeri atau daerah), lalu ke ‘pemerintah Aceh’. Ketika keraton jatuh, sultan menyerahkan mandatnya kepada ulama, sehingga sejarah pendaerahan Aceh menjadi sejarah ulama, bukan keturunan sultan.

Selain perubahan nanggroe menjadi daerah, gampong diganti istilah desa yang bernuansa tradisi Mataram dan budaya panggilan “Bapak” masuk ke masyarakat Aceh, sehingga menjadi orang penting di Aceh berarti mempelajari alam pikir Jawa.