Langsung ke isiSkip to content
Acehnologi Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway

Taqwaddin Husin

Taqwaddin Husin adalah ahli hukum adat dan hukum lingkungan dari Universitas Syiah Kuala yang namanya erat terkait dengan kajian tentang mukim, hutan adat dan peradilan adat di Aceh. Dalam publikasi resmi ia biasa ditulis Dr. H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S., dan dalam sejumlah pemberitaan namanya juga dieja Taqwaddin Husen. Kariernya bergerak di tiga ranah sekaligus: kampus, lembaga pengawas pelayanan publik dan peradilan. Ia mengajar di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, memimpin Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh selama hampir sepuluh tahun, lalu menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Bagi studi Aceh, sumbangan terpentingnya adalah usaha menjelaskan mukim sebagai masyarakat hukum adat yang berwenang atas wilayah dan sumber daya alamnya, bukan sekadar simbol upacara.

Minat akademik Taqwaddin Husin berpusat pada titik temu antara hukum adat dan pengelolaan lingkungan. Disertasinya mengkaji pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat mukim, dan dalam berbagai tulisan ia memperkenalkan dirinya sebagai doktor hukum lingkungan. Dalam artikel tentang aspek legal penguasaan hutan oleh mukim, ia menjelaskan bahwa hutan dalam wilayah sebuah kemukiman diukur dengan jarak siuroe jak-woe, sejauh perjalanan pergi pulang dalam sehari, dan dipahami warga sebagai uteun mukim atau hak kullah, yang ia sejajarkan dengan konsep hutan adat dalam hukum nasional. Pengelolaan hutan itu, menurutnya, hampir selalu melibatkan koordinasi imeum mukim dengan pawang glee dan peutua seuneubok. Ia juga menulis tentang kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan hutan, tentang peran hukum adat dalam penanggulangan gempa dan tsunami Aceh bersama Teuku Alvisyahrin di Kanun Jurnal Ilmu Hukum (2014), dan tentang penyelesaian sengketa secara adat gampong (2015), yang menegaskan bahwa kewenangan peradilan adat gampong bertumpu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013, serta keputusan bersama Gubernur, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh tahun 2012. Bersama Sulaiman Tripa, Muhammad Insa Ansari dan Teuku Muttaqin Mansur, ia juga menulis tentang penyelesaian tanah korban tsunami yang ahli warisnya tidak ada atau tidak diketahui.

Dalam buku Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan (2015), Taqwaddin Husin menulis bab tentang mukim dan eksistensinya dari waktu ke waktu serta, bersama Sulaiman Tripa, bab penutup tentang upaya penguatan mukim. Bab-bab itu menelusuri mukim dari Qanun Syara’ Kesultanan Aceh, imeumschap kolonial, penghapusan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sampai pengakuan kembali melalui Qanun Nomor 4 Tahun 2003 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ia menguji mukim dengan lima kriteria masyarakat hukum adat dalam penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan dan menyimpulkan semuanya terpenuhi. Ia mencatat kearifan lingkungan yang jarang didokumentasikan, seperti rumus keunong untuk menghitung musim tanam, jarak larangan tebang di sekitar danau, mata air dan sungai dalam adat seuneubok, teknik pula bak reudeup, serta larangan menebang pohon tempat lebah bersarang dalam adat glee. Ia juga mengusulkan agar kedudukan imeum mukim terhadap camat dibaca sebagai hubungan koordinasi, karena imeum mukim dipilih rakyat sedangkan camat diangkat. Uraian ini dapat dibaca lebih jauh dalam entri sejarah hukum pemerintahan mukim dan harta ulayat mukim.

Pengetahuannya tentang adat tidak hanya berasal dari bacaan. Dalam kapasitas sebagai tuha peut Gampong Tanjong Deah, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, ia beberapa kali memimpin persidangan adat untuk menyelesaikan perkara di gampong. Pengalaman ini memberi bobot praktis pada argumennya bahwa peradilan adat masih hidup dan bekerja, terutama setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, seperti dibahas dalam entri peradilan adat mukim.

Di luar kampus, Taqwaddin Husin dikenal publik sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Ia memimpin perwakilan itu selama dua periode, hampir sepuluh tahun, hingga awal 2022, ketika tugasnya diserahkan kepada pelaksana tugas karena ia lulus seleksi sebagai hakim tinggi ad hoc tindak pidana korupsi pada tingkat banding. Selama di Ombudsman ia menulis sejumlah artikel tentang kelembagaan, misalnya penegasan bahwa Ombudsman bukan lembaga ad hoc karena dibentuk dengan undang-undang, dan tentang investigasi serta klarifikasi dugaan maladministrasi. Ia juga pernah menjabat Kepala Bidang Pencegahan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Aceh. Pada 2018 ia menyambut putusan Pengadilan Tinggi Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara pembakaran hutan oleh PT Kalista Alam, dengan menekankan prinsip in dubio pro natura.

Sebagai hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, ia juga dipercaya menangani hubungan masyarakat pengadilan, dan menekankan bahwa putusan hakim, sebagai puncak proses peradilan, perlu lebih banyak dikomunikasikan kepada publik. Sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Aceh, ia mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc untuk perkara jinayah di Mahkamah Syar’iyah berdasarkan Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dengan alasan banyak mahkamah syar’iyah kekurangan hakim, dan mengingatkan bahwa keadilan restoratif sesungguhnya telah lama menjadi budaya hukum masyarakat Aceh melalui penyelesaian sengketa secara adat.

Dari seluruh jejak itu, Taqwaddin Husin tampil sebagai salah satu jembatan antara hukum adat Aceh dan hukum negara. Ia membawa konsep-konsep gampong dan mukim ke dalam bahasa hukum lingkungan, kehutanan dan administrasi publik, sekaligus memakai pengalaman sebagai pejabat pengawas dan hakim untuk menunjukkan bahwa pengakuan adat harus diterjemahkan ke dalam kewenangan, anggaran dan prosedur yang nyata.

Taqwaddin Husin is a scholar of customary and environmental law at Universitas Syiah Kuala whose name is closely tied to the study of the mukim, customary forests and customary justice in Aceh. In official publications he usually appears as Dr. H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S., and in some news reports his name is spelled Taqwaddin Husen. His career has spanned three fields at once: the university, the public service watchdog and the judiciary. He teaches at the Faculty of Law of Universitas Syiah Kuala, led the Aceh office of the Ombudsman of the Republic of Indonesia for almost ten years, and then became an ad hoc corruption judge at the Banda Aceh High Court. For Aceh studies his most important contribution is his effort to explain the mukim as a customary law community with authority over its territory and natural resources, not merely a ceremonial symbol.

His academic interest centres on the meeting point of customary law and environmental management. His dissertation examined customary forest management by mukim communities, and in many writings he presents himself as a doctor of environmental law. In an article on the legal aspects of forest control by the mukim, he explains that the forest within a mukim is measured by siuroe jak-woe, a day’s return journey, and is understood locally as uteun mukim or hak kullah, which he equates with the concept of customary forest in national law. Its management, he notes, almost always involves coordination between the imeum mukim, the pawang glee and the peutua seuneubok. He has also written on the Aceh government’s authority over forests, on the role of customary law in responding to the Aceh earthquake and tsunami with Teuku Alvisyahrin in Kanun Jurnal Ilmu Hukum (2014), and on village-level customary dispute settlement (2015), which grounds the authority of gampong customary courts in the Law on the Governing of Aceh, Qanun No. 9 and No. 10 of 2008, Governor’s Regulation No. 60 of 2013 and the 2012 joint decree of the Governor, the Aceh Police chief and the Aceh Customary Council. With Sulaiman Tripa, Muhammad Insa Ansari and Teuku Muttaqin Mansur he also wrote on the settlement of land belonging to tsunami victims whose heirs are absent or unknown.

In the 2015 book Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan, Taqwaddin Husin wrote the chapter on the mukim and its existence over time and, with Sulaiman Tripa, the closing chapter on strengthening the mukim. These chapters trace the mukim from the Qanun Syara’ of the Aceh Sultanate and the colonial imeumschap to its abolition by Law No. 5 of 1979 and its renewed recognition through Qanun No. 4 of 2003 and the Law on the Governing of Aceh. He tests the mukim against the five criteria for customary law communities in the elucidation of Article 67 of the Forestry Law and finds all of them met. He records rarely documented environmental knowledge such as the keunong formula for the planting season, the no-felling distances around lakes, springs and rivers in seuneubok custom, the reudeup planting technique, and the ban on felling bee trees in adat glee. He also proposes that the relationship between the imeum mukim and the camat be read as coordination, since the imeum mukim is elected while the camat is appointed. These arguments are developed further in the entries on the legal history of mukim government and mukim ulayat.

His knowledge of custom does not come from reading alone. As a tuha peut of Gampong Tanjong Deah in Darussalam, Aceh Besar, he has presided over several customary hearings to settle village cases. This experience gives practical weight to his argument that customary justice is still alive and working, especially since the Law on the Governing of Aceh, as discussed in the entry on mukim customary justice.

Beyond the campus, Taqwaddin Husin is publicly known as head of the Aceh office of the Ombudsman of the Republic of Indonesia. He led it for two terms, almost ten years, until early 2022, when he handed over to an acting head after passing selection as an ad hoc appellate corruption judge. While at the Ombudsman he wrote articles on institutional questions, such as his argument that the Ombudsman is not an ad hoc body because it was created by statute, and on investigation and clarification of suspected maladministration. He also headed the prevention division of the Aceh task force against illegal levies. In 2018 he welcomed the Aceh High Court ruling that annulled a Meulaboh District Court decision in the forest burning case involving PT Kalista Alam, stressing the principle of in dubio pro natura.

As an ad hoc corruption judge at the Banda Aceh High Court, he has also been entrusted with the court’s public relations, arguing that judges’ verdicts, the culmination of the judicial process, need to be communicated more to the public. As chair of the Indonesian Muslim Intellectuals Association in Aceh, he proposed appointing ad hoc judges for jinayah cases in the Mahkamah Syar’iyah under Article 135(2) of the Law on the Governing of Aceh, because many sharia courts lack judges, and noted that restorative justice has long been part of Acehnese legal culture through customary dispute settlement.

Across this record, Taqwaddin Husin appears as one of the bridges between Acehnese customary law and state law. He carries the concepts of gampong and mukim into the language of environmental, forestry and administrative law, while drawing on his experience as an ombudsman and judge to show that recognition of custom must be translated into real powers, budgets and procedures.

Kutip entri ini:Cite this entry: “Taqwaddin Husin”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/taqwaddin-husin/

Ekosistem KBA13KBA13 InsightKBA13 AcademyAcehnologiArsip & PustakaPeta Ekosistem →