Sagi dan mukim Aceh Besar dalam catatan 1873

Sagi dan mukim adalah dua lapis satuan wilayah dan kepemimpinan yang membentuk tata politik Aceh Besar pada abad kesembilan belas. Mukim adalah kumpulan beberapa kampung di bawah satu kepala, sedangkan sagi adalah federasi beberapa mukim di bawah seorang panglima. Pada 1873, ketika Belanda bersiap melancarkan ekspedisi kedua ke Aceh, sebuah risalah berbahasa Belanda berjudul Beschrijving van Atjeh yang dicetak di Batavia oleh H. M. van Dorp & Co. menyajikan salah satu gambaran tertulis paling ringkas tentang struktur ini. Meskipun disusun oleh pihak luar untuk kepentingan perang, gambaran itu membantu kita memahami bagaimana Aceh Besar tersusun ketika menghadapi agresi kolonial.

Menurut risalah tersebut, Aceh Besar mencakup 75 mukim. Mukim didefinisikan sebagai kumpulan kampung yang dipimpin oleh satu kepala. Beberapa mukim kemudian berada di bawah pemerintahan langsung seorang kepala yang bergelar panglima dan disapa dengan sebutan Teuku. Dari sinilah dikenal tiga sagi, yaitu XXVI Mukim, XXV Mukim dan XXII Mukim, yang namanya merujuk pada jumlah mukim yang semula tergabung di dalamnya. Risalah itu mencatat bahwa setiap mukim pada asalnya berpenduduk seribu orang, sebuah keterangan yang mengingatkan pada pengertian mukim sebagai satuan jamaah yang cukup besar untuk mendirikan shalat Jumat. Pembagian yang merata itu, kata penyusunnya, tidak bertahan, dan pada 1873 XXII Mukim menjadi wilayah yang paling padat penduduknya.

Risalah itu mengakui bahwa batas-batas ketiga sagi tidak dapat ditetapkan dengan pasti, tetapi memberi perkiraan umum. XXVI Mukim mencakup tanah di tepi kanan Krueng Aceh sampai ke Krueng Raya. XXII Mukim meliputi wilayah tempat Aceh sendiri terletak, yaitu daerah yang dialiri bagian selatan Krueng Aceh dan Krueng Daroy, sehingga mencakup kawasan sekitar istana dan pedalaman ke arah pegunungan. XXV Mukim meliputi tanah di tepi kiri Krueng Aceh dan semenanjung yang dalam sumber Belanda disebut dibatasi oleh Atjeh-hoofd dan Koningspunt. Dengan pembagian ini, ketiga sagi mengelilingi pusat kerajaan dan sekaligus menguasai jalur-jalur menuju istana.

Lebih jauh, risalah itu mencatat bahwa seiring pertambahan penduduk, beberapa bagian dari ketiga distrik besar itu menyatukan diri di bawah kepala tersendiri dan membentuk distrik yang cukup kuat. Di dalam XXII Mukim terdapat VII Mukim, di dalam XXV Mukim terdapat IV Mukim dan IX Mukim, dan di dalam XXVI Mukim terdapat III Mukim dan VI Mukim. III Mukim disebut mencakup seluruh tepi kanan Krueng Aceh. Struktur berlapis ini memperlihatkan bahwa sagi bukan satuan yang kaku, melainkan federasi yang dapat melahirkan federasi-federasi kecil di dalamnya, masing-masing dengan pemimpin dan kepentingannya sendiri.

Risalah 1873 juga menyebut beberapa pemimpin yang berada dalam struktur tersebut. Panglima Polim disebut sebagai kepala XXII Mukim, dengan kediaman di Tunong di kaki pegunungan Djembora, yang memiliki benteng lebih luas daripada istana sultan. Teuku Pay Muda disebut sebagai kepala VII Mukim. Teuku Nyak, Raja Muda Setia, menantu Raja Trumon, disebut sebagai kepala IX Mukim, yang wilayahnya mencakup Pasar Lameda, kampung Leutjoet dan Meuraxa di antara Kuala Naridji dan Krueng Aceh. Risalah juga menyebut kawasan IV Mukim dengan Pasar Mukim IV yang terkenal, yang dipisahkan pegunungan dari kampung-kampung pesisir barat seperti Lamnga, Loeng, Koerang Raba dan Kloeng.

Struktur sagi dan mukim ini sangat penting untuk memahami jalannya Perang Aceh. Kekuasaan sultan di Aceh Besar tidak bersifat langsung atas setiap kampung, melainkan berjalan melalui para panglima sagi, uleebalang dan imeum mukim yang memiliki otonomi luas. Sumber Belanda pada masa itu, seperti risalah tentang Jenderal Köhler yang terbit tahun 1884, menekankan bahwa para kepala sagi berusaha merdeka dari sultan dan kadang saling berperang. Namun pengalaman April 1873 memperlihatkan bahwa ketika pusat kerajaan diserang, para kepala sagi mampu menghimpun pasukan, mengambil alih benteng pantai dan mempertahankan istana. Otonomi lokal yang luas justru membuat perlawanan Aceh sulit dipatahkan dengan satu pukulan, karena setiap sagi dan mukim dapat menjadi pusat perlawanan sendiri.

Bagi pihak kolonial, peta sagi dan mukim adalah peta politik untuk memecah belah. Mereka berusaha mengetahui siapa kepala setiap wilayah, siapa yang bersahabat dan siapa yang memusuhi, serta jalan mana yang menghubungkan wilayah-wilayah itu dengan istana. Maklumat Gubernur Jenderal pada 7 Juni 1873 yang menawarkan perlindungan kepada para kepala negeri yang tidak melawan adalah contoh langsung pemakaian pengetahuan ini. Risalah Beschrijving van Atjeh, dengan daftar mukim, kepala dan jalannya, adalah alat yang melengkapi strategi tersebut. Ia mengubah tata sosial masyarakat Aceh menjadi peta sasaran militer dan politik.

Bagi orang Aceh, sagi dan mukim adalah lebih dari satuan administratif. Mukim terkait erat dengan masjid dan shalat Jumat, dengan imeum mukim sebagai pemimpin keagamaan dan sosial, dan dengan adat yang mengatur tanah, air dan sengketa. Sagi menghubungkan mukim-mukim itu dengan pusat kerajaan melalui panglima yang memiliki kewibawaan militer dan politik. Karena itu, ketika perang datang, struktur ini menjadi kerangka mobilisasi: dari kampung ke mukim, dari mukim ke sagi, dan dari sagi ke kerajaan. Pengamat Belanda hanya melihat batas-batas wilayah dan jumlah penduduk, sementara bagi masyarakat Aceh struktur ini adalah jalinan kesetiaan, agama dan adat.

Warisan struktur ini masih terasa sampai hari ini. Mukim tetap diakui sebagai satuan pemerintahan adat di Aceh, dengan imeum mukim sebagai pemimpinnya, dan nama-nama seperti IX Mukim, VII Mukim atau XXVI Mukim masih hidup dalam ingatan dan toponimi Aceh Besar. Kajian tentang sagi dan mukim dalam sumber 1873 membantu menjelaskan kesinambungan ini, sekaligus memperlihatkan bagaimana sebuah tata sosial lokal yang lahir dari kebutuhan agama dan adat mampu bertahan melewati perang, kolonialisme dan negara modern. Ia juga mengingatkan bahwa memahami Aceh tidak cukup dari pusat kekuasaan, tetapi harus dimulai dari satuan-satuan dasar tempat masyarakatnya hidup.

Penelitian lanjutan dapat mempertemukan keterangan risalah 1873 dengan sumber-sumber Aceh seperti sarakata, catatan uleebalang, tradisi lisan tentang batas mukim, serta kajian adat tentang peran imeum mukim. Perbandingan itu dapat menguji ketepatan angka 75 mukim dan seribu penduduk per mukim, memperjelas batas-batas sagi, dan mengungkap bagaimana struktur ini berubah selama perang, ketika sebagian pemimpin gugur, dibuang atau berpindah pihak. Dengan cara itu, peta yang semula disusun untuk penaklukan dapat dibaca ulang sebagai dokumen tentang ketahanan sosial masyarakat Aceh.

Risalah 1873 juga memperlihatkan bagaimana struktur sagi dan mukim tercermin dalam lanskap. Jalan dari pesisir barat menuju istana disebut melewati sawah dan kampung yang berada di bawah kekuasaan seorang Teungku Nyak Perba, sementara kampung-kampung di antara Kuala Naridji dan Krueng Aceh disebut termasuk IX Mukim. Pasar-pasar seperti Pasar Mukim IV, Pasar Lameda dan Pasar Aceh menjadi simpul pertemuan antarwilayah. Dengan kata lain, setiap jalan, pasar dan kampung yang dicatat penyusun risalah itu berada dalam lingkup kekuasaan tertentu, sehingga peta jalan sekaligus merupakan peta kesetiaan. Bagi pasukan yang hendak bergerak, mengetahui wilayah siapa yang dilalui sama pentingnya dengan mengetahui lebar jalan dan kedalaman sungai.

Sagi and mukim were the two layers of territorial and leadership units that formed the political order of Aceh Besar in the nineteenth century. A mukim was a group of villages under one head, while a sagi was a federation of several mukim under a panglima. In 1873, as the Dutch prepared their second expedition to Aceh, a Dutch-language pamphlet titled Beschrijving van Atjeh, printed in Batavia by H. M. van Dorp & Co., offered one of the most concise written descriptions of this structure. Though compiled by outsiders for the purposes of war, it helps us understand how Aceh Besar was organised when it faced colonial aggression.

According to the pamphlet, Aceh Besar comprised 75 mukim. A mukim is defined as a group of villages led by one head. Several mukim in turn stood under the direct rule of a head who held the title of panglima and was addressed as Teuku. From this came the three sagi, the XXVI Mukim, the XXV Mukim and the XXII Mukim, whose names refer to the number of mukim originally united in each. The pamphlet records that each mukim originally had a thousand inhabitants, a detail recalling the understanding of the mukim as a congregation large enough to hold Friday prayers. That even division, the compiler says, did not last, and by 1873 the XXII Mukim had become the most densely populated.

The pamphlet admits that the boundaries of the three sagi could not be fixed precisely, but it gives a general estimate. The XXVI Mukim covered the land on the right bank of the Krueng Aceh as far as Krueng Raya. The XXII Mukim comprised the area where Aceh proper lay, the land watered by the southern part of the Krueng Aceh and the Krueng Daroy, thus including the area around the palace and the interior toward the mountains. The XXV Mukim covered the land on the left bank of the Krueng Aceh and the peninsula which Dutch sources describe as bounded by Atjeh-hoofd and Koningspunt. In this arrangement the three sagi surrounded the kingdom’s centre and controlled the routes to the palace.

The pamphlet further notes that as the population grew, some parts of the three great districts united under heads of their own and formed fairly powerful districts. Within the XXII Mukim were the VII Mukim; within the XXV Mukim the IV Mukim and the IX Mukim; and within the XXVI Mukim the III Mukim and VI Mukim. The III Mukim is said to cover the whole right bank of the Krueng Aceh. This layered structure shows that the sagi was not a rigid unit but a federation that could give rise to smaller federations within it, each with its own leaders and interests.

The 1873 pamphlet also names some leaders within this structure. Panglima Polim is described as head of the XXII Mukim, residing at Tunong at the foot of the Djembora mountains, with a fortification larger than the sultan’s palace. Teuku Pay Muda is named as head of the VII Mukim. Teuku Nyak, Raja Muda Setia, son-in-law of the Raja of Trumon, is named as head of the IX Mukim, whose territory included Pasar Lameda, the village of Leutjoet and Meuraxa between Kuala Naridji and the Krueng Aceh. The pamphlet also mentions the IV Mukim with its well-known Pasar Mukim IV, separated by mountains from the west coast villages of Lamnga, Loeng, Koerang Raba and Kloeng.

This sagi and mukim structure is essential to understanding the course of the Aceh War. The sultan’s power in Aceh Besar did not extend directly over every village but ran through the panglima sagi, uleebalang and imeum mukim, who enjoyed wide autonomy. Dutch sources of the time, such as the pamphlet on General Köhler published in 1884, stress that the sagi chiefs sought independence from the sultan and sometimes fought one another. Yet the experience of April 1873 showed that when the kingdom’s centre was attacked, the sagi chiefs could muster forces, take over the coastal forts and defend the palace. Broad local autonomy in fact made Acehnese resistance hard to break with a single blow, because every sagi and mukim could become a centre of resistance in its own right.

For the colonial side, the map of sagi and mukim was a political map for dividing and ruling. The Dutch sought to know who headed each territory, who was friendly and who hostile, and which roads linked those territories with the palace. The Governor-General’s proclamation of 7 June 1873, offering protection to district chiefs who did not resist, was a direct use of such knowledge. The pamphlet Beschrijving van Atjeh, with its list of mukim, chiefs and roads, was a tool complementing that strategy. It turned the social order of Acehnese society into a map of military and political targets.

For the Acehnese, sagi and mukim were more than administrative units. The mukim was closely tied to the mosque and Friday prayer, to the imeum mukim as religious and social leader, and to the adat governing land, water and disputes. The sagi linked those mukim to the kingdom’s centre through a panglima with military and political authority. When war came, therefore, this structure became a framework of mobilisation: from village to mukim, from mukim to sagi, and from sagi to kingdom. Dutch observers saw only boundaries and population figures, whereas for Acehnese society this structure was a web of loyalty, religion and custom.

The legacy of this structure is still felt today. The mukim remains recognised as a unit of customary government in Aceh, led by the imeum mukim, and names such as IX Mukim, VII Mukim or XXVI Mukim live on in the memory and toponymy of Aceh Besar. Studying sagi and mukim in the 1873 source helps explain this continuity, and shows how a local social order born of religious and customary needs could survive war, colonialism and the modern state. It is also a reminder that understanding Aceh cannot begin from the centre of power alone but must start from the basic units in which its people live.

Further research could bring the 1873 pamphlet together with Acehnese sources such as sarakata, uleebalang records, oral traditions about mukim boundaries and customary studies of the role of the imeum mukim. Such comparison could test the figures of 75 mukim and a thousand inhabitants per mukim, clarify the boundaries of the sagi, and reveal how the structure changed during the war, as some leaders fell, were exiled or changed sides. In this way a map originally drawn for conquest can be reread as a document of the social resilience of Acehnese society.

The 1873 pamphlet also shows how the sagi and mukim structure was reflected in the landscape. The road from the west coast to the palace is said to pass rice fields and villages under the authority of one Teungku Nyak Perba, while the villages between Kuala Naridji and the Krueng Aceh are said to belong to the IX Mukim. Markets such as Pasar Mukim IV, Pasar Lameda and Pasar Aceh served as meeting points between territories. In other words, every road, market and village recorded by the compiler lay within a particular sphere of authority, so that a road map was at the same time a map of loyalties. For troops about to move, knowing whose territory they would cross mattered as much as knowing the width of a road or the depth of a river.