Dari aib ke urusan publik: KDRT, cerai gugat, dan lembaga penyangga keluargaFrom private shame to public concern: domestic violence, wife-initiated divorce and the institutions that buffer the family

Seorang perempuan paruh baya terbaring di rumah sakit di Meulaboh dan enggan melapor karena takut membuka aib keluarga. Gambaran ini merangkum cara KDRT lama dipahami di Aceh: sebagai urusan dalam rumah yang tidak pantas dibawa keluar. Namun data menunjukkan bahwa semakin banyak kasus kini muncul ke permukaan. UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bawah DP3A Aceh mencatat 1.067 kasus kekerasan pada 2019, 905 pada 2020, 924 pada 2021, 1.029 pada 2022, dan 1.098 pada 2023. Di Aceh Barat saja, unit PPA menangani 54 kasus pada 2024, termasuk 16 kasus KDRT dan 11 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Survei nasional SPHPN 2021 memperlihatkan bahwa satu dari empat perempuan Indonesia berusia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual.

Kerangka hukumnya memperlihatkan celah yang menarik. Qanun Jinayat tidak secara khusus mengatur KDRT, sehingga penanganannya bersandar pada undang-undang nasional tentang penghapusan KDRT. Bentuk-bentuk yang kini diakui meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dalam perkawinan, penelantaran ekonomi, dan kontrol seperti larangan bekerja atau keluar rumah. Penyebab yang sering ditemukan adalah tekanan ekonomi, kecanduan narkoba atau judi, kecemburuan, dan benturan watak. Seorang teungku di Pidie bahkan mengkritik suami yang memakai dalil agama untuk membenarkan ‘pendisiplinan’ istri, sebuah tanda bahwa tafsir keagamaan sendiri sedang diperebutkan dalam isu ini.

Pergeseran sikap masyarakat terlihat dalam kasus-kasus ketika tetangga justru mendukung langkah hukum, terutama bila kekerasan juga menimpa anak; perlindungan anak dinilai lebih penting daripada menjaga malu. Lembaga layanan seperti UPTD PPA, serta LSM perempuan seperti Flower Aceh dan MISPI, menyediakan pendampingan hukum dan psikologis. Kursus pranikah di KUA memasukkan materi relasi suami-istri yang sehat, khutbah masjid mengangkat keteladanan Nabi yang lembut dalam keluarga, dayah mengajarkan fikih keluarga yang adil, dan program sekolah ramah anak dikembangkan bersama DP3A di Banda Aceh. Cita-cita keluarga sakinah dipahami tidak mungkin hidup berdampingan dengan kekerasan.

Perceraian memperlihatkan dinamika yang sejalan. Hingga pertengahan 2025 tercatat sekitar 2.923 perkara perceraian di seluruh Aceh, dan di Mahkamah Syar‘iyah Jantho, Aceh Besar, 176 dari 215 perkara pada semester pertama 2024 adalah cerai gugat yang diajukan istri. Alasan yang dikemukakan meliputi nafkah yang tidak dipenuhi, KDRT, dan perselingkuhan, ditambah alasan baru: judi daring yang menghabiskan penghasilan suami, dan obsesi media sosial, termasuk suami yang menghabiskan uang untuk memberi hadiah kepada penyiar langsung perempuan pada larut malam, yang dirasakan istri sebagai perselingkuhan virtual. Secara keagamaan perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah, dan kenaikannya dibaca sebagai melemahnya ketahanan keluarga, sebagian terkait generasi yang tumbuh tanpa teladan orang tua akibat konflik dan tsunami.

Namun angka cerai gugat juga dapat dibaca secara positif. Meningkatnya keberanian istri mengajukan gugatan mencerminkan kesadaran hukum yang tumbuh dan kesediaan perempuan keluar dari perkawinan yang tidak sehat. Komunitas pun mengembangkan dukungan bagi perempuan bercerai melalui pengajian dan kelompok wirid, sementara tokoh agama gampong tetap menjadi penengah pertama dalam sengketa rumah tangga. Ambivalensi ini penting: yang sama-sama tampak sebagai krisis dapat sekaligus merupakan tanda pemberdayaan.

Di samping penjelasan rasional, sebagian masyarakat masih membaca keretakan rumah tangga melalui narasi guna-guna atau ilmu hitam. Ketika pasangan yang semula harmonis tiba-tiba saling membenci tanpa sebab yang tampak, keluarga kerap menyarankan jalur spiritual melalui dukun atau orang pintar. Narasi ini sering beririsan dengan cinta lokasi, hubungan yang tumbuh dari kedekatan di tempat kerja, dan menempatkan pihak ketiga yang diduga memakai pelet, pengasihan, atau santet pemisah. Dari sudut analisis sosial, narasi guna-guna berfungsi sebagai penjelasan yang dapat diterima komunitas atas peristiwa yang menyakitkan, tetapi berisiko melahirkan fatalisme dan menutupi sebab yang lebih dapat ditangani seperti komunikasi yang buruk, perselingkuhan, masalah keuangan, dan tekanan sosial. Jalan tengah yang ditawarkan adalah menghormati keyakinan budaya sambil mengutamakan konseling, komunikasi yang sehat, dan refleksi diri.

Secara keseluruhan, isu KDRT dan perceraian memperlihatkan pergeseran Aceh dari keluarga sebagai benteng privat yang tertutup menuju keluarga sebagai urusan bersama yang dilindungi lembaga. Mentalitas patriarkal berubah perlahan, tetapi kehadiran lembaga layanan, pengadilan yang dapat diakses perempuan, dan suara ulama yang menolak kekerasan menciptakan ekosistem penyangga baru. Tantangannya adalah memastikan jaringan ini menjangkau keluarga di pelosok, tempat rasa malu masih menjadi penghalang utama bagi korban untuk mencari pertolongan.