Ulama, teks dan konteks: pencegahan kekerasan seksual di AcehUlama, text and context: preventing sexual violence in Aceh

Seruan melawan kekerasan seksual di Aceh sering terasa seperti berteriak di ruang kosong. Peraturan sudah ada, tetapi pelaku terus menyasar anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 939 pada 2015, melonjak menjadi 1.648 pada 2016, dan 1.791 pada 2017. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh juga mencatat kenaikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual hingga pertengahan 2023, sebagian dengan pelaku dari lingkaran keluarga terdekat korban. Sumber data memang beragam, tetapi arah kecenderungannya jelas meningkat.

Berbagai instrumen hukuman, mulai dari stigma sosial, pidana penjara, hingga kebiri kimia dalam hukum nasional, belum menghentikan penyebaran kekerasan ini. Masyarakat kerap memilih diam, karena putus asa atau demi menjaga nama baik keluarga. Pendampingan korban terhambat stigma, kekurangan dana, dan lemahnya komitmen kelembagaan, sementara pengadilan kadang menimbang keadilan menurut kekuasaan, bukan kepedulian pada korban. Karena Qanun Jinayat telah menetapkan sanksi yang ketat namun kekerasan tetap terjadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan syariat belum efektif sebagai alat pencegahan, sehingga diperlukan pendekatan lain yang lintas sektor dan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk tokoh agama.

Kerangka adat Aceh menyediakan landasan bagi sinergi ini. Hadih maja yang membagi peran adat kepada Poteumeureuhom, hukom kepada Syiah Kuala, qanun kepada Putroe Phang, dan reusam kepada Laksamana mengajarkan bahwa ketertiban masyarakat bergantung pada berfungsinya setiap institusi secara seimbang. Ulama adalah bagian dari keseimbangan itu. Undang-undang keistimewaan Aceh pun memberi ulama peran dalam memberi pertimbangan kebijakan pemerintah, sehingga advokasi kebijakan yang melindungi korban dapat bersandar pada penalaran keagamaan.

Peran yang diusulkan bagi ulama mencakup lima hal. Pertama, mendidik umat tentang pentingnya menghormati hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kedua, menguatkan dan mendampingi korban serta memperjuangkan kebijakan yang melindungi mereka. Ketiga, mendesak pemerintah agar menangani persoalan ini dengan sungguh-sungguh. Keempat, memanfaatkan masjid, khutbah, dan mimbar untuk mengutuk kekerasan seksual dan mengajarkan penghormatan kepada kelompok rentan. Kelima, memprakarsai kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam program pencegahan dan penanganan, alih-alih hanya menunggu diminta fatwa.

Usulan ini bertumpu pada pengamatan bahwa otoritas ulama di Aceh memiliki jangkauan yang tidak dimiliki lembaga lain. Pengajian gampong, majelis taklim perempuan, khutbah Jumat, dan dayah menjangkau keluarga hingga ke pelosok, termasuk keluarga yang tidak pernah bersentuhan dengan lembaga layanan perempuan dan anak. Ketika seorang teungku menyatakan dari mimbar bahwa menutupi kekerasan terhadap anak bukanlah menjaga aib melainkan ikut berbuat zalim, pesan itu dapat menggeser pertimbangan keluarga lebih cepat daripada kampanye pemerintah. Sebaliknya, ketika ulama memilih diam atau menganggap perkara semacam ini urusan pribadi, budaya diam memperoleh pembenaran keagamaan. Karena itu posisi ulama bersifat menentukan: ia dapat menjadi pintu pertama bagi korban, atau tembok terakhir yang menutup jalan keadilan.

Inti gagasan ini adalah merawat teks dan konteks. Merawat teks berarti menjaga kitab suci melalui kajian, penafsiran yang cermat, dan pengajaran berkelanjutan, sehingga ulama menjadi jembatan antara wahyu dan kenyataan dan menjaga pesan ilahi dari distorsi kepentingan sesaat; nilai-nilai pokoknya adalah tauhid, keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan. Merawat konteks berarti peduli pada realitas sosial tempat nilai-nilai itu harus diwujudkan. Ketika terjadi penindasan atau pelanggaran martabat manusia, terutama terhadap kelompok rentan, ulama wajib bersuara, mencegah kemungkaran, dan membela korban. Diam di hadapan kemungkaran dipandang sebagai kesalahan besar.

Dari sini lahir gagasan dakwah transformasional, yaitu dakwah yang mendorong perubahan struktural dan perilaku menuju masyarakat beradab yang menghormati martabat, menolak kekerasan, dan membangun budaya perlindungan. Revolusi sosial yang dimaksud bukan pergolakan politik, melainkan perubahan menyeluruh yang dimulai dari pola pikir dan perilaku publik, dengan ulama sebagai penggeraknya. Kearifan lama Aceh menyatakan bahwa ketika rakyat tidak lagi dapat bersandar pada umara, harapan terakhir mereka adalah ulama. Gagasan ini menantang ulama untuk menjadikan otoritas moralnya sebagai kekuatan perlindungan nyata, bukan sekadar pernyataan sikap setelah peristiwa terjadi.