Desa Sadar Kerukunan dan enam skenario harmoni sosial di AcehHarmony-Aware Villages and six scenarios of social harmony in Aceh

Aceh dikenal luas sebagai wilayah syariat dan Serambi Mekkah, tetapi kehidupan sehari-harinya juga dibentuk oleh keragaman yang dalam. Orang Gayo di dataran tinggi, Alas, Singkil, Aneuk Jamee di pantai barat yang dipengaruhi budaya Minangkabau dalam bahasa dan kuliner, Tamiang, hingga komunitas Lamno di Aceh Jaya yang sebagian warganya bermata biru-hijau dan dikaitkan dengan percampuran leluhur masa lalu, hidup berdampingan dengan bahasa dan adat masing-masing. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara dan barat telah lama menjadi simpul perdagangan Arab, India, Persia, dan Cina, yang meninggalkan jejak pada rapa’i, kuah pliek u, kari kambing, roti canai, dan arsitektur rumah serta masjid. Ungkapan ‘hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut’—hukum dan adat seperti zat dan sifat—menyatakan bahwa agama dan budaya tidak terpisahkan, dan bahwa kesalehan dapat berjalan bersama penghormatan terhadap sesama.

Di atas lanskap itulah Kanwil Kementerian Agama Aceh membina Desa Sadar Kerukunan sejak 2017. Pada 11–13 Agustus 2025 di Banda Aceh digelar kegiatan Evaluasi dan Penguatan Desa/Gampong Sadar Kerukunan dengan empat puluh peserta dari sembilan belas gampong binaan. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam membangun kerukunan, memperdalam pemahaman tentang hidup berdampingan secara damai, dan memperluas keterlibatan aktif warga dalam kegiatan sosial lintas agama, adat, dan budaya. Sebulan kemudian, pada 28–30 September 2025, Kanwil yang sama menyelenggarakan Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Moderasi Beragama Provinsi Aceh yang mempertemukan akademisi, organisasi kemasyarakatan, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama untuk merumuskan arah baru kerukunan yang sesuai dengan kondisi kontemporer.

Forum-forum ini mengajak membaca ulang makna kerukunan. Kerukunan bukan hanya damai di dalam rumah, tetapi juga kerukunan pikiran, kerja sama ekonomi, dan interaksi sosial langsung. Era pascamodern memindahkan relasi sosial dari ruang fisik ke ruang maya, membawa ‘patologi sosial digital’ berupa polarisasi, ujaran kebencian, dan hoaks; media sosial yang semestinya mempererat justru kerap memecah. Orang bertindak cepat sebelum berpikir matang, dan budaya warisan terdesak oleh budaya populer yang instan. Akibatnya muncul kerukunan permukaan: rukun di rumah tetapi tidak rukun dalam berpikir, ramah di forum resmi tetapi saling serang di dunia maya, kompak dalam urusan uang tetapi terbelah dalam pergaulan tatap muka.

Untuk membaca dinamika itu diajukan model enam skenario kerukunan desa yang memadukan analisis aktor, isu, agama, dan budaya. Skenario pertama, ‘aktor beragam, pikiran seragam?’, menggambarkan pluralitas pelaku tanpa kebebasan berpikir. Kedua, ‘aktor sedikit, punya duit melejit?’, menunjuk pemusatan kuasa pada segelintir orang berpengaruh dan bermodal. Ketiga, ‘aktor berkarisma, masyarakat menerima?’, menyoroti kepemimpinan karismatik yang diterima tanpa kritik. Keempat, ‘isu dikembangkan, masyarakat dibuat bimbang?’, menggambarkan isu sosial yang dieksploitasi untuk membingungkan publik. Kelima, ‘agama jadi komoditi, masyarakat jadi pembeli?’, mengkritik komersialisasi agama yang menggerus nilai spiritual. Keenam, ‘budaya dirayakan, masyarakat diabaikan?’, mempersoalkan perayaan budaya yang tidak berdampak pada kesejahteraan. Model ini berfungsi sebagai alat diagnosis untuk melihat bagaimana harmoni desa dapat dibangun atau justru terkikis.

Dari diagnosis itu lahir kritik terhadap dua distorsi: komodifikasi agama yang menjadikan ajaran suci barang dagangan, dan budaya seremonial yang simbolik belaka tanpa memperbaiki kesejahteraan warga. Agama dan budaya semestinya menjadi sumber nilai dan moral, bukan instrumen transaksi politik atau ekonomi. Dalam Dialog Kerukunan 2025, persoalan ini dikaitkan pula dengan tantangan radikalisme: agama yang kian sering dibicarakan tetapi kian jauh dari praktik nyata, generasi muda yang cara pandangnya berubah, dan figur-figur berpengaruh yang kurang memahami perubahan sosial-budaya. Arah yang ditawarkan adalah kehidupan beragama yang adaptif, rekayasa sosial dan mental untuk membimbing generasi muda, pengelolaan konflik dengan etika dan nilai universal, serta keluarga sebagai benteng pencegahan pertama.

Pesan kuncinya adalah bahwa kerukunan harus dikelola sebagai modal sosial, bukan slogan pemerintah. Tiga syarat ditekankan: penguatan literasi sosial-budaya masyarakat; kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan swasta; serta penegasan nilai agama dan budaya sebagai fondasi moral, bukan alat politik atau ekonomi. Kerukunan tumbuh dari interaksi tulus antarwarga, musyawarah yang sehat, dan kesadaran bahwa perbedaan adalah aset bersama. Kepemimpinan desa yang visioner dan keterbukaan terhadap perbedaan menjadi prasyaratnya.

Harapan yang diletakkan pada program ini adalah agar setiap gampong menjadi pusat harmoni sosial yang dapat dijadikan model nasional, sehingga Aceh tampil sebagai provinsi teladan kerukunan di Indonesia. Tantangannya adalah memastikan bahwa kerukunan hidup dalam praktik, bukan hanya ‘di atas kertas’, karena masa depan Aceh sebagai wilayah yang mampu mengelola keragaman dalam kerangka persaudaraan bergantung pada kemampuan warganya menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan.