Bertahan, berjuang, berdaya: ketangguhan perempuan Aceh menghadapi konflik dan bencanaSurviving, struggling, empowered: Acehnese women's resilience in conflict and disaster

Sejarah Aceh modern adalah sejarah lapisan-lapisan krisis. Pada 21 September 1953 Teungku Muhammad Daud Beureueh menyatakan Aceh bagian dari Negara Islam Indonesia, dan pergolakan itu baru berakhir dengan Ikrar Lamteh pada 1962, setelah Aceh memperoleh status Daerah Istimewa pada 1959. Pada 4 Desember 1976 Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh-Sumatra di perbukitan Tiro, Pidie, dan lahirlah Gerakan Aceh Merdeka. Periode Daerah Operasi Militer 1989–1998 dikenang karena kekerasan berat terhadap warga sipil. Sesudahnya menyusul tuntutan referendum 1999, darurat militer 2003 dan darurat sipil 2004. Amnesty International memperkirakan sepuluh ribu hingga tiga puluh ribu orang tewas selama konflik, sebagian besar warga sipil. Pada 26 Desember 2004 gempa sekitar magnitudo 9,1–9,3 memicu tsunami yang menewaskan lebih dari seratus tiga puluh ribu orang di Aceh dan menghilangkan puluhan ribu lainnya. Perdamaian datang melalui Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dua dasawarsa kemudian, pada akhir November 2025, Siklon Senyar memicu banjir bandang dan longsor di sebagian besar kabupaten Aceh.

Dalam narasi besar sejarah, krisis-krisis ini biasanya diceritakan melalui tokoh laki-laki: ulama, panglima, juru runding dan pejabat. Pengalaman perempuan sering hanya muncul sebagai korban. Rangkaian kisah yang direkam Ihan Nurdin untuk Perempuan Peduli Leuser pada Juni 2026, dalam perjalanan empat hari ke Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Pidie Jaya dan Pidie untuk mendampingi riset Combine Resource Innovation, menawarkan sudut lain. Kisah-kisah itu memperlihatkan perempuan sebagai pelaku yang menyiasati krisis, menjaga keluarga dan membangun kembali kehidupan.

Bu Yanti di Blangpidie, Aceh Barat Daya, adalah mantan aktivis mahasiswa yang kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan negara dan tsunami. Kini ia mengelola sekolah dan toko serta berpraktik sebagai pengacara. Kakeknya, Pawang Leman dari Leupung, Aceh Besar, disebut berperan dalam upaya perundingan damai. Bu Zahara di Samadua, Aceh Selatan, menyulam kasab benang emas selama konflik dan menerima pesanan dari pihak-pihak yang bertikai, dari lambang militer hingga bendera, dan masih menyulam sampai sekarang. Bu Marlina di Pidie pernah ditodong senjata oleh aparat keamanan, namun tetap membuka rumahnya bagi orang yang mencari perlindungan dan berbagi makanan dengan tetangga; anak sulungnya kini menjadi guru PPPK setelah enam kali mencoba. Bu Ruhani di Pidie Jaya kehilangan dua adik dalam tsunami, salah satunya tidak pernah ditemukan; sebagai aparatur sipil ia mendampingi penyintas Siklon Senyar dan merencanakan usaha kue. Bu Fida di Kuala Bate, Aceh Barat Daya, bergabung dengan GAM sebagai kombatan perempuan, kehilangan suaminya ketika anaknya baru berusia dua belas hari, dan kini memimpin Askarimah Aceh Barat Daya, organisasi mantan kombatan perempuan, serta berencana terjun ke politik. Bu Rahmi di Susoh kehilangan ayahnya dalam tsunami; separuh rumahnya kini tergerus abrasi pantai, tetapi ia memilih bertahan.

Dari kisah-kisah ini dapat dirumuskan tiga tahap ketangguhan. Tahap pertama adalah bertahan: menyelamatkan diri dan keluarga di tengah kekerasan atau bencana, sering dengan sumber daya yang sangat terbatas. Tahap kedua adalah berjuang: menyiasati keadaan, mencari nafkah, merawat yang terluka, menyembunyikan yang dicari, menjahit untuk siapa saja yang memesan dan mengurus anak tanpa suami. Tahap ketiga adalah berdaya: mengubah pengalaman menjadi peran publik, seperti mengelola sekolah, menjadi pengacara, memimpin organisasi mantan kombatan, mendampingi penyintas atau merencanakan karier politik.

Ketangguhan itu ditopang dua sumber. Sumber pertama adalah iman pada qada dan qadar, keyakinan bahwa musibah adalah ketentuan Allah yang harus diterima dengan sabar sambil terus berikhtiar. Dalam kosmologi Aceh, keyakinan ini tidak berarti pasrah tanpa usaha, melainkan memberi ketenangan batin yang memungkinkan orang bangkit. Sumber kedua adalah solidaritas komunitas: tetangga yang saling menampung, pedagang yang menyumbangkan makanan, dan jaringan keluarga yang menyebar ke berbagai kota. Solidaritas ini berakar pada struktur gampong, meunasah dan kekerabatan yang menjadi ciri masyarakat Aceh.

Liputan ini juga memuat perbandingan yang tajam antara respons pascatsunami dan respons pascabencana 2025. Penulisnya menilai penanganan pascatsunami jauh lebih terkoordinasi, berkat kehadiran lembaga rekonstruksi dan bantuan internasional, sementara penanganan bencana 2025 dirasakan lebih lambat dan terpencar. Penilaian ini bersifat kesaksian, namun penting sebagai data tentang persepsi warga terhadap kapasitas negara. Ia juga mencatat bahwa tsunami ikut melunakkan para pihak yang berunding di Helsinki, sebuah pandangan yang luas dianut dalam kajian perdamaian Aceh.

Bagi Acehnologi, konsep ketangguhan perempuan membantu mengoreksi dua bias. Bias pertama adalah historiografi yang maskulin, yang mengabaikan kerja reproduksi sosial perempuan dalam menjaga keberlanjutan masyarakat di masa krisis. Bias kedua adalah wacana kebencanaan yang teknokratis, yang melihat ketahanan sebagai urusan infrastruktur dan sistem peringatan, bukan juga sebagai hasil iman, jaringan sosial dan pengalaman sejarah. Kisah-kisah perempuan ini memperlihatkan bahwa ketahanan Aceh adalah gabungan spirit, struktur sosial dan siasat sehari-hari.

Konsep ini juga bertaut dengan tradisi perempuan Aceh di ruang publik, dari sultanah dan panglima perempuan pada masa kesultanan dan perang kolonial sampai kombatan perempuan GAM yang dikenal dengan sebutan inong balee. Perbedaannya, ketangguhan yang direkam di sini tidak selalu heroik dalam pengertian militer. Ia sering berupa kesabaran merawat, keberanian menampung orang lain dan keteguhan untuk tetap tinggal di rumah yang perlahan dimakan abrasi.

Kisah Bu Rahmi di Susoh menyingkap sisi lain ketangguhan, yaitu menghadapi bencana yang datang perlahan. Abrasi pantai tidak menimbulkan berita besar seperti tsunami atau banjir bandang, tetapi menggerus rumah dan lahan dari tahun ke tahun. Keputusan untuk tetap tinggal dapat dibaca sebagai keteguhan, tetapi juga sebagai tanda terbatasnya pilihan relokasi. Di sini ketangguhan perempuan bersinggungan dengan kebijakan tata ruang pesisir yang belum menjawab kebutuhan warga.

Kisah Bu Fida dan Askarimah juga memperlihatkan bahwa reintegrasi pascadamai belum sepenuhnya menjangkau perempuan. Banyak program reintegrasi berfokus pada kombatan laki-laki, sementara perempuan yang pernah memanggul senjata atau mendukung logistik perang harus membangun organisasi sendiri untuk memperjuangkan pengakuan. Rencana Bu Fida terjun ke politik menunjukkan upaya mengubah pengalaman perang menjadi modal politik dalam sistem pascakonflik.

Kisah-kisah ini juga layak dibaca bersama arsip lisan lain tentang konflik dan tsunami, agar suara perempuan dari kampung-kampung kecil masuk ke dalam ingatan kolektif Aceh, bukan hanya suara dari kota dan dari mereka yang memiliki akses media. Dengan cara itu, sejarah ketangguhan Aceh dapat ditulis secara lebih utuh dan adil.

Pengalaman-pengalaman ini sekaligus menunjukkan bahwa ketangguhan bukan sifat bawaan, melainkan hasil proses sosial yang panjang.

Beberapa pertanyaan penelitian tetap terbuka. Bagaimana pengalaman ketangguhan diwariskan kepada anak perempuan generasi berikutnya? Sejauh mana organisasi mantan kombatan perempuan memperoleh tempat dalam politik pascadamai? Dan bagaimana kebijakan kebencanaan dapat mengakui serta memperkuat pengetahuan dan jaringan perempuan, alih-alih memperlakukan mereka semata sebagai kelompok rentan?