Perempuan Peduli Leuser (PPL): jejaring perempuan penjaga Kawasan Ekosistem LeuserPerempuan Peduli Leuser (PPL): a women's network guarding the Leuser Ecosystem

Perempuan Peduli Leuser, disingkat PPL, memperkenalkan dirinya sebagai komunitas yang mewadahi perempuan untuk saling bertukar pikiran dan bersinergi dalam kampanye lingkungan. Semboyan di laman resminya, perempuanleuser.com, berbunyi “Suara dari Pinggiran”, dan tagline kerjanya adalah membangun jejaring serta dukungan dalam penjagaan lingkungan hidup. Visi yang dirumuskan cukup luas, yaitu mewujudkan dunia yang sehat dan aman melalui penjagaan alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sedangkan misinya lebih membumi: membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penjagaan lingkungan secara kolektif dan berkelanjutan. Laman profil komunitas ini terbit pertama kali pada Februari 2018, sehingga tahun itu dapat dibaca sebagai penanda awal kehadiran publiknya, meskipun laman tersebut tidak menyebut tanggal pendirian secara formal.

Ciri pertama PPL terletak pada geografi keanggotaannya. Anggotanya berasal dari lima kabupaten dan kota: Banda Aceh, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan. Kecuali Banda Aceh, keempat daerah lain berada di dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Dengan susunan ini PPL menghubungkan kota tempat wacana, media dan lembaga donor berpusat dengan kampung-kampung di kaki Leuser tempat hutan, sungai dan mata air menjadi soal sehari-hari. Laman profilnya menyebut antara lain Ayu ‘Ulya (pendidik dan koordinator komunitas), Marini Siregar (ranger dan fasilitator kemitraan desa Taman Nasional Gunung Leuser, koordinator lapangan), Kasumah (pekerja sosial dan peneliti satwa liar serta budaya), Yelli Sustarina (penulis dan bloger budaya dari Samadua), Rachmi (bloger keanekaragaman hayati dan fotografer satwa liar), Ihan Nurdin (jurnalis dan editor), Seila Zhafira (aktivis lingkungan dan kreator audio-visual), Susi Susanti (aktivis lingkungan dan budaya Gayo), Fitriani (aktivis lingkungan) dan Dian Hendrika Suksmadewi (penulis, penerjemah dan pembina komunitas). Komposisi ini memperlihatkan perpaduan antara kerja lapangan konservasi, jurnalisme dan pendidikan.

Ciri kedua adalah pilihan medium. PPL bekerja terutama melalui tulisan. Rubrik di lamannya mencakup jurnalisme warga, perempuan berdaya, kisah perempuan, edukasi, hak asasi manusia, literasi kesehatan, literasi damai, literasi pemilu, aksi, feature, opini perempuan, galeri foto cerita dan “Aceh Sisi Lain”. Daftar ini menunjukkan bahwa lingkungan tidak dipahami sempit sebagai urusan pohon dan satwa, melainkan bertaut dengan kesehatan, perdamaian, bencana, hak warga dan partisipasi politik. Dalam bahasa ilmu sosial, PPL menjalankan semacam produksi pengetahuan dari pinggiran: perempuan kampung tidak hanya menjadi objek liputan, tetapi juga penulis, narasumber dan penafsir pengalaman mereka sendiri.

Program pelatihan Ecofeminism and Environmental Journalism (EEJ) 2024 menjadi contoh paling jelas dari cara kerja tersebut. Program ini berbentuk lokakarya dan kunjungan lapangan ke kawasan Leuser, dan termasuk dalam rangkaian “A Decade of YSEALI Small Grant”. Peserta muda kemudian menerbitkan laporan jurnalisme warga pada Mei 2024. Hasilnya beragam: tradisi berburu rusa mungaro di Pining, Gayo Lues; kisah juru masak Stasiun Penelitian Soraya di Subulussalam; pengeringan kolam Mata Ie di Aceh Besar akibat kerusakan karst dan perubahan iklim; serta peran perempuan dalam perhutanan sosial di Desa Mendale, Aceh Tengah, melalui Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Peteri Pukes yang didampingi Yayasan HAkA. Laporan-laporan itu memperlihatkan bahwa jurnalisme lingkungan berbasis perempuan cenderung memotret relasi antara ekologi, ekonomi rumah tangga dan adat, bukan sekadar angka deforestasi.

Ciri ketiga adalah perhatian pada tata kelola gampong. Pada 11–13 Juni 2026 PPL, dengan dukungan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), menyelenggarakan pelatihan intensif bagi dua puluh perempuan tuha peut dari tiga belas kabupaten dan kota di Kawasan Ekosistem Leuser, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Utara. Pelatihan di Darussalam, Banda Aceh, itu menghadirkan Sulaiman Tripa yang menjelaskan kedudukan tuha peut sebagai lembaga adat dan hakim perdamaian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Ruwaida dari Yayasan Perempuan dan Anak Negeri berbicara tentang kepemimpinan adat perempuan dalam mitigasi bencana, sementara Rasyidah dan Ismiatul Ramadhian Nur dari UIN Ar-Raniry melatih komunikasi dialogis. Hasil yang dicatat adalah terbentuknya jaringan komunikasi tuha peut inong di KEL.

Pengalaman merekrut peserta pelatihan itu juga terdokumentasi dan bernilai sebagai data sosiologis. Yelli Sustarina menuliskan bagaimana calon peserta dari Air Sialang Hilir tidak diizinkan suami bepergian, calon lain mundur karena jadwal pengobatan ibunya di Medan, sebagian beralasan mengurus anak atau tidak memiliki telepon genggam pribadi, dan undangan justru beredar melalui kawan dan aparatur gampong alih-alih langsung kepada perempuan yang dituju. Catatan ini memperlihatkan hambatan struktural bagi perempuan di lembaga adat: kursi formal sudah tersedia, tetapi mobilitas, waktu dan akses informasi masih ditentukan oleh rumah tangga dan jejaring laki-laki.

Ciri keempat adalah keterlibatan dalam isu bencana dan perdamaian. Setelah banjir bandang dan longsor akibat Siklon Senyar pada akhir November 2025, PPL menerbitkan liputan tentang perempuan, internet dan pengetahuan bertahan menghadapi banjir berulang di Air Sialang, Aceh Selatan, hasil kerja sama dengan Combine Resource Innovation. Pada Juni 2026 Ihan Nurdin dan Dian Guci mendampingi riset lapangan tentang ketangguhan perempuan Aceh menghadapi konflik dan bencana di Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Pidie Jaya dan Pidie. Rubrik literasi damai dan liputan tentang perempuan Rohingya di Aceh memperluas cakupan itu ke isu kemanusiaan lintas batas.

Ciri kelima adalah keberanian bersuara dalam konflik sumber daya. Pada Agustus 2026 Yelli Sustarina menulis surat terbuka kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menanggapi dua izin usaha pertambangan eksplorasi seluas sekitar 1.491 hektare yang mencakup Air Sialang, Gampong Subarang dan kawasan Gunung Ketek. Warga yang menghimpun diri dalam Air Sialang Bersatu berkumpul di Masjid At-Taqwa pada 31 Juli 2026 karena khawatir terhadap hutan, mata air dan talago kampung. Surat itu menempatkan pengetahuan masa kecil tentang telaga sebagai argumen ekologis dan politis sekaligus.

Bagi studi Aceh, PPL penting karena tiga alasan. Pertama, komunitas ini memperlihatkan bentuk baru keterlibatan perempuan di ruang publik Aceh pascadamai: bukan melalui partai atau birokrasi, melainkan melalui jaringan pengetahuan dan advokasi berbasis tulisan. Kedua, PPL menghubungkan lembaga adat seperti tuha peut, reusam dan qanun gampong dengan agenda ekologis, sehingga adat diperlakukan sebagai perangkat tata kelola lingkungan yang hidup. Ketiga, arsip tulisannya menjadi sumber primer tentang pengalaman perempuan di kaki Leuser, termasuk tradisi lokal, bencana 2025 dan konflik tambang, yang jarang terekam dalam statistik resmi maupun kajian akademik.

Keterbatasan juga perlu dicatat. Informasi kelembagaan PPL relatif tipis: struktur organisasi, sumber pendanaan dan tanggal pendirian tidak dijelaskan secara rinci di laman resminya, dan sebagian besar kegiatannya bergantung pada kemitraan proyek. Karena itu, PPL lebih tepat dipahami sebagai jejaring berbasis komunitas ketimbang organisasi formal yang besar. Justru dalam bentuk jejaring inilah ia memperlihatkan cara perempuan Aceh memadukan kerja domestik, profesi dan aktivisme lingkungan dalam satu lintasan.