Aceh sebagai subjek pengetahuanAceh as a subject of knowledge

Tesis pertama Acehnologi menyatakan bahwa Aceh adalah subjek pengetahuan, bukan objek. Pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi ia menuntut perubahan kedudukan yang mendasar: Aceh tidak lagi diperlakukan sebagai bahan mentah bagi teori yang disusun di tempat lain, melainkan sebagai pihak yang merumuskan pertanyaan, memilih kategori, dan menilai jawabannya sendiri. Prinsip yang menopangnya dirumuskan sebagai "dari diri sendiri ke diri sendiri": pengetahuan tentang Aceh berangkat dari pengalaman orang Aceh, diolah dengan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lalu kembali kepada masyarakat Aceh sebagai cermin dan pedoman. Peralihan dari objek ke subjek ilmu dengan demikian bukan sekadar soal siapa yang menulis, tetapi soal dari mana arah epistemik sebuah kajian ditarik dan kepada siapa ia bertanggung jawab.

Kebutuhan akan peralihan itu lahir dari sejarah panjang penulisan tentang Aceh. Sejak abad ke-16 Aceh dicatat oleh para penjelajah dan utusan asing: Tomé Pires, Jean dan Raoul Parmentier, Frederik de Houtman, John Davis, James Lancaster, Peter Mundy, Thomas Bowrey, kemudian William Marsden, John Anderson dan Snouck Hurgronje, yang The Achehnese (1906) lama menjadi pintu masuk utama bagi siapa pun yang ingin memahami Aceh. Sesudah mereka datang generasi kesarjanaan modern, seperti Anthony Reid, Leonard Y. Andaya, Barbara Watson Andaya, Denys Lombard dan Takeshi Ito. Entri tentang kesarjanaan internasional tentang Aceh dan pendekatan orientalis memetakan warisan ini. Hasilnya adalah kepustakaan yang melimpah dan sering bermutu tinggi, tetapi disusun dari luar, dengan pertanyaan yang lahir dari kebutuhan dagang, diplomasi, penaklukan atau perdebatan akademik di pusat-pusat ilmu yang jauh dari Aceh.

Kesarjanaan dari dalam Aceh sendiri tidak pernah absen. A. Hasjmy, H.M. Zainuddin, Mohammad Said, Isa Sulaiman dan M. Gade Ismail menulis sejarah, kebudayaan dan ekonomi Aceh dengan kesungguhan. Namun dalam tinjauannya pada 2016, M. Adli Abdullah mencatat bahwa di antara mereka belum ada yang menjadikan Aceh sebagai sebuah subjek ilmu pengetahuan dalam arti rumpun keilmuan yang berdiri sendiri, sebagaimana Javanologi, Dayakologi atau Malay Studies bagi kawasan lain. Ia juga mengingatkan bahwa kajian keacehan kerap ditempatkan sebagai cabang dari kajian Melayu, padahal Andaya sendiri, dalam tulisannya tentang sumbangan Aceh bagi standar kemelayuan, memandang Aceh sebagai entitas yang khas di Nusantara. Di sinilah tesis ini mengambil posisinya: Aceh tidak cukup diperlakukan sebagai bahan kajian, tetapi harus menjadi "cara pandang" dan "pisau analisis", sebuah bidang keilmuan dengan ontologi, epistemologi dan aksiologinya sendiri.

Konsep-konsep yang merumuskan tesis ini bekerja pada beberapa lapis. Pada lapis pertama, subjek pengetahuan dipahami sebagai posisi epistemik, sebagaimana dibicarakan dalam entri persepsi dan subjek epistemologis: siapa yang memandang menentukan apa yang tampak. Pada lapis kedua, Aceh dibaca sebagai laboratorium sosial, tempat konflik, perdamaian, syariat, bencana dan rekonstruksi berlangsung dalam kepadatan yang jarang ditemukan di tempat lain, sehingga pengalaman Aceh dapat melahirkan konsep yang berguna bagi ilmu sosial pada umumnya. Pada lapis ketiga, Aceh sebagai subjek pengetahuan strategis menunjuk pada kesadaran bahwa pengetahuan selalu berkaitan dengan kekuasaan: masyarakat yang tidak merumuskan dirinya sendiri akan dirumuskan oleh orang lain, dan rumusan itu kemudian dipakai untuk mengaturnya.

Bukti bahwa Aceh memiliki bahan untuk menjadi subjek tersedia dalam kosakata dan teksnya sendiri. Bahasa sehari-hari menyimpan perangkat analisis yang siap diasah: haba carong, haba bangai dan haba cet langet adalah teori wacana yang menghubungkan mutu tuturan dengan posisi penuturnya terhadap ilmu dan kekuasaan; hana roh, hana get, han jeut merumuskan tiga sumber kendali tingkah laku, yaitu alam, jiwa dan agama; meudagang, hareukat, baynah dan beureukat menyimpan teori lokal tentang hubungan ilmu dan harta. Di tingkat teks, riwayat salinan Mābaina al-Salāṭīn memperlihatkan sebuah kerajaan yang mengarsipkan hukumnya sendiri dari 1015 H/1607 hingga 1231 H/1815. Semua ini menunjukkan bahwa pengetahuan Aceh tentang dirinya bukan kekosongan yang menunggu diisi peneliti luar, melainkan endapan yang menunggu dirumuskan ulang.

Namun riwayat naskah yang sama juga memperlihatkan mengapa tesis ini perlu diperjuangkan. Salinan Mābaina al-Salāṭīn yang paling dikenal tersimpan di London, berasal dari hadiah sultan kepada Gubernur Pulau Pinang; salinan lain berada di Leiden setelah dikumpulkan Snouck Hurgronje dan Hazeu; satu salinan yang ditemukan Van Langen di Indrapuri hilang dalam banjir 1886; dan reproduksi yang dibaca di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh bertemu dengan tsunami 2004 yang merusak banyak naskah. Arsip diri Aceh tersebar di luar dirinya. Menjadi subjek pengetahuan, karena itu, juga berarti merebut kembali akses atas sumber, membaca ulang kategori yang diwariskan, dan membangun lembaga yang mampu memelihara ingatan sendiri, sebagaimana disinggung dalam entri tentang aktor keilmuan di Aceh dan historisitas keilmuan di Aceh.

Tesis ini tidak bebas dari keberatan. Keberatan pertama menyangkut bahaya ketertutupan: prinsip "dari diri sendiri" dapat tergelincir menjadi klaim bahwa hanya orang Aceh yang berhak berbicara tentang Aceh, atau menjadi romantisme masa lalu yang menolak kritik. Keberatan kedua menyangkut kesatuan "diri" itu sendiri. Aceh bukan satu suara: hadih maja tentang empat sukee memperlihatkan masyarakat yang tersusun dari kelompok asal yang beragam, istana Aceh menyerap bangsawan dari Johor, Pahang dan Perak, dan sesudah 1998 masyarakat Aceh terbelah ke dalam banyak kelompok dengan kepentingan dan ketakutan yang berbeda. Jawaban yang dapat diberikan adalah bahwa subjek di sini bukan identitas tertutup, melainkan posisi dialogis: Aceh berbicara dengan kesarjanaan dunia sebagai mitra yang setara, bukan sebagai informan, dan keragaman internalnya justru menjadi bagian dari bahan yang harus dirumuskan.

Keberatan ketiga lebih tajam karena datang dari dalam tradisi wacana Aceh sendiri. Kumpulan esai tentang Aceh pascatsunami menyebut dirinya haba cet langet, kabar yang mengecat langit, karena gagasan tentang jati diri Aceh jarang dijadikan dasar kebijakan. Bila pengetahuan subjek tidak pernah sampai pada keputusan publik, ia tetap menjadi arsip aspirasi, belum menjadi kekuatan. Ujian tesis ini dengan demikian bersifat praktis: setiap kali konflik, damai, syariat atau bencana di Aceh dikaji, apakah kategori yang dipakai berasal dari pengalaman Aceh sendiri, atau dipinjam utuh dari luar, dan apakah hasil kajian itu kembali kepada masyarakat Aceh atau berhenti di rak perpustakaan asing. Pertanyaan ini juga menyangkut arah nonakademik studi Aceh, yaitu kemampuan ilmu untuk menjadi strategi kebudayaan dan bukan sekadar wacana.

Hal yang masih terbuka adalah bagaimana prinsip ini dijadikan prosedur riset. Diperlukan cara yang jelas untuk menimbang sumber Aceh dan sumber luar secara adil, untuk mengangkat kosakata lokal menjadi konsep tanpa mengawetkannya, serta untuk mengukur apakah sebuah kajian sungguh lahir dari pertanyaan Aceh. Pertanyaan lain menyangkut siapa yang dimaksud dengan "diri" dalam generasi digital, ketika orang Aceh muda membentuk citra dirinya melalui media yang tidak lagi dikendalikan ureung tuha, dayah atau universitas. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat diberikan sekali jadi; ia harus terus diuji pada setiap entri.

Dalam bangunan Acehnologi, T1 adalah lantai dasar yang menentukan arah seluruh tangga. T2 (Dekolonisasi ilmu dan sumber lokal) menurunkannya menjadi kerja kritik sumber, sedangkan T3 (Spirit sebagai hulu ilmu), T4 (Epistemologi 'irfani dan segitiga ulama) dan T5 (Pola pikir orang Aceh sebagai sistem) mengisi apa yang dimaksud dengan "diri" itu. T6 (Frikatifisasi) dan T7 (Delapan bidang, satu tubuh) menyediakan metode agar pengetahuan diri dapat menjadi teori, T8 hingga T11 memperlihatkan peradaban yang menjadi sumbernya, dan T12 hingga T16 menguji apakah subjek itu sanggup membaca perang, damai, syariat, demoralisasi dan keindonesiaannya sendiri. Dari spirit ke ide, dari ide ke filsafat, dan dari filsafat ke tindakan dan teori, setiap lantai mengulang pertanyaan yang sama dengan bahasa yang berbeda: apakah Aceh di sini berbicara, atau sedang dibicarakan.