Aceh sebagai ‘laboratorium’ birokrasi Orde BaruAceh as a ‘laboratory’ of New Order bureaucracy
1965–1998
Sejarawan R. Michael Feener berpendapat bahwa otonomi khusus Aceh di bidang agama, adat, dan pendidikan justru menjadikan provinsi ini laboratorium tempat bentuk-bentuk birokrasi Orde Baru diuji sebelum diterapkan secara nasional. Contohnya Majelis Ulama Aceh, Aceh Development Board yang mengaku menjadi model BAPPEDA, dan cabang GUPPI. Birchok memakai gagasan ini untuk menunjukkan bahwa keistimewaan Aceh tidak hanya membedakan Aceh, tetapi juga mengikatnya pada negara.
The historian R. Michael Feener argues that Aceh’s special autonomy in religion, custom and education ironically made the province a laboratory in which New Order bureaucratic forms were tested before being applied nationally. Examples include the Aceh Ulama Council, the Aceh Development Board that claimed to be the model for BAPPEDA, and the local branch of GUPPI. Birchok uses the idea to show that Aceh’s specialness did not only set Aceh apart but also bound it to the state.
Walaupun Aceh menerima status istimewa pada 1959, otonomi itu nyaris tidak dijalankan sampai setelah pembunuhan 1965–1966. Sejak itu otonomi Aceh diadministrasikan oleh birokrat Orde Baru di tingkat pusat dan daerah. Di satu sisi, hal ini memenuhi sebagian kepentingan orang Aceh, misalnya pengaturan zakat dan peradilan agama. Di sisi lain, ia memberi pemerintah pusat pintu masuk ke urusan sehari-hari Aceh.
Bidang agama adalah lahan utama eksperimen. Majelis Ulama Aceh dibentuk setelah 1965 dan diyakini anggotanya menjadi model MUI nasional 1975. Bidang lain pun demikian. Pada 1976, dua tahun setelah BAPPEDA nasional dibentuk, Aceh Development Board, perencana ekonomi yang sebagian besar berasal dari Universitas Syiah Kuala, menyatakan dalam laporan tahunannya bahwa keputusan presiden yang mendirikan BAPPEDA di seluruh Indonesia didasarkan pada model mereka. Cabang GUPPI di Aceh, dibentuk pada 1970-an untuk menggalang dukungan pemilu bagi pemerintah, kemudian terlibat dalam dakwah yang penting bagi reformasi hukum Islam selanjutnya.
Birchok mencatat ironi kronologis. Otonomi Aceh dirundingkan pada akhir masa Sukarno yang semakin otokratis, dan justru memudahkan lahirnya bentuk-bentuk birokrasi Orde Baru yang paling kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan kesinambungan antara masa kolonial akhir, masa Sukarno, dan Orde Baru.
Feener juga menelusuri bagaimana pelaksanaan syariat Islam sejak 1999 mewarisi harapan Orde Baru bahwa negara dapat melakukan ‘rekayasa sosial’ melalui hukum, dipadukan dengan semangat gerakan dakwah 1970-an dan 1980-an. Hasilnya adalah lapisan birokrasi keagamaan baru yang membuat penegakan syariat sangat tampak di ruang publik, walaupun substansi hukum yang berlaku tidak banyak berubah.
Although Aceh received special status in 1959, its autonomy was barely implemented until after the killings of 1965–1966. From then on it was administered by New Order bureaucrats at central and local levels. On the one hand this served some Acehnese interests, for example the regulation of zakat and religious courts. On the other it gave the central government an entry point into Aceh’s daily affairs.
Religion was the main field of experiment. The Aceh Ulama Council was founded after 1965 and its members believe it was the model for the national MUI of 1975. Other fields followed. In 1976, two years after the national BAPPEDA was created, the Aceh Development Board, economic planners drawn largely from Syiah Kuala University, claimed in its annual report that the presidential decree founding BAPPEDA throughout Indonesia was based on its model. The Acehnese branch of GUPPI, formed in the 1970s to rally electoral support for the government, later engaged in outreach important to subsequent Islamic legal reforms.
Birchok notes a chronological irony. Aceh’s autonomy was negotiated in Sukarno’s increasingly autocratic final years, and it ended up facilitating some of the New Order’s most potent bureaucratic forms. This fits views that stress continuity between late colonialism, the Sukarno years and the New Order.
Feener also traces how the implementation of Islamic law from 1999 inherited the New Order expectation that the state could carry out ‘social engineering’ through law, combined with the spirit of the dakwah movements of the 1970s and 1980s. The result was a new layer of religious bureaucracy that made sharia enforcement highly visible in public life, even though the substance of the law in force changed little.
Gagasan kunciKey ideas
Keistimewaan yang mengikatSpecialness that binds
Otonomi Aceh menjadi pintu masuk negara ke urusan sehari-hari daerah.Aceh’s autonomy became the state’s entry point into regional daily life.
Dari daerah ke pusatFrom region to centre
Bentuk-bentuk kelembagaan Aceh diklaim menjadi model nasional.Acehnese institutional forms were claimed as national models.
Warisan bagi syariatLegacy for sharia
Pelaksanaan syariat pasca-1999 mewarisi logika rekayasa sosial Orde Baru.Post-1999 sharia inherited the New Order logic of social engineering.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bila daerah istimewa menjadi tempat uji coba kebijakan pusat, apakah keistimewaan itu memperluas atau justru membatasi kemandirian daerah?If a special region becomes a testing ground for central policy, does specialness widen or narrow regional self-determination?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Aceh sebagai ‘laboratorium’ birokrasi Orde Baru”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/aceh-laboratorium-orde-baru/