Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh

Universitas Teuku Umar berdiri di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, di kawasan pertanian yang langsung menghadap Samudra Hindia. Kampus ini semula berstatus swasta sebelum dinegerikan; pada 2022 ia telah sekitar tujuh tahun menjadi perguruan tinggi negeri. Penegerian UTU, bersama alih status STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, dipandang sebagai hasil perjuangan strategis masyarakat Aceh Barat agar wilayah barat-selatan memiliki pusat pendidikan tinggi negeri sendiri.

Perkembangan pesat UTU berkaitan erat dengan kepemimpinan Rektor Jasman J. Ma’ruf. Langkah pertamanya adalah meyakinkan pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran pembangunan yang memadai. Dalam lobi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang semula ragu, ia berargumen bahwa kampus ini dirancang untuk memperkuat rasa kebangsaan di Aceh dan, bila gedungnya representatif, akan menarik mahasiswa dari berbagai suku bangsa Indonesia. Argumen ini menempatkan pembangunan kampus di daerah bekas konflik sebagai proyek integrasi nasional sekaligus pembangunan daerah.

Rencana induk kampus disusun dengan konsep kampus hijau. Pepohonan di sepanjang jalan menuju gedung baru dipertahankan kecuali yang harus ditebang untuk infrastruktur. Gedung barunya lapang dan bersih, dengan koridor hampir setengah kilometer yang menyerupai pusat perbelanjaan tempat mahasiswa berlalu-lalang. Prestasi sivitas akademika di tingkat nasional dan internasional dipajang di dinding lantai dasar, menjadi bagian dari strategi membangun reputasi dan peringkat kampus yang terus meningkat.

Strategi keilmuannya bertumpu pada pertanian dan kelautan, dan seluruh fakultas diminta menyelaraskan pengembangan ilmunya dengan visi itu. Pilihan ini berangkat dari pembacaan lanskap: Meulaboh terletak di wilayah agraris barat-selatan Aceh dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga sumber daya darat dan laut menjadi potensi utama pembangunan daerah. Dengan cara ini kampus diposisikan sebagai mesin ilmu bagi ekonomi lokal, bukan sekadar menara gading.

Tata kelolanya ditandai kepemimpinan kolegial. Keputusan strategis dibahas melalui senat, dan dosen muda dimotivasi dengan penghargaan atas prestasi yang meningkatkan reputasi kampus. Kekompakan sivitas akademika dinilai menjadi faktor penting keberhasilan tujuh tahun pertama sebagai kampus negeri. Masa jabatan rektor berakhir pada Juni 2022 ketika rencana induk belum sepenuhnya selesai, sehingga kesinambungan menjadi pekerjaan rumah bagi komunitas kampus.

Ciri paling khas UTU adalah cara ia menghidupkan nama yang disandangnya. Teuku Umar, pahlawan nasional yang memimpin perang melawan Belanda di Aceh, dihadirkan melalui ‘Hall of Fame Teuku Umar’ berisi pameran dan ruang multimedia tentang perjuangannya, mata kuliah umum wajib Kepemimpinan Teuku Umar bagi semua mahasiswa, serta perlombaan tradisional tahunan untuk memperingatinya. Model ini jarang dijumpai di Aceh maupun nasional. Kampus-kampus lain yang memakai nama ulama dan raja, seperti Nuruddin ar-Raniry, Abdurrauf as-Singkili, Malikussaleh, atau Hamzah Fansuri, umumnya belum menawarkan mata kuliah tentang tokoh yang namanya mereka sandang.

UTU juga dibaca dalam peta ekonomi-politik Aceh yang lebih panjang. Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pernah menyatakan bahwa setelah Aceh Utara menjadi kawasan industri, masa depan Aceh ada di barat-selatan. Ketika era petrodolar Aceh Utara meredup, Meulaboh diprediksi menjadi simpul pertumbuhan baru, dan kehadiran dua kampus negeri di sana dipandang sebagai jawaban sebagian atas gagasan itu. Pelajaran dari UTU bagi kampus-kampus baru di Aceh dan Sumatra mencakup lobi pendanaan yang berani, fokus keilmuan yang berpijak pada lanskap, tata kelola kolegial, dan keberanian menjadikan sejarah lokal sebagai ruh institusi.

Pengalaman UTU juga menyumbang pada perdebatan tentang fungsi kampus di daerah. Banyak perguruan tinggi di Aceh tumbuh dengan meniru struktur fakultas kampus besar tanpa merumuskan apa yang khas dari wilayahnya. UTU menunjukkan jalan sebaliknya: membaca kebutuhan dan potensi lanskap terlebih dahulu, lalu menurunkannya menjadi prioritas keilmuan, dan sekaligus merumuskan identitas simbolik melalui tokoh sejarah setempat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa ilmu pengetahuan di Aceh perlu berakar pada pengalaman, sejarah, dan ruang hidup masyarakatnya sendiri, tanpa menutup diri dari standar dan pemeringkatan nasional maupun internasional.