Yayasan HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh)The HAkA Foundation (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh)

HAkA lahir dari pergeseran kelembagaan konservasi di Aceh pascadamai. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 150, menyerahkan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) kepada Pemerintah Aceh. Selama beberapa tahun lembaga yang menangani kawasan ini adalah Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL), yang antara lain berperkara di pengadilan melawan perambah dan perusahaan yang merusak kawasan. Ketika lembaga itu dibubarkan, sejumlah mantan stafnya memilih melanjutkan kerja penjagaan Leuser melalui jalur masyarakat sipil. Menurut Whitley Fund for Nature, HAkA didirikan pada 2012 oleh Farwiza Farhan dan Badrul Irfan, dan Farwiza memimpinnya sejak awal.

Laman resmi HAkA merumuskan visinya sebagai lestarinya Kawasan Ekosistem Leuser, hutan, alam dan lingkungan Aceh yang terus memberi manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Kerja lembaga ini bertumpu pada tiga pilar. Pilar advokasi mendorong perubahan kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan lokal serta menantang proyek pembangunan yang dinilai tidak bijaksana. Pilar penguatan membantu masyarakat sekitar hutan mengelola sumber daya alam, membina kepemimpinan akar rumput dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan. Pilar pemantauan memantau perubahan tutupan hutan di KEL dan Aceh dengan citra satelit, drone dan pengecekan lapangan. HAkA berkantor di Gedung Pusat Pelatihan Konservasi Leuser, Banda Aceh, dan mencantumkan lebih dari tiga puluh mitra pendukung, lebih dari dua puluh proyek selesai dan lebih dari empat belas desa dampingan.

Pengetahuan tentang Leuser yang disebarkan HAkA menekankan nilai kawasan ini bagi masyarakat Aceh. KEL membentang di Aceh dan Sumatera Utara dengan luas lebih dari 2,6 juta hektare, mencakup hutan hujan dataran rendah, rawa gambut, hutan pegunungan dan pesisir, padang alpin dan lahan budidaya. Ia disebut sebagai tempat terakhir di dunia tempat orangutan, badak, gajah dan harimau hidup berdampingan di alam liar. Kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk fungsi lingkungan hidup, menyangga Taman Nasional Gunung Leuser yang termasuk Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera, dan menurut HAkA menopang sekitar empat juta penduduk Aceh melalui air bersih dan mitigasi bencana. Laman HAkA juga mencatat bahwa upaya pelestarian kawasan ini memiliki akar panjang, termasuk peran pemimpin adat Aceh pada masa kolonial yang mendorong perlindungan bentang alam dari gunung hingga pesisir.

Pemantauan deforestasi adalah wajah publik HAkA yang paling dikenal. Lembaga ini memperkirakan akumulasi hilangnya hutan Aceh sejak 1990-an hingga 2020 mencapai sekitar 700 ribu hektare, dan lebih dari 300 ribu hektare pada 2003–2023. Data HAkA yang dikutip Whitley Fund for Nature menyebut kehilangan hutan di Leuser pada 2025 melampaui 28 ribu hektare, sekitar 22 ribu hektare lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, dan lebih dari 15 ribu hektare hutan hilang di daerah tangkapan air utama setelah bencana. Penyebab yang diidentifikasi meliputi perluasan kebun sawit, pembukaan lahan pertanian dan permukiman, pembalakan liar, pembangunan jalan serta pertambangan. HAkA menerbitkan data spasial kehilangan hutan tahunan, panduan penggunaan Global Forest Watch dan Forest Watcher, serta peta daring, sehingga pemerintah daerah, kampus dan warga dapat mengakses data yang sama.

Di bidang advokasi, HAkA terlibat dalam sejumlah perkara penting. Lembaga ini termasuk barisan masyarakat sipil yang menggugat Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh karena tidak memasukkan KEL secara memadai. Kampanyenya ikut menghentikan rencana bendungan besar yang akan menenggelamkan sekitar empat ribu hektare hutan habitat gajah dan orangutan, dan mendorong pembatalan izin tambang seluas sekitar seribu hektare. Dalam perkara pembakaran sekitar seribu hektare lahan gambut Rawa Tripa oleh PT Kallista Alam, putusan pengadilan menjatuhkan denda dan biaya pemulihan bernilai puluhan juta dolar, dan setelah perjuangan sekitar satu dasawarsa perusahaan mulai membayarnya. HAkA juga mengkritik Qanun Satwa Liar Aceh yang dinilainya lemah dalam pelaksanaan, mempertanyakan kerahasiaan peta wilayah izin usaha pertambangan, dan memakai uji akses informasi publik sebagai strategi advokasi lingkungan.

Rincian gugatan tata ruang diungkap BBC News Indonesia pada Mei 2026. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menetapkan KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional berfungsi lindung, dan lebih dari 800 ribu hektare di dalamnya berstatus taman nasional. Namun Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tidak mencantumkan KEL sebagai kawasan strategis, dan kementerian kehutanan kemudian menyetujui penataan ulang kawasan hutan Aceh. HAkA bersama Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) menggugat Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh dan DPR Aceh agar KEL dikembalikan ke dalam tata ruang Aceh, tetapi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan itu. Data HAkA juga menunjukkan bahwa deforestasi di Leuser cenderung menurun hingga 2023 lalu melonjak pada 2024 dan 2025. Selama bencana 2025, pembagian data kehilangan tutupan hutan oleh HAkA memicu tuduhan bahwa lembaga ini memakai dana asing untuk menjelekkan pemerintah. Kajian Matthew Minarchek tentang konservasi sebagai kontra-pemberontakan di Aceh pada 1925–1940 juga mengingatkan bahwa pada masa kolonial warga di sekitar Leuser dicap pemburu liar dan perambah untuk membenarkan penindakan, sementara pelaku perdagangan satwa dan eksploitasi justru orang-orang Belanda.

Pilar penguatan masyarakat bekerja di banyak kampung di Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Bener Meriah dan Beutong. HAkA mendampingi lembaga pengelola hutan kampung dalam skema perhutanan sosial, seperti LPHK Peteri Pukes di Mendale, Aceh Tengah, dan Lembaga Pengelola Hutan Gampong Bunin di Aceh Timur yang memiliki tim patroli komunitas. Program Woman Forest Defenders dijalankan di tiga desa, dan sekitar dua ratus perempuan memperoleh pelatihan paralegal. Pelatihan meliputi patroli hutan, penggunaan drone dan sistem informasi geografis, pengolahan potensi ekonomi hijau desa dan pemetaan potensi hutan. Dalam kerja ini kepemimpinan perempuan mendapat tempat khusus, termasuk melalui patroli hutan perempuan yang banyak diberitakan media.

Bencana Siklon Senyar pada akhir November 2025 menegaskan argumen utama HAkA bahwa kerusakan hutan memperbesar banjir dan longsor. HAkA menyalurkan bantuan pascabanjir berupa logistik, air bersih dan akses internet, serta mendokumentasikan kerusakan dari udara di Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara, termasuk hamparan gelondongan kayu sisa banjir. Lembaga ini juga mendukung pelatihan perempuan tuha peut di Kawasan Ekosistem Leuser yang diselenggarakan Perempuan Peduli Leuser pada Juni 2026, serta kegiatan pembibitan oleh kelompok perempuan setelah banjir.

Pengakuan internasional terhadap kerja HAkA datang melalui pendirinya. Farwiza Farhan menerima Whitley Award pada 2016, Ramon Magsaysay Award 2024 dan Whitley Gold Award 2026. Penghargaan terakhir diarahkan untuk memantau daerah aliran sungai yang rentan, terutama Tamiang dan Jambo Aye yang luasnya hampir satu juta hektare, dengan data satelit, survei drone dan peta pemantauan banjir Aceh.

HAkA juga aktif di ruang kebijakan publik Aceh secara lebih luas. Lembaga ini mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, berdialog dengan Sekretaris Daerah Aceh tentang peninjauan izin sawit, ikut dalam pembukaan program pembayaran berbasis hasil REDD+ Aceh, dan bekerja sama dengan LPEM FEB Universitas Indonesia dalam pelatihan nilai ekonomi karbon. Keterlibatan semacam ini menunjukkan pergeseran dari advokasi konfrontatif semata menuju peran sebagai penyedia data dan mitra kritis pemerintah.

Bagi peneliti, arsip publikasi HAkA, mulai dari laporan tahunan, data spasial, kliping berita hingga dokumentasi udara, merupakan sumber penting untuk menelusuri sejarah lingkungan Aceh dalam dua dasawarsa terakhir.

Dalam kerangka Acehnologi, HAkA mewakili bentuk baru produksi pengetahuan tentang Aceh. Jika pada masa kolonial pengetahuan tentang hutan Aceh dihasilkan oleh pegawai dan ilmuwan Belanda, dan pada masa Orde Baru oleh perencana pembangunan, maka HAkA memperlihatkan aktor lokal yang memakai teknologi pemantauan global untuk memperkuat suara kampung dan menantang kebijakan. Lembaga ini menghubungkan lapisan ekologis, hukum dan adat, misalnya melalui diskusi tentang peraturan Wali Nanggroe terkait konservasi berbasis adat. Pertanyaan yang tersisa adalah sejauh mana data dan advokasi masyarakat sipil dapat mengubah tata kelola perizinan yang selama ini menjadi sumber utama tekanan terhadap hutan Aceh.