Bencana ekologis, bencana alam, dan pertanggungjawaban hukumEcological disaster, 'natural disaster' and legal accountability

Dua istilah dipakai secara sadar dalam membaca peristiwa 2025. "Bencana hidrometeorologi" menunjuk jenis bahayanya secara teknis, yaitu banjir, banjir bandang, dan longsor yang dipicu cuaca ekstrem. "Bencana ekologis" menunjuk sebab-sebab yang terletak pada keputusan manusia. Keduanya tidak saling meniadakan; yang ditolak hanyalah "bencana alam" sebagai penjelasan tunggal, karena bukti deforestasi, perizinan, dan kegagalan infrastruktur tidak mendukungnya.

Kalangan akademisi hukum di Aceh menegaskan bahwa penetapan suatu peristiwa sebagai bencana ekologis penting bagi proses pertanggungjawaban: pihak yang merusak keseimbangan ekologis dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang kebencanaan. Menariknya, Naskah Akademik yang disusun Komisi VIII DPR pada 2005, cikal bakal UU 24/2007, sudah mengutip pandangan Guzman (2002) bahwa semua bencana pada hakikatnya akibat tindakan atau ketidakbertindakan manusia. Pandangan serupa berakar jauh lebih tua, pada Carr (1932) yang menyebut runtuhnya perlindungan budaya sebagai bencana yang sesungguhnya. Dengan demikian naskah akademiknya lebih maju daripada bunyi undang-undangnya, dan agenda pembaruan berubah dari mengimpor konsep baru menjadi memulihkan konsep yang sudah dimiliki.

Kerangka pendampingnya adalah pembedaan antara hukum bencana, yakni keseluruhan norma penanggulangan bencana dari undang-undang hingga peraturan gampong, dan bencana hukum, yakni keadaan ketika norma itu sendiri menjadi sumber masalah melalui tumpang tindih kewenangan, tarik-menarik pusat dan daerah, atau penegakan yang macet. Revisi UU 24/2007 sempat dimulai tetapi terhenti tanpa titik temu antara pemerintah dan legislatif. Selama itu, penetapan sekitar 12 perusahaan sebagai terduga perusak hutan berjalan terpisah dari kategori resmi "bencana alam" yang tetap dipakai.

Bingkai moral-ekologis yang lebih keras dirumuskan dengan akronim ‘BBM’, Bukit Barisan Marah. Pegunungan yang menjadi tulang punggung Sumatra digambarkan sebagai tubuh yang digali, diiris, dan dilanggar atas nama pembangunan, dan banjir bandang dibaca sebagai pernyataan perang alam terhadap manusia: kayu gelondongan yang ditebang dan disembunyikan di tepi hutan menjadi peluru yang menghantam jembatan dan rumah. Kematian penambang emas yang tertimbun di lubang tambang ilegal, yang oleh pejabat disebut risiko pekerjaan, dibaca sebagai pembunuhan yang dilembagakan, sebab tambang semacam itu bergantung pada perlindungan pusat-pusat kuasa.

Dalam bingkai ini, penolakan status bencana nasional dibaca sebagai ketakutan terhadap pertanggungjawaban moral, karena status itu akan menuntut peninjauan seluruh izin tambang dan penebangan serta penelusuran aliran uang. Kritik ini juga menyertakan dugaan bahwa Bukit Barisan menyimpan uranium dan mineral strategis yang diincar kekuatan global; klaim tersebut tidak disertai sumber yang dapat diverifikasi dan lebih tepat dibaca sebagai peringatan tentang kedaulatan sumber daya daripada temuan. Nilai analitisnya terletak pada tesis bahwa negara gagal menangani bencana ketika negara sendiri menjadi bagian dari sebabnya.