‘Berdiri di atas kaki sendiri’: strategi langsung ke huntap dan politik kepercayaan di Bireuen‘Standing on our own feet’: the straight-to-permanent-housing strategy and the politics of trust in Bireuen

Inti kebijakan pemulihan Bireuen adalah melompati hunian sementara (huntara) dan langsung membangun hunian tetap (huntap), termasuk di atas tanah milik korban. Alasan yang dikemukakan pemerintah daerah adalah bahwa huntara kerap menjadi masalah dan disalahgunakan, membangunnya menggandakan biaya, dan huntap di atas tanah sendiri diperbolehkan. Peletakan batu pertama huntap dilakukan pada 7 Januari 2026 di Gampong Balee Panah, Juli, dengan target tahap pertama 1.000 unit yang dibangun BNPB bersama pemerintah kabupaten. Warga dilaporkan memilih tinggal di meunasah daripada di huntara, dan pimpinan BNPB menyetujui pembangunan huntap secara langsung. Sementara menunggu, keluarga menerima bahan pangan dan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600.000 per bulan. Bireuen pun menjadi perintis di antara kabupaten terdampak banjir Sumatra 2025 dalam membangun huntap langsung di atas tanah pemilik.

Rasionalitas strategi ini kuat: keluarga tetap dekat dengan gampong, meunasah, kebun, dan jejaring sosialnya; persoalan barak berkepanjangan seperti setelah tsunami 2004 dapat dihindari; biaya dihemat; dan satu tahap birokrasi dihapus. Namun syarat kepemilikan tanah pribadi secara struktural menyisihkan mereka yang tanahnya terkikis sungai. Lebih dari seribu keluarga yang kehilangan rumah sekaligus tanah diminta menunggu sementara pemerintah mencari lahan. Seorang korban muda di Pante Lhong menyatakan tidak ada kepastian hukum bagi tanah yang hilang. Pertanyaan yang belum terjawab meliputi status hukum tanah yang berubah menjadi dasar sungai, siapa yang berhak atas lahan relokasi, dan bagaimana sertifikat diterbitkan ulang. Aceh sebenarnya memiliki memori kelembagaan pascatsunami berupa rekonstruksi hak atas tanah berbasis komunitas, dengan pemetaan partisipatif dan pengakuan batas oleh tetangga dan perangkat gampong, yang kini kurang dimanfaatkan.

Filosofi pemulihan daerah menyatakan bahwa pemulihan tidak harus seragam antardaerah; pemerintah pusat menanggung dukungan penghidupan, sedangkan ukuran keberhasilan Bireuen adalah rumah terbangun, infrastruktur pulih, dan warga kembali mampu mencari nafkah. Pernyataan kunci seorang pejabat bahwa pemerintah tidak dapat menanggung segalanya sehingga sebaiknya tidak pernah berjanji kepada publik dapat dibaca dua arah: sebagai realisme fiskal di tengah anggaran terbatas dan kewenangan terbagi, atau sebagai pengakuan bahwa kepercayaan publik adalah aset termahal dalam pemulihan. Pemerintahan sendiri berjalan melalui janji berupa undang-undang, anggaran, dan rencana, sehingga pilihannya bukan berjanji atau tidak, melainkan berjanji secara terukur, transparan, dengan syarat yang jelas dan mekanisme pengaduan ketika janji meleset.

Persoalan data menjadi sumber krisis kepercayaan. Kementerian Sosial pada Desember 2025 merencanakan jaminan hidup Rp10.000 per orang per hari selama tiga bulan bagi korban di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan pencairan terkait ketersediaan hunian. Di Bireuen beredar informasi jaminan hidup bagi sekitar 31.000 orang, sebagian pejabat meragukan kebersihan datanya, dan sebagian lain berpendapat bantuan membuat orang malas. Pada akhir Maret 2026 keuchik di Peusangan dan Kuta Blang melaporkan korban yang kehilangan rumah diklasifikasikan ‘tidak memenuhi kriteria’; di satu gampong hanya sekitar 90 dari lebih 300 usulan Dana Tunggu Hunian yang terealisasi. Awal April 2026 sekitar 1.000 korban dari Peusangan, Jeumpa, Peudada, dan Gandapura berunjuk rasa di kantor bupati menuntut verifikasi ulang secara terbuka. Konsep produksi keterbacaan menjelaskan gejala ini: negara menyederhanakan kenyataan sosial yang rumit menjadi kategori yang dapat dihitung, dan orang yang sungguh kehilangan rumah menjadi tak terlihat karena gagal memenuhi satu kriteria teknis, seperti ada tidaknya lumpur di rumahnya. Literatur bantuan tunai tidak mendukung anggapan bahwa bantuan menimbulkan kemalasan, apalagi Rp10.000 per hari jauh dari pengganti penghasilan; kerusakan sesungguhnya datang dari pencairan yang tidak pasti dan data yang tidak adil.

Kecepatan awal Bireuen banyak bertumpu pada modal personal kepala daerah. Setiap kecamatan menerima lima ton beras pada hari-hari pertama, dan bupati yang berlatar usaha konstruksi membuka akses transportasi, alat berat, dan bahan bakar dari jejaring usahanya. Alat berat menentukan karena jalan tertimbun longsor dan jembatan runtuh hanya dapat dibuka dengan ekskavator dan truk, bukan permohonan bantuan yang menunggu persetujuan berlapis. Dalam jangka pendek modal personal mempercepat akses, tetapi dalam jangka panjang ia bukan sistem dan tidak dapat ditiru di daerah yang kepala daerahnya tidak memiliki aset serupa. Pertanyaan tata kelola pun muncul: siapa yang menanggung bahan bakar dan operasional, apakah akan diganti anggaran publik, dan apakah perusahaan yang terkait kelak memenangkan kontrak rekonstruksi. Kedermawanan pribadi dalam keadaan darurat membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Konteks Aceh menambah lapisan. Pembatasan bantuan internasional dan tumpang tindih antara UUPA dan peraturan presiden tentang kerja sama luar negeri dipersoalkan kalangan akademisi; pada 22 Desember 2025 Pemerintah Aceh menyatakan bantuan LSM internasional boleh masuk asalkan melapor kepada BNPB dan BPBA dan selaras dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi. Seorang budayawan setempat menyebut pemerintah pusat tidak memercayai Aceh, menyentuh luka lama. Lingkaran ketidakpercayaan mengubah koordinasi menjadi negosiasi yang menghabiskan waktu korban, dan hanya dapat diputus melalui transparansi dua arah. Lembaga adat mengusulkan jalur evakuasi pesisir, pembersihan DAS, penanaman mangrove, dan penyuluhan, sementara RPB tidak menganalisis ancaman tsunami meski ingatan 2004 masih hidup. Dayah, meunasah, dan sekolah diusulkan menjadi simpul pendidikan risiko yang berakar pada nilai khalifah, larangan berbuat kerusakan di bumi, dan kewajiban tolong-menolong.

Empat pelajaran dirumuskan dari Bireuen. Pertama, fleksibilitas skema hunian bagi daerah harus disertai jaring pengaman bagi yang gagal memenuhi kriteria utama, terutama keluarga yang kehilangan rumah dan tanah, serta aturan nasional tentang kepastian tanah yang hilang akibat erosi sungai. Kedua, kekuatan personal harus diubah menjadi sistem: inventaris alat berat publik dan swasta, perjanjian siaga sebelum bencana, gudang logistik, dan prosedur yang tidak bergantung pada siapa yang menjabat; kepemimpinan yang baik meninggalkan sistem, bukan hanya kenangan. Ketiga, data korban harus terbuka, diumumkan di tingkat gampong, dengan mekanisme keberatan yang mudah dan kategori yang cukup luas. Keempat, risiko harus dikelola pada skala DAS, karena DAS Peusangan menautkan Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen, dan peta risiko perlu diperbarui setelah bencana besar mengubah morfologi sungai. Berdiri di atas kaki sendiri adalah kebanggaan yang sah, tetapi ketangguhan sejati berarti berjalan bersama melalui musyawarah, amanah, dan keadilan, agar ketika Krueng Peusangan kembali meluap tidak ada warga yang harus berdiri sendirian.