TemaTheme · Sosiologi AcehAcehnese Sociology
Bencana & ketahanan: tata kelola, pelajaran & kebijakanDisaster & resilience: governance, lessons & policy
Tata kelola penanganan bencana, pelajaran yang ditarik, dan kebijakan untuk membangun ketangguhan di Aceh.The governance of disaster response, the lessons drawn, and policies for building resilience in Aceh.
Lihat posisinya dalam peta filosofisSee its place in the philosophical map →
KonsepConcept ‘Berkah tsunami’ dan banjir uang rekonstruksiThe ‘tsunami blessing’ and the flood of reconstruction money
Ungkapan ironis ‘berkah tsunami’ merujuk pada derasnya uang, lembaga, dan pekerja asing yang mengalir ke Aceh setelah 26 Desember 2004. Bantuan menyelamatkan banyak nyawa, tetapi juga mengubah struktur sosial secara…The ironic phrase ‘tsunami blessing’ refers to the torrent of money, agencies and foreign workers that poured into Aceh after 26 December 2004. Aid saved many lives but also abruptly…
KonsepConcept Arsitektur ketangguhan Aceh 2026–2030Aceh's resilience architecture 2026–2030
Strategi penguatan ketangguhan Aceh 2026–2030 disusun dari apa yang gagal pada 2025, bukan dari kerangka ideal. Ia bertumpu pada tiga prinsip, yakni menangani sebab, membangun kembali dengan lebih baik, dan…Aceh's 2026–2030 resilience strategy is built from what failed in 2025, not from an ideal framework. It rests on three principles, addressing causes, building back better and using what already…
KonsepConcept Bencana ekologis, bencana alam, dan pertanggungjawaban hukumEcological disaster, 'natural disaster' and legal accountability
Cara sebuah bencana dinamai menentukan pintu pertanggungjawaban yang terbuka. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 membagi bencana menjadi bencana alam, nonalam, dan sosial; label "bencana alam" menggiring pemahaman bahwa peristiwa datang…How a disaster is named determines which doors to accountability open. Law No. 24 of 2007 divides disasters into natural, non-natural and social; the label 'natural disaster' implies the event…
KonsepConcept Dekonstruksi rekonstruksi: pembangunan mental pascatsunamiDeconstructing reconstruction: mental rebuilding after the tsunami
Kritik ini menolak anggapan bahwa keberhasilan rekonstruksi Aceh diukur dari jumlah bangunan dan uang yang dibelanjakan. Dengan meminjam gagasan dekonstruksi, ia menuntut pendefinisian ulang rekonstruksi sebagai pembangunan mental masyarakat. Tiga…This critique rejects the assumption that Aceh’s reconstruction succeeds by the number of buildings and the money spent. Borrowing the idea of deconstruction, it calls for redefining reconstruction as the…
KonsepConcept Dua puluh delapan rekomendasi kebijakan dan lima prioritasTwenty-eight policy recommendations and five priorities
Evaluasi bencana Aceh 2025 menghasilkan 28 rekomendasi kebijakan dalam enam kluster, diturunkan dari empat belas kesenjangan, sembilan pelajaran, dan strategi ketangguhan. Setiap butir menyebut apa yang direkomendasikan, kepada siapa, dan…The evaluation of Aceh's 2025 disaster produced 28 policy recommendations in six clusters, derived from fourteen gaps, nine lessons and the resilience strategy. Each specifies what is recommended, to whom,…
KonsepConcept Ekologi berketuhananTheocentric ecology (ekologi berketuhanan)
Ekologi berketuhanan adalah kerangka normatif yang menempatkan bumi sebagai amanah, manusia sebagai khalifah penjaga amanah, dan keseimbangan (mizan) sebagai ukuran yang tidak boleh dilanggar. Kerangka ini muncul dalam wacana hukum…Theocentric ecology is a normative framework that treats the earth as a trust (amanah), humans as stewards (khalifah) of that trust, and balance (mizan) as a measure not to be…
KonsepConcept Etika bantuan dan martabat penyintasAid ethics and the dignity of survivors
Evaluasi bencana 2025 menegaskan bahwa cara bantuan diberikan sama penting dengan jumlahnya. Kerangka normatifnya sudah tersedia dalam UU No. 24 Tahun 2007, Piagam Kemanusiaan dan Proyek Sphere, serta Qanun Aceh…The 2025 evaluation insists that how aid is given matters as much as how much. The normative framework already exists in Law No. 24/2007, the Humanitarian Charter and Sphere Project,…
KonsepConcept Hukum bencana dan bencana hukumDisaster law and legal disaster
Evaluasi bencana Aceh 2025 membedakan kegagalan operasional dari kegagalan normatif, antara hukum bencana dan bencana hukum. Pada tingkat normatif menonjol empat persoalan: revisi UU No. 24 Tahun 2007 yang terhenti,…The evaluation of Aceh's 2025 disaster distinguishes operational from normative failure, disaster law from legal disaster. Four normative problems stand out: the stalled revision of Law No. 24/2007, the regulatory…
KonsepConcept Kegagalan komunikasi krisis dan data yang tidak sinkronCrisis communication failure and inconsistent data
Komunikasi krisis dinilai sebagai salah satu temuan paling serius dari bencana 2025. Kegagalannya berlapis: lumpuhnya infrastruktur komunikasi, ketiadaan penjelasan resmi tentang sebab bencana, kontradiksi antara klaim pejabat dan kondisi lapangan,…Crisis communication is judged one of the most serious failures of the 2025 disaster. It failed in layers: collapsed communications infrastructure, no official explanation of the disaster's causes, contradictions between…
LembagaInstitution Kelembagaan pemulihan: dari BRR NAD-Nias ke Satgas NasionalRecovery institutions: from BRR NAD-Nias to the National Task Force
Delapan bulan setelah bencana 2025, progres hunian tetap di Aceh baru 4,9 persen, rehabilitasi dayah sekitar sepuluh persen, dan tambak yang kembali beroperasi 2,3 persen. Evaluasi membandingkannya dengan pemulihan pascatsunami…Eight months after the 2025 disaster, permanent housing in Aceh stood at 4.9 per cent progress, dayah rehabilitation at about ten per cent and restored fishponds at 2.3 per cent.…
KonsepConcept Kesenjangan antara peringatan dan tindakanThe gap between warning and action
BMKG menerbitkan peringatan dini kategori AWAS pada 23 November 2025, tiga hari sebelum puncak bencana, dengan cakupan wilayah yang sebagian besar tepat. Meski demikian, korban di Aceh mencapai 562 jiwa.…BMKG issued an AWAS (highest-level) warning on 23 November 2025, three days before the peak, with largely accurate geographic coverage. Even so, 562 people died in Aceh. The evaluation identifies…
KonsepConcept Kesenjangan pengetahuan dan kebijakan serta sistem yang tidak dirawatThe knowledge–policy gap and unmaintained systems
Temuan paling mendasar evaluasi bencana Aceh 2025 adalah bahwa pengetahuan tentang risiko sudah tersedia jauh sebelum bencana, tetapi tidak pernah diterjemahkan ke dalam tata ruang dan perizinan. Infrastruktur kesiapsiagaan yang…The most fundamental finding of the evaluation of Aceh's 2025 disaster is that knowledge of the risk existed long before the event but was never translated into spatial planning and…
KonsepConcept Ketangguhan komunitas: gampong, mukim, meunasah, dan dayahCommunity resilience: gampong, mukim, meunasah and dayah
Pilar keempat strategi ketangguhan Aceh bertumpu pada lembaga yang sudah dimiliki masyarakat: gampong, mukim, meunasah, masjid, sekolah, dan dayah. Kegagalan program berbasis komunitas di masa lalu bersumber pada pembiayaan yang…The fourth pillar of Aceh's resilience strategy rests on institutions communities already possess: the gampong, mukim, meunasah, mosque, school and dayah. Past community-based programmes failed because funding stopped when projects…
KonsepConcept Modal sosial sebagai sumber daya yang belum terkelolaSocial capital as an unmanaged resource
Ketika negara belum hadir sepenuhnya, masyarakat Aceh bergerak sendiri dalam gelombang swadaya yang disebut droe keu droe. Komunitas pemotor trail, pemilik kendaraan gardan ganda, warga antar-gampong, perguruan tinggi, dan filantropi…When the state was not yet fully present, Acehnese society mobilised itself in a self-help wave known as droe keu droe. Trail-bike clubs, four-wheel-drive owners, residents of neighbouring villages, universities…
PeristiwaEvent Muzakarah Ulama Aceh dan Dewan Profesor USK: rekomendasi dari dalam wilayah terdampakThe Aceh Ulama Muzakarah and the USK Professors' Council: recommendations from within the affected region
Kurang dari tiga pekan setelah bencana, dua otoritas lokal menghasilkan 22 butir rekomendasi: Muzakarah Ulama Aceh pada 14 Desember 2025 di halaman Masjid Raya Baiturrahman, dan Dewan Profesor Universitas Syiah…Less than three weeks after the disaster, two local authorities produced 22 recommendations: the Aceh Ulama Muzakarah on 14 December 2025 in the courtyard of the Baiturrahman Grand Mosque, and…
KonsepConcept Padat karya penyintas: dari cash for work 2004 ke desain insentif 2025Survivor-based cash for work: from 2004 to the 2025 incentive design
Pada pemulihan tsunami 2004, penyintas dibayar untuk membersihkan lingkungan mereka sendiri melalui skema cash for work. Pada 2025, dana makan dan dana lelah justru mengalir kepada personel bergaji yang didatangkan…During the 2004 tsunami recovery, survivors were paid to clean up their own surroundings through cash-for-work schemes. In 2025, meal and fatigue allowances instead went to salaried personnel brought in…
KonsepConcept Paradoks pembiayaan pengurangan risikoThe disaster risk financing paradox
Temuan paling tajam evaluasi bencana Aceh 2025 bersifat fiskal. Pagu BNPB dalam RAPBN 2026 ditetapkan Rp491 miliar, turun 75,62 persen dari outlook 2025, sementara alokasi rehabilitasi dan rekonstruksi tiga provinsi…The sharpest finding of the evaluation of Aceh's 2025 disaster is fiscal. BNPB's ceiling in the draft 2026 state budget was set at Rp491 billion, down 75.62 per cent from…
KonsepConcept Pembukaan akses, logistik, dan modifikasi cuacaAccess, logistics and weather modification
Fase darurat memperlihatkan pengerahan sumber daya berskala besar: tim SAR, helikopter, kapal TNI AL, jembatan bailey, personel PLN, dan operasi modifikasi cuaca. Distribusi logistik dari gudang mencapai 99,86 persen pada…The emergency phase saw a large-scale mobilisation: search-and-rescue teams, helicopters, navy ships, Bailey bridges, power-utility crews and weather modification. According to BNPB data, 99.86 per cent of warehoused logistics had…
KonsepConcept Peringatan dini berbasis dampak dan jaringan hidrologi terbukaImpact-based early warning and an open hydrological network
Pilar kedua strategi ketangguhan Aceh 2026–2030 mengubah peringatan dini dari pernyataan kategori hujan menjadi pernyataan dampak dan tindakan. Fondasinya adalah jaringan telemetri tinggi muka air yang datanya terbuka dan waktu…The second pillar of Aceh's 2026–2030 resilience strategy turns early warning from statements about rainfall categories into statements about impacts and actions. Its foundation is a river-level telemetry network with…
PeristiwaEvent Polemik bantuan internasional dalam bencana 2025The 2025 international aid controversy
Pada Desember 2025 pemerintah pusat menyatakan bantuan internasional belum diperlukan, sementara Gubernur Aceh tetap menerima bantuan yang datang, antara lain dari Malaysia, atas dasar kemanusiaan. Pernyataan seorang menteri tentang nilai…In December 2025 the central government declared that international aid was not yet needed, while the Governor of Aceh accepted incoming assistance, including from Malaysia, on humanitarian grounds. A minister's…
KonsepConcept Politik bantuan dan NGO internasional pascatsunamiThe politics of aid and international NGOs after the tsunami
Kehadiran ratusan NGO internasional setelah tsunami membangun infrastruktur, mengawasi perdamaian, dan sementara waktu mengisi fungsi pemerintah. Namun kearifan lokal Aceh mengingatkan bahwa ‘tidak ada orang berbuat baik tanpa maksud’. Kajian…Hundreds of international NGOs arriving after the tsunami built infrastructure, monitored the peace and temporarily filled government functions. Yet Acehnese wisdom warns that ‘no one does good without a purpose’.…
NaskahText Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan BencanaAceh Qanun No. 5 of 2010 on Disaster Management
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 adalah peraturan kebencanaan Aceh yang lahir dari kewenangan khusus provinsi ini membentuk qanun. Qanun ini memuat ketentuan bercorak kultural-religius yang tidak memiliki padanan di…Aceh Qanun No. 5 of 2010 is Aceh's disaster regulation, enacted under the province's special authority to make qanun. It contains culturally and religiously inflected provisions without parallel in other…
KonsepConcept Rekonstruksi pascatsunami: pembangunan fisik dan visi moralPost-tsunami reconstruction: infrastructure and moral visions
Rekonstruksi Aceh sesudah tsunami mencakup perebutan makna tentang masyarakat yang lebih baik. Feener mempertemukan agenda bantuan internasional dengan visi transformasi keagamaan.Aceh’s post-tsunami reconstruction involved competing meanings of a better society. Feener connects international aid agendas with religious visions of transformation.
KonsepConcept Sembilan pelajaran pokok dan Aceh sebagai modelNine core lessons and Aceh as a model
Pembelajaran dari bencana Aceh 2025 dirumuskan menjadi sembilan pelajaran pokok, masing-masing disertai bukti dan bentuk pelembagaannya agar tidak bergantung pada ingatan. Sebuah pelajaran dianggap sah bila berdasar bukti, menunjuk titik…The lessons of Aceh's 2025 disaster are distilled into nine core lessons, each paired with evidence and an institutional form so that they do not depend on memory. A lesson…
KonsepConcept Status kedaruratan, bencana nasional, dan kalender pemulihanEmergency status, national disaster declaration and the recovery calendar
Sepanjang bencana 2025–2026 tidak ada keputusan presiden yang menetapkan status bencana nasional, meskipun ulama, koalisi masyarakat sipil, dan Amnesty International Indonesia menuntutnya. Perdebatan ini bukan simbolik, karena status membuka kemudahan…Throughout the 2025–2026 disaster no presidential decree declared a national disaster, although ulama, a civil-society coalition and Amnesty International Indonesia demanded one. The debate was not merely symbolic, since status…
KonsepConcept Struktur komando tanggap darurat 2025–2026The 2025–2026 emergency command structure
Penanganan darurat banjir bandang Aceh 2025 tidak dipimpin satu badan tunggal, melainkan berlangsung dalam tiga lapis kelembagaan yang berurutan: pemerintah daerah, pendampingan nasional oleh BNPB, dan satuan tugas percepatan pemulihan.…The emergency response to Aceh's 2025 flash floods was not led by a single body but unfolded across three successive institutional layers: regional government, national accompaniment by BNPB, and a…
KonsepConcept Tata kelola daerah aliran sungai: otoritas, moratorium, dan restorasiRiver-basin governance: authority, moratorium and restoration
Pilar pertama strategi ketangguhan Aceh adalah tata kelola daerah aliran sungai, bukan pembangunan tanggul, karena setiap infrastruktur pengendali banjir akan menghadapi beban yang terus naik selama kondisi hulu tidak berubah.…The first pillar of Aceh's resilience strategy is river-basin governance rather than levee building, since flood-control infrastructure faces ever-rising loads while upstream conditions remain unchanged. The proposals cover a cross-district…
KonsepConcept Transparansi anggaran dan pembiayaan daruratBudget transparency and emergency financing
Pembiayaan darurat bencana 2025 bersumber dari Dana Siap Pakai, transfer ke daerah, santunan Kementerian Sosial, dan APBA, tetapi informasi publiknya dinilai tidak memadai. Indonesia Corruption Watch memetakan risiko penyalahgunaan dan…Emergency financing for the 2025 disaster drew on on-call funds, transfers to regions, Social Affairs Ministry compensation and the provincial budget, yet public information about it was judged inadequate. Indonesia…
KonsepConcept Unit relawan peringatan gampong dan model BangladeshVillage warning volunteer units and the Bangladesh model
Sistem peringatan yang bergantung pada kanal digital gagal ketika listrik dan telekomunikasi padam pada 26 November 2025. Sebagai jawabannya diusulkan unit relawan peringatan di setiap gampong rawan, sekitar dua puluh…Warning systems relying on digital channels failed when power and telecommunications collapsed on 26 November 2025. The proposed answer is a warning volunteer unit in every at-risk village, about twenty…
KonsepConcept Arsitektur ketangguhan Aceh 2026–2030Aceh's resilience architecture 2026–2030
Strategi penguatan ketangguhan Aceh 2026–2030 disusun dari apa yang gagal pada 2025, bukan dari kerangka ideal. Ia bertumpu pada tiga prinsip, yakni menangani sebab, membangun kembali dengan lebih baik, dan…Aceh's 2026–2030 resilience strategy is built from what failed in 2025, not from an ideal framework. It rests on three principles, addressing causes, building back better and using what already…
KonsepConcept Bencana ekologis, bencana alam, dan pertanggungjawaban hukumEcological disaster, 'natural disaster' and legal accountability
Cara sebuah bencana dinamai menentukan pintu pertanggungjawaban yang terbuka. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 membagi bencana menjadi bencana alam, nonalam, dan sosial; label "bencana alam" menggiring pemahaman bahwa peristiwa datang…How a disaster is named determines which doors to accountability open. Law No. 24 of 2007 divides disasters into natural, non-natural and social; the label 'natural disaster' implies the event…
KonsepConcept Dekonstruksi rekonstruksi: pembangunan mental pascatsunamiDeconstructing reconstruction: mental rebuilding after the tsunami
Kritik ini menolak anggapan bahwa keberhasilan rekonstruksi Aceh diukur dari jumlah bangunan dan uang yang dibelanjakan. Dengan meminjam gagasan dekonstruksi, ia menuntut pendefinisian ulang rekonstruksi sebagai pembangunan mental masyarakat. Tiga…This critique rejects the assumption that Aceh’s reconstruction succeeds by the number of buildings and the money spent. Borrowing the idea of deconstruction, it calls for redefining reconstruction as the…
KonsepConcept Dua puluh delapan rekomendasi kebijakan dan lima prioritasTwenty-eight policy recommendations and five priorities
Evaluasi bencana Aceh 2025 menghasilkan 28 rekomendasi kebijakan dalam enam kluster, diturunkan dari empat belas kesenjangan, sembilan pelajaran, dan strategi ketangguhan. Setiap butir menyebut apa yang direkomendasikan, kepada siapa, dan…The evaluation of Aceh's 2025 disaster produced 28 policy recommendations in six clusters, derived from fourteen gaps, nine lessons and the resilience strategy. Each specifies what is recommended, to whom,…
KonsepConcept Ekologi berketuhananTheocentric ecology (ekologi berketuhanan)
Ekologi berketuhanan adalah kerangka normatif yang menempatkan bumi sebagai amanah, manusia sebagai khalifah penjaga amanah, dan keseimbangan (mizan) sebagai ukuran yang tidak boleh dilanggar. Kerangka ini muncul dalam wacana hukum…Theocentric ecology is a normative framework that treats the earth as a trust (amanah), humans as stewards (khalifah) of that trust, and balance (mizan) as a measure not to be…
KonsepConcept Etika bantuan dan martabat penyintasAid ethics and the dignity of survivors
Evaluasi bencana 2025 menegaskan bahwa cara bantuan diberikan sama penting dengan jumlahnya. Kerangka normatifnya sudah tersedia dalam UU No. 24 Tahun 2007, Piagam Kemanusiaan dan Proyek Sphere, serta Qanun Aceh…The 2025 evaluation insists that how aid is given matters as much as how much. The normative framework already exists in Law No. 24/2007, the Humanitarian Charter and Sphere Project,…
KonsepConcept Hukum bencana dan bencana hukumDisaster law and legal disaster
Evaluasi bencana Aceh 2025 membedakan kegagalan operasional dari kegagalan normatif, antara hukum bencana dan bencana hukum. Pada tingkat normatif menonjol empat persoalan: revisi UU No. 24 Tahun 2007 yang terhenti,…The evaluation of Aceh's 2025 disaster distinguishes operational from normative failure, disaster law from legal disaster. Four normative problems stand out: the stalled revision of Law No. 24/2007, the regulatory…
KonsepConcept Kegagalan komunikasi krisis dan data yang tidak sinkronCrisis communication failure and inconsistent data
Komunikasi krisis dinilai sebagai salah satu temuan paling serius dari bencana 2025. Kegagalannya berlapis: lumpuhnya infrastruktur komunikasi, ketiadaan penjelasan resmi tentang sebab bencana, kontradiksi antara klaim pejabat dan kondisi lapangan,…Crisis communication is judged one of the most serious failures of the 2025 disaster. It failed in layers: collapsed communications infrastructure, no official explanation of the disaster's causes, contradictions between…
LembagaInstitution Kelembagaan pemulihan: dari BRR NAD-Nias ke Satgas NasionalRecovery institutions: from BRR NAD-Nias to the National Task Force
Delapan bulan setelah bencana 2025, progres hunian tetap di Aceh baru 4,9 persen, rehabilitasi dayah sekitar sepuluh persen, dan tambak yang kembali beroperasi 2,3 persen. Evaluasi membandingkannya dengan pemulihan pascatsunami…Eight months after the 2025 disaster, permanent housing in Aceh stood at 4.9 per cent progress, dayah rehabilitation at about ten per cent and restored fishponds at 2.3 per cent.…
KonsepConcept Kesenjangan antara peringatan dan tindakanThe gap between warning and action
BMKG menerbitkan peringatan dini kategori AWAS pada 23 November 2025, tiga hari sebelum puncak bencana, dengan cakupan wilayah yang sebagian besar tepat. Meski demikian, korban di Aceh mencapai 562 jiwa.…BMKG issued an AWAS (highest-level) warning on 23 November 2025, three days before the peak, with largely accurate geographic coverage. Even so, 562 people died in Aceh. The evaluation identifies…
KonsepConcept Kesenjangan pengetahuan dan kebijakan serta sistem yang tidak dirawatThe knowledge–policy gap and unmaintained systems
Temuan paling mendasar evaluasi bencana Aceh 2025 adalah bahwa pengetahuan tentang risiko sudah tersedia jauh sebelum bencana, tetapi tidak pernah diterjemahkan ke dalam tata ruang dan perizinan. Infrastruktur kesiapsiagaan yang…The most fundamental finding of the evaluation of Aceh's 2025 disaster is that knowledge of the risk existed long before the event but was never translated into spatial planning and…
KonsepConcept Ketangguhan komunitas: gampong, mukim, meunasah, dan dayahCommunity resilience: gampong, mukim, meunasah and dayah
Pilar keempat strategi ketangguhan Aceh bertumpu pada lembaga yang sudah dimiliki masyarakat: gampong, mukim, meunasah, masjid, sekolah, dan dayah. Kegagalan program berbasis komunitas di masa lalu bersumber pada pembiayaan yang…The fourth pillar of Aceh's resilience strategy rests on institutions communities already possess: the gampong, mukim, meunasah, mosque, school and dayah. Past community-based programmes failed because funding stopped when projects…
KonsepConcept Modal sosial sebagai sumber daya yang belum terkelolaSocial capital as an unmanaged resource
Ketika negara belum hadir sepenuhnya, masyarakat Aceh bergerak sendiri dalam gelombang swadaya yang disebut droe keu droe. Komunitas pemotor trail, pemilik kendaraan gardan ganda, warga antar-gampong, perguruan tinggi, dan filantropi…When the state was not yet fully present, Acehnese society mobilised itself in a self-help wave known as droe keu droe. Trail-bike clubs, four-wheel-drive owners, residents of neighbouring villages, universities…
PeristiwaEvent Muzakarah Ulama Aceh dan Dewan Profesor USK: rekomendasi dari dalam wilayah terdampakThe Aceh Ulama Muzakarah and the USK Professors' Council: recommendations from within the affected region
Kurang dari tiga pekan setelah bencana, dua otoritas lokal menghasilkan 22 butir rekomendasi: Muzakarah Ulama Aceh pada 14 Desember 2025 di halaman Masjid Raya Baiturrahman, dan Dewan Profesor Universitas Syiah…Less than three weeks after the disaster, two local authorities produced 22 recommendations: the Aceh Ulama Muzakarah on 14 December 2025 in the courtyard of the Baiturrahman Grand Mosque, and…
KonsepConcept Padat karya penyintas: dari cash for work 2004 ke desain insentif 2025Survivor-based cash for work: from 2004 to the 2025 incentive design
Pada pemulihan tsunami 2004, penyintas dibayar untuk membersihkan lingkungan mereka sendiri melalui skema cash for work. Pada 2025, dana makan dan dana lelah justru mengalir kepada personel bergaji yang didatangkan…During the 2004 tsunami recovery, survivors were paid to clean up their own surroundings through cash-for-work schemes. In 2025, meal and fatigue allowances instead went to salaried personnel brought in…
KonsepConcept Paradoks pembiayaan pengurangan risikoThe disaster risk financing paradox
Temuan paling tajam evaluasi bencana Aceh 2025 bersifat fiskal. Pagu BNPB dalam RAPBN 2026 ditetapkan Rp491 miliar, turun 75,62 persen dari outlook 2025, sementara alokasi rehabilitasi dan rekonstruksi tiga provinsi…The sharpest finding of the evaluation of Aceh's 2025 disaster is fiscal. BNPB's ceiling in the draft 2026 state budget was set at Rp491 billion, down 75.62 per cent from…
KonsepConcept Pembukaan akses, logistik, dan modifikasi cuacaAccess, logistics and weather modification
Fase darurat memperlihatkan pengerahan sumber daya berskala besar: tim SAR, helikopter, kapal TNI AL, jembatan bailey, personel PLN, dan operasi modifikasi cuaca. Distribusi logistik dari gudang mencapai 99,86 persen pada…The emergency phase saw a large-scale mobilisation: search-and-rescue teams, helicopters, navy ships, Bailey bridges, power-utility crews and weather modification. According to BNPB data, 99.86 per cent of warehoused logistics had…
KonsepConcept Peringatan dini berbasis dampak dan jaringan hidrologi terbukaImpact-based early warning and an open hydrological network
Pilar kedua strategi ketangguhan Aceh 2026–2030 mengubah peringatan dini dari pernyataan kategori hujan menjadi pernyataan dampak dan tindakan. Fondasinya adalah jaringan telemetri tinggi muka air yang datanya terbuka dan waktu…The second pillar of Aceh's 2026–2030 resilience strategy turns early warning from statements about rainfall categories into statements about impacts and actions. Its foundation is a river-level telemetry network with…
PeristiwaEvent Polemik bantuan internasional dalam bencana 2025The 2025 international aid controversy
Pada Desember 2025 pemerintah pusat menyatakan bantuan internasional belum diperlukan, sementara Gubernur Aceh tetap menerima bantuan yang datang, antara lain dari Malaysia, atas dasar kemanusiaan. Pernyataan seorang menteri tentang nilai…In December 2025 the central government declared that international aid was not yet needed, while the Governor of Aceh accepted incoming assistance, including from Malaysia, on humanitarian grounds. A minister's…
KonsepConcept Politik bantuan dan NGO internasional pascatsunamiThe politics of aid and international NGOs after the tsunami
Kehadiran ratusan NGO internasional setelah tsunami membangun infrastruktur, mengawasi perdamaian, dan sementara waktu mengisi fungsi pemerintah. Namun kearifan lokal Aceh mengingatkan bahwa ‘tidak ada orang berbuat baik tanpa maksud’. Kajian…Hundreds of international NGOs arriving after the tsunami built infrastructure, monitored the peace and temporarily filled government functions. Yet Acehnese wisdom warns that ‘no one does good without a purpose’.…
NaskahText Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan BencanaAceh Qanun No. 5 of 2010 on Disaster Management
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 adalah peraturan kebencanaan Aceh yang lahir dari kewenangan khusus provinsi ini membentuk qanun. Qanun ini memuat ketentuan bercorak kultural-religius yang tidak memiliki padanan di…Aceh Qanun No. 5 of 2010 is Aceh's disaster regulation, enacted under the province's special authority to make qanun. It contains culturally and religiously inflected provisions without parallel in other…
KonsepConcept Rekonstruksi pascatsunami: pembangunan fisik dan visi moralPost-tsunami reconstruction: infrastructure and moral visions
Rekonstruksi Aceh sesudah tsunami mencakup perebutan makna tentang masyarakat yang lebih baik. Feener mempertemukan agenda bantuan internasional dengan visi transformasi keagamaan.Aceh’s post-tsunami reconstruction involved competing meanings of a better society. Feener connects international aid agendas with religious visions of transformation.
KonsepConcept Sembilan pelajaran pokok dan Aceh sebagai modelNine core lessons and Aceh as a model
Pembelajaran dari bencana Aceh 2025 dirumuskan menjadi sembilan pelajaran pokok, masing-masing disertai bukti dan bentuk pelembagaannya agar tidak bergantung pada ingatan. Sebuah pelajaran dianggap sah bila berdasar bukti, menunjuk titik…The lessons of Aceh's 2025 disaster are distilled into nine core lessons, each paired with evidence and an institutional form so that they do not depend on memory. A lesson…
KonsepConcept Status kedaruratan, bencana nasional, dan kalender pemulihanEmergency status, national disaster declaration and the recovery calendar
Sepanjang bencana 2025–2026 tidak ada keputusan presiden yang menetapkan status bencana nasional, meskipun ulama, koalisi masyarakat sipil, dan Amnesty International Indonesia menuntutnya. Perdebatan ini bukan simbolik, karena status membuka kemudahan…Throughout the 2025–2026 disaster no presidential decree declared a national disaster, although ulama, a civil-society coalition and Amnesty International Indonesia demanded one. The debate was not merely symbolic, since status…
KonsepConcept Struktur komando tanggap darurat 2025–2026The 2025–2026 emergency command structure
Penanganan darurat banjir bandang Aceh 2025 tidak dipimpin satu badan tunggal, melainkan berlangsung dalam tiga lapis kelembagaan yang berurutan: pemerintah daerah, pendampingan nasional oleh BNPB, dan satuan tugas percepatan pemulihan.…The emergency response to Aceh's 2025 flash floods was not led by a single body but unfolded across three successive institutional layers: regional government, national accompaniment by BNPB, and a…
KonsepConcept Tata kelola daerah aliran sungai: otoritas, moratorium, dan restorasiRiver-basin governance: authority, moratorium and restoration
Pilar pertama strategi ketangguhan Aceh adalah tata kelola daerah aliran sungai, bukan pembangunan tanggul, karena setiap infrastruktur pengendali banjir akan menghadapi beban yang terus naik selama kondisi hulu tidak berubah.…The first pillar of Aceh's resilience strategy is river-basin governance rather than levee building, since flood-control infrastructure faces ever-rising loads while upstream conditions remain unchanged. The proposals cover a cross-district…
KonsepConcept Transparansi anggaran dan pembiayaan daruratBudget transparency and emergency financing
Pembiayaan darurat bencana 2025 bersumber dari Dana Siap Pakai, transfer ke daerah, santunan Kementerian Sosial, dan APBA, tetapi informasi publiknya dinilai tidak memadai. Indonesia Corruption Watch memetakan risiko penyalahgunaan dan…Emergency financing for the 2025 disaster drew on on-call funds, transfers to regions, Social Affairs Ministry compensation and the provincial budget, yet public information about it was judged inadequate. Indonesia…
KonsepConcept Unit relawan peringatan gampong dan model BangladeshVillage warning volunteer units and the Bangladesh model
Sistem peringatan yang bergantung pada kanal digital gagal ketika listrik dan telekomunikasi padam pada 26 November 2025. Sebagai jawabannya diusulkan unit relawan peringatan di setiap gampong rawan, sekitar dua puluh…Warning systems relying on digital channels failed when power and telecommunications collapsed on 26 November 2025. The proposed answer is a warning volunteer unit in every at-risk village, about twenty…