Banjir, seruan ‘merdeka’, dan salah baca negaraFloods, the cry of ‘merdeka’ and the state’s misreading

Banjir di Aceh pada akhir 2025 bukan sekadar peristiwa alam yang berulang, melainkan momen kritis yang menyingkap hubungan negara dan warga. Dalam krisis, negara dinilai bukan hanya dari kapasitas teknisnya, tetapi dari empati, keadilan, dan pengakuan atas penderitaan. Pemicunya adalah keputusan untuk tidak menetapkan banjir Aceh sebagai bencana nasional. Secara administratif keputusan itu termasuk ranah kebijakan fiskal dan penanggulangan bencana, tetapi secara sosial dan politik sebagian warga membacanya sebagai jarak emosional antara pusat dan daerah. Karena sejarah konflik bersenjata yang panjang, simbol ketidakhadiran negara bergema lebih dalam di Aceh daripada di tempat lain.

Kekecewaan itu sering diungkapkan dalam bahasa emosional, simbol identitas, dan kadang seruan politik ekstrem, bukan tuntutan kebijakan teknokratis. Pertanyaan kuncinya adalah apakah negara membaca bahasa ini sebagai sinyal penderitaan atau sebagai ancaman terhadap keutuhan negara. Tesisnya: kesalahan utama di Aceh adalah kesalahan tafsir, bukan kurangnya kewaspadaan negara, dan salah tafsir itu dapat perlahan mengikis legitimasi tanpa langsung melahirkan separatisme. Analisis ini tidak membela ataupun meremehkan ekspresi ekstrem, melainkan menelusuri apa yang melahirkannya dan bagaimana negara sebaiknya membaca serta menjawabnya dalam jangka panjang.

Analisis kebijakan yang bertanggung jawab perlu berangkat dari fakta struktural. Sejak berakhirnya Perang Dingin, sistem internasional mempersempit ruang pemisahan wilayah, dan keutuhan wilayah dijunjung sebagai norma pokok, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penandatanganan MoU Helsinki pada 2005 mengakhiri konflik bersenjata dan sekaligus mengakhiri status Aceh sebagai isu internasional; Aceh kini tampil sebagai model integrasi pascakonflik, bukan wilayah sengketa. Dalam hukum internasional, hak menentukan nasib sendiri tidak sama dengan hak memisahkan diri; ia berlaku terutama dalam konteks kolonial klasik atau penindasan ekstrem dan permanen yang tak dapat dipulihkan dari dalam negara. Dengan otonomi khusus, integrasi elite lokal, dan partisipasi dalam sistem politik nasional, Aceh tidak memenuhi kriteria itu. Tidak ada dukungan geopolitik luar yang berarti, tidak ada konflik bersenjata, krisis nasional, atau pelanggaran HAM sistemik masif yang dapat membuka kembali isu Aceh.

Dalam studi konflik, separatisme adalah proyek politik yang menuntut organisasi, kepemimpinan, mobilisasi berkelanjutan, dan strategi yang jelas. Aceh hari ini tidak memiliki organisasi separatis aktif, kepemimpinan politik yang mendorong pemisahan, ataupun mobilisasi massa berkelanjutan; yang ada adalah ekspresi episodik dan reaktif yang terikat pada penderitaan bencana. Ketika warga merasa saluran formal tersumbat, mereka memakai simbol dan bahasa ultimatum untuk menarik perhatian. ‘Merdeka’ berfungsi sebagai metafora politik, bukan rencana kelembagaan, cara paling keras untuk mengatakan bahwa hubungan dengan negara sedang bermasalah. Membacanya secara harfiah mengabaikan pesan substantifnya: keadilan, pengakuan, dan kehadiran negara dalam krisis. Dalam konteks banjir, seruan itu lebih tepat dipahami sebagai indikator krisis kepercayaan.

Mengapa aparat keamanan tetap melihat separatisme? Lembaga militer dan keamanan dibentuk oleh ingatan kelembagaan dan pengalaman sejarah: wilayah bekas konflik bersenjata tidak pernah sepenuhnya dihapus dari peta risiko, karena eskalasi sering bermula dari tanda kecil yang diabaikan. Doktrinnya menilai ancaman berdasarkan potensi, bukan niat aktual, sehingga lahir pendekatan skenario terburuk yang lebih memilih kewaspadaan berlebih daripada respons terlambat. Masalahnya muncul ketika logika ini mendominasi krisis kemanusiaan dan ekologis. Banjir bukan konflik bersenjata, dan penderitaan warga bukan manuver politik. Bahasa keamanan menggeser fokus dari melindungi warga ke mengendalikan simbol, dan sekuritisasi berlebihan memperkuat stigma, memperlebar jarak emosional, dan bergema dengan trauma sejarah. Tantangannya bukan menghapus perspektif keamanan, melainkan menempatkannya secara proporsional.

Dalam kajian politik bencana, bencana alam adalah saat legitimasi negara diuji langsung, diukur dari kecepatan respons, keadilan distribusi bantuan, dan kehadiran simbolik negara, bukan narasi besar kedaulatan. Ketika negara dipandang gagal atau lamban, kekecewaan diungkapkan melalui simbol alternatif; simbol menjadi bahasa ketika kata-kata teknokratis tidak lagi dipercaya mampu menyampaikan penderitaan. Menjawab simbol dengan pendekatan keamanan mengalihkan perhatian dari akar persoalan, dari pemulihan dan keadilan ekologis ke pengendalian narasi, dan mungkin menghasilkan ketertiban jangka pendek sambil mengikis legitimasi dalam jangka panjang. Legitimasi tidak runtuh seketika; ia terkikis oleh akumulasi pengalaman warga yang merasa diabaikan, dan di Aceh ingatan konflik dan peminggiran memperkuat efek ini.

Kesimpulannya, Aceh tidak berada di ambang pemisahan; tidak ada jalur hukum, politik, ataupun internasional yang memungkinkannya. Ujian yang sesungguhnya adalah kedewasaan bernegara: bagaimana negara membaca dan menjawab penderitaan warganya. Salah membaca kekecewaan sebagai ancaman separatis tidak akan memecah negara, tetapi dapat merusak kepercayaan, sehingga negara tetap utuh secara wilayah namun kehilangan kedekatan moral dengan warganya. Bila negara mampu membedakan emosi sosial dari ancaman politik nyata, Aceh dapat menjadi model pengelolaan pascakonflik yang matang melalui empati, keadilan ekologis, dan dialog tanpa stigma. Aceh tidak menuntut negara baru; ia menuntut cara baru negara untuk hadir.