PAI (Penghancur Agama Islam): label musuh dalam konflik AcehPAI (‘Destroyers of Islam’): an enemy label in the Aceh conflict
Masa konflik GAM–RI, 1976–2005GAM–Indonesia conflict, 1976–2005
PAI, yang dipahami sebagai singkatan Penghancur Agama Islam, adalah label populer di Aceh semasa konflik untuk tentara yang dianggap melakukan kejahatan atas nama NKRI, terutama yang didatangkan dari Jawa. Label ini meluas kepada transmigran Jawa, pegawai negeri, dan orang Aceh yang tidak mendukung GAM, sehingga menjadi garis demarkasi identitas yang berbahaya. PAI dipandang sebagai turunan imajinasi musuh dari era kolonial: bila Belanda adalah kaphé, orang Jawa dalam barisan marsose adalah PAI. Pergeseran dari “kafir” ke “PAI” menandai dua tingkat permusuhan Aceh–Jawa.
PAI, understood as an acronym for Penghancur Agama Islam (‘Destroyers of Islam’), was a popular label in Aceh during the conflict for soldiers seen as committing crimes in the name of the unitary state, especially those sent from Java. It spread to Javanese transmigrants, civil servants and Acehnese who did not back GAM, becoming a dangerous line of identity demarcation. PAI is seen as descending from colonial-era images of the enemy: if the Dutch were kaphé, the Javanese serving in the marechaussee were PAI. The shift from ‘infidel’ to ‘PAI’ marks two levels of Aceh–Java enmity.
Selama konflik bersenjata, PAI menjadi istilah yang terus muncul di tengah masyarakat Aceh untuk menyebut orang Jawa, khususnya tentara yang melakukan kekerasan terhadap kombatan GAM maupun warga sipil. Maknanya sendiri kabur, tetapi daya sebarnya sangat luas. Sebutan lain yang lebih tua juga beredar, seperti Jawa Kontrak untuk pekerja dari Jawa dan plesetan Jawa Tan Agama, yakni Jawa yang tidak beragama.
Akar imajinasi ini dapat ditelusuri ke masa Perang Aceh. Belanda membawa tentara dari Jawa ke dalam pasukan marsose untuk memerangi rakyat Aceh. Kebencian terhadap Belanda dirumuskan dalam semboyan phoh kaphé (bunuh kafir), yang membuat Belanda menggambarkan pejuang Aceh sebagai Aceh pungó atau Aceh gila; semangat itu dipicu hikayat Perang Sabil. Ketika musuh berganti menjadi Jawa, tensinya turun dari kafir menjadi PAI: lawan masih Muslim, tetapi dianggap merusak agama.
Dalam praktik, label ini berfungsi sebagai garis pemisah: siapa yang tidak membantu perjuangan GAM dapat disebut PAI, termasuk pegawai negeri sipil yang bekerja untuk pemerintah pusat. Akibatnya berat. Orang yang dicap PAI dapat diculik atau dibunuh, sehingga sebagian terpaksa berlindung pada aparat keamanan dan justru benar-benar menjadi bagian dari pihak yang dituduhkan. Warga tak bersenjata terjepit di antara dua kelompok bersenjata.
Analisis ini menunjukkan bagaimana konflik menerjemahkan bahasa agama ke dalam batas etnis dan politik. Imajinasi “negara Jawa” memungkinkan perlawanan dibingkai bukan sebagai melawan Indonesia, melainkan keluar dari kekuasaan Jawa.
Throughout the armed conflict PAI was a term that kept surfacing in Acehnese society to designate Javanese, especially soldiers who committed violence against GAM fighters and civilians alike. Its meaning was vague, yet its reach was wide. Older labels also circulated, such as Jawa Kontrak for contract labourers from Java and the pun Jawa Tan Agama, ‘Javanese without religion’.
The roots of this imagery lie in the Aceh War. The Dutch brought soldiers from Java into the marechaussee units sent to fight the Acehnese. Hatred of the Dutch was condensed into the slogan phoh kaphé (‘kill the infidel’), which led the Dutch to portray Acehnese fighters as Aceh pungó, ‘mad Acehnese’; that spirit was fuelled by the Hikayat Prang Sabi. When the enemy became Java, the tension dropped a level, from infidel to PAI: the opponent was still Muslim but was held to be destroying the faith.
In practice the label worked as a dividing line: anyone who did not support GAM’s struggle could be called PAI, including civil servants working for the central government. The consequences were grave. Those branded PAI could be abducted or killed, so some sought protection from the security forces and thereby became part of the side they were accused of serving. Unarmed civilians were caught between two armed camps.
The analysis shows how conflict translated religious language into ethnic and political boundaries. The image of a ‘Javanese state’ allowed resistance to be framed not as fighting Indonesia but as leaving Javanese rule.
Gagasan kunciKey ideas
Dua tingkat permusuhanTwo levels of enmity
Kafir untuk Belanda, PAI untuk Jawa: lawan Muslim yang dianggap merusak agama.Infidel for the Dutch, PAI for Java: a Muslim enemy held to be destroying the faith.
Label sebagai demarkasiLabel as demarcation
Siapa yang tidak mendukung GAM dapat dicap PAI, termasuk orang Aceh sendiri.Anyone not supporting GAM could be branded PAI, Acehnese included.
Warisan kolonialColonial legacy
Kehadiran serdadu Jawa dalam marsose membentuk ingatan tentang Jawa sebagai musuh.Javanese soldiers in the marechaussee shaped memories of Java as enemy.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Bagaimana label keagamaan berubah menjadi alat pemisah etnis dan politik dalam konflik?How does a religious label become a tool of ethnic and political division in conflict?
Kutip entri ini:Cite this entry: “PAI (Penghancur Agama Islam): label musuh dalam konflik Aceh”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/pai-penghancur-agama-islam/