Dari separatisme ke radikalisme: peta isu keamanan Aceh pascadamaiFrom separatism to radicalism: mapping Aceh's post-peace security issues

Kajian ini berangkat dari pertanyaan sederhana: apakah masih ada keinginan sebagian rakyat Aceh untuk berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah perjanjian damai 15 Agustus 2005? Pertanyaan itu diajukan terutama kepada ulama, lalu kepada tokoh masyarakat, mantan kombatan, mantan petinggi GAM, politisi, aktivis LSM, dan aparat. Perjalanan penelitian menjangkau Aceh Tamiang, Langsa, Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Besar, Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Subulussalam, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Hasilnya memperlihatkan wajah persoalan yang berbeda di setiap wilayah. Di Aceh Tamiang, isu utamanya adalah sentimen etnis Aceh–Tamiang, ingatan tentang penyelundupan di pesisir Selat Melaka, dan munculnya jejaring radikal. Di Subulussalam, ulama gelisah dengan isu kristenisasi dan penguasaan lahan, bahkan sebagian merasa bukan bagian dari Provinsi Aceh. Di Aceh Utara, ulama terbelah antara yang mendukung keterlibatan dalam pemerintahan dan yang menolaknya sama sekali. Di Banda Aceh, perdebatan berpusat pada Wali Nanggroe, bendera Aceh, dan hubungan provinsi dengan kabupaten.

Dari keragaman itu lahir satu kesimpulan metodologis: separatisme pascadamai tidak lagi tampil sebagai perlawanan bersenjata, melainkan menyebar ke dalam kontestasi simbolik, persaingan elite, dan konflik internal sesama orang Aceh. Pada saat yang sama, radikalisme keagamaan muncul sebagai ancaman baru yang belum sepenuhnya disadari oleh ulama. Peta ini menjadi kerangka bagi pembacaan selanjutnya tentang ulama, kekuasaan, dan potensi konflik di Aceh.

Pemetaan menjelang 2026 memperlihatkan babak berikutnya dari pergeseran isu keamanan Aceh. Sumber kerawanan kini terutama bersifat agraria, ekologis, perkotaan, dan kriminal tingkat tinggi: sengketa tanah dan plasma antara perusahaan dan warga di pantai barat-selatan dan timur, tambang emas dan galian C ilegal di Pidie, Aceh Jaya, dan Nagan Raya, pengeboran minyak ilegal dan kehadiran pengungsi asing di Aceh Timur, konflik satwa liar di Aceh Tengah dan sekitarnya, tawuran dan geng motor di Banda Aceh, serta serangan molotov dan penembakan di Lhokseumawe. Pola yang konsisten di banyak kabupaten dibaca sebagai kerawanan struktural, berakar pada tata ruang yang lemah dan belum pulihnya mekanisme penyelesaian sengketa di gampong.

Dari pemetaan itu dirumuskan tiga skenario 2026, delapan belas indikator peringatan dini, dan rekomendasi yang menempatkan tokoh adat dan ulama sebagai mediator, menuntut penataan izin tanah, hutan, dan tambang, serta menggabungkan penegakan hukum dengan mata pencaharian alternatif. Pada saat yang sama, kritik filosofis atas intelijen negara memperingatkan bahwa pembacaan keamanan yang terus memakai kacamata konflik lama berisiko salah menangkap perubahan yang pelan, seperti merosotnya kepercayaan dan penarikan diri secara psikologis.