Gejolak Gayo dan wacana Provinsi ALAGayo unrest and the ALA province movement
Pasca-perdamaian; pengamatan Mei–Juli 2013Post-peace era; observations May–July 2013
Setelah perdamaian, sebagian masyarakat Gayo menyuarakan keinginan memisahkan diri dari Provinsi Aceh melalui pembentukan Provinsi ALA (Aceh Leuser Antara). Ketidakpuasan ini juga diarahkan kepada elite eks-GAM yang berkuasa, antara lain karena sejumlah pasal kontroversial dalam penyusunan Qanun Wali Nanggroe. Para tetua Gayo, sebaliknya, menegaskan bahwa orang Aceh diikat oleh dua hal, yakni agama dan adat. Gempa Bener Meriah pada Juli 2013 memperlihatkan solidaritas lintas etnis yang meneguhkan pandangan itu.
After the peace settlement, part of the Gayo community voiced a desire to separate from Aceh province by forming a new province, ALA (Aceh Leuser Antara). The discontent was also directed at former GAM elites in power, partly because of controversial provisions in the drafting of the Wali Nanggroe qanun. Gayo elders, by contrast, insisted that the Acehnese are bound together by two things, religion and adat. The Bener Meriah earthquake of July 2013 produced a cross-ethnic solidarity that seemed to confirm their view.
Pada Mei 2013, suasana di dataran tinggi Gayo tampak berbeda dari pesisir. Bendera merah putih terpasang di depan rumah dan toko, penunjuk jarak ke Takengon dihapus, dan slogan NKRI harga mati serta dukungan bagi Provinsi ALA bermunculan. Dua isu menonjol: keinginan membentuk provinsi sendiri dan ketidaksukaan sebagian warga terhadap elite GAM yang dianggap melukai hati orang Gayo. Meski demikian, warung milik pendatang dari Pidie tetap ramai dan tidak tampak ketakutan akan pengusiran.
Percakapan dengan para tetua memperlihatkan nuansa yang lebih dalam. Seorang mantan birokrat senior yang kemudian memimpin Baitul Mal menegaskan, dengan berlinang air mata, bahwa Aceh tidak mungkin dipisahkan karena kunci keacehan hanyalah Islam dan adat; masalahnya justru kembalinya orang Aceh kepada keduanya. Ketua MPU Aceh Tengah mengenang bahwa sebagian pejuang DI/TII di bawah Daud Beureueh menjadikan Tanah Gayo basis perjuangan, sehingga ia heran mengapa generasi itu kini merasa ditinggalkan. Dari sini muncul gambaran tentang luka hati yang bergerak dari protes menuju diam.
Dataran tinggi juga menampung tiga kelompok besar, Gayo, Aceh, dan Jawa, yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan rumusan pembagian peran yang khas. Namun sentimen etnis mudah dipolitisasi, sebagaimana tampak dalam isu Pujakesuma dan milisi pada masa konflik. Pembedaan analitis antara pemekaran (keluar dari Aceh) dan separatisme (keluar dari Indonesia) membantu memahami negosiasi identitas ini. Gempa Juli 2013 menjadi momen ketika bantuan mengalir tanpa mempersoalkan latar etnis.
Ketegangan etnis di dataran tinggi juga dibandingkan dengan gerakan Melayu di Thailand Selatan dan Filipina Selatan; dalam kerangka itu, pilihan ekstrem bagi Gayo adalah keluar dari Aceh (pemekaran) atau keluar dari Indonesia (separatisme), dan sebagian wacana bahkan membayangkan Gayo sebagai 'bangsa' seperti Bangsa Moro.
In May 2013 the atmosphere in the Gayo highlands differed sharply from the coast. Red-and-white Indonesian flags hung outside homes and shops, distance markers to Takengon had been erased, and slogans proclaiming the unitary republic and support for an ALA province were everywhere. Two issues stood out: the wish for a separate province and resentment among some residents towards GAM elites seen as having wounded Gayo sentiment. Even so, eateries run by migrants from Pidie were busy, with no sign that coastal Acehnese feared expulsion.
Conversations with elders revealed deeper nuances. A former senior bureaucrat who later headed the Baitul Mal insisted, in tears, that Aceh could not be divided because the keys to Acehneseness are Islam and adat alone; the real problem was the Acehnese drifting away from both. The head of the Central Aceh ulama council recalled that some Darul Islam fighters under Daud Beureueh had used the Gayo lands as their base, and wondered why that generation now felt abandoned. The picture that emerged was of a wounded sentiment that moved from protest into silence.
The highlands are also home to three major groups, Gayo, Acehnese and Javanese, who for decades lived side by side under a distinctive formula dividing their roles. Yet ethnic sentiment is easily politicised, as shown by the Pujakesuma and militia issues during the conflict. The analytical distinction between pemekaran (leaving Aceh) and separatism (leaving Indonesia) clarifies this negotiation of identity. The July 2013 earthquake became a moment when aid flowed without regard to ethnic background.
Ethnic tension in the highlands is also compared with Malay movements in southern Thailand and the southern Philippines; within that frame, the extreme options for the Gayo are to leave Aceh (administrative secession) or to leave Indonesia (separatism), and some discourse even imagines the Gayo as a 'nation' akin to the Bangsa Moro.
Gagasan kunciKey ideas
Pemekaran versus separatismePartition versus separatism
Keluar dari Aceh disebut pemekaran, keluar dari Indonesia disebut separatisme; keduanya adalah bentuk negosiasi identitas.Leaving Aceh is called pemekaran; leaving Indonesia is separatism; both are forms of identity negotiation.
Agama dan adat sebagai pengikatReligion and adat as the bond
Para tetua Gayo melihat keacehan sebagai kesetiaan pada Islam dan adat, bukan pada etnis.Gayo elders saw Acehneseness as fidelity to Islam and adat rather than to ethnicity.
Luka hati identitasWounded identity
Ketidakpuasan Gayo lebih bersumber dari perasaan dipinggirkan dalam pembangunan dan dalam penyusunan qanun daripada dari keterputusan sejarah.Gayo discontent stems more from feeling sidelined in development and qanun-making than from any historical rupture.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Mengapa bencana alam kadang lebih ampuh daripada politik dalam memulihkan rasa persaudaraan lintas etnis?Why can a natural disaster sometimes restore cross-ethnic solidarity more effectively than politics?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Gejolak Gayo dan wacana Provinsi ALA”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/gejolak-gayo-2013/