Perpecahan elite GAM: Partai Aceh versus Partai Nasional AcehThe GAM elite split: Partai Aceh versus Partai Nasional Aceh

Sekitar 2009–2012c. 2009–2012

Setelah damai, elite GAM terbelah menjadi dua kubu besar: kelompok yang mengikuti para sesepuh GAM yang lama bermukim di luar negeri, yang terwadahi dalam Partai Aceh (PA), dan kelompok yang tumbuh di era Gubernur Irwandi Yusuf, yang kemudian berwujud Partai Nasional Aceh (PNA). Sebelumnya juga muncul MP-GAM dan kelompok kombatan yang tidak kebagian ‘kue kekuasaan’. Perpecahan ini merambat ke akar rumput dalam bentuk ancaman, perebutan suara, dan kadang tindak kriminal.

After the peace, the GAM elite divided into two large camps: those following the senior GAM leaders who had long lived abroad, gathered in Partai Aceh (PA), and those who rose under Governor Irwandi Yusuf, who later formed the Partai Nasional Aceh (PNA). Earlier, MP-GAM and groups of combatants excluded from the ‘power cake’ had also emerged. The split filtered down to the grassroots as threats, vote-grabbing and sometimes criminal acts.

Perbedaan dua generasi kepemimpinan GAM terlihat jelas. Irwandi Yusuf adalah tokoh yang bergabung di tengah perjalanan, dan wakilnya, Muhammad Nazar, berasal dari gerakan mahasiswa SIRA. Sebaliknya, pasangan Zaini Abdullah–Muzakkir Manaf yang menang pada 2012 adalah pendiri dan kader yang dididik langsung oleh Hasan di Tiro, baik secara ideologi maupun militer. Kendati gubernur pertama berasal dari GAM dan parlemen dikuasai PA, keduanya tidak sejalan dalam perencanaan pembangunan, sehingga PA mengusung calon lain.

Pada Pemilu 2009, PA memenangi hampir semua kabupaten/kota dan menguasai 33 dari 69 kursi DPRA yang terbagi di antara sebelas partai. Persaingan antara kubu PA dan kubu Irwandi kemudian melahirkan PNA. Di tingkat gampong, rivalitas ini berwujud saling ancam dan perebutan suara, sehingga seolah-olah menunjukkan bahwa orang Aceh tidak mampu mengurus urusan internalnya sendiri.

Perpecahan ini juga menyulitkan pertanyaan mendasar: siapa wakil GAM yang sah di tengah masyarakat? Bagi pemerintah pusat, yang diakui adalah kelompok yang hadir pada 15 Agustus 2005 di Finlandia. Bagi sebagian kombatan, legitimasi itu dipersoalkan. Kekosongan ideologi pemersatu inilah yang, menurut analisis ini, membuat kesadaran self-determination tidak tumbuh pascadamai.

The difference between two generations of GAM leadership was clear. Irwandi Yusuf joined the movement midway, and his deputy, Muhammad Nazar, came from the SIRA student movement. By contrast, the Zaini Abdullah–Muzakkir Manaf ticket that won in 2012 consisted of a founder and a cadre trained directly by Hasan di Tiro, ideologically and militarily. Although the first governor came from GAM and parliament was dominated by PA, the two did not agree on development planning, so PA fielded other candidates.

In the 2009 elections PA won almost every district and took 33 of the 69 seats in the provincial parliament, which were shared among eleven parties. Rivalry between the PA camp and Irwandi's camp later produced the PNA. In the villages this rivalry took the form of threats and vote-grabbing, as if to show that the Acehnese could not manage their own internal affairs.

The split also complicated a basic question: who is GAM's legitimate representative in society? For Jakarta, it was the group present in Finland on 15 August 2005. For some combatants that legitimacy was contested. According to this analysis, the absence of a unifying ideology is what kept a consciousness of self-determination from growing after the peace.

Gagasan kunciKey ideas

Dua generasiTwo generations

Pendiri dan kader Hasan di Tiro berhadapan dengan tokoh yang naik pada masa konflik akhir dan rekonstruksi.Hasan di Tiro's founders and cadres faced figures who rose during late conflict and reconstruction.

Legitimasi yang diperebutkanContested legitimacy

Perpecahan memunculkan pertanyaan siapa pewaris sah perjuangan GAM.The split raised the question of who legitimately inherits GAM's struggle.

Konflik di akar rumputGrassroots conflict

Rivalitas elite turun menjadi ancaman dan kekerasan di tingkat kampung.Elite rivalry descended into threats and violence at village level.

Posisi dalam kerangkaPlace in the framework

Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.

pihakparty Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (KPA)Partai Aceh and the Aceh Transitional Committee (KPA) Salah satu kubu.One of the camps. latarbackground Pemerintahan IRNA (Irwandi–Nazar) dan tiga corak unjuk rasaThe IRNA government (Irwandi–Nazar) and three types of protest Era Irwandi–Nazar.The Irwandi–Nazar era. kerangkaframework Manajemen musoh: reproduksi permusuhan dalam politik AcehManaging the musoh: the reproduction of enmity in Acehnese politics Permusuhan antarsesama Aceh pascadamai.Intra-Acehnese enmity after peace. akibatconsequence Self-determination yang tak tumbuh: politik simbolik dan pragmatismeThe self-determination that did not grow: symbolic politics and pragmatism Perpecahan menghambat ideologi pemersatu.The split blocked a unifying ideology.

Pertanyaan reflektifReflective question

Ketika sebuah gerakan pembebasan berubah menjadi partai, bagaimana seharusnya perbedaan internal dikelola agar tidak kembali menjadi kekerasan?When a liberation movement becomes a party, how should internal differences be managed so they do not turn violent again?

Kutip entri ini:Cite this entry: “Perpecahan elite GAM: Partai Aceh versus Partai Nasional Aceh”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/perpecahan-pa-dan-pna/