Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang penghentian tambang emas ilegal (PETI), 2026The Aceh Forkopimda Joint Declaration on ending illegal gold mining (PETI), 2026

Penambangan emas tanpa izin, yang dikenal dengan singkatan PETI, telah lama menjadi persoalan di Aceh. Aktivitas ini tersebar di sejumlah kabupaten di pedalaman dan wilayah hulu sungai, memakai alat berat di bantaran sungai dan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida untuk memisahkan emas. Dampaknya berlapis: sungai menjadi keruh dan dangkal, lahan pertanian rusak, ikan dan air minum tercemar, dan risiko kesehatan meningkat bagi warga di hilir. Di banyak tempat, tambang ilegal juga terhubung dengan jaringan pemodal dan pembeli yang berada di luar kampung, sementara pekerjanya adalah warga lokal yang mencari nafkah di tengah terbatasnya lapangan kerja.

Setelah bencana banjir bandang dan longsor akhir 2025, perhatian publik terhadap kerusakan daerah tangkapan air semakin tajam. Organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan HAkA dan WALHI Aceh menyoroti hubungan antara pembukaan hutan, tambang dan sawit dengan daya rusak banjir. Dalam suasana itulah para pimpinan daerah Aceh mengeluarkan Maklumat Bersama tentang penghentian PETI, yang ditetapkan di Banda Aceh pada 23 Juli 2026, bertepatan dengan 9 Safar 1448 Hijriah.

Daftar penanda tangan maklumat memperlihatkan bentuk khas tata kuasa Aceh. Di urutan pertama tercantum Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar, disusul Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Ketua DPR Aceh Zulfadhli. Unsur keamanan diwakili Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal Joko Hadi Susilo, Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Ruddi Setiawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Aceh Brigadir Jenderal Andrie Pitriko Mulia, Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Suryo Anggoro dan Komandan Lanal Sabang Kolonel Sadimin. Unsur peradilan diwakili Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nursyam, dan unsur ulama diwakili Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Teungku H. Faisal Ali. Kehadiran Wali Nanggroe dan MPU di samping pejabat negara memberi maklumat ini bobot adat dan agama, bukan hanya bobot administratif.

Isi maklumat berangkat dari pengakuan bahwa PETI dan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida telah meluas di beberapa kabupaten dan kota di Aceh, merusak lingkungan serta mengancam kehidupan manusia dan makhluk lain. Maklumat memuat empat seruan. Pertama, setiap orang yang menjalankan PETI wajib segera menghentikannya, dengan rujukan pada undang-undang pertambangan, lingkungan hidup dan kehutanan beserta ancaman pidana penjara dan denda. Kedua, pengadaan, penyimpanan, perdagangan dan penggunaan merkuri dan sianida tanpa izin harus dihentikan. Ketiga, Forkopimda kabupaten dan kota diminta aktif mengawasi dan menindak PETI di wilayahnya. Keempat, kegiatan PETI harus berhenti dan peralatannya dibersihkan paling lambat 17 Agustus 2026; bila masih berlangsung, aparat akan mengambil langkah persuasif, preventif dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku, pemodal, pembeli dan pihak lain yang terlibat.

Yayasan HAkA menyambut maklumat ini dan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua DPR Aceh dan Forkopimda karena bersepakat menyerukan penghentian PETI. Pada saat yang sama, suara masyarakat sipil lain, termasuk WALHI Aceh, mengingatkan bahwa maklumat tidak boleh berhenti sebagai pernyataan. Persoalan utama PETI bukan ketiadaan larangan, sebab undang-undang telah lama melarangnya, melainkan lemahnya penegakan, adanya pemodal yang terlindungi dan ketiadaan mata pencaharian alternatif bagi pekerja tambang.

Penanggalan maklumat dengan kalender Hijriah dan Masehi, serta penandatanganan oleh ulama dan Wali Nanggroe, memperlihatkan cara Aceh membingkai persoalan lingkungan dalam bahasa moral dan keagamaan. Kerusakan alam diperlakukan sebagai pelanggaran terhadap amanah menjaga bumi, bukan semata pelanggaran administratif. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi Aceh yang menempatkan adat dan syariat sebagai sumber norma publik, dan dapat memperkuat legitimasi larangan di mata warga.

Namun maklumat juga menyimpan pertanyaan. Tidak ada kabupaten atau kota yang disebut secara khusus, tidak ada angka luas lahan yang rusak, dan tidak ada rencana pemulihan sungai yang tercemar merkuri. Maklumat berfokus pada penghentian, bukan pada pemulihan dan transisi ekonomi. Padahal pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa penertiban tambang rakyat tanpa alternatif penghidupan sering hanya memindahkan aktivitas ke lokasi lain atau menunda kembalinya kegiatan yang sama.

Bagi Acehnologi, Maklumat Forkopimda 2026 penting sebagai dokumen yang memperlihatkan konfigurasi kekuasaan Aceh pascadamai: Wali Nanggroe sebagai simbol pemersatu adat, gubernur dan DPRA dari partai lokal, aparat keamanan pusat, lembaga peradilan dan ulama tampil dalam satu dokumen. Ia juga menandai masuknya isu lingkungan ke pusat agenda politik setelah bencana 2025. Ukuran keberhasilannya bukan pada teks, melainkan pada apakah sungai-sungai di hulu Aceh benar-benar bebas dari merkuri dan alat berat setelah batas waktu 17 Agustus 2026, dan apakah pemodal di balik tambang ilegal ikut dimintai pertanggungjawaban.

Maklumat ini dapat dibandingkan dengan pengalaman Aceh sebelumnya dalam menghadapi tambang. Pada pertengahan 2010-an, pemerintah Aceh mencabut puluhan izin usaha pertambangan bermasalah, sebagian karena tumpang tindih dengan hutan lindung dan kawasan konservasi. Penolakan warga terhadap tambang emas di Beutong Ateuh dan kekhawatiran warga Air Sialang terhadap izin eksplorasi di Samadua memperlihatkan bahwa persoalan tambang di Aceh mencakup tambang berizin maupun tidak berizin. Maklumat 2026 hanya menyasar yang tidak berizin, sementara perdebatan tentang tambang berizin di kawasan hulu tetap terbuka.

Dimensi kesehatan juga mendesak. Merkuri yang dibuang ke sungai dapat terakumulasi dalam ikan dan masuk ke tubuh manusia, menimbulkan gangguan saraf dan risiko bagi ibu hamil serta anak-anak. Di Aceh, sungai bukan hanya sumber air tetapi juga tempat mandi, mencuci, mengambil wudu dan menangkap ikan. Karena itu pencemaran merkuri bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan ibadah warga. Pemantauan kualitas air dan kesehatan warga di sekitar bekas lokasi PETI seharusnya menjadi bagian dari tindak lanjut maklumat, tetapi hal ini belum tercantum dalam dokumen tersebut.

Dalam jangka panjang, efektivitas maklumat juga bergantung pada transparansi. Publik perlu mengetahui lokasi yang telah ditertibkan, alat berat yang disita, pemodal yang diproses hukum dan sungai yang mulai dipulihkan. Tanpa laporan terbuka, maklumat berisiko dikenang sebagai gerakan simbolik pascabencana yang tidak meninggalkan perubahan kelembagaan. Sebaliknya, bila disertai pelaporan berkala dan keterlibatan warga, ia dapat menjadi model kerja sama antara otoritas adat, negara, ulama dan masyarakat sipil dalam menjaga lingkungan Aceh. Peran gampong dan mukim di sekitar lokasi tambang juga penting, karena merekalah yang paling dekat dengan sungai dan paling cepat mengetahui bila alat berat kembali beroperasi. Tuha peut dan keuchik dapat menjadi mata dan telinga pengawasan, asalkan laporan mereka ditindaklanjuti aparat dan mereka dilindungi dari tekanan pemodal tambang.

Penelitian lanjutan dapat menelusuri pelaksanaan maklumat di tingkat kabupaten, jumlah lokasi yang ditertibkan, perkara pidana yang diajukan, serta dampaknya terhadap ekonomi warga di sekitar lokasi tambang. Data semacam itu akan memperlihatkan apakah bahasa moral dan otoritas simbolik dapat diterjemahkan menjadi perubahan nyata di lapangan.