Damai struktural belum menjadi damai kulturalStructural peace is not yet cultural peace

Tesis ketiga belas menyatakan bahwa damai struktural di Aceh belum menjadi damai kultural. MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 mengakhiri perang bersenjata, membuka jalan bagi undang-undang pemerintahan Aceh, partai lokal, pilkada dan pembagian kewenangan. Semua itu adalah capaian struktural yang nyata dan, dibandingkan perundingan-perundingan sebelumnya, luar biasa tahan lama. Namun struktur hanya mengatur siapa memegang apa. Ia tidak dengan sendirinya memulihkan hubungan antarpihak yang pernah saling membunuh, tidak menyembuhkan korban, dan tidak menjamin bahwa mereka yang dahulu berjuang tetap setia pada etika perjuangannya. Rumusan yang paling ringkas untuk keadaan ini datang dari dalam proses damai sendiri: Aceh "sudah aman tetapi belum nyaman". Bagian kedua tesis ini memberi peringatan moral: perjuangan yang kehilangan etika berakhir pada Kijang Innova.

Kerangka konseptualnya dirumuskan dalam entri rekonsiliasi yang tertunda. Dengan merujuk Johan Galtung dan Kenneth Boulding, M. Adli Abdullah menyatakan bahwa damai yang stabil baru terwujud jika tiga komponen terpenuhi: reintegrasi, baik internal di antara pihak yang berkonflik maupun eksternal dengan masyarakat; rekonsiliasi; dan kohesi sosial. Diagnosisnya tentang Aceh pascadamai ringkas: suasana perang hilang dan kekerasan terbuka berhenti, tetapi muncul elite dan penguasa baru dari satu kubu, yang dalam perjalanannya juga mengalami friksi, sementara rekonsiliasi sulit diwujudkan. Perdamaian berjalan sebagai damai struktur, sedangkan kultur jalan di tempat. Rumusan ini sejalan dengan kritik yang muncul dalam diskusi akademik di Aceh bahwa kesalahan pendekatan damai terletak pada fokusnya pada struktur, bukan kultur, dan bahwa damai struktural itu pun sering berarti damai di tingkat elite.

Sisi etis tesis ini dirumuskan dalam "perjuangan berhenti di Kijang Innova", esai M. Adli Abdullah di Serambi Indonesia pada 21 Oktober 2007. Esai itu mendefinisikan perjuangan sebagai pelaksanaan kata-kata dan pengorbanan, sehingga pejuang sejati tidak menuhankan uang dan fasilitas. Saat bersilaturahmi pada Idulfitri 1428 H, terlihat gaya hidup sebagian "pejuang" begitu glamor sehingga melukai rekan seperjuangan yang tetap miskin; di kalangan bekas kombatan beredar kenangan bahwa ketika ikrar perjuangan diucapkan, sebutir telur pun dibagi rata. Dari ketimpangan itu lahir "barisan sakit hati". Argumen pentingnya adalah bahwa ancaman terhadap perdamaian tidak lagi terutama datang dari ketidaktulusan pemerintah pusat, melainkan dari pembagian kue kekuasaan dan kue pendapatan yang tidak merata di kalangan pejuang sendiri. Tanggapan M. Khalid Soedibyo menambahkan data tentang bekas kombatan muda yang menganggur dan Inong Balee di Bireuen yang belum menerima dana reintegrasi.

Kritik dari dalam itu kemudian dikonfirmasi dan sekaligus dipersulit oleh kajian dari luar. Pada April 2009 Edward Aspinall menerbitkan "Combatants to Contractors" yang menguraikan enam jalan bekas kombatan memperoleh penghasilan sesudah MoU: kembali ke kegiatan ekonomi biasa, bantuan langsung, keterlibatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, pajak nanggroe atau uang keamanan, usaha wiraswasta, dan jaringan tokoh GAM di pemerintahan. Tanggapan atas artikel itu dalam Aceh Baru Post-Tsunami tidak membantah datanya, tetapi memperingatkan bahwa "curhat" kepada peneliti asing dapat menjadi bom waktu bagi generasi muda Aceh, dan mengingatkan nasihat orang tua walanca walance. Aceh, dalam ungkapan esai itu, seperti ikan yang diberi makan dalam akuarium besar: setiap gerak para pelaku perdamaian dipantau dan ditulis. Di sini Partai Aceh dan KPA menjadi medan uji: apakah transformasi dari gerakan bersenjata ke partai dan perusahaan memperluas partisipasi rakyat, atau memindahkan logika komando ke dalam ekonomi proyek?

Tesis ini juga ditopang oleh sejarah panjang upaya damai yang gagal, yang memperlihatkan bahwa kegagalan kultural bukan hal baru. FP-HAM, yang dibentuk segera setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, menghimpun data 1.321 orang dibunuh, 1.958 hilang, 3.430 disiksa, 128 diperkosa dan 597 rumah dibakar selama masa DOM, dan ikut mendorong pencabutan DOM pada Agustus 1998. Namun pencabutan itu tidak menyatukan masyarakat; polarisasi masyarakat Aceh pasca-DOM memecahnya ke dalam korban, cuak, pendatang, kontraktor, pegawai negeri, pendukung GAM, mahasiswa dan diaspora. Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum pada 8 November 1999 memperlihatkan daya gerakan sipil, dan Jeda Kemanusiaan dan COHA membuka perundingan, tetapi keduanya runtuh pada 2003, antara lain karena lemahnya pemahaman tentang budaya lokal dan rapuhnya mekanisme pemantauan. Pelajaran itu masuk ke Helsinki, tetapi pelajaran tentang kultur tampaknya hanya separuh dipetik.

Bukti bahwa kultur tertinggal tampak pada beberapa gejala. Pertama, rekonsiliasi kelembagaan berjalan lambat: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diamanatkan MoU butir 2.3 dan UU No. 11/2006 baru dibentuk melalui Qanun Aceh No. 17/2013. Kedua, gagasan all-inclusive Acehness diaspora dialogue yang dijajaki atas permintaan Interpeace antara 15 Oktober dan 10 November 2007 ke Medan, Jakarta, Kuala Lumpur, Swedia dan Finlandia tidak disambut kepemimpinan pascadamai, dan ASNLF kemudian diterima kembali sebagai anggota UNPO pada Juli 2013. Ketiga, kekerasan tidak sepenuhnya hilang. Esai "Harga Damai di Aceh" mencatat munculnya "mesin pembunuh" yang selalu disebut OTK, terutama di sekitar pilkada, dan memperingatkan bahwa damai harus dibaca sebagai zaman kesempatan, bukan zaman aji mumpung. Keempat, kultur politik pascadamai bergerak melalui unjuk rasa yang lebih sering bersifat simbolik atau ritual daripada substantif. Entri tentang peta isu keamanan pascadamai dan aktor politik pascadamai melengkapi gambaran ini.

Tesis ini tentu dapat dibantah. Para pendukung pendekatan struktural akan menyatakan bahwa justru karena Helsinki berfokus pada pembagian kekuasaan, perdamaian Aceh bertahan sampai dua dekade, sementara perundingan yang lebih ambisius secara kultural gagal. Damai kultural, menurut argumen ini, adalah hasil jangka panjang yang tidak dapat dipaksakan oleh perjanjian. Keberatan ini sah, dan tesis ini tidak menafikan nilai struktur. Persoalannya terletak pada anggapan bahwa struktur akan dengan sendirinya melahirkan kultur. Esai "Harga Damai" sendiri menuntut perubahan paradigma dari menanti damai ke mengisi damai, dan mengkritik budaya NATO, no action talk only, yang menurutnya melekat dari warung kopi sampai gedung dewan. Artinya, damai kultural tidak menunggu negara; ia menuntut kerja masyarakat sendiri. Keberatan lain datang dari arah sebaliknya: apakah kritik Kijang Innova tidak berlaku tidak adil bagi bekas kombatan yang memang membutuhkan nafkah? Esai 2007 menjawabnya dengan membedakan nafkah dari kemewahan, dan menautkan kecemburuan dengan risiko kembalinya pendekatan keamanan.

Medan uji tesis ini adalah dua dekade damai dan masa depan sesudah dana otonomi khusus. Pertanyaan yang harus terus diajukan adalah apa yang sudah berubah dalam kehidupan korban, bekas kombatan, perempuan seperti Inong Balee, dan generasi yang lahir sesudah konflik. Paradiplomasi pascadamai memperlihatkan bahwa Aceh mampu membuka diri ke luar, tetapi damai kultural justru menuntut keterbukaan ke dalam, kepada sesama orang Aceh yang berbeda kubu. Politik anggaran dan transisi pasca-otsus akan menjadi ujian berikutnya: ketika uang tidak lagi melimpah, apakah perekat perdamaian akan bergeser dari distribusi proyek ke kepercayaan sosial, atau justru retak? Gagasan damai melampaui logos dan ethos dan kepemimpinan kata hati mengisyaratkan arah jawabannya: kepemimpinan yang lahir dari kata hati, bukan semata dari hitungan kekuasaan.

Dalam bangunan enam belas tesis, T13 berdiri di lantai V sebagai kelanjutan langsung T12 (Aceh lahir dari perang). Jika identitas Aceh dibentuk oleh perang, maka damai harus mengolah identitas itu, bukan sekadar menghentikan tembakan. T13 juga bertaut erat dengan T15 (demoralisasi ketika spirit tercerabut), karena Kijang Innova adalah gejala demoralisasi para pejuang, dan dengan T16 (Aceh sebagai cermin Indonesia), karena cara negara mengelola perdamaian memperlihatkan apakah hubungan pusat dan daerah bertumpu pada kepercayaan atau pada kecurigaan. Ke bawah, tesis ini bersandar pada T8 (dua poros: istana dan ulama), karena damai kultural menuntut kembalinya otoritas moral yang dahulu dipegang poros ulama, sebagaimana dibahas dalam tiga sikap ulama terhadap kekuasaan, dan pada T3 (spirit sebagai hulu ilmu), karena etika perjuangan adalah bentuk spirit yang mewujud dalam tindakan. Pada tangga lima lantai, T13 memperlihatkan apa yang terjadi ketika tindakan politik terlepas dari spirit, gagasan dan filsafat yang semestinya menuntunnya: struktur berdiri, tetapi tangga di bawahnya goyah.