Tiga sikap ulama terhadap kekuasaan pascadamai dan ‘ken mandum’Three ulama stances toward post-peace power and ‘ken mandum’

Pasca-2005After 2005

Penelitian terhadap ulama dayah pascadamai menemukan tiga sikap: ulama senior karismatik yang menjadi penyeimbang dan tempat konsultasi; ulama yang apatis dan kritis karena memandang keterlibatan politik sarat kepentingan ekonomi; serta ulama yang memanfaatkan jalur kekuasaan agar dayahnya memperoleh bantuan. Ulama yang menjauh dari kekuasaan menyebut keadaan Aceh sebagai ‘ken mandum’, segala sesuatu hanyalah kamuflase.

Research on dayah ulama after the peace found three stances: charismatic senior ulama who act as counterweights and advisers; apathetic, critical ulama who see political involvement as driven by economic interest; and ulama who use channels to power so their dayah receive aid. Ulama who keep away from power describe Aceh's situation as ‘ken mandum’: everything is mere camouflage.

Ketika penelitian dilakukan, ulama umumnya dipahami sebagai pemilik dayah, karena dayah adalah tempat reproduksi kader keulamaan. Kelompok pertama adalah ulama senior yang tersebar di berbagai titik Aceh dan kerap diundang ke Banda Aceh untuk memberi pandangan tentang pemerintahan yang islami. Mereka tetap khawatir dengan perilaku politik mantan elite dan kombatan GAM, tetapi merasa wajib ‘mengingatkan’ pemimpin.

Kelompok kedua tidak mau memikirkan kehidupan sosial politik. Pengalaman buruk masa konflik dan anggapan bahwa mendekati penguasa tidak bermanfaat membentuk sikap kritis dan oposisi personal; mereka tidak dilibatkan dan lebih memilih mengurus dayah. Kelompok ketiga mencari cara agar dayah bertahan dengan memanfaatkan akses ke lingkaran kekuasaan; mereka meyakini agama dan negara harus disatukan, aktif diajak berkonsultasi, dan menjadi mediator kepentingan luar dan dalam kekuasaan, meski pengaruhnya terbatas karena pemerintah lebih memilih bekerja melalui lembaga seperti MUNA.

Di luar ketiganya terdapat ‘ulama diam’. Mereka memandang damai dan keberhasilan GAM menduduki pemerintahan sebagai ken mandum, karena perilaku penguasa dinilai tidak sejalan dengan Islam dan budaya endatu. Tanpa daya tawar, mereka memilih diam, tetapi bila ditanya, mereka meramalkan kehancuran negeri yang diatur oleh orang-orang tidak amanah. Diam di sini bukan ketidakpedulian, melainkan bentuk protes moral yang khas.

At the time of the research, ulama were generally understood as dayah owners, since the dayah is where ulama cadres are reproduced. The first group comprises senior ulama scattered across Aceh who are often invited to Banda Aceh to advise on Islamic governance. They remain worried about the political conduct of former GAM elites and combatants but feel duty-bound to ‘remind’ leaders.

The second group refuses to engage with socio-political life. Bad experiences during the conflict and the view that approaching rulers brings no benefit have shaped a critical stance of personal opposition; they are not consulted and prefer to run their dayah. The third group seeks ways for the dayah to survive by using access to power; they believe religion and state should be united, are actively consulted and serve as mediators between those outside and inside power, though their influence is limited because the government prefers to work through bodies such as MUNA.

Beyond these three are the ‘silent ulama’. They regard the peace and GAM's success in taking office as ken mandum, because rulers' conduct is seen as inconsistent with Islam and ancestral culture. Lacking bargaining power, they keep silent, but when asked they predict the ruin of a land governed by untrustworthy people. Silence here is not indifference but a distinctive form of moral protest.

Gagasan kunciKey ideas

PenyeimbangThe balancers

Ulama senior menjaga jarak kritis sambil tetap dirangkul pemerintah.Senior ulama keep a critical distance while still courted by government.

Apatisme kritisCritical apathy

Menjauh dari politik dapat menjadi bentuk oposisi personal.Withdrawing from politics can be a form of personal opposition.

Diam sebagai protesSilence as protest

‘Ken mandum’ merangkum kekecewaan moral terhadap damai yang dianggap semu.‘Ken mandum’ sums up moral disappointment with a peace seen as illusory.

Posisi dalam kerangkaPlace in the framework

Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.

kerangkaframework Kekuasaan dan otoritas ulama di AcehPower and ulama authority in Aceh Teori otoritas.Theory of authority. kelanjutancontinuation Fragmentasi pasif ulama dan dikotomi otoritas keagamaanPassive fragmentation of the ulama and the dichotomies of religious authority Pembelahan ulama dalam merespons kekuasaan.Ulama divisions in responding to power. lembagainstitution Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Saluran resmi ulama bagi pemerintah eks-GAM.Official ulama channel for ex-GAM rule. motifmotive Ekonomi dayah dan ketergantungan pada negaraThe dayah economy and dependence on the state Kebutuhan dayah sebagai alasan mendekati kekuasaan.Dayah needs as a reason to approach power.

Pertanyaan reflektifReflective question

Kapan diamnya ulama menjadi kebijaksanaan, dan kapan ia menjadi kehilangan suara moral bagi umat?When is ulama silence wisdom, and when does it become a loss of the community's moral voice?

Kutip entri ini:Cite this entry: “Tiga sikap ulama terhadap kekuasaan pascadamai dan ‘ken mandum’”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/tiga-sikap-ulama-terhadap-kekuasaan/