Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa LiarAceh Qanun No. 11 of 2019 on Wildlife Management

Aceh adalah rumah bagi empat satwa besar Sumatera yang kini sangat terancam punah, yaitu gajah, harimau, badak dan orangutan, yang hidup berdampingan di Kawasan Ekosistem Leuser dan bentang hutan Ulu Masen. Pada saat yang sama, konflik antara manusia dan satwa, terutama gajah, terus meningkat di banyak kabupaten seiring menyempitnya habitat akibat perkebunan, jalan dan permukiman. Dalam konteks inilah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Aceh menyusun qanun khusus tentang satwa liar, memanfaatkan kewenangan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam.

Rancangan qanun dibahas Komisi II DPR Aceh dalam rapat dengar pendapat umum pada 30 Agustus 2019. Rancangan itu sempat menarik perhatian media nasional dan internasional karena memuat ancaman hukuman cambuk. Menurut pemberitaan saat itu, perusak habitat satwa diancam enam puluh kali cambuk atau denda enam ratus gram emas murni, sedangkan pejabat yang membiarkan satwa dilindungi di hutan terancam dapat dikenai seratus kali cambuk atau denda seribu gram emas murni. Ketua Komisi II, Nurzahri, mengaku heran karena hampir tidak ada keberatan terhadap pemakaian hukuman cambuk dalam forum itu, sementara Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo, mendukung rancangan itu tetapi meminta pembahasannya tidak tergesa-gesa. Sejumlah peserta juga mempertanyakan apakah perkara satwa akan diadili di pengadilan umum atau mahkamah syar'iyah.

Teks yang akhirnya ditetapkan pada 18 Oktober 2019, bertepatan dengan 19 Safar 1441 Hijriah, dan dimuat dalam Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 19, berbeda dari rancangan awal. Qanun terdiri atas tujuh belas bab dan empat puluh pasal: ketentuan umum; penetapan jenis satwa liar dilindungi; strategi dan rencana aksi; pengelolaan populasi dan habitat; pemanfaatan; pengendalian konflik; kelembagaan; penelitian, pengembangan dan inovasi; peran serta masyarakat; pendanaan; larangan; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana; penegakan qanun; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. Satwa liar didefinisikan sebagai semua binatang yang hidup di darat, air dan udara yang masih memiliki sifat liar, baik hidup bebas maupun dipelihara manusia.

Larangan inti dimuat dalam Pasal 31 dan 32. Pasal 31 melarang menangkap, melukai, menjerat, meracun, membunuh, memelihara dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan atau memperdagangkan satwa mati atau bagian tubuhnya, serta mengeluarkan satwa dilindungi dari Aceh. Pasal 32 melarang merusak habitat, memasang jerat berbahaya, meracun, mencemari sumber air dan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan ekologis pada koridor dan habitat satwa. Menariknya, pasal yang sama juga melarang pelanggaran terhadap kearifan lokal yang berkaitan dengan satwa dan habitatnya, sebuah pengakuan formal bahwa adat memiliki aturan sendiri tentang hubungan manusia dengan satwa. Penjelasan qanun mendefinisikan koridor sebagai jalur perpindahan satwa untuk berkembang biak dan mencari makan.

Berbeda dari rancangan, teks final tidak memuat hukuman cambuk atau denda emas. Pelanggaran Pasal 31 dan 32 yang dilakukan dengan sengaja dipidana sesuai peraturan perundang-undangan dan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga penegakannya bersandar pada hukum pidana nasional tentang konservasi. Qanun menambahkan sanksi administratif bagi perusahaan atau pemegang izin yang melanggar atau lalai, berupa penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan di lapangan dan pencabutan izin. Pemegang izin usaha juga diwajibkan melindungi habitat, menyusun rencana pengelolaan, membentuk unit mitigasi konflik dan melibatkan masyarakat.

Dari segi kelembagaan, qanun menempatkan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang berwenang sekaligus berkewajiban mengelola satwa liar dan habitatnya, dengan satuan kerja perangkat Aceh di bidang konservasi sebagai pelaksana. Unsur khas Aceh tampak pada ketentuan bahwa kewenangan itu dijalankan atas pertimbangan dan persetujuan Lembaga Wali Nanggroe, yang juga mengoordinasikan hubungan lintas kementerian dan lembaga. Gubernur menetapkan jenis satwa dilindungi khusus Aceh setelah kajian ilmiah dan menetapkan standar operasional penanganan konflik. Tenaga pengamanan hutan dapat dibekali senjata api untuk tugas tertentu. Pendanaan bersumber dari APBA, APBK, APB Gampong dan sumber lain yang sah, dan Pemerintah Aceh diamanatkan membentuk dana perwalian.

Bab tentang peran serta masyarakat mengakui bahwa penjagaan satwa tidak dapat hanya bergantung pada aparat. Warga dapat memberi informasi habitat, memantau satwa, melaporkan konflik dan kejahatan, serta ikut dalam kegiatan pengelolaan. Pemerintah Aceh wajib memfasilitasi lembaga adat, panglima laot dan ranger komunitas, dan pengakuan terhadap ranger komunitas serta tenaga pengamanan berbasis masyarakat ditetapkan melalui keputusan kepala satuan kerja terkait. Ketentuan ini membuka ruang bagi kerja kelompok seperti patroli hutan perempuan dan lembaga pengelola hutan kampung yang didampingi organisasi masyarakat sipil.

Namun pelaksanaan qanun menghadapi kritik. Banyak ketentuannya memerlukan peraturan gubernur, mulai dari tata cara sanksi administrasi, dana perwalian, senjata bagi pengamanan hutan sampai rencana aksi. Yayasan HAkA menyebut qanun ini ibarat sepeda tanpa roda, karena kerangka hukumnya ada tetapi perangkat pelaksananya tidak berjalan. Pertanyaan tentang kapan rencana aksi pengelolaan satwa liar dijalankan juga diajukan media lingkungan pada 2021. Sementara itu konflik gajah dengan warga di Aceh Timur, Bener Meriah, Pidie, Aceh Utara dan daerah lain terus terjadi, dan jerat masih ditemukan di kawasan hutan.

Bagi Acehnologi, qanun ini menarik karena memperlihatkan cara Aceh menerjemahkan kekhususannya ke dalam bidang lingkungan. Ia memadukan tiga sumber otoritas: hukum nasional tentang konservasi, kewenangan khusus Aceh melalui qanun dan Wali Nanggroe, serta adat dan kearifan lokal. Perjalanan dari rancangan yang memuat cambuk ke teks final yang bersandar pada pidana nasional juga memperlihatkan tarik-menarik antara simbol syariat dan kepastian hukum dalam pembentukan qanun Aceh. Perbedaan antara teks yang komprehensif dan pelaksanaan yang tersendat mencerminkan pola yang sering terlihat dalam regulasi Aceh pascadamai: kerangka normatif yang ambisius, tetapi lemah dalam anggaran, aturan turunan dan koordinasi.

Ketentuan tentang panglima laot juga patut dicatat. Dengan menyebut lembaga adat laut ini secara khusus, qanun memperluas perhatian dari satwa darat ke satwa laut dan pesisir, seperti penyu, dugong dan hiu yang dilindungi. Panglima laot yang selama ini mengatur hari pantang melaut dan tata cara penangkapan ikan diposisikan sebagai mitra dalam penjagaan satwa, sebuah jembatan antara hukum adat laut dan hukum konservasi modern. Bila dijalankan, ketentuan ini dapat menghidupkan kembali peran adat dalam melindungi keanekaragaman hayati pesisir Aceh.

Kajian lanjutan dapat membandingkan qanun ini dengan peraturan daerah serupa di provinsi lain, sekaligus mengukur sejauh mana ketentuannya dipakai dalam penanganan perkara satwa di Aceh sejak 2019. Data semacam itu penting bagi evaluasi kebijakan.

Pertanyaan yang tersisa adalah bagaimana qanun ini dapat dihidupkan, misalnya melalui penetapan peraturan gubernur yang diamanatkan, pembentukan dana perwalian, pengakuan formal bagi ranger komunitas dan panglima laot, serta pemakaian sanksi administratif terhadap pemegang izin yang merusak habitat dan koridor satwa.