Syariat sebagai tradisi hidupSharia as a living tradition

Tesis keempat belas menyatakan bahwa syariat di Aceh pada dasarnya adalah tradisi hidup, dan bahwa ketika syariat diformalkan tanpa membawa spiritnya, ia melahirkan anomali yang dapat sampai pada main hakim sendiri. Pernyataan ini mengandung dua klaim yang harus dibedakan. Klaim pertama bersifat historis-antropologis: jauh sebelum qanun, syariat telah hidup dalam adat, meunasah, dayah, hadih maja dan ritual daur hidup, sehingga bagi orang Aceh syariat bukan aturan yang datang dari kantor, melainkan cara hidup yang diwariskan. Klaim kedua bersifat kritis: formalisasi yang memindahkan syariat ke dalam birokrasi, razia dan hukuman tanpa membawa serta spirit yang menghidupkannya akan mengubah syariat dari tradisi menjadi alat, dan alat itu dapat dipakai oleh siapa saja, termasuk oleh massa yang marah.

Konsep dasarnya dirumuskan dalam syariat Islam sebagai tradisi hidup dan dalam rumusan tentang pola pikir hana roh, hana get, han jeut. Dalam rumusan ini, han jeut (tidak boleh) adalah wilayah agama, tempat orang bertanya kepada ulama dan tempat kitab-kitab panduan ditulis, dan falsafah han jeut disemai di dayah serta melalui fungsi sosial para ulama. Esai pendahuluan Aceh Baru Post-Tsunami mencatat bahwa aspek ketiga inilah yang kemudian ingin diformalkan dalam penerapan syariat Islam, sehingga agama tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga merambah wilayah privat, sementara han jeut juga dialihkan menjadi semacam kekuatan politik. Pengamatan ini memberi tesis ini mekanismenya: masalahnya bukan syariat, melainkan pemindahan han jeut dari otoritas moral ulama ke kekuasaan politik dan birokrasi, ketika hana roh dan hana get, dua lapis yang semestinya menopangnya, sudah melemah.

Anomali yang dimaksud tesis ini terdokumentasi dengan baik. Khairil Miswar memperkenalkan istilah mazhab hamok, memadukan kata Arab mazhab (jalan atau apa yang diiktikadkan) dengan kata Aceh hamok (amuk), untuk menamai kebiasaan menghukum sendiri orang yang dituduh melanggar syariat. Dari liputan media 2007–2013 ia menghimpun 43 kasus: 13 terduga mesum, 6 pencurian, 12 tertuduh dukun dan 12 tertuduh aliran sesat. Bentuknya mencakup memandikan dan mengarak pasangan di meunasah, memukuli, mengusir, membakar rumah dan kendaraan, hingga membunuh dan membakar manusia. Rincian kasusnya terhimpun dalam penghakiman massa terhadap terduga pelaku khalwat dan pencurian, termasuk kasus di Aceh Tenggara pada Februari 2011 ketika dua tertuduh pencuri tewas; dalam kekerasan terhadap tertuduh dukun antara 2008 dan 2012, ketika belum ada qanun yang mengatur perdukunan; dan dalam kekerasan terhadap tertuduh aliran sesat yang memuncak di Plimbang, Bireuen, pada 16 November 2012 dengan tiga orang tewas. Analisis Khairil sampai pada kesimpulan yang menjadi inti tesis ini: penindakan syariat dilakukan melalui pelanggaran syariat.

Data ini juga memperlihatkan peran lembaga negara dalam melahirkan anomali. Kebijakan penyesatan berjalan melalui Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman identifikasi aliran sesat, peraturan gubernur tentang larangan aliran sesat, dan daftar empat belas aliran terlarang serta empat yang diduga sesat yang beredar di media pada April 2011, yang kemudian dibantah oleh Ketua MPU. Di Bireuen, MPU setempat menyatakan Millata Abraham sesat pada 30 September 2010, dan sesudahnya sebagian orang yang dijemput paksa ternyata tidak terkait dengan aliran itu. Pernyataan yang kabur dan penetapan yang subjektif, dalam kritik Khairil, memberi massa izin moral untuk bertindak. Karena itu pertanyaan tentang MPU dan imajinasi lembaga mufti dan tentang Wilayatul Hisbah menjadi bagian dari tesis ini: lembaga yang dimaksudkan untuk menjaga syariat dapat ikut menyalakan api yang kemudian tidak dapat dikendalikannya.

Anomali lain tidak berupa kekerasan fisik, melainkan penyempitan makna. Esai "Ketika Syari'ah Islam menjadi Masalah" mencatat kesan yang beredar bahwa di Aceh telah terjadi talibanisasi dan bahwa syariat dipandang hanya mengurusi perempuan, seolah-olah keberhasilannya diukur dari jilbab dan larangan keluar malam. Esai itu mengajukan perbandingan yang tajam: merokok di dalam bus atau labi-labi, yang korbannya perempuan dan anak-anak, tidak pernah diurus syariat, sedangkan pakaian perempuan dirazia di jalan raya. Jalan keluar yang ditawarkan bukan razia, melainkan pendidikan dan kesadaran kolektif, dengan contoh kampanye publik di Malaysia, serta harapan agar syariat tidak dipandang sebagai milik Dinas Syariat atau Wilayatul Hisbah, tetapi mengadopsi nilai-nilai keacehan yang tidak bertentangan dengan Islam. Entri anomali sosial pelaksanaan syariat dan formalisasi syariat dan tiga lapis akar rumput memperluas diagnosis ini.

Tesis ini menghadapi bukti tandingan yang serius, dan justru di sinilah ia harus dipertajam. Peradilan rakyat pada akhir 1999 memperlihatkan bahwa main hakim sendiri atas nama moral sudah terjadi sebelum qanun lahir. FP-HAM mencatat delapan belas kasus antara 30 Oktober 1999 dan Januari 2000, tujuh di antaranya pada 14 Desember 1999, termasuk hukuman cambuk seratus kali di Blangpidie pada 27 November 1999; qanun tentang khamar, maisir dan khalwat baru lahir pada 2003, dan cambuk resmi pertama baru dilaksanakan di Bireuen pada 24 Juni 2005. Khairil bahkan menarik silsilah mazhab hamok lebih jauh, sampai pada pembakaran kitab-kitab Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani di depan Masjid Raya Baiturrahman pada masa Sultan Iskandar Thani. Jika demikian, apakah anomali itu lahir dari formalisasi, atau dari tradisi hidup itu sendiri? Jawaban yang lebih jujur adalah bahwa tradisi hidup tidak pernah murni; ia menyimpan kemungkinan kekerasan, dan yang dilakukan formalisasi tanpa spirit adalah memberi kemungkinan itu legitimasi, bahasa dan sasaran baru. Rusjdi Ali Muhammad membaca 1999 sebagai akibat kevakuman penegakan hukum; Khairil menambahkan sebab-sebab lain seperti sulitnya menghubungi polisi, provokasi, dendam, salah sangka dan kegemaran. Kekerasan massa, dengan demikian, lahir dari pertemuan antara melemahnya negara, menguatnya simbol agama dan menipisnya spirit.

Jalan keluar yang ditawarkan sumber-sumber ini tidak meninggalkan syariat, melainkan menata ulang kewenangan. Dalam amar ma'ruf nahi munkar dan kewenangan penegakan hukum, Khairil menyusun argumen fikih bahwa kewajiban itu bertingkat: dengan tangan oleh penguasa, dengan lisan oleh ulama, dan dengan hati oleh orang awam; bahwa ia harus dijalankan dengan ilmu, ikhlas, lemah lembut, sabar dan keteladanan; dan bahwa penegakan hukum, termasuk hudud dan ta'zir, sepenuhnya kewenangan pemerintah. Rumusan kuncinya adalah amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, nahi munkar dengan cara yang tidak munkar. Dari arah sejarah, kisah Tun Makhdum Mua mengingatkan bahwa fatwa pun dapat dibengkokkan oleh hadiah dan kebutuhan penguasa akan legitimasi, sehingga otonomi ulama terhadap kekuasaan adalah syarat agar syariat tetap menjadi tradisi hidup, bukan alat. Kebijakan gradualisme syariat dan kajian tentang mazhab awal hukum Islam di Aceh memperlihatkan bahwa sejarah hukum Islam di Aceh sendiri menyediakan model pelaksanaan yang bertahap dan berakar.

Masih banyak yang terbuka. Data kekerasan yang dihimpun Khairil berasal dari liputan media daring, sehingga kasus yang tidak diberitakan tidak terhitung; belum ada pemantauan berkelanjutan yang memungkinkan orang menilai apakah mazhab hamok menurun atau meningkat sesudah 2013. Pertanyaan teoretis yang lebih dalam juga menunggu: bagaimana membedakan secara operasional antara syariat sebagai tradisi hidup dan syariat sebagai tradisi yang kehilangan spirit? Ukuran yang diisyaratkan sumber-sumber ini adalah apakah pelaksanaan syariat memperluas kesadaran kolektif dan rasa malu yang tumbuh dari dalam, atau mempersempitnya menjadi razia, daftar terlarang dan tontonan hukuman. Setiap kasus baru adalah kesempatan untuk menguji ukuran itu.

Dalam bangunan enam belas tesis, T14 berdiri di lantai V, berdampingan dengan T13 (damai struktural belum menjadi damai kultural), karena keduanya memperlihatkan pola yang sama: struktur hukum dan politik hadir, tetapi kultur dan spirit tertinggal. T14 juga bertaut dengan T15 (demoralisasi ketika spirit tercerabut), karena mazhab hamok adalah salah satu wujud demoralisasi yang tampil dalam jubah kesalehan, dan dengan T16 (Aceh sebagai cermin Indonesia), karena syariat Aceh adalah kasus yang selalu dibaca Indonesia untuk menimbang hubungan agama dan negara. Ke bawah, tesis ini bersandar pada T5 (pola pikir orang Aceh sebagai sistem), tempat hana roh, hana get dan han jeut dirumuskan; pada T11 (dayah, Haramain, dan dari teungku ke ustaz), karena syariat yang hidup dipelihara oleh teungku dan dayah; dan pada T8 (dua poros: istana dan ulama), karena rumusan adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala sejak awal menempatkan syariat dalam hubungan dengan adat. Pada tangga lima lantai, T14 memperlihatkan bahwa tindakan hukum hanya bermakna bila tetap tersambung dengan spirit, gagasan dan filsafat di bawahnya; ketika sambungan itu putus, hukum yang dimaksudkan untuk menegakkan kebaikan dapat menjadi kendaraan amuk.