Tafaqquh: dari ilmu fiqh ke kebijakan publikTafaqquh: from fiqh as knowledge to public policy

Kegelisahan yang melatari gagasan ini sederhana: ilmu sering berakhir sebagai catatan yang tersimpan, bukan daya yang menggerakkan tindakan. Tradisi keilmuan Islam memandang ilmu sebagai proses hidup yang masuk ke dalam jiwa, membentuk makna, lalu keluar sebagai definisi yang jelas, metode yang teruji, dan kebijakan yang dapat dijalankan. Ungkapan yang dinisbahkan kepada al-Ghazali, bahwa ilmu yang bermanfaat menumbuhkan khasyyah dan menggerakkan amal, menjadi titik tolaknya. Fiqh, dalam pengertian ini, perlu dikembalikan pada tafaqquh, pemahaman mendalam yang melahirkan amal dan hikmah.

Secara etimologis fiqh berarti pemahaman mendalam. Pada masa pembentukannya fiqh adalah kemampuan menangkap makna hukum di balik teks, ditopang ushul, kaidah-kaidah fiqh, dan maqasid, bukan daftar aturan. Kodifikasi memberi kepastian metodologis, tetapi juga membuka risiko reduksi fiqh menjadi kumpulan pasal. Tafaqquh mengembalikan fiqh sebagai sintesis nash, maqasid, dan konteks, yang menyatukan ‘ilm sebagai data, ma‘rifah sebagai kedalaman batin, dan hikmah sebagai ketepatan tindakan. Mengikuti al-Junaid, kedalaman spiritual harus tetap terikat pada al-Qur’an dan Sunnah, dan ia tidak bertentangan dengan rasionalitas melainkan menjernihkan arah. Menurut al-Ghazali, kejernihan batin adalah prasyarat kognitif: penyakit hati mengaburkan penilaian, sedangkan tazkiyah membantu akal menata prioritas.

Ilmu bermula sebagai bahan mentah berupa gambaran, analogi, dan intuisi, yang harus diasah menjadi konsep dan definisi agar dapat dikomunikasikan. Siklus belajarnya adalah menerima, memberi makna, mendefinisikan, menafsir ulang, dan memproduksi. Fiqh bekerja dua arah: ke hilir ia merumuskan unsur operasional seperti syarat, sebab, dan ‘illat agar hukum dapat diajarkan dan diuji; ke hulu ia menjaga maqasid sebagai ruh agar definisi tidak kehilangan tujuan. Perangkat ushul seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-dzari‘ah, dan ‘urf menautkan teks dengan realitas yang berubah. Siklus metodologisnya terdiri atas tasawwur (memahami objek), ta‘rif (mendefinisikan), ta‘lil (menemukan sebab), tatbiq (menerapkan), dan taqwim (mengevaluasi dampak). Pertanyaannya pun bergeser dari ‘apa hukumnya?’ menjadi mengapa, bagaimana, dan sejauh mana sebuah keputusan menghadirkan keadilan.

Kasus pertama adalah fiqh lingkungan. Sampah tidak pernah benar-benar hilang; ia berpindah ke saluran yang tersumbat, tempat pembuangan akhir yang meluap, asap pembakaran, dan akhirnya ke tubuh manusia. Kebersihan dibingkai ulang sebagai ibadah sosial yang menuntut tata kelola: pemilahan di sumber, pengangkutan yang tertib, insentif yang adil, dan pengurangan dari hulu. Kerangkanya adalah kaidah la dharar wa la dhirar yang ditautkan dengan hifz al-nafs, hifz al-mal, dan hifz al-nasl demi generasi mendatang.

Kasus kedua adalah keuangan digital. Dompet elektronik dan urun dana memindahkan zakat, infak, dan sedekah dari kotak amal ke sistem data dan algoritma. Pertanyaannya bergeser dari boleh atau tidak menjadi bagaimana kepercayaan dijaga, akuntabilitas dibuktikan, dan keadilan penerima dipastikan. Definisi operasional yang diusulkan mencakup pemisahan rekening dan pencatatan waktu nyata, transparansi yang dapat diaudit melalui laporan berkala serta audit syariah dan keuangan independen, tata kelola data berbasis persetujuan dan minimisasi data, serta algoritma prioritas penerima yang dapat dijelaskan, diuji biasnya, dan dapat dibanding. Di hilir ditetapkan standar seperti porsi minimal bagi setiap asnaf, batas biaya operasional, target layanan misalnya penyaluran darurat dalam 72 jam, dan ukuran dampak. Kaidah tasarruf al-imam manutun bi al-maslahah menjadi penopangnya, sehingga fatwa tidak berhenti pada izin memakai aplikasi tetapi melahirkan arsitektur kepercayaan.

Kasus ketiga adalah etika kecerdasan buatan di kampus. Manfaatnya nyata, seperti merapikan bahasa, meringkas literatur, dan memetakan argumen, tetapi risikonya juga besar: plagiarisme terselubung, distorsi pengetahuan akibat halusinasi model, reproduksi bias, ketimpangan akses, dan ketergantungan kognitif yang menggerus hifz al-‘aql. Penilaian maqasid mencakup hifz al-din sebagai kejujuran ilmiah, hifz al-‘aql, hifz al-mal, hifz al-nafs dalam keamanan data, dan hifz al-‘irdh sebagai martabat akademik. Melalui siklus tasawwur hingga taqwim, sadd al-dzari‘ah dipakai menutup celah kecurangan, maslahah mursalah membuka penggunaan yang bermanfaat, qiyas menyamakan penulisan oleh AI dengan bantuan pihak ketiga tanpa atribusi, dan ‘urf akademik mengatur sitasi. Usulannya berupa kebijakan berjenjang, kewajiban pengungkapan, penilaian berbasis proses seperti log draf dan ujian lisan, minimisasi data, serta komite etika semacam hisbah, dengan kaidah dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih dan al-asl fi al-asyya’ al-ibahah sebagai penyeimbang.

Ketiga kasus itu memperlihatkan bahwa universalisme Islam yang dinamis menuntut jawaban kreatif atas persoalan baru. Kampus dan pesantren, lembaga fatwa dan regulator, dunia usaha, serta masyarakat sipil dibayangkan membentuk satu ekosistem kepercayaan. Bagi Aceh, tempat syariat telah menjadi kebijakan publik, kerangka tafaqquh menawarkan jalan agar qanun dan fatwa tidak berhenti pada label halal-haram, tetapi diukur dari keadilan, keberlanjutan, dan martabat manusia yang dihasilkannya.