Isbat nikah dan cita-cita nikah syar‘i sekaligus qanuniMarriage validation (isbat nikah) and the ideal of a marriage both religiously valid and legally registered

Di sebuah balai desa di Bireuen, seorang perempuan muda yang menggendong bayi menyatakan dirinya istri kedua yang dinikahi secara diam-diam oleh seorang pejabat. Adegan semacam ini membuka persoalan nikah siri di Aceh. Secara fikih, pernikahan itu dapat sah karena rukunnya terpenuhi: wali, dua saksi, ijab kabul, dan mahar. Tetapi karena tidak dicatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Perkawinan 1974, negara tidak mengakuinya. Jarak antara sah menurut agama dan sah menurut negara inilah yang menjadi sumber kerentanan.

Konsekuensinya paling berat bagi perempuan dan anak. Tanpa buku nikah, istri sulit menuntut nafkah, harta bersama, atau waris ketika ditinggalkan. Anak yang lahir memerlukan penetapan isbat nikah dari Mahkamah Syar‘iyah untuk memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, dan tanpa itu status hukumnya kabur, hak warisnya tidak pasti, dan aksesnya ke pendidikan formal terhambat. Perempuan dari keluarga kurang mampu adalah yang paling rentan; sebagian ditinggalkan tanpa perlindungan dan harus bersandar pada aparat gampong atau tokoh adat, bahkan ada yang ditolak oleh keluarganya sendiri.

Motif nikah siri beragam dan bergeser. Pada masa lalu ia sering didorong biaya dan hambatan administrasi. Kini pengamatan menunjukkan pola lain: poligami tersembunyi untuk menghindari keharusan persetujuan istri pertama, yang memicu konflik rumah tangga dan dalam satu kasus di Bireuen berujung pada pencopotan seorang pejabat setelah ada pengaduan; pernikahan tergesa untuk menutupi kehamilan di luar nikah; pernikahan ulang janda atau duda secara diam-diam untuk melindungi harta; dan pernikahan anak perempuan yang sangat muda secara rahasia, yang bertentangan dengan perlindungan anak. Kajian lain menyoroti pemakaian nikah siri oleh orang yang memiliki kuasa dan uang sebagai jalan aman memiliki pasangan tersembunyi, serta peran perantara tidak resmi yang menikahkan tanpa memeriksa wali dan syarat.

Negara dan lembaga keagamaan merespons dengan beberapa cara. Isbat nikah massal diselenggarakan, misalnya di Aceh Utara pada 2022 bagi pasangan lanjut usia yang pernikahannya tidak pernah tercatat, disertai keringanan biaya dan pendekatan persuasif setelah kelahiran anak pertama. MPU Aceh mengeluarkan tausiyah yang mendorong pencatatan pernikahan. Di kalangan ulama terdapat perbedaan penekanan: sebagian bersikap longgar soal keabsahan nikah siri, sementara yang lain menegaskan bahwa pencatatan adalah bagian dari kemaslahatan dan ketaatan kepada ulil amri.

Perdebatan kebijakan memuncak dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga pada 2019 yang memuat ketentuan poligami. Sebagian anggota DPRA berargumen bahwa mengatur poligami secara resmi akan mengurangi nikah siri, karena laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu tidak perlu lagi menikah diam-diam. Aktivis perempuan dan Komnas Perempuan menolak, dengan alasan bahwa melegalkan poligami tidak otomatis melindungi perempuan. Rancangan itu akhirnya ditunda. Perdebatan ini memperlihatkan dua logika yang berbeda dalam menyelesaikan masalah yang sama: mengakomodasi praktik agar terkendali, atau memperkuat perlindungan agar praktik itu ditinggalkan.

Cita-cita yang diajukan dari kajian etnografis adalah nikah syar‘i sekaligus qanuni, yaitu pernikahan yang memenuhi rukun agama dan sekaligus tercatat oleh negara. Landasannya dapat ditemukan dalam tradisi Islam sendiri: anjuran i‘lan al-nikah, mengumumkan pernikahan, dan walimah sebagai pesta yang menyiarkan ikatan baru kepada masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam pada dasarnya bersifat publik, bukan rahasia. Dalam bingkai ini, pencatatan negara bukan beban birokratis yang asing, melainkan bentuk modern dari pengumuman yang melindungi hak semua pihak.

Usulan reformasinya berlapis: pengawasan yang lebih ketat dan sanksi tegas bagi perantara tidak resmi, pencatatan yang mudah tetapi tetap ketat dan transparan, edukasi hak-hak perempuan dalam perkawinan terutama di daerah terpencil, penghapusan stigma agar perempuan korban berani mencari perlindungan hukum tanpa melegitimasi praktiknya, serta ulama yang berperan sebagai pengawas moral, bukan sekadar penasihat. Bagi studi Aceh, isu ini memperlihatkan bagaimana syariat di tingkat keluarga diuji bukan pada kerasnya hukuman, melainkan pada kemampuannya melindungi pihak yang paling lemah.