Pernikahan lintas negara di Aceh: tradisi, dokumen, dan identitasCross-border marriage in Aceh: tradition, documents and identity

Di sebuah Kantor Urusan Agama di Sabang, ijab kabul diucapkan dalam bahasa Inggris ketika seorang perempuan setempat menikah dengan lelaki berkewarganegaraan Australia, dengan mahar 2.000 dolar Australia, kira-kira Rp20 juta, dan dengan bantuan petugas KUA. Peristiwa semacam ini, yang dahulu langka, kini menjadi bagian dari wajah baru perkawinan di Aceh. Keterbukaan setelah tsunami 2004 yang mendatangkan ribuan pekerja kemanusiaan asing, berakhirnya konflik, peluang pendidikan dan pekerjaan global, serta media sosial membuka ruang perjumpaan yang sebelumnya tertutup.

Jalur resmi pernikahan lintas negara menuntut kelengkapan dokumen yang tidak sederhana: surat keterangan tidak ada halangan menikah dari negara asal, paspor, surat keterangan domisili, dan bagi calon non-Muslim, sertifikat masuk Islam. Pemerintah merespons dengan memfasilitasi dan menyosialisasikan prosedur, termasuk penerjemahan dokumen. Namun kerumitan ini juga mendorong sebagian pasangan menempuh jalan pintas. Pada Maret 2023 di Meulaboh, Aceh Barat, seorang lelaki warga negara Tiongkok berusia 35 tahun menikahi perempuan Aceh berusia 23 tahun secara siri tanpa sepengetahuan KUA. Kementerian Agama Aceh Barat menegaskan bahwa pernikahan itu tidak tercatat dan merugikan perempuan, karena anak-anak yang lahir kelak akan kesulitan memperoleh dokumen sipil.

Arah arus juga berbalik. Sebagian lelaki Aceh, dan sebagian perempuan, mencari pasangan di Thailand, Malaysia, Rusia, dan negara lain, dengan anggapan bahwa di sana tidak ada tuntutan jumlah mahar seberat jeulamee di kampung halaman. Dengan demikian pernikahan lintas negara tidak hanya merupakan efek globalisasi, tetapi juga strategi menghindari beban ekonomi adat. Perpindahan ini diperkirakan akan membawa pertukaran budaya dan perubahan pada nilai keluarga tradisional, sebab pasangan dari luar membawa bahasa, kebiasaan, dan harapan yang berbeda tentang rumah tangga.

Reaksi masyarakat bercampur antara bangga dan bingung. Penerimaan diberikan dengan syarat, terutama bahwa prosedur Islam dipenuhi; calon suami non-Muslim harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dari sudut teologis, Islam yang universal tidak mengenal hambatan perkawinan antarbangsa sesama Muslim. Tetapi dalam praktik sosial, endogami lokal yang menautkan perkawinan dengan gampong, kerabat, dan adat tetap kuat. Ketegangan antara universalisme Islam dan endogami inilah yang menjadi inti persoalan, dan ia muncul dalam pertanyaan-pertanyaan praktis: bahasa apa yang dipakai di rumah, sejauh mana adat perkawinan dipatuhi, dan bagaimana identitas anak dibentuk.

Pernikahan lintas negara juga memiliki sisi gelap yang berkaitan dengan pernikahan tidak tercatat. Laporan tentang pernikahan musiman dan nikah kontrak dengan pendatang dari luar, termasuk dari Timur Tengah, yang difasilitasi perantara tidak resmi, menunjukkan bahwa label agama dapat dipakai untuk menutupi eksploitasi. Mayoritas ulama Sunni menilai nikah berjangka tidak sah karena bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dalam kasus-kasus seperti ini, perempuan dari keluarga kurang mampu menjadi pihak yang paling rentan, ditinggalkan tanpa perlindungan hukum ketika pasangan kembali ke negaranya.

Peran lembaga negara di tingkat bawah menjadi penentu. KUA dan kantor Kementerian Agama kabupaten berada di garis depan: mereka harus memeriksa dokumen dari negara lain, memastikan wali dan saksi sah, menerjemahkan prosedur, dan sekaligus menjaga agar perempuan setempat tidak dirugikan. Ketika prosedur dipenuhi, seperti dalam kasus Sabang, perkawinan campuran dapat berlangsung dengan perlindungan penuh bagi istri dan anak. Ketika prosedur dilangkahi, seperti dalam kasus Meulaboh, negara baru hadir setelah persoalan muncul. Karena itu sosialisasi prosedur, kemudahan administrasi, dan pengawasan terhadap perantara tidak resmi menjadi kunci agar keterbukaan Aceh terhadap dunia tidak berubah menjadi kerentanan baru.

Bagi studi Aceh, pernikahan lintas negara menjadi indikator bagaimana masyarakat yang lama tertutup oleh konflik kini terhubung dengan dunia. Ia memperlihatkan kemampuan lembaga seperti KUA beradaptasi dengan prosedur internasional, tetapi juga kerentanan baru ketika kerumitan administrasi bertemu dengan kekuasaan ekonomi pendatang. Pertanyaan tentang identitas anak hasil perkawinan campuran, tentang kewarganegaraan, bahasa, dan adat, akan menjadi salah satu tema penting keluarga Aceh di masa depan, seiring meningkatnya mobilitas warga Aceh sendiri sebagai pelajar, pekerja, dan perantau.