Fiqh, kekuasaan, dan produksi pemikiran hukum IslamFiqh, power and the production of Islamic legal thought

Kajian tentang fiqh dan kekuasaan berangkat dari pengamatan bahwa hukum Islam tidak pernah hidup di ruang yang bebas dari realitas sosial dan politik. Fiqh adalah disiplin hukum, pedoman etika sosial dan spiritual, sekaligus jembatan antara teks wahyu dan kenyataan hidup, mencakup ibadah hingga muamalah. Ia tumbuh melalui dialog antara teks, realitas sosial, dan otoritas ulama, sehingga memahami fiqh berarti memahami bagaimana masyarakat Muslim dibentuk oleh, dan membentuk, sistem nilainya. Dalam kerangka ini ulama tidak hanya dipandang sebagai ahli hukum, tetapi juga arsitek pemikiran dan penjaga moralitas.

Pembacaan ini disusun dalam tiga kerangka yang saling berkaitan. Kerangka pertama adalah genealogi fiqh. Fiqh bermula dari ijtihad individual para sahabat yang menafsirkan wahyu sesuai kondisi sosial mereka, kemudian dilembagakan pada masa tabi‘in dan tabi‘ al-tabi‘in melalui pusat-pusat keilmuan di Madinah, Kufah, dan Basrah. Sistematisasi terjadi ketika ushul fiqh muncul sebagai metodologi terstruktur, terutama setelah Imam al-Syafi‘i menulis al-Risalah yang menautkan nash dan akal secara logis. Keragaman mazhab mencerminkan perbedaan konteks sosial, geografis, dan politik, bukan sekadar perbedaan pendapat hukum.

Kerangka kedua adalah relasi fiqh dan kekuasaan. Perkembangan fiqh mengikuti konfigurasi kekuasaan dari masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, hingga kesultanan-kesultanan regional. Penguasa kerap mengadopsi mazhab tertentu sebagai hukum negara demi stabilitas dan legitimasi; mazhab Hanafi, misalnya, memperoleh kedudukan istimewa pada masa Abbasiyah karena dipandang rasional dan sistematis bagi administrasi negara, sementara kesultanan Mamluk memperkuat mazhab Syafi‘i. Pada saat yang sama, sebagian ulama menolak dikooptasi. Hubungan ini bersifat saling bergantung: penguasa membutuhkan legitimasi agama, sedangkan fiqh membutuhkan lingkungan politik yang memberi ruang untuk berkembang. Keseimbangannya rapuh tetapi produktif, karena hukum menjadi jembatan antara idealisme teologis dan pragmatisme politik.

Kerangka ketiga memandang fiqh sebagai produksi pengetahuan. Fiqh adalah hasil penafsiran, rasionalisasi, dan sistematisasi teks suci dalam konteks sosial tertentu. Ia bukan hukum ilahi yang absolut, melainkan konstruksi intelektual manusia yang berusaha memahami kehendak Tuhan melalui metodologi ijtihad. Mempelajari fiqh dengan demikian berarti mempelajari dinamika pemikiran yang bergerak di antara teks, akal, dan sejarah. Intervensi politik memang menimbulkan ketegangan antara independensi ulama dan kepentingan negara, tetapi juga memperkaya tradisi hukum Islam dengan ragam mazhab.

Dari diagnosis ini lahir kritik terhadap pendidikan fiqh modern yang cenderung deskriptif, normatif, dan tekstual, sehingga fiqh menjadi dogma yang terlepas dari makna sosialnya. Ungkapan Aceh ‘tabaca, ta deungo, hana dawa’, membaca dan mendengar tanpa daya kritis, dipakai sebagai gambaran stagnasi intelektual itu. Sebagai jalan keluar diajukan tiga paradigma. Analisis kritis-historis menempatkan hukum dalam konteks sosialnya. Kajian kontekstual menautkan hukum Islam dengan isu keadilan sosial, hak asasi manusia, lingkungan, dan transformasi teknologi. Pendekatan interdisipliner memadukan fiqh dengan filsafat, sosiologi, politik, dan antropologi.

Syarat tambahan yang dianggap menentukan adalah otonomi keilmuan ulama. Fiqh perlu dilindungi dari kooptasi kekuasaan agar ulama berperan sebagai penafsir kebenaran yang berpihak pada keadilan, bukan corong legitimasi politik. Dalam bingkai ini fiqh diharapkan menjadi sumber etika sosial dan pembentuk kesadaran moral, tidak berhenti sebagai perangkat legal-formal. Gagasan ini dikembangkan antara lain dalam kajian subuh mingguan di Masjid Kampus Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, yang dikelola Imeum Syiek Saifuddin A. Rasyid, dan dicatat ulang oleh Yuni Roslaili sebagai upaya literasi.

Bagi Aceh, tema ini memiliki gema yang kuat. Sejarah Aceh mengenal masa ketika ulama menjadi bagian dari struktur kesultanan, masa ketika peradilan kolonial menyingkirkan ulama dari hukum Islam, hingga masa formalisasi syariat melalui qanun setelah otonomi khusus. Pada setiap babak, pertanyaan yang sama muncul kembali: bagaimana menjaga kemurnian nilai syariat sambil mengakui kenyataan kekuasaan. Kerangka fiqh dan kekuasaan membantu membaca babak-babak itu bukan sebagai penyimpangan dari fiqh yang ‘murni’, melainkan sebagai bagian dari dinamika normal produksi hukum Islam di tengah masyarakat dan negara.