Mazhab hamok: main hakim sendiri atas nama syariat di AcehMazhab hamok: vigilantism in the name of sharia in Aceh

Istilah mazhab hamok diperkenalkan Khairil Miswar dalam bukunya Islam Mazhab Hamok: Kasus-kasus Penindakan Syariat melalui Pelanggaran Syariat di Aceh, yang disunting oleh Miswari. Kata mazhab berasal dari bahasa Arab; Kamus Idris al-Marbawi mengartikannya sebagai “jalan” atau “apa yang diiktikadkan”. Dalam pemakaian Khairil, kata ini tidak merujuk pada mazhab fikih atau teologi, melainkan pada perilaku sekelompok orang yang telah menjadi kebiasaan dan dianggap lumrah serta benar. Hamok adalah kata Aceh yang sepadan dengan amuk dalam bahasa Indonesia. Mazhab hamok dengan demikian mencakup segala bentuk kekerasan, baik oleh perorangan maupun kelompok, berupa pemukulan, perusakan, pembakaran dan pembunuhan terhadap orang yang dituduh menyimpang, seperti pelaku mesum, dukun atau penganut aliran sesat. Singkatnya, mazhab hamok adalah main hakim sendiri yang dibingkai sebagai pembelaan agama.

Konsep ini lahir dari pengamatan atas sebuah paradoks dalam masyarakat Aceh setelah formalisasi syariat. Islam telah dianut di Aceh selama berabad-abad dan identitas keislaman dijaga dengan sangat peka: orang Aceh akan marah besar bila disebut bukan Muslim. Namun judi, riba, penyalahgunaan narkoba, kepercayaan pada jimat dan nazar di kuburan keramat tetap hidup dalam keseharian. Khairil membaca fanatisme ini sebagai semangat identitas yang lebih mudah digerakkan untuk menyerang tertuduh sesat atau rumah dukun, cukup dengan satu pesan singkat, ketimbang untuk mengajak orang salat berjamaah. Ia meminjam tipologi keberagamaan Rusjdi Ali Muhammad (nominalistik, simbolistik, ritualistik, legalistik dan holistik) dan menyimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Aceh berada pada empat tipe pertama, sedangkan tipe holistik masih sebatas cita-cita.

Susunan buku Khairil memperlihatkan bahwa mazhab hamok tidak dibahas sebagai gejala terpisah, melainkan sebagai bagian dari diagnosis yang lebih luas tentang keberagamaan di Aceh. Bagian awalnya menelusuri sejarah Islam di Aceh sejak Peureulak dan Pasai. Bagian berikutnya membahas pelaksanaan syariat dan sikap ambigu masyarakat, dengan menghimpun gejala sehari-hari seperti perilaku di warung kopi, cara berpakaian, perjudian termasuk taruhan buntut, praktik riba, penyalahgunaan narkoba hingga orang yang malas berpuasa. Bab-bab kasus kemudian membahas kekerasan terhadap terduga pelaku mesum, tertuduh dukun dan tertuduh aliran sesat; dalam bab tentang dukun, ia merinci praktik yang dinisbatkan kepada mereka, seperti pengobatan, paso asoe (memantrai benda), pembuatan jimat, pelaris dagangan dan pemikat lawan jenis. Bab penutup kembali ke pertanyaan teologis tentang sikap yang semestinya terhadap pelaku maksiat.

Khairil menelusuri gejala serupa jauh sebelum era syariat formal. Mengikuti Syahrizal Abbas, ia menyebut pembakaran kitab-kitab Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani di depan Masjid Raya Baiturrahman pada masa Sultan Iskandar Thani, setelah Nuruddin ar-Raniry memfatwakan paham mereka sebagai sesat, sebagai bentuk awal mazhab hamok yang mendapat dukungan penguasa. Ia juga memasukkan kekerasan dalam Perang Cumbok (1945–1946), aksi massa yang menghancurkan rumah dan kantor yang diduga milik PKI di Sigli dan Meulaboh pada Oktober 1965, dan gelombang “peradilan rakyat” terhadap terduga pelaku maksiat pada akhir 1999 ke dalam silsilah ini. Untuk peristiwa 1965 ia mengutip kesaksian bekas panglima GAM Darwis Jeunib bahwa sekitar 3.000 orang Aceh menjadi korban hanya karena pernah menerima bantuan cangkul dari organisasi tani. Pembacaan historis ini bersifat interpretatif: kategori mazhab hamok dipakai untuk menyatukan kekerasan bermotif agama dan politik yang sama-sama mengambil alih fungsi peradilan.

Untuk masa kontemporer, Khairil menghimpun liputan media daring tahun 2007–2013 menjadi tabel 43 kasus kerusakan akibat mazhab hamok: 13 kasus terduga mesum, 6 kasus pencurian, 12 kasus tertuduh dukun dan 12 kasus tertuduh aliran sesat. Bentuknya beragam, dari memandikan dan mengarak pasangan di meunasah, memukuli, mengusir, membakar rumah dan kendaraan, hingga membunuh dan membakar manusia. Dengan memakai klasifikasi Jamil Salmi, ia menggolongkan hampir semuanya sebagai kekerasan langsung. Ia juga membedakan dua motif kekerasan di Aceh: motif politik (revolusi, Cumbok, DI/TII, PKI dan konflik RI–GAM 1976–2005) dan motif agama yang dipelintir sebagai amar ma'ruf nahi munkar; bukunya hanya membahas motif kedua.

Ia merumuskan enam sebab utama. Pertama, lemahnya penegakan hukum dan ketidakpercayaan kepada aparat; mengikuti Rusjdi Ali Muhammad, kekosongan penegakan hukum mendorong masyarakat menyelesaikan penyimpangan dengan caranya sendiri. Kedua, sulitnya menghubungi polisi, sehingga aparat sering tiba setelah tertuduh babak belur atau tewas. Ketiga, provokasi yang memanfaatkan isu sensitif. Keempat, dendam pribadi: tuduhan dukun atau sesat dapat direkayasa untuk menjatuhkan lawan, dan dalam kasus Millata Abraham di Bireuen sebagian orang yang dijemput paksa tidak terkait dengan aliran itu. Kelima, salah sangka terhadap ritual yang berbeda atau perilaku yang dianggap aneh. Keenam, kegemaran sebagian kecil orang pada kekerasan itu sendiri, yang tercermin dalam ungkapan “puah that kutume soeh sigo” (puas sekali sudah meninju dia).

Salah satu argumen penting buku ini adalah bahwa penegakan syariat yang timpang ikut menyuburkan main hakim sendiri. Dengan mengutip liputan media, Khairil mencatat bahwa sasaran penegakan hukum kebanyakan adalah warga lapisan bawah, sementara sejumlah kasus yang melibatkan kalangan elite, seperti seorang mantan ketua pengadilan negeri dan beberapa anggota dewan di tingkat kabupaten, tidak berujung pada eksekusi hukuman cambuk meskipun sebagian telah diputus Mahkamah Syar'iyah. Ia juga menyoroti pelanggaran oleh oknum Wilayatul Hisbah sendiri dan kebiasaan menikahkan pasangan yang tertangkap berzina sehingga mereka terbebas dari qanun. Ketimpangan semacam ini, dalam pembacaannya, merusak kepercayaan warga kepada lembaga resmi, dan kekosongan kepercayaan itulah yang kemudian diisi oleh penghukuman massa.

Akibatnya, para tertuduh menanggung kerugian fisik, materiil dan psikologis tanpa pernah diadili, sementara para pelaku mengalami kerusakan moral. Khairil menyebut mazhab hamok sebagai pisau bermata dua: dalam bentrokan di Plimbang, Bireuen, pada November 2012, korban jatuh di kedua pihak. Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan semacam ini menanam bibit permusuhan dan potensi balas dendam. Pemerintah dinilainya tidak berdaya mencegah, sementara pernyataan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang kabur, seperti menyebut suatu kelompok “menjurus kepada kesesatan”, dapat menyulut emosi publik. Sampai bukunya ditulis belum ada qanun yang mengatur kekerasan massa terhadap terduga pelanggar syariat.

Kekosongan hukum positif juga menjadi bagian dari latar. Pada saat bukunya ditulis, ketentuan tentang khamar, maisir dan khalwat telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12, 13 dan 14 Tahun 2003, tetapi pencurian dan perampokan belum memiliki qanun karena rancangan qanun jinayah belum disahkan hingga 2012. Akibatnya, untuk sebagian perbuatan yang dianggap pelanggaran agama, warga tidak melihat jalur penegakan syariat yang jelas, sementara proses pidana umum dipandang lamban. Khairil tidak menjadikan kekosongan ini sebagai pembenaran, tetapi sebagai penjelasan struktural mengapa sebagian warga merasa berhak mengambil alih fungsi penghukuman. Persoalan ini memperlihatkan bahwa formalisasi syariat yang bertahap dapat menghasilkan wilayah abu-abu, tempat norma agama sudah dinyatakan berlaku tetapi mekanisme penegakannya belum tersedia.

Kesimpulan normatif Khairil adalah bahwa mazhab hamok merupakan pelanggaran syariat dan tindak pidana, sehingga pelakunya layak dihukum sebagaimana pelanggar qanun lainnya. Amar ma'ruf harus dijalankan dengan cara yang ma'ruf dan nahi munkar dengan cara yang tidak munkar, sedangkan penegakan hukum adalah kewenangan pemerintah. Penyunting buku, Miswari, merangkum temuan ini sebagai gejala “beragama dengan emosi”, bukan dengan ilmu. Nilai kajian ini terletak pada dokumentasinya yang rinci tentang sisi pelaksanaan syariat di Aceh yang jarang dibahas, yaitu penegakan informal oleh warga yang berlangsung di luar dan sering mendahului lembaga resmi.

Sebagai alternatif, bab teologis buku ini menawarkan etika dakwah yang lembut. Dengan merujuk Surah Ali Imran ayat 159, Khairil menegaskan bahwa sikap kasar justru menjauhkan pelaku maksiat dari kebenaran, dan dengan merujuk Surah al-Qashash ayat 56 ia mengingatkan bahwa hidayah sepenuhnya berada di tangan Allah, sehingga dakwah yang tidak diterima bukan alasan untuk memaksa. Pelaku maksiat, menurutnya, tetap saudara yang harus dinasihati dengan kesungguhan hati, bukan musuh yang harus dihancurkan. Bagi studi Aceh, kajian ini membuka sejumlah pertanyaan lanjutan: bagaimana pola kekerasan massa berubah setelah berlakunya qanun jinayat yang lebih menyeluruh, bagaimana peran meunasah, tuha peut dan teungku gampong dalam mencegah atau justru memfasilitasi penghakiman, serta bagaimana pengalaman para korban dapat didokumentasikan secara etis tanpa mengulangi stigma yang pernah menimpa mereka.