Filsafat intelijen dan kegagalan pulbaket membaca AcehThe philosophy of intelligence and the failure of pulbaket to read Aceh

Pulbaket, singkatan dari pengumpulan bahan keterangan, adalah tahap awal dalam siklus intelijen Indonesia. Kritik filosofis terhadapnya bertolak dari satu pengamatan: negara bertindak sebagai subjek yang mengetahui, mengklasifikasi, dan mengelola, tetapi tidak pernah memeriksa syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuannya. Dalam keadaan ini Aceh tidak pernah tampil dengan dirinya sendiri. Ia selalu sudah didefinisikan lebih dulu oleh cakrawala pengetahuan negara, terutama melalui tiga kata kunci: stabilitas, integrasi, dan ancaman residu. Bahasa itu bersifat performatif, sebab ia menciptakan kenyataan yang kemudian diklaim sedang diamati. Keyakinan negara bahwa pengetahuannya netral, yang disebut sebagai epistemic innocence, justru menjadi awal kebutaannya.

Pada tingkat ontologis, pulbaket digambarkan bekerja secara pra-ontologis. Ia melompati pertanyaan tentang apa yang sebenarnya hendak diketahui dan langsung mencatat apa yang tampak: siapa bertemu siapa, di mana, kapan, dan berapa jumlah massa. Hasilnya adalah katalog peristiwa, bukan ontologi. Aceh sekaligus diperlakukan sebagai wilayah pascakonflik, wilayah rawan laten, dan wilayah administratif biasa tanpa keputusan ontologis yang tegas. Padahal Aceh adalah medan sosial yang berlapis kosmologi, genealogi, ekonomi moral, dan rezim legitimasi. Hal-hal yang sungguh menggerakkan masyarakat, seperti kehormatan, rasa keadilan, ingatan konflik, dan keharmonisan komunitas, jarang diucapkan di forum formal. Karena itu data harus dipahami sebagai residu interaksi antara pengumpul dan sasaran, bukan fakta mentah, dan penambahan data dapat menambah keyakinan sekaligus menambah distorsi.

Pada tingkat epistemologis, pulbaket dijalankan dengan positivisme operasional yang tidak pernah dinyatakan: pengetahuan dianggap sebagai tumpukan pengamatan, bukan tafsir yang dimediasi teori. Ekspresi sosial Aceh pascakonflik sering tidak literal; ia memakai simbol, penundaan, dan ambiguitas strategis. Semua itu dibaca sebagai gangguan, bukan sinyal. Terjadilah pendataran epistemik: ketegangan kognitif dibaca sebagai stabilitas, kepatuhan simbolik sebagai integrasi, dan ketiadaan konflik terbuka sebagai penyelesaian. Ketidakpatuhan diam-diam, yang disebut silent dissonance, dan delegitimasi laten tidak tercatat, sehingga ketiadaan pemberontakan keliru dijadikan bukti bahwa integrasi telah tuntas. Sistem semacam ini menghasilkan epistemic reassurance, rasa yakin internal bahwa semuanya berjalan, sementara kenyataan sosial telah bergeser.

Pada tingkat meta-teori, kritik ini meminjam gagasan sosiolog Roger Sibeon tentang theoretical closure dan regresi teoretis, yakni sistem yang bekerja secara empiris tetapi lumpuh secara reflektif. Tanpa meta-teori, ontologi, epistemologi, dan aksiologi intelijen berjalan sendiri-sendiri. Kategori seperti ancaman, stabilitas, loyalitas, dan gangguan diperlakukan sebagai fakta objektif, padahal semuanya konstruksi historis negara. Data hanya mengisi kategori, bukan mengujinya. Siklus intelijen, dari arahan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi, menjadi arsitektur epistemik tempat bias bocor di setiap tahap. Bias utamanya adalah reduksionisme keamanan: kehidupan sosial dibaca sebagai soal keamanan, budaya sebagai kamuflase, aspirasi sebagai potensi subversi, dan ingatan kolektif sebagai sisa radikalisme. Analisis yang matang semestinya memiliki theory-of-the-case, yaitu hipotesis yang saling bersaing, mekanisme kausal, syarat batas, dan indikator pembeda, serta mampu menimbang dialektika struktur dan agensi.

Dimensi waktu memperlihatkan kegagalan yang lain. Negara bekerja dalam waktu administratif, sementara Aceh bergerak dalam waktu sosial. Pulbaket mencatat peristiwa, bukan proses; momen, bukan lintasan. Perubahan Aceh pascakonflik berlangsung pelan melalui erosi makna, penarikan kognitif, fragmentasi kepercayaan, dan reposisi loyalitas simbolik, sehingga tidak pernah cukup keras untuk menjadi peristiwa intelijen. Ketidakselarasan ini menghasilkan produk yang tampak matang tetapi anakronistis: benar secara teknis, keliru secara temporal. Laporan yang sampai kepada pengambil keputusan lebih menenangkan daripada mencerahkan, sehingga intelijen berfungsi menstabilkan persepsi elite, bukan sebagai peringatan dini.

Jalan keluar yang ditawarkan bersifat filosofis. Intelijen perlu metafisika dalam arti disiplin tentang prasyarat kenyataan, hermeneutika untuk membaca makna, serta pembedaan antara kebenaran korespondensi (peristiwa itu memang terjadi) dan kebenaran operasional (makna strategisnya tepat dibaca). Aceh dapat patuh secara administratif sementara legitimasi negara dalam ekonomi moralnya merosot. Intelijen juga perlu memodelkan lapisan imajinal, yaitu imajinasi kolektif tentang martabat, masa lalu, dan masa depan, yang sering lebih menentukan stabilitas daripada peristiwa. Perangkat metodologis seperti penalaran abduktif dan pemutakhiran Bayesian hanya berguna bila model dunianya tidak reduksionis dan prior warisan konflik lama tidak diperlakukan sebagai dogma.

Kesimpulan kritik ini tajam: ketidakmampuan negara mengetahui Aceh adalah kemustahilan struktural, bukan kegagalan kebetulan, selama subjek yang mengetahui tidak direkonstruksi. Pengawasan, produksi intelijen, dan pelaksanaan kebijakan membentuk sirkuit epistemik tertutup yang makin rapi tetapi makin jauh dari kenyataan. Bukan Aceh yang masuk ke dalam cakrawala pengetahuan negara, melainkan representasinya yang telah disesuaikan dengan bahasa kekuasaan. Aceh akan terus tampak tenang, terkendali, dan dipahami sampai kenyataan sosial bergerak terlalu jauh, dan pada saat itu kegagalan akan disebut kejutan, padahal ia telah lama diproduksi oleh cara negara mengetahui.