Demokrasi substantif Aceh: antara tradisi, agama, dan negara-bangsaSubstantive democracy in Aceh: between tradition, religion and the nation-state

Akar politik Aceh berbeda dari demokrasi Barat. Demokrasinya tumbuh dari adat dan hukum Islam, sebagaimana diringkas hadih maja tentang adat bak Poteu Meureuhom dan hukom bak Syiah Kuala, dan dipraktikkan melalui musyawarah di gampong dan meunasah. Praktik ini substantif ketimbang prosedural: ia condong pada ‘adl (keadilan) dan musyawarah sebagai konsensus moral, bukan pada pemungutan suara atau mayoritarianisme, dan memandang kepemimpinan sebagai amanah, bukan kekuasaan. Dalam model negara-bangsa, tradisi semacam ini sering dianggap kurang ‘ilmiah’ karena tidak memiliki lembaga formal dan pemilihan bergaya Barat, sehingga terjadi benturan epistemologis.

Pada masa kesultanan, keputusan besar dibawa ke forum syura yang mempertemukan ulama, panglima, dan rakyat, dan kekuasaan dipahami sebagai amanah kolektif. Masuk ke dalam negara modern menggeser demokrasi dari landasan moral ke prosedur administratif. Demokrasi substantif berarti kesetaraan moral, bukan sekadar kesetaraan suara, dan keputusan publik yang menimbang nilai agama serta kemaslahatan. Demokrasi impor tanpa adaptasi melahirkan ‘demokrasi imitasi’: bentuknya modern, isinya kosong, dan elitenya berjarak dari rakyat.

Tantangan terbesar datang dari tesis bahwa demokrasi modern tidak dapat berkembang tanpa negara-bangsa, sebagaimana dikemukakan Samuel P. Huntington. Sistem sosial Aceh tidak lahir dari konsep negara-bangsa, melainkan dari peradaban maritim Islam yang kosmopolitan; sebelum Indonesia ada, Aceh adalah kerajaan Islam berdaulat dengan hubungan diplomatik global. Di dalam negara-bangsa Indonesia banyak nilai lokal terpinggirkan, dan demokrasi kerap menjadi alat pusat mengendalikan daerah. Robert Hefner mencatat dua arus modernitas, yaitu penyebaran demokrasi dan kebangkitan identitas etnis dan agama di ruang publik, dan Aceh memperlihatkan keduanya karena agama di sana tidak pernah dipisahkan dari politik.

Aceh menerima pemilu, partai, dan otonomi daerah, tetapi menolak pemisahan agama dari politik, dan penolakan itu bersifat kultural. Aceh juga tidak anti-modern: pada masa Sultan Iskandar Muda ia memiliki tata pemerintahan yang rasional dan tertata. Dengan merujuk Francis Fukuyama, tuntutan syariat dapat dibaca sebagai keinginan akan sistem politik yang adil dan dapat diprediksi, bukan keterbelakangan. Dari sini lahir konsep ‘otonomi demokratis Islami’, yaitu sistem yang berakar pada Islam lokal tetapi dijalankan dalam kerangka negara, sebuah adaptasi kreatif antara nilai universal dan kearifan lokal. Kecurigaan ‘radikalisme’ setiap kali Aceh menegaskan identitas Islamnya dinilai sebagai bias epistemologis yang menjadikan sekularisme satu-satunya jalan menuju modernitas.

MoU Helsinki 2005 membawa Aceh dari provinsi konflik menjadi provinsi otonomi khusus, tetapi demokrasi pasca-Helsinki berjalan di dua jalur: formal dan simbolik. Di atas kertas Aceh memiliki kewenangan politik, hukum, dan ekonomi, dalam praktik banyak kebijakan tetap bergantung pada persetujuan pusat. Partai lokal lahir sebagai simbol identitas, tetapi politik lokal bergeser ‘dari hutan ke parlemen’ menjadi perebutan kekuasaan, dan perjuangan moral digantikan kalkulasi kuasa. Wali Nanggroe dirancang sebagai simbol pemersatu yang mengingatkan politik pada adat, agama, dan sejarah perjuangan, sementara syariat menghadapi dilema antara simbol kedaulatan dan instrumen politik.

Krisis yang dihadapi Aceh dinilai lebih bersifat moral ketimbang ideologis. Banyak elite memakai simbol Islam untuk legitimasi tetapi mengabaikan substansinya: keadilan, kejujuran, dan pelayanan publik. Secara historis ulama menyeimbangkan agama dan kekuasaan sebagai ahli agama, penasihat politik, dan pembimbing moral penguasa; ketika peran itu melemah, demokrasi kehilangan kompas etisnya, sehingga dibutuhkan kebangkitan ulama intelektual. Nilai amanah, musyawarah, dan ukhuwah berpotensi menjadi dasar sistem politik yang sehat bila diinternalisasi ke dalam kebijakan yang berpihak pada kaum miskin, menekan korupsi, dan menegakkan keadilan.

Aceh sering disebut laboratorium sosial-politik Indonesia, tempat konsep demokrasi impor diuji dengan hasil beragam: demokrasi prosedural dari atas sering gagal menyentuh akar masalah, sementara nilai lokal yang tumbuh organik diabaikan. Pengawasan lembaga donor dan ideologi liberal global menuntut Aceh menegosiasikan identitasnya agar tidak kehilangan kedaulatan moral dan kultural. Dalam kerangka ini Aceh dapat menjadi jembatan epistemologis antara Islam dan modernitas: demokrasi tanpa moralitas hanyalah formalitas, agama tanpa ruang publik hanyalah ritual. Demokrasi substantif tidak sempurna, tetapi jujur terhadap sejarahnya sendiri, dan menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek kekuasaan.