Dekolonisasi ilmu dan sumber lokalDecolonising knowledge and local sources

Tesis kedua menyatakan bahwa ilmu sosial tentang Aceh telah terkolonisasi, dan bahwa dekolonisasinya menuntut naskah, hikayat, hadih maja, sarakata dan makam dibaca sebagai sumber teori, bukan hanya sumber data. Penekanan pada kata teori di sini menentukan. Hampir tidak ada peneliti yang menolak memakai sumber lokal; persoalannya terletak pada pembagian kerja yang diam-diam berlaku, ketika sumber Aceh dipakai untuk mengisi tanggal, nama dan peristiwa, sedangkan kerangka penjelasannya diambil dari teori yang dirumuskan di Leiden, London atau universitas-universitas lain. Selama pembagian kerja itu bertahan, Aceh tetap menjadi tambang bahan, dan dekolonisasi berhenti sebagai kritik retoris.

Kolonisasi ilmu itu memiliki sejarah yang dapat ditunjuk dengan cukup tepat. Teori resepsi yang dirumuskan Christiaan Snouck Hurgronje menyatakan bahwa hukum Islam hanya berlaku sejauh diterima oleh hukum adat. Daniel S. Lev mencatat bahwa komisi pemerintah kolonial tahun 1922 mengadopsi sebagian usulan Snouck, dan Indische Staatsregeling 1929 menetapkan bahwa dalam perkara perdata antar-Muslim hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki hukum adat. Harry J. Benda mencatat bahwa di Aceh aksi militer terhadap ulama yang dipadukan dengan dukungan kepada kepala adat ikut mengakhiri perang. Entri adat sebagai aturan pemerintahan dan teori resepsi memperlihatkan akibatnya: adat, yang dalam kesultanan berarti aturan pemerintahan yang berjalan seiring dengan hukom, dibaca ulang sebagai hukum kebiasaan, folklor atau warisan budaya. Sebuah teori tentang pemerintahan diubah menjadi data tentang kebiasaan. Entri politik pengetahuan kolonial dan keilmuan era kolonial Belanda menempatkan peristiwa ini dalam jaringan yang lebih luas antara ilmu, birokrasi dan penaklukan.

Ketimpangan itu juga bekerja dalam hierarki sumber Barat dan lokal. Kesaksian seorang pelancong Eropa cenderung diterima sebagai keterangan faktual, sedangkan hikayat dianggap sastra yang harus dicurigai. Kasus panglima laot memperlihatkan bagaimana hierarki itu membentuk pemahaman. Snouck Hurgronje mencatat panglima laot sebagai penyelesai perselisihan antarpawang yang dipilih para pawang, dan gambaran ini menetap sebagai definisi lembaga tersebut. Ketika sumber-sumber kesultanan dan catatan van Vollenhoven, Lombard, Lee Kam Hing dan Zainuddin dibaca ulang, sebagaimana diuraikan dalam entri panglima laot dalam sistem pelabuhan kesultanan, muncul gambaran lain: panglima laot pada mulanya adalah bagian dari aparatur pelabuhan yang bekerja di bawah syahbandar dan uleebalang. Etnografi kolonial merekam keadaan sesudah kesultanan runtuh, lalu keadaan itu dibaca sebagai hakikat lembaganya.

Jawaban yang ditawarkan tesis ini adalah membaca sumber lokal pada tingkat konsepnya. Mābaina al-Salāṭīn tidak hanya mencatat tarif dan upacara; bagian pertamanya, Perintah Segala Raja-raja, mengubah kebajikan raja menjadi tiga puluh satu majelis teknik pemerintahan, dari cara memilih pegawai hingga tata gelar kehormatan. Itu adalah teori administrasi dalam bahasa Melayu-Aceh. Bustān al-Salāṭīn karya Nuruddin ar-Raniri menyimpan teori sejarah yang menempatkan raja-raja Aceh dalam kosmologi Islam. Hadih maja "adat bak Poteumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana" adalah teori pembagian kewenangan. Ungkapan sehari-hari seperti pengetahuan lokal dalam bahasa, tradisi dan nilai menyimpan teori tentang moral dan perubahan sosial. Sumber-sumber ini tidak meminta diterima begitu saja, tetapi meminta diperlakukan setara: sebagai rumusan yang dapat diperdebatkan, diuji dan dikembangkan, sebagaimana teori dari tempat lain.

Makam dan benda mendapat tempat yang sama. Prasasti nisan Minye Tujoh, yang mencatat wafatnya seorang raja pada 14 Zulhijah 781 H (1380) dalam syair Melayu kuno bercampur unsur Sanskerta dan Arab, adalah bukti peralihan budaya tulis dari tradisi Hindu-Buddha ke Islam, dan sekaligus teks yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Pasai merumuskan kematian, keturunan dan kekuasaan. Perdebatan tentang awal Islam di Aceh, seperti yang tampak dalam polemik historiografi Peureulak dan kronotop islamisasi Aceh, memperlihatkan bahwa sumber lokal tidak hanya menyediakan tanggal, tetapi juga cara memahami waktu dan asal-usul. Di sini dekolonisasi menuntut ketelitian ganda: nisan, koin dan naskah harus dibaca secara filologis dan epigrafis dengan disiplin penuh, tetapi kesimpulannya tidak boleh dibatasi oleh pertanyaan yang hanya penting bagi penulis kolonial.

Uji paling jelas bagi tesis ini terjadi ketika satu peristiwa dibaca dari dua arah. Penaklukan Batu Sawar pada 1613 disebut biadab oleh penulis kolonial, tetapi dibaca ulang oleh sejarawan Aceh dan Malaysia sebagai bagian dari persaingan panjang Aceh dan Johor yang berakar pada sikap berbeda terhadap Portugis di Melaka. Hikayat Malem Dagang, yang disunting H.K.J. Cowan pada 1937, memadukan seruan jihad, potret Bandar Aceh dan pandangan Aceh tentang Johor yang dianggap berkhianat, sehingga ia menyediakan sudut pandang yang tidak dimiliki kronik Melayu. Ungkapan "Tuhan jauh, raja dekat", yang direkam Augustin de Beaulieu, baru memperoleh kedalamannya ketika dibaca bersama Perintah Segala Raja-raja, yang di satu sisi meninggikan ulama dan di sisi lain melembagakan laporan tentang sikap para pembesar. Perbedaan antara dua arah bacaan itu bukan gangguan, melainkan bahan bagi teori baru.

Namun tesis ini juga harus menghadapi batasnya sendiri. Dekolonisasi tidak berarti memutlakkan sumber lokal. Sumber lokal memiliki kepentingannya: Mābaina al-Salāṭīn menyandarkan ketentuan yang lahir kemudian kepada Iskandar Muda agar memperoleh wibawa adat tertinggi, sehingga setiap fasalnya harus dibaca menurut lapisan penyalinannya. Sarakata 1909 dibaca Hasan di Tiro sebagai pengakuan peralihan kekuasaan kepada keluarga Tiro, padahal kritik sumber memperlihatkan bahwa surat itu tidak memuat penyerahan kedaulatan. Hikayat seperti Hikayat Prang Sabi adalah karya yang dirancang untuk menggerakkan, bukan untuk menimbang. Dekolonisasi yang jujur karena itu bukan pembalikan hierarki, melainkan penghapusan hierarki: semua sumber, dari mana pun asalnya, diperiksa dengan kritik yang sama.

Ironi lain juga perlu diakui. Banyak sumber Aceh selamat justru karena kerja kolonial. Salinan Mābaina al-Salāṭīn di Leiden dikumpulkan Snouck Hurgronje dan Hazeu, edisi faksimilenya diterbitkan Drewes dan Voorhoeve pada 1958, dan salinan London berpindah melalui diplomasi dengan Pulau Pinang. Sementara itu, salinan yang ditemukan di Indrapuri hilang dalam banjir 1886 dan banyak naskah di Banda Aceh rusak oleh tsunami 2004. Dekolonisasi tidak dapat menolak arsip kolonial; ia harus membacanya dengan pertanyaan baru dan sekaligus membangun kemampuan Aceh sendiri untuk memelihara, menyunting dan menafsirkan sumbernya. Pembahasan tentang keilmuan era bergabung dengan Indonesia mengingatkan bahwa sesudah kemerdekaan pun pusat-pusat penafsiran tidak serta-merta berpindah ke Aceh.

Pertanyaan yang masih terbuka cukup konkret. Suntingan kritis yang membandingkan salinan London, Leiden dan transkripsi Van Langen kata demi kata belum tersedia. Pembacaan ulang prasasti Pasai masih tertunda. Hadih maja belum dikumpulkan dan dianalisis sebagai sistem penalaran, sebagaimana peribahasa Melayu telah dikaji sebagai sumber filsafat. Lebih mendasar lagi, belum ada prosedur yang disepakati untuk menyatakan kapan sebuah konsep lokal telah naik derajat dari data menjadi teori. Tanpa prosedur itu, seruan dekolonisasi mudah berhenti sebagai sikap, bukan metode.

Dalam bangunan Acehnologi, T2 adalah pasangan langsung T1 (Aceh sebagai subjek pengetahuan): bila T1 menentukan kedudukan, T2 menentukan bahan. Ia memberi isi kepada T10 (Kerak peradaban pada perantara), yang menunjuk makam, koin, naskah, hikayat dan bahasa sebagai sumber primer, dan menyiapkan T6 (Frikatifisasi) sebagai cara mengangkat sumber itu menjadi teori. Bacaannya atas teori resepsi menjadi dasar bagi T8 (Dua poros: istana dan ulama) dan T14 (Syariat sebagai tradisi hidup), sedangkan kritiknya atas sumber perlawanan membuka jalan bagi T12 (Aceh lahir dari perang). Di tangga lima lantai, T2 bekerja di fondasi: sebelum spirit dapat dirumuskan, sebelum ide dan filsafat dapat dibangun, dan sebelum tindakan dapat diarahkan, sumber-sumber yang menyimpan semua itu harus dibebaskan dari kedudukannya sebagai sekadar data.