Nasihat Snouck Hurgronje tentang Aceh (3 Januari 1904)Snouck Hurgronje's advice on Aceh (3 January 1904)
3 Januari 1904, sekitar 31 tahun setelah perang dimulai3 January 1904, some 31 years into the war
Pada 3 Januari 1904 Snouck Hurgronje menyampaikan serangkaian nasihat tentang penataan Aceh, ketika sebagian besar wilayah telah ditaklukkan dan pemerintah kolonial hendak menormalkan keadaan dengan ‘mengambil hati’ rakyat. Nasihat itu memadukan penumpasan bersenjata terhadap sisa perlawanan dengan penataan pemerintahan, peradilan, dan kepala-kepala pribumi berdasarkan adat. Ia juga merekomendasikan Letnan Kolonel Van Daalen sebagai perwira yang paling mengenal Aceh. Dokumen ini memperlihatkan bagaimana riset sosial diterjemahkan menjadi kebijakan perang dan pendudukan.
On 3 January 1904 Snouck Hurgronje set out a series of recommendations on ordering Aceh, at a time when much of the territory had been conquered and the colonial government wished to normalise conditions by ‘winning hearts’. The advice combined armed suppression of remaining resistance with the reorganisation of government, justice and native chiefs on the basis of adat. He also recommended Lieutenant-Colonel Van Daalen as the officer with the best knowledge of Aceh. The document shows how social research was translated into policy for war and occupation.
Bagian militer nasihat ini menegaskan dua tugas pasukan: mengejar kelompok yang masih melawan di Aceh dan daerah taklukannya, termasuk Gayo dan Alas, hingga menyerah atau lumpuh; serta membantu pemerintah ‘mendamaikan’ daerah yang telah ditaklukkan. Caranya mencakup penghancuran tempat persembunyian dan perbekalan, pendaftaran ketat penduduk laki-laki beserta senjata apinya, dinas informasi yang efektif, dan asas tanggung jawab kolektif. Snouck sekaligus mengingatkan bahwa kekerasan yang berkepanjangan akan memupuk kebencian, sehingga penghinaan yang tidak mutlak perlu terhadap pribadi dan harta harus dihindari.
Bagian pemerintahan menyerahkan administrasi dan peradilan kepada kepala-kepala pribumi di bawah pengawasan pejabat Eropa, dengan memperhatikan adat dan menyingkirkan kerabat bekas sultan dari urusan itu. Hukum materiil dibiarkan berkembang ‘secara alamiah’ tanpa kodifikasi, tetapi kewenangan hakim harus jelas. Ia meminta pembatasan denda sewenang-wenang para kepala, pemberantasan candu, judi, dan suap, pendidikan bagi calon kepala, penghapusan upeti, serta pergaulan yang ramah dan tidak merendahkan antara pejabat Eropa dan kepala pribumi. Pertanian dan peternakan rakyat juga dianjurkan.
Konteks sebelumnya memperlihatkan wajah yang lebih keras. Ketika perang berkecamuk, Snouck berpendapat bahwa ulama menggerakkan rakyat berperang sabil, sehingga terhadap pihak yang tidak mau menyerah hanya ada satu garis: menguasai mereka dengan senjata, tanpa kontak sebelum mereka menyerah.
Ibrahim Alfian membaca peran ini sebagai ‘policy engineer’. Dari nasihat-nasihat tersebut tampak hubungan langsung antara riset antropologis dan kebijakan perang, serta tujuan akhirnya: menertibkan Aceh dan menukar kerangka pikir rakyatnya tentang identitas dan sejarah mereka.
The military part of the advice defined two tasks for the troops: pursuing groups still resisting in Aceh and its dependencies, including Gayo and Alas, until they surrendered or were neutralised; and helping the government ‘pacify’ conquered areas. Means included destroying hideouts and stockpiles, strict registration of adult men and their firearms, an effective intelligence service, and the principle of collective responsibility. At the same time Snouck warned that prolonged violence would breed hatred, so needless humiliation of persons and damage to property should be avoided.
The administrative part entrusted government and justice to native chiefs under European supervision, with regard to adat, and excluded relatives of the former sultan from these affairs. Substantive law was to develop ‘naturally’ without codification, but judicial competence had to be clear. He called for limits on chiefs' arbitrary fines, the suppression of opium, gambling and bribery, training for prospective chiefs, the abolition of tribute, and courteous, non-demeaning relations between European officials and native chiefs. Smallholder agriculture and livestock were also to be encouraged.
The earlier context shows a harsher face. While the war raged, Snouck held that the ulama were mobilising the people for holy war, so towards those who refused to surrender there was only one line: subdue them by force of arms, with no contact before they submitted.
Ibrahim Alfian reads this role as that of a ‘policy engineer’. The recommendations reveal a direct link between anthropological research and war policy, and their ultimate aim: to bring Aceh to order and to replace its people's framework for understanding their own identity and history.
Gagasan kunciKey ideas
Senjata dan adatArms and adat
Penumpasan militer dipadukan dengan pemerintahan melalui kepala pribumi.Military suppression was combined with rule through native chiefs.
Riset menjadi kebijakanResearch becomes policy
Pengetahuan sosial diterjemahkan langsung menjadi resep pendudukan.Social knowledge was translated directly into a recipe for occupation.
Menyingkirkan poros lamaSidelining the old axes
Kerabat sultan dan ulama dijauhkan dari pusat kekuasaan.The sultan's kin and the ulama were kept from the centre of power.
Posisi dalam kerangkaPlace in the framework
Tokoh, lembaga, dan konsep yang paling dekat dengan entri ini, beserta sifat hubungannya.The figures, institutions and concepts closest to this entry, and how they relate to it.
Pertanyaan reflektifReflective question
Apa artinya bagi Aceh hari ini bahwa sebagian tata pemerintahan lokalnya pernah dirancang sebagai strategi ‘pendamaian’ kolonial?What does it mean for Aceh today that parts of its local governance were once designed as a colonial ‘pacification’ strategy?
Kutip entri ini:Cite this entry: “Nasihat Snouck Hurgronje tentang Aceh (3 Januari 1904)”, Acehnologi — Gerbang Studi AcehAceh Studies Gateway, https://acehnologi.com/entri/nasihat-snouck-1904/