Tuanku Hasyim Banta Muda

Tuanku Hasyim Banta Muda lahir pada tahun 1834 di Gampong Lambada Lhok, Aceh Besar, sebagai putra Laksamana Tuanku Abdul Kadir. Silsilah yang dicatat M. Adli Abdullah menautkannya, melalui Raja Muda Tuanku Cut Zainal Abidin, kepada Sultan Alaidin Mahmudsyah dan deretan sultan dinasti Bugis di Aceh. Pada tahun 1850 ia menggantikan ayahnya sebagai wakil (wali) sultan untuk Sumatra Timur, meliputi Simpang Ulim, Tamiang, Serdang dan Deli, dengan markas di Pulau Kampai (Langkat). Keberhasilannya mengembalikan kawasan itu ke dalam pangkuan Aceh dan menahan pengaruh Belanda di sana membuatnya diangkat menjadi Panglima Besar Aceh pada tahun 1853. Jenderal van Heutsz kelak mencatat bahwa Tuanku Hasyim pernah bermukim di Deli, menikah dengan kerabat Sultan Langkat, dan diusir Belanda dari sana, peristiwa yang menurut van Heutsz menjadi akar permusuhannya terhadap Belanda.

Krisis pertama datang pada tahun 1870 ketika Sultan Alaidin Ibrahim Mansyursyah wafat tanpa pengganti yang siap. Saat itu Belanda tengah merundingkan Traktat Sumatra dengan Inggris, yang mencabut jaminan London Treaty 1824 atas kedaulatan Aceh. Dewan musyawarah kerajaan, terdiri dari wazir utama, para menteri (uleebalang po teu), Kadli Malikul Adil, para katibul muluk, Panglima Meuseujid Raya, Imeum Lueng Bata dan para panglima, memutuskan mengangkat Tuanku Hasyim sebagai sultan, bahkan menyatakan jenazah sultan tidak akan dikebumikan sebelum ia menerima. Tuanku Hasyim menolak, lalu mengusulkan Tuanku Mahmud, putra Sultan Alaidin Sulaiman Ali Iskandar Syah, yang masih belia. Ia sendiri memilih menjadi wali negara sekaligus panglima perang.

Ketika Belanda menyatakan perang pada 26 Maret 1873, agresi pertama gagal dan Jenderal J.H.R. Köhler tewas di depan Masjid Raya Baiturrahman. Pada agresi kedua di bawah van Swieten, dalam (istana) diduduki pada Januari 1874 dalam keadaan kosong, karena Tuanku Hasyim lebih dahulu memindahkan Sultan Mahmudsyah ke Lueng Bata. Sultan wafat di sana karena kolera pada 28 Januari 1874. Para panglima sagi, yaitu Panglima Polem (XXII Mukim), Cut Lamreueng (XXVI Mukim) dan Cut Banta (XXV Mukim), bersama para ulama kembali menawarinya takhta. Setelah empat tahun membujuk tanpa hasil, pada tahun 1878 ia menunjuk Tuanku Muhammad Daud, yang baru berusia sekitar tujuh tahun, dan penobatannya dilangsungkan di Masjid Indrapuri. Tuanku Hasyim bertindak sebagai wali negara merangkap mangkubumi dengan wewenang bertindak atas nama sultan.

Pada tahun 1879 pusat kerajaan dipindahkan ke Keumala Dalam (Pidie), yang menjadi ibu kota kedua Kesultanan Aceh. Dari sana Tuanku Hasyim mengatur pemerintahan sipil dan militer sekaligus mendidik sultan muda. Menurut Muhammad Said, ia mengangkat Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman sebagai menteri perang, Teuku Umar sebagai laksamana (amirul bahri), dan Panglima Nya' Maka sebagai panglima urusan Aceh Timur. Upaya Belanda melunakkannya, termasuk melalui utusan Raja Ismail bin Raja Abdullah dari Selangor yang membawa surat Sultan Abu Bakar dari Johor, dengan tawaran mediasi Selangor dan Kedah, ditolaknya dengan tegas.

Setelah Sultan Muhammad Daud Syah dianggap dewasa, pada tahun 1894 Tuanku Hasyim meninggalkan Keumala Dalam dan pulang ke Reubee, lalu pada tahun 1896 menetap di Padang Tiji. Para panglima, ulama dan uleebalang tetap datang berkonsultasi kepadanya. Ia wafat pada hari Jumat, 22 Januari, dalam usia 63 tahun, dan dimakamkan di samping Masjid Tuha Padang Tiji dalam Sagi XXII Mukim. Usia dan kronologi tersebut menunjuk pada tahun 1897; sebagian tulisan populer mencetak angka 1891, yang tidak sejalan dengan kepindahannya ke Padang Tiji pada 1896.

Penilaian lawan menegaskan bobotnya. Sumber Belanda yang dikutip Muhammad Said menyebutnya pembela Masjid Raya yang berani dan bijaksana, dan menduga bahwa tanpa dirinya Belanda sudah bertahun-tahun menguasai Aceh dengan tenteram. Van Heutsz menyebutnya tokoh terpenting dalam seluruh sejarah Aceh dan lawan Belanda yang paling sengit. Dalam ingatan Aceh, ia dikenang melalui hadih maja yang dinisbatkan kepadanya, "Nibak muparak gèt tameutoë, aman nanggroë ma'mu bangsa" (daripada bercerai lebih baik bersatu, negeri aman, bangsa makmur). Kisah penolakannya atas takhta kerap dijadikan argumen historis bahwa wali dalam tradisi Aceh adalah penjaga negeri di saat genting, bukan penguasa yang mengambil alih simbol kerajaan.