Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman

Muhammad Saman, yang dikenal sebagai Teungku Chik di Tiro, tampil sebagai pemimpin utama perlawanan bersenjata Aceh setelah keraton jatuh ke tangan Belanda. Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Daud Syah yang berpusat di Keumala Dalam, wali negara Tuanku Hasyim Banta Muda mengangkatnya sebagai menteri perang. Bersama Tuanku Mahmud Banta Keucik, Tuanku Itam dan Teungku Chik Tanoh Abee, ia memperkuat pertahanan di Aceh Besar, sementara Teungku Imeum Lueng Bata tetap mendampingi Tuanku Hasyim di Keumala.

Pada pertengahan 1880-an barisan muslimin di bawah pimpinannya berhasil mendesak Belanda ke dalam garis konsentrasi (geconcentreerde linie) yang membentang antara Lamnyong, Lambaro Kaphe, Keutapang dan Lhoknga, sehingga wilayah yang dikuasai Belanda menyusut menjadi kantong sempit di sekitar Kutaraja. Dalam maklumat bertanggal 16 Rabiul Akhir 1302 H (2 Februari 1885) ia mengumumkan tanda-tanda kemenangan: benteng-benteng musuh jatuh, senjata dirampas, dan musuh terpaksa memagari diri dengan benteng. Maklumat lain yang dikeluarkan pada September 1885 dibuka dengan pertanyaan retoris, "Kepunyaan siapakah kerajaan ini? Bukankah kepunyaan Allah Ta'ala?", dan ditandatanganinya sebagai "seorang fakir bernama Haji Syekh Saman Tiro" yang menjalankan perang sabil di negeri Aceh Darussalam.

Keberhasilan itu mengundang upaya Belanda untuk memecah barisan Aceh. Melalui kaki tangannya, Belanda menyebarkan kabar bahwa Teungku Chik di Tiro hendak memakzulkan sultan. Kabar ini sempat termakan, sehingga pada Agustus 1884 Sultan Muhammad Daud Syah mengeluarkan maklumat yang menegaskan dirinya sebagai raja Aceh yang sah. Jawaban Teungku Chik di Tiro dicatat Ismail Ya'kub dalam Teungku Chik di Tiro: Hidup dan Perjuangannya (1943), buku yang kemudian dibredel penguasa Jepang karena dinilai membangkitkan semangat perlawanan pemuda Aceh: tidak ada orang yang mau menjadi raja di Aceh sekarang, yang ada hanyalah panglima perang yang hendak mengusir musuh. Dalam khutbah sesudah salat Jumat dan nasihat kepada angkatan perang sabil, ia berulang kali menegaskan bahwa tujuannya adalah hidup di bumi merdeka agar bebas menjalankan syariat, bukan berkuasa di Aceh.

Kedudukannya juga dicatat dari pihak lawan. Snouck Hurgronje menilai bahwa Habib Abdurrahman az-Zahir, mantan mangkubumi yang menyerah kepada Belanda pada 1878, tidak akan berbuat demikian seandainya ia membayangkan bahwa "Teungku Tiro", yang semula dianggap kurang penting, kelak memainkan peran hampir setara dengan dirinya. Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman wafat pada tahun 1891 di benteng Aneuk Galong, dan keluarganya melanjutkan perang hingga putra-putra dan cucunya gugur satu per satu, yang terakhir Teungku Maat di Tiro pada 3 Desember 1911 di Alue Bhot, Tangse.

Pada 4 Desember 1976 Hasan Muhammad di Tiro, cucunya, menjadikan Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman sebagai wali negara pertama. Menurut tafsir ini, kesultanan telah menyerahkan pemerintahan kepada keluarga Tiro sejak 28 Januari 1874, hari wafatnya Sultan Mahmudsyah, dan Teungku Chik di Tiro menjadi mudabbirul muluk atau wali negara yang sah. M. Adli Abdullah menunjukkan dua keberatan historis. Pertama, maklumat-maklumat Teungku Chik di Tiro sendiri menolak segala ambisi takhta. Kedua, dokumen yang dijadikan dasar suksesi, yaitu sarakata bertanggal 5 Agustus 1909, berisi bujukan untuk berdamai, bukan penyerahan kekuasaan, sementara Sultan Muhammad Daud Syah tidak pernah menyerahkan kekuasaannya kepada siapa pun hingga diasingkan pada 1907. Ketegangan antara ulama pejuang yang menolak takhta dan pembacaan genealogis yang menjadikannya kepala negara merupakan salah satu soal kunci historiografi Aceh modern.