Idi (Edi): negeri pesisir timur Aceh

Idi, yang dalam sumber kolonial abad kesembilan belas dieja Edi, adalah sebuah negeri pesisir di pantai timur Aceh, kini bagian dari Kabupaten Aceh Timur. Sumber Melayu kolonial Hikayat Prang di Edi membukanya dengan kalimat yang sederhana: di negeri Aceh, pesisir wetan, ada satu kerajaan, tidak berapa besar dan tidak berapa kecil, bernama kerajaan Edi. Rumusan itu menangkap kedudukan Idi dengan cukup tepat. Ia bukan pusat kesultanan seperti Bandar Aceh Darussalam, tetapi juga bukan sekadar kampung nelayan. Ia adalah salah satu negeri uleebalang di pesisir timur yang hidup dari pertanian, perdagangan dan laut, dengan raja, menteri, uleebalang dan rakyatnya sendiri, dan dengan kuala yang menghubungkannya dengan jalur pelayaran Selat Malaka. Literatur militer Belanda juga membedakan Idi dengan Idi Cut, kini Kuala Idi Cut, sebagai bagian dari jalur pesisir antara Idi dan Bagok.

Gambaran lanskap Idi pada akhir abad kesembilan belas dapat disusun dari catatan pertempuran 1889. Di dekat laut terdapat kuala dan kampung Kuala, sebuah tempat yang dilindungi beberapa parit lebar dan menjadi titik pendaratan pasukan dari kapal. Dari kuala, sebuah jalan raya menghubungkan pantai dengan negeri Idi dan benteng Belanda. Di sepanjang pantai terdapat kebun tebu, rawa berlumpur, hutan bakau dan pohon-pohonan rapat, dengan kepiting, ular, nyamuk dan lalat besar. Ke arah pedalaman terbentang padang alang-alang yang luas dan tinggi, kebun lada, kebun kelapa, ladang semangka, labu, timun dan tembakau, serta pohon aren dan rumah-rumah kecil. Sungai Pedawa Pontong mengalir dengan jembatan di atasnya, dan di utara tampak hutan besar dengan pegunungan Aceh di belakangnya. Lanskap ini memperlihatkan sebuah masyarakat agraris pesisir yang menggabungkan tanaman dagang seperti lada dengan tanaman pangan dan hortikultura.

Lada adalah kunci untuk memahami pesisir timur Aceh pada abad kesembilan belas. Kawasan ini termasuk wilayah penghasil lada yang menarik pedagang dari Pulau Pinang dan pelabuhan-pelabuhan Selat, dan karena itu juga menarik perhatian kekuatan kolonial. Kajian sejarah tentang langkah politik Belanda di Aceh Timur mencatat bahwa wilayah ini memiliki daya tarik ekonomi yang kuat bagi Belanda dan kemudian dikembangkan sebagai kawasan potensial yang berhubungan dengan ekspansi perkebunan dari Sumatra Timur. Dalam kerangka itu, penguasaan negeri-negeri pesisir seperti Idi bukan semata urusan militer, melainkan juga urusan jalur dagang, bea dan akses ke hasil bumi.

Hubungan Idi dengan Belanda menurut sumber kolonial dimulai pada 6 Mei 1874, satu tahun setelah agresi pertama Belanda terhadap Kesultanan Aceh. Pada hari itu bendera Belanda dikibarkan di Idi di hadapan komandan kapal perang Timor, C. Bogaert, kontrolir Kroesen, sejumlah perwira darat dan laut, serta Raja Idi bersama menteri, uleebalang dan rakyatnya. Narator kolonial menyebut bahwa raja ketika itu sedang dalam kesusahan besar dan tidak kuat lagi memerintah, sehingga dengan sukarela menyerahkan kerajaannya di bawah perlindungan Kompeni. Rumusan “dengan sukanya sendiri” ini perlu dibaca kritis, karena ia mengikuti pola bahasa perjanjian pendek yang dipakai Belanda untuk menundukkan para penguasa lokal di pesisir Aceh. Kehadiran kapal perang dalam upacara itu memperlihatkan bahwa “kesukarelaan” tersebut berlangsung di bawah bayang-bayang meriam.

Selama periode berikutnya, Idi menjadi tempat sebuah benteng atau pos Belanda dengan garnisun kecil dan seorang pejabat sipil. Pada 1889 benteng itu dipimpin Kapten Intvelt, sementara pemerintahan sipil dijalankan seorang Asisten Residen. Kapal perang sering berlabuh di depan Idi, dan pada Mei 1889 kapal Makassar ikut mengirim marinir ke darat. Kedudukan raja dalam susunan ini ambigu. Di satu sisi ia diakui sebagai penguasa dan dipanggil ke pertemuan dengan para komandan Belanda. Di sisi lain ia dicurigai, ditanya apakah rakyatnya melawan raja atau melawan Kompeni, dan permohonannya untuk mendamaikan sendiri rakyatnya ditolak. Kedudukan ganda ini khas bagi para penguasa lokal di Aceh pada masa perang, yang harus menimbang tekanan kolonial, kesetiaan kepada kesultanan dan sikap rakyat mereka sendiri.

Pada April dan Mei 1889 Idi menjadi medan perang besar. Sekitar seribu pejuang Aceh, menurut perkiraan sumber kolonial, datang dan berkubu di negeri itu. Mereka menggali lubang-lubang dan parit-parit di padang alang-alang, di sepanjang jalan dari kuala ke Idi, di tepi hutan dan di sekitar kebun lada. Pertempuran pada 1, 6 dan 8 Mei 1889 berlangsung di lanskap tersebut, dan Sungai Pedawa Pontong menjadi salah satu garis mundur para pejuang. Pada tahun berikutnya pemerintah kolonial kembali melancarkan Ekspedisi Edi 1890, yang mencakup Idi, Idi Cut dan jalur pesisir sampai Bagok. Rangkaian ini menunjukkan bahwa Idi adalah salah satu simpul perlawanan yang penting di pesisir timur pada masa ketika Belanda di Aceh Besar sedang menarik diri ke dalam garis konsentrasi.

Setelah perang, Idi berkembang menjadi pusat pemerintahan kolonial di kawasan Aceh Timur. Kajian tentang perkembangan kota Idi mencatat bahwa pada masa kolonial Idi adalah pusat pemerintahan, lalu setelah berakhirnya kekuasaan kolonial berubah menjadi kota pelabuhan ikan, dan kemudian tumbuh pesat setelah Idi Rayeuk ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Perjalanan ini menarik karena memperlihatkan bagaimana sebuah negeri yang pernah menjadi medan perlawanan berubah menjadi kota administratif, dengan pertumbuhan permukiman, perkantoran dan pusat perdagangan. Jejak masa lalu sebagai negeri uleebalang, pelabuhan lada dan medan perang kini hanya tersimpan samar dalam nama tempat, makam, cerita lisan dan arsip.

Bagi studi Aceh, Idi penting karena beberapa alasan. Pertama, ia mewakili pola negeri pesisir timur yang hidup dari lada, perdagangan Selat Malaka dan hubungan dengan Pulau Pinang, sebuah pola yang berbeda dari wilayah inti kesultanan di Aceh Besar. Kedua, ia memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial masuk melalui upacara bendera, perjanjian dan kapal perang, lalu bertahan melalui benteng kecil yang sewaktu-waktu terancam. Ketiga, ia memperlihatkan bahwa perlawanan Aceh tidak terpusat di satu wilayah, melainkan menyebar dan berpindah dari satu negeri ke negeri lain, sehingga ketika satu front ditekan, front lain dapat hidup kembali. Keempat, Idi menjadi contoh bagaimana sumber kolonial dapat dibaca untuk merekonstruksi lanskap, ekonomi dan masyarakat lokal, meskipun sumber itu ditulis dengan tujuan lain.

Penelitian lanjutan tentang Idi masih sangat terbuka. Silsilah dan nama para raja Idi pada abad kesembilan belas, hubungan mereka dengan kesultanan di Bandar Aceh, peran para ulama dalam perlawanan 1889, dan siapa saja panglima yang memimpin para pejuang di padang alang-alang Idi belum banyak terungkap dalam sumber tertulis yang mudah diakses. Arsip militer Belanda, laporan Indisch Militair Tijdschrift, surat kabar Hindia, dan terutama tradisi lisan masyarakat Idi sendiri dapat dipertemukan untuk melengkapi gambaran ini. Dengan begitu Idi dapat tampil bukan hanya sebagai nama tempat dalam kronik penaklukan, tetapi sebagai negeri dengan sejarah, ekonomi dan ingatan perlawanannya sendiri.

Idi, spelled Edi in nineteenth-century colonial sources, is a coastal state on Aceh’s east coast, now part of East Aceh Regency. The colonial Malay source Hikayat Prang di Edi opens with a simple sentence: in the land of Aceh, on the eastern coast, there is a kingdom, not very large and not very small, called the kingdom of Edi. The phrase captures Idi’s position quite well. It was not the seat of the sultanate like Bandar Aceh Darussalam, yet it was more than a fishing village. It was one of the uleebalang states of the east coast that lived from farming, trade and the sea, with its own raja, ministers, uleebalang and people, and with a river mouth linking it to the shipping lanes of the Strait of Malacca. Dutch military literature also distinguishes Idi from Idi Cut, today Kuala Idi Cut, as part of the coastal strip between Idi and Bagok.

A picture of Idi’s landscape in the late nineteenth century can be assembled from the record of the 1889 fighting. Near the sea lay the river mouth and the village of Kuala, a place protected by several wide ditches that served as the landing point for troops from the ships. From the river mouth a high road linked the coast with the settlement of Idi and the Dutch fort. Along the shore there were sugar cane fields, muddy swamp, mangrove and dense trees, with crabs, snakes, mosquitoes and large flies. Inland stretched a wide field of tall alang-alang grass, pepper gardens, coconut groves, fields of watermelon, pumpkin, cucumber and tobacco, as well as sugar palms and small houses. The Pedawa Pontong river flowed beneath a bridge, and to the north lay a great forest with the mountains of Aceh behind it. This landscape reveals a coastal agrarian society combining trade crops such as pepper with food crops and horticulture.

Pepper is the key to understanding Aceh’s east coast in the nineteenth century. The region was among the pepper-producing areas that drew traders from Penang and the Straits ports, and for that reason it also drew the attention of colonial powers. Historical research on Dutch political measures in East Aceh notes that the region held strong economic appeal for the Dutch and was later developed as a potential area linked to the expansion of plantations from East Sumatra. Within that framework, control of coastal states such as Idi was not merely a military matter but also a matter of trade routes, customs revenue and access to produce.

According to the colonial source, Idi’s relationship with the Dutch began on 6 May 1874, one year after the first Dutch aggression against the Sultanate of Aceh. On that day the Dutch flag was raised in Idi before the commander of the warship Timor, C. Bogaert, the controleur Kroesen, a number of army and navy officers, and the Raja of Idi with his ministers, uleebalang and subjects. The colonial narrator claims that the raja was then in great difficulty and no longer strong enough to rule, and so voluntarily placed his kingdom under the protection of the Company. This phrase, “of his own free will”, needs critical reading, for it follows the pattern of the short agreements the Dutch used to subordinate local rulers on the Acehnese coast. The presence of a warship at the ceremony shows that this “voluntary” act took place in the shadow of naval guns.

In the following period Idi became the site of a Dutch fort or post with a small garrison and a civil official. In 1889 the fort was commanded by Captain Intvelt, while civil administration was in the hands of an Assistant Resident. Warships often anchored off Idi, and in May 1889 the Makassar sent marines ashore. The raja’s position within this arrangement was ambiguous. On the one hand he was recognised as ruler and summoned to meetings with Dutch commanders. On the other he was distrusted, asked whether his people were rising against him or against the Company, and his request to pacify his people himself was refused. Such a double position was typical of local rulers in Aceh during the war, who had to weigh colonial pressure, loyalty to the sultanate and the attitude of their own people.

In April and May 1889 Idi became a major battlefield. About a thousand Acehnese fighters, by the colonial source’s estimate, arrived and fortified themselves in the area. They dug pits and trenches in the grassland, along the road from the river mouth to Idi, at the forest edge and around the pepper gardens. The battles of 1, 6 and 8 May 1889 were fought across this landscape, and the Pedawa Pontong river became one of the fighters’ lines of retreat. In the following year the colonial government mounted the Edi Expedition of 1890, which covered Idi, Idi Cut and the coastal strip as far as Bagok. This sequence shows that Idi was one of the important nodes of resistance on the east coast at a time when the Dutch in Aceh Besar were withdrawing behind the concentrated line.

After the war Idi developed into a centre of colonial administration for the East Aceh region. A study of the growth of Idi town notes that in the colonial period Idi was a seat of government, that after colonial rule ended it became a fishing port, and that it later grew rapidly after Idi Rayeuk was designated capital of East Aceh Regency. This trajectory is striking because it shows how a state that had once been a field of resistance turned into an administrative town, with the growth of housing, offices and trading centres. Traces of its past as an uleebalang state, pepper port and battlefield now survive only faintly in place names, graves, oral stories and archives.

For Aceh studies Idi matters for several reasons. First, it represents the pattern of east coast states living from pepper, Strait of Malacca trade and ties with Penang, a pattern different from the sultanate’s heartland in Aceh Besar. Second, it shows how colonial power entered through flag ceremonies, agreements and warships, and then held on through small forts that could be threatened at any time. Third, it shows that Acehnese resistance was not concentrated in a single region but spread and shifted from one state to another, so that when one front was suppressed another could revive. Fourth, Idi is an example of how colonial sources can be read to reconstruct local landscape, economy and society, even though they were written for other purposes.

Further research on Idi remains wide open. The genealogy and names of the rajas of Idi in the nineteenth century, their relations with the sultanate in Bandar Aceh, the role of the ulama in the resistance of 1889, and the identity of the commanders who led the fighters in the grasslands of Idi are not yet well documented in accessible written sources. Dutch military archives, the reports of the Indisch Militair Tijdschrift, Indies newspapers and above all the oral tradition of the people of Idi themselves can be brought together to complete the picture. In this way Idi can appear not only as a place name in a chronicle of conquest but as a land with its own history, economy and memory of resistance.