Krueng Aceh dan Krueng Daroy: lanskap sungai ibu kota Aceh (1873)

Krueng Aceh dan Krueng Daroy adalah dua sungai yang membentuk tulang punggung lanskap ibu kota Kesultanan Aceh. Krueng Aceh mengalir dari pedalaman ke Selat Malaka, sedangkan Krueng Daroy, yang dalam sumber Belanda disebut Koerong Dalam atau Koerong Daroe, mengalir melalui kompleks istana sebelum bermuara di Krueng Aceh. Pada 1873, menjelang ekspedisi kedua Belanda, risalah Beschrijving van Atjeh yang dicetak di Batavia oleh H. M. van Dorp & Co. menjadikan Krueng Aceh sebagai poros seluruh uraian medannya. Dari uraian itu kita dapat merekonstruksi bentang alam, kampung dan jalur air ibu kota Aceh pada masa ketika ia sedang bersiap menghadapi perang.

Menurut risalah itu, Krueng Aceh bermata air di pegunungan Ija Moeria, mengalir ke arah barat laut sampai dekat istana, lalu berbelok ke utara menuju laut. Di depan muaranya terdapat sebuah gosong pasir. Lebar sungai di muara disebut sekitar 80 dengan kedalaman 2,8 sampai 3,5 ela, sehingga perahu berukuran lima sampai sepuluh koyan dan ketika pasang bahkan sekunar dapat masuk. Di sekitar muara medannya berawa dan ditumbuhi nipah, tetapi semakin ke hulu tanahnya dapat dilalui dan dipenuhi sawah serta kampung. Gambaran ini memperlihatkan Krueng Aceh sebagai jalur dagang yang hidup, menghubungkan pelabuhan dengan pusat kota dan pedalaman.

Risalah itu mengikuti perjalanan menghulu sungai dengan cermat. Tidak jauh dari muara, di sebelah kiri, terdapat sebuah alur kecil atau bandar bernama Krueng Cut yang menghubungkan Krueng Aceh dengan Kuala Gigieng, dan sedikit lebih jauh di sebelah kanan sebuah laguna yang mengalir sampai dekat kampung Meuraxa. Setelah sekitar tiga perempat jam mendayung, di sebelah kiri terdapat kanal kecil menuju rumah Teuku Kali Malikul Adil, di kampung yang disebut Oeleh-leh Nja Saroem. Lebih ke hulu terdapat kampung Peunayong, dan di seberangnya kampung Jawa. Sebelum mencapai ketinggian istana, tepi kanan sungai berupa dataran kering yang luas, sedangkan tepi kirinya padat penduduk, penuh kampung yang dipisahkan satu sama lain oleh pagar hidup yang tebal.

Lebih dari dua jam mendayung dari muara, melewati istana, terdapat rumah syahbandar, kira-kira enam puluh langkah dari tepi kiri sungai. Tepat sebelum rumah itu, juga di tepi kiri, Krueng Daroy bermuara ke Krueng Aceh. Masjid disebut terletak seratus sampai seratus lima puluh langkah dari sudut barat laut istana dan seratus sampai seratus lima puluh langkah dari Krueng Aceh. Di antara masjid dan Krueng Daroy terdapat dua gosong pasir di sungai, dan satu lagi tepat di depan rumah syahbandar, dengan gosong paling utara dilengkapi sebuah rumah jaga kecil. Sedikit melewati rumah syahbandar, sungai dapat diseberangi dengan berjalan kaki ketika air surut, dengan kedalaman sekitar tiga setengah kaki. Menurut sebagian pemberi keterangan, ada pula tempat penyeberangan serupa sedikit di bawah Krueng Daroy.

Krueng Daroy sendiri digambarkan bermata air di pegunungan di sebelah barat Aceh Besar. Sungai ini mengalir di antara tembok pertama dan kedua istana, dan di sana serta di dekat Pasar Aceh memiliki kedalaman sekitar empat ela dan lebar antara tujuh sampai empat ela, sehingga dapat dilayari perahu kecil dan sampan berdayung. Risalah itu juga mencatat bahwa air dari Krueng Daroy maupun Krueng Aceh dapat diminum. Keterangan bahwa sebuah sungai mengalir di antara tembok-tembok istana memperlihatkan betapa erat hubungan antara air dan arsitektur kekuasaan di ibu kota Aceh, di mana sungai berfungsi sebagai sumber air, jalur angkut dan bagian dari pertahanan.

Di sepanjang Krueng Aceh, selain kampung-kampung yang telah disebut, risalah itu mencatat kampung Jamboe Pokekh, Bedoek, Tjoeka, Ujong kampung Jawa, Anakh Kroeng, Pante Perakh, Lemboe, Pasar Aceh, Langsepong dan Longballa, serta banyak sawah dan kampung yang termasuk VII Mukim di bawah Teuku Pay Muda. Lebih jauh ke selatan, di kaki pegunungan Djembora, terletak Tunong, kediaman Panglima Polim, kepala XXII Mukim, dengan benteng yang lebih luas daripada istana sultan. Daftar nama ini adalah arsip toponimi yang berharga, karena banyak nama kampung di sekitar Banda Aceh telah berubah ejaan, bergabung atau hilang.

Di sebelah barat Krueng Aceh, risalah itu mencatat sebuah laguna bernama Kuala Naridji yang masuk ke daratan ke arah selatan dan dapat dilayari perahu kecil, bahkan sekunar kecil ketika pasang. Laguna itu bercabang tiga: cabang selatan disebut Naridji atau Lameda, cabang timur disebut Meuraxa, dan cabang barat tidak disebut namanya. Kuala Meuraxa tidak berhubungan dengan Krueng Aceh, tetapi menghilang di tanah rawa, meskipun menurut sebagian pemberi keterangan telah digali kanal untuk menghubungkannya. Di sebelah timur Krueng Aceh terdapat Kuala Gigieng, cukup lebar dan dapat dilayari sekoci besar dan perahu sampai dua puluh koyan, dengan kampung Gigieng di kedua sisinya.

Lanskap ini sangat dipengaruhi oleh air. Risalah itu mencatat bahwa seluruh Aceh Besar adalah tanah rendah, yang di belakang istana perlahan naik ke arah pegunungan. Ketika banjir, tanah rendah itu sekali atau dua kali setahun terendam seluruhnya, sampai masjid pun harus dicapai dengan perahu. Karena itu kampung-kampung dibangun di atas tanah yang ditinggikan dan rumah-rumah didirikan di atas tiang. Jalan-jalan setapak di dataran rendah sebagian besar mengikuti pematang sawah, sehingga ketika basah sulit dilalui artileri. Gambaran ini memperlihatkan pengetahuan lokal masyarakat Aceh dalam menyesuaikan permukiman dengan siklus air, sebuah pengetahuan yang kembali relevan dalam pembicaraan tentang banjir dan ketahanan bencana di Banda Aceh hari ini.

Bagi pihak kolonial, sungai-sungai ini adalah jalur serangan dan sekaligus rintangan. Kedalaman muara menentukan kapal mana yang dapat masuk, tempat penyeberangan menentukan di mana pasukan dapat menyeberang, dan letak masjid serta rumah syahbandar menentukan sasaran. Pengalaman ekspedisi pertama di laguna dekat pantai, ketika pasukan terhambat oleh jembatan yang buruk, memperlihatkan betapa mahalnya air bagi tentara yang tidak mengenal medan. Risalah 1873 adalah upaya untuk tidak mengulangi kesalahan itu dengan memetakan setiap aliran, kedalaman dan penyeberangan.

Bagi studi Aceh, uraian tentang Krueng Aceh dan Krueng Daroy pada 1873 adalah sumber penting untuk sejarah kota Banda Aceh. Ia memperlihatkan kota sungai yang hidup dengan pelabuhan, pasar, kampung padat, istana bertembok yang dialiri sungai, masjid di dekat tepian, dan dataran sawah yang secara berkala terendam. Ia juga menyimpan jejak tokoh-tokoh kota seperti Teuku Kali Malikul Adil dan syahbandar, yang menunjukkan peran hukum dan perdagangan dalam kehidupan ibu kota. Dengan membandingkan uraian ini dengan peta lama, foto dan kondisi sekarang, kita dapat menelusuri bagaimana lanskap ibu kota Aceh berubah dari masa kesultanan, melalui perang dan kolonialisme, sampai menjadi kota modern yang dihantam tsunami pada 2004 dan dibangun kembali sesudahnya.

The Krueng Aceh and the Krueng Daroy are the two rivers that form the backbone of the landscape of the Sultanate of Aceh’s capital. The Krueng Aceh flows from the interior to the Strait of Malacca, while the Krueng Daroy, called Koerong Dalam or Koerong Daroe in Dutch sources, flows through the palace complex before joining the Krueng Aceh. In 1873, on the eve of the second Dutch expedition, the pamphlet Beschrijving van Atjeh, printed in Batavia by H. M. van Dorp & Co., made the Krueng Aceh the axis of its whole description of the terrain. From it we can reconstruct the natural setting, villages and waterways of the Acehnese capital at a time when it was preparing for war.

According to the pamphlet, the Krueng Aceh rises in the Ija Moeria mountains, runs north-west to near the palace and then turns north toward the sea. A sandbank lies before its mouth. The river at its mouth is said to be about 80 wide and 2.8 to 3.5 ells deep, so that boats of five to ten koyan, and at high tide even schooners, could enter. Around the mouth the ground is swampy and overgrown with nipa, but further upstream it becomes passable and is thickly set with rice fields and villages. This picture shows the Krueng Aceh as a living trade route linking the harbour with the town centre and the interior.

The pamphlet follows the journey upstream carefully. Not far from the mouth, on the left, a small channel or bandar called the Krueng Cut links the Krueng Aceh with Kuala Gigieng, and a little further on the right a lagoon runs to near the village of Meuraxa. After about three-quarters of an hour’s rowing, on the left, a small canal leads to the house of Teuku Kali Malikul Adil, in a village called Oeleh-leh Nja Saroem. Further upstream lies the village of Peunayong, and opposite it the village of Jawa. Before reaching the level of the palace, the right bank is a wide dry plain, while the left bank is densely populated, full of villages separated from one another by thick living hedges.

More than two hours’ rowing from the mouth, past the palace, stands the harbour master’s house, about sixty paces from the left bank. Just before that house, also on the left bank, the Krueng Daroy flows into the Krueng Aceh. The mosque is said to lie one hundred to one hundred and fifty paces from the north-west corner of the palace and one hundred to one hundred and fifty paces from the Krueng Aceh. Between the mosque and the Krueng Daroy there are two sandbanks in the river, and another just in front of the harbour master’s house, the northernmost fitted with a small guardhouse. A little beyond the harbour master’s house the river can be forded at low tide, in about three and a half feet of water. According to some informants there is a similar ford just below the Krueng Daroy.

The Krueng Daroy itself is described as rising in the mountains west of Aceh Besar. It flows between the first and second walls of the palace, and there and near Pasar Aceh it is about four ells deep and between seven and four ells wide, so that it can be navigated by small boats and rowing sampans. The pamphlet also notes that the water of both the Krueng Daroy and the Krueng Aceh is drinkable. The remark that a river ran between the palace walls shows how closely water and the architecture of power were bound together in the Acehnese capital, where the river served as water source, transport route and part of the defences.

Along the Krueng Aceh, besides the villages already named, the pamphlet lists the villages of Jamboe Pokekh, Bedoek, Tjoeka, Ujong of kampung Jawa, Anakh Kroeng, Pante Perakh, Lemboe, Pasar Aceh, Langsepong and Longballa, and many rice fields and villages belonging to the VII Mukim under Teuku Pay Muda. Further south, at the foot of the Djembora mountains, lies Tunong, the residence of Panglima Polim, head of the XXII Mukim, with a fortification larger than the sultan’s palace. This list of names is a valuable toponymic archive, since many village names around Banda Aceh have changed spelling, merged or disappeared.

West of the Krueng Aceh the pamphlet records a lagoon called Kuala Naridji, which runs inland southward and is navigable by small boats and, at high tide, small schooners. It splits into three arms: the southern called Naridji or Lameda, the eastern called Meuraxa, and the western left unnamed. The Kuala Meuraxa does not connect with the Krueng Aceh but peters out in swampy ground, although according to some informants a canal had been dug to link them. East of the Krueng Aceh lies Kuala Gigieng, fairly wide and navigable by large boats and craft of up to twenty koyan, with the village of Gigieng on both banks.

Water shapes this landscape profoundly. The pamphlet notes that all of Aceh Besar is low-lying, rising slowly toward the mountains behind the palace. In floods the low land is entirely submerged once or twice a year, so that even the mosque has to be reached by boat. For that reason villages are built on raised ground and houses on stilts. Footpaths in the lowlands mostly follow the dykes between rice fields and are hard going for artillery when wet. This picture reveals the local knowledge of Acehnese society in adapting settlement to the cycle of water, knowledge that has become relevant again in discussions of flooding and disaster resilience in Banda Aceh today.

For the colonial side, these rivers were both routes of attack and obstacles. The depth of the river mouth determined which ships could enter, fords determined where troops could cross, and the positions of the mosque and the harbour master’s house determined targets. The experience of the first expedition at the lagoon near the beach, when troops were held up by a poor bridge, showed how costly water could be for an army that did not know the ground. The 1873 pamphlet was an attempt to avoid repeating that mistake by mapping every stream, depth and crossing.

For Aceh studies, the description of the Krueng Aceh and Krueng Daroy in 1873 is an important source for the history of Banda Aceh. It shows a living river town with a harbour, markets, dense villages, a walled palace watered by a river, a mosque near the bank, and rice plains periodically flooded. It also preserves traces of urban figures such as Teuku Kali Malikul Adil and the harbour master, revealing the roles of law and trade in the life of the capital. By comparing this account with old maps, photographs and present conditions, we can trace how the landscape of the Acehnese capital changed from the sultanate, through war and colonialism, to the modern city struck by the tsunami of 2004 and rebuilt afterwards.