Jaringan kuta pesisir Aceh Besar (1873)

Jaringan kuta pesisir Aceh Besar pada 1873 adalah rangkaian benteng, parit dan tanggul tanah yang dibangun masyarakat Aceh di sepanjang pantai utara Aceh Besar untuk menghadang pendaratan pasukan Belanda. Gambaran paling lengkap tentang jaringan ini terdapat dalam risalah Beschrijving van Atjeh, yang dicetak di Batavia oleh H. M. van Dorp & Co. pada 1873, setelah ekspedisi pertama gagal dan sebelum ekspedisi kedua mendarat. Risalah itu mencatat nama, letak, bahan dan persenjataan sejumlah kuta dari arah barat sampai timur Krueng Aceh, sehingga menjadi peta tertulis tentang pertahanan pesisir yang dihadapi Belanda.

Di sebelah barat Krueng Aceh, risalah itu menguraikan jalur tanah kering di antara laut dan rawa tempat kampung Meuraxa membentang. Jalur ini kering di dekat laut, tetapi segera berbatasan dengan rawa. Di jalur inilah, menurut risalah, perkemahan pantai Belanda didirikan pada ekspedisi pertama. Di sana masih terdapat benteng-benteng yang telah ditinggalkan, yaitu, dihitung dari Krueng Aceh, Kuta Bugis, Kuta Kalaut, Kuta Bras, Kuta Tanah dan Kuta Meuraxa. Nama Kuta Bugis menarik karena mengisyaratkan kehadiran komunitas Bugis di pesisir ibu kota, sebuah jejak kosmopolitanisme pelabuhan Aceh. Sebagian pemberi keterangan juga menyebut bahwa Kuala Meuraxa telah dihubungkan dengan Krueng Aceh melalui kanal yang digali, dan bahwa di jalur tanah antara kanal itu dan laut telah didirikan kubu-kubu.

Lebih ke barat, di sebelah barat Kuala Naridji dekat muaranya, terletak Kuta Mugat, benteng yang pada April 1873 menembaki perahu-perahu Belanda dan kemudian ditinggalkan serta diduduki. Di selatan Kuta Mugat, dekat muara lengan selatan Kuala Naridji, berdiri sebuah mandarsah atau balai yang menurut keterangan telah dijadikan kubu. Di kedua sisi lengan itu dan di sepanjang tepi selatan kedua lengan lainnya, kini telah didirikan tanggul tanah. Lebih ke barat lagi, di lereng pegunungan di sebelah barat sebuah anak sungai air asin yang terletak tepat di selatan Pulau Tuan, terdapat sebuah kuta yang pada saat itu diduduki orang-orang Teuku Landa. Gambaran ini memperlihatkan bahwa setelah ekspedisi pertama, pertahanan di sisi barat tidak dibiarkan kosong, tetapi diperkuat dengan tanggul dan kubu baru.

Di sebelah timur Krueng Aceh, risalah itu mencatat dua benteng di kedua sisi pintu masuk Kuala Gigieng, yaitu Kuta Rundoe di sebelah timur dan sebuah benteng yang disebut Fort Diamant di sebelah barat. Di jalur tanah kering yang sempit di atas Krueng Cut, dari timur ke barat, terdapat kuta Raja, Perakh dan Moesapi, yang semuanya diduduki. Jarak antara Fort Diamant dan Kuta Raja diperkirakan satu jam berjalan kaki. Di jalur ini, dekat garis pantai, telah digali sebuah parit lari, sementara di jalur sebelah utara anak sungai yang menghubungkan Kuala Gigieng dengan Krueng Tjangkoel atau Lehoe terdapat sebuah tanggul tanah. Kuta Perakh dan Kuta Raja juga dihubungkan dengan jalan menuju sebuah jembatan di atas Krueng Cut, dari mana sebuah jalan lebar yang cocok untuk artileri mengarah ke selatan sampai Krueng Aceh di seberang kampung Langsepong.

Lebih jauh ke timur, risalah itu mencatat benteng-benteng bertembok batu. Di sebelah timur Kuala Tjangkoel terdapat sebuah benteng bertembok batu yang dipersenjatai meriam, kemungkinan bernama Kuta Podanjet, yang terletak sekitar tiga ratus langkah dari sungai dan empat ratus langkah dari pantai. Di jalur tanah antara laut dan pegunungan Krueng Raya terdapat Kuta Ladoeng, benteng bertembok batu dengan empat pucuk meriam, serta kampung Doeroeng dan kampung Ladoeng di kuala dengan nama yang sama. Tidak jauh dari Krueng Raya, di muara Lamreh, terdapat benteng Kuta Loeboe. Risalah itu juga mencatat bahwa di depan jembatan di atas Kuala Tjangkoel terdapat sebuah tanggul tanah lebar yang membentang dari satu tepi ke tepi lain, sehingga tidak ada hubungan melalui air antara jembatan itu dan Podanjet.

Jaringan ini memperlihatkan beberapa ciri pertahanan pesisir Aceh. Pertama, kuta-kuta ditempatkan di dekat kuala dan muara sungai, titik-titik yang paling mungkin dipakai untuk mendarat dan masuk ke pedalaman. Kedua, bahan dan kekuatannya beragam, dari benteng tanah sampai benteng bertembok batu dengan meriam, yang menunjukkan perbedaan sumber daya dan kepentingan strategis di setiap tempat. Ketiga, kuta-kuta itu dilengkapi parit lari dan tanggul tanah yang menghubungkan atau melindungi posisi-posisi, sehingga membentuk garis pertahanan, bukan titik-titik terpisah. Keempat, pertahanan ini terus diperbarui: risalah itu membedakan benteng yang telah ditinggalkan sejak ekspedisi pertama dengan tanggul dan kubu yang “kini” telah didirikan.

Jaringan kuta ini juga berhubungan erat dengan struktur sosial Aceh Besar. Benteng-benteng itu dibangun dan diisi oleh orang-orang dari sagi dan mukim di sekitarnya, dipimpin para uleebalang dan panglima setempat. Keterangan bahwa sebuah kuta diduduki orang-orang Teuku Landa memperlihatkan bahwa pertahanan diatur melalui kepemimpinan lokal. Sumber lain tentang April 1873 mencatat bahwa Teuku Nek, Raja Muda Setia, dipaksa para kepala sagi lain menyerahkan benteng-benteng pantainya, sehingga pengisian kuta juga menjadi arena politik di antara para pemimpin Aceh. Dengan demikian, jaringan kuta bukan semata bangunan militer, tetapi juga cermin dari jalinan kekuasaan di pesisir ibu kota.

Bagi pihak kolonial, peta kuta ini adalah peta sasaran. Pada ekspedisi pertama, Kuta Pantai Cermin dan Kuta Mugat menembaki perahu-perahu Belanda, dan serbuan klewang sekitar empat ratus pejuang menyambut pendaratan pada 8 April 1873. Pengalaman itu membuat penyusun risalah 1873 berusaha mencatat setiap kuta, persenjataan dan jaraknya, agar ekspedisi berikutnya dapat memilih tempat pendaratan dan merencanakan serangan dengan lebih baik. Ekspedisi kedua kemudian memang mendarat di pesisir timur Krueng Aceh, di kawasan yang dalam risalah ini dipenuhi kuta-kuta yang diduduki.

Bagi studi Aceh, jaringan kuta pesisir 1873 adalah bagian penting dari sejarah arsitektur pertahanan dan sejarah perang. Ia memperlihatkan kemampuan masyarakat Aceh membangun dan memperbarui pertahanan dalam waktu singkat setelah serangan pertama, serta memanfaatkan lanskap pesisir berupa kuala, rawa, laguna dan bukit. Ia juga menyimpan nama-nama tempat yang kini sebagian besar telah hilang atau berubah, terutama setelah perubahan garis pantai dan tsunami 2004. Menelusuri kembali letak kuta-kuta ini melalui peta lama, foto, survei lapangan dan tradisi lisan dapat membantu menjadikannya situs sejarah yang diingat sebagai bagian dari perlawanan Aceh.

Akhirnya, jaringan ini dapat dibaca bersama dengan jaringan lubang dan parit di padang alang-alang Idi pada 1889 sebagai dua wajah pertahanan Aceh. Di pesisir ibu kota pada 1873, pertahanan bertumpu pada kuta yang tampak, sebagian bertembok batu dan bermeriam, yang dihubungkan parit dan tanggul. Di pesisir timur pada 1889, pertahanan bertumpu pada lubang-lubang tersembunyi di bawah tirai alang-alang. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Aceh menyesuaikan cara bertahan dengan lanskap dan dengan pengalaman perang yang terus bertambah, dari benteng yang dapat dihancurkan meriam kapal menuju pertahanan yang tidak terlihat dan bergerak.

The network of coastal kuta of Aceh Besar in 1873 was a chain of fortifications, trenches and earthworks built by the Acehnese along the northern shore of Aceh Besar to oppose Dutch landings. The fullest description of the network is found in the pamphlet Beschrijving van Atjeh, printed in Batavia by H. M. van Dorp & Co. in 1873, after the first expedition had failed and before the second landed. The pamphlet records the names, positions, materials and armament of a number of kuta from west to east of the Krueng Aceh, and so serves as a written map of the coastal defences the Dutch faced.

West of the Krueng Aceh, the pamphlet describes the dry strip of land between the sea and the swamp along which the village of Meuraxa stretched. The strip is dry close to the sea but soon meets swamp. It was on this strip, according to the pamphlet, that the Dutch beach camp was set up during the first expedition. Abandoned forts still stood there: counting from the Krueng Aceh, Kuta Bugis, Kuta Kalaut, Kuta Bras, Kuta Tanah and Kuta Meuraxa. The name Kuta Bugis is striking, suggesting a Bugis community on the capital’s shore, a trace of the cosmopolitanism of Aceh’s port. Some informants also said that Kuala Meuraxa had been linked to the Krueng Aceh by a dug canal, and that strongholds had been built on the strip between that canal and the sea.

Further west, west of Kuala Naridji near its mouth, lay Kuta Mugat, the fort that in April 1873 fired on Dutch boats and was later abandoned and occupied. South of Kuta Mugat, near the mouth of the southern arm of Kuala Naridji, stood a mandarsah or council hall said to have been turned into a stronghold. On both sides of that arm and along the southern banks of the other two arms, earthen parapets had now been thrown up. Further west still, on a mountain slope west of a saltwater creek lying just south of Pulau Tuan, stood a kuta then occupied by the men of Teuku Landa. This picture shows that after the first expedition the western side was not left undefended but was reinforced with new earthworks and strongholds.

East of the Krueng Aceh the pamphlet records two forts on either side of the entrance to Kuala Gigieng: Kuta Rundoe to the east and a fort called Fort Diamant to the west. On the narrow dry strip above the Krueng Cut, from east to west, stood the kuta Raja, Perakh and Moesapi, all occupied. The distance between Fort Diamant and Kuta Raja was estimated at an hour’s walk. Along this strip, close to the shoreline, a trench had been dug, while on the strip north of the creek linking Kuala Gigieng with the Krueng Tjangkoel or Lehoe stood an earthen parapet. Kuta Perakh and Kuta Raja were also linked by paths to a bridge over the Krueng Cut, from which a broad road suitable for artillery ran south to the Krueng Aceh opposite the village of Langsepong.

Further east the pamphlet records stone-walled forts. East of Kuala Tjangkoel stood a stone-walled fortification armed with cannon, probably called Kuta Podanjet, some three hundred paces from the river and four hundred paces from the shore. On the strip of land between the sea and the Krueng Raya mountains lay Kuta Ladoeng, a stone-walled fort with four guns, together with the village of Doeroeng and the village of Ladoeng at the river mouth of that name. Not far from Krueng Raya, at the mouth of the Lamreh, stood the fort of Kuta Loeboe. The pamphlet also notes that in front of the bridge over Kuala Tjangkoel a broad earthen dyke ran from one bank to the other, so that there was no water connection between that bridge and Podanjet.

The network reveals several features of Acehnese coastal defence. First, kuta were placed near river mouths and estuaries, the points most likely to be used for landing and entering the interior. Second, their materials and strength varied, from earthen forts to stone-walled forts with cannon, reflecting differences in resources and strategic importance at each site. Third, the kuta were supplemented by trenches and earthen parapets connecting or protecting positions, forming lines of defence rather than isolated points. Fourth, the defences were constantly renewed: the pamphlet distinguishes forts abandoned since the first expedition from earthworks and strongholds that had “now” been raised.

The network was also closely tied to the social structure of Aceh Besar. The forts were built and manned by people from the surrounding sagi and mukim, led by local uleebalang and panglima. The note that one kuta was held by the men of Teuku Landa shows that defence was organised through local leadership. Another source on April 1873 records that Teuku Nek, Raja Muda Setia, was forced by the other sagi chiefs to hand over his beach forts, so that manning the kuta was also an arena of politics among Acehnese leaders. The network of kuta was thus not merely a military construction but a mirror of the web of power on the capital’s coast.

For the colonial side, this map of kuta was a map of targets. During the first expedition Kuta Pantai Cermin and Kuta Mugat fired on Dutch boats, and a klewang charge by some four hundred fighters met the landing of 8 April 1873. That experience led the compiler of the 1873 pamphlet to record every kuta, its armament and distances, so that the next expedition could choose its landing place and plan its attack better. The second expedition did indeed land on the coast east of the Krueng Aceh, in the area which this pamphlet shows as full of occupied kuta.

For Aceh studies, the coastal kuta network of 1873 is an important part of the history of defensive architecture and of the war. It shows the capacity of Acehnese society to build and renew defences within a short time after the first attack, and to make use of the coastal landscape of estuaries, swamps, lagoons and hills. It also preserves place names that have now largely vanished or changed, especially after shifts in the coastline and the 2004 tsunami. Retracing the locations of these kuta through old maps, photographs, field surveys and oral tradition could help make them historic sites remembered as part of Aceh’s resistance.

Finally, this network can be read alongside the network of pits and trenches in the grasslands of Idi in 1889 as two faces of Acehnese defence. On the capital’s coast in 1873, defence rested on visible kuta, some stone-walled and armed with cannon, linked by trenches and earthworks. On the east coast in 1889 it rested on hidden pits beneath a screen of alang-alang grass. The difference shows how Acehnese society adapted its methods of defence to the landscape and to growing experience of war, moving from forts that ships’ guns could destroy toward defences that were invisible and mobile.