Logistik ekspedisi kedua ke Aceh (1873): ransum, kuli dan buruh paksa

Logistik ekspedisi kedua Belanda ke Aceh pada 1873 adalah sistem perbekalan, ransum dan tenaga angkut yang disiapkan tentara kolonial Hindia Belanda untuk menyerang Aceh Besar setelah kegagalan ekspedisi pertama. Salah satu dokumen yang merekam sistem ini secara rinci adalah lampiran risalah Beschrijving van Atjeh, yang dicetak di Batavia oleh H. M. van Dorp & Co. pada 1873. Lampiran itu memuat tabel ransum lapangan berjudul “Vivres te Velde” dan perhitungan jumlah buruh paksa yang dibutuhkan untuk membawa perbekalan satu brigade. Dari angka-angka sederhana ini terbuka gambaran tentang bagaimana perang kolonial dijalankan, siapa yang memikul bebannya, dan bagaimana hierarki rasial tertulis bahkan dalam daftar makanan.

Tabel ransum lapangan dalam risalah itu dibagi menjadi dua kolom penerima. Kolom pertama adalah “orang Eropa, Afrika dan Ambon”, dan kolom kedua adalah “pribumi dan buruh paksa”. Perbedaan jatah di antara keduanya sangat jelas. Jatah beras untuk kolom pertama adalah 0,55 pon Belanda (Nederlandsch pond, setara satu kilogram) per hari, sedangkan untuk kolom kedua 0,60 pon. Daging sapi atau kerbau segar diberikan 0,37 pon untuk kolom pertama dan 0,25 pon untuk kolom kedua. Daging asap, daging asin dan babi hanya disediakan untuk kolom pertama. Daging kering diberikan 0,20 pon untuk kolom pertama dan 0,10 pon untuk kolom kedua, dengan catatan bahwa sebagai pengganti daging kering dapat diberikan ikan kering 0,2 pon. Roti segar 0,20 pon untuk kolom pertama dan 0,10 untuk kolom kedua, roti keras 0,10 dan 0,05. Mentega 0,03 pon dan jenewer 0,10 kan (sekitar 0,1 liter) hanya untuk kolom pertama, sedangkan kopi, teh, garam, rempah kari dan cabai kering diberikan kepada keduanya dalam jumlah yang sama atau hampir sama.

Catatan-catatan dalam tabel memperlihatkan pertimbangan biaya. Bila roti segar yang baik tidak tersedia, atau bila jatah 0,20 pon untuk orang Eropa, Ambon dan Afrika berharga lebih dari empat belas sen dan jatah untuk pribumi lebih dari tujuh sen, maka diberikan roti keras. Sekali seminggu daging sapi atau kerbau segar dapat diganti daging babi segar 0,3 pon per jatah. Sebagai variasi, beras dapat diganti kentang dengan sayur segar atau kering, yang jumlahnya ditetapkan komandan ekspedisi. Tabel itu juga mencakup minyak lampu kelapa, kayu bakar, cuka, bawang dan sabun. Rincian ini menunjukkan bahwa perang direncanakan dengan perhitungan anggaran yang ketat, dan bahwa perbedaan nilai jatah antara kelompok penerima secara sadar ditetapkan.

Bagian kedua lampiran menghitung kebutuhan tenaga angkut untuk Brigade Kedua. Susunan brigade itu adalah 110 perwira, 1.378 orang Eropa, 460 orang Ambon, 689 pribumi dan 78 perempuan, ditambah 16 kuda perwira dan 79 kuda dinas. Untuk berbagai dinas dibutuhkan 13 mandor dan 392 kuli, yang dirinci sebagai satu mandor dan 25 kuli untuk staf, 160 kuli untuk infanteri, empat untuk dinas topografi, dua untuk kavaleri, empat untuk personel baterai gunung, empat mandor dan 72 kuli untuk material baterai gunung, lima untuk zeni, dan delapan mandor dengan 120 kuli untuk ambulans. Untuk pakan kuda, dengan anggapan setiap kuda membawa satu jatah gabah per hari, dibutuhkan sepuluh kilo jerami dan empat kilo gabah per kuda untuk dua hari, atau 1.330 kilo untuk 95 kuda, yang memerlukan 54 kuli.

Perhitungan berikutnya adalah tenaga untuk membawa ransum. Penyusun menghitung kekuatan total brigade sebagai 110 perwira, 1.830 orang Eropa dan Ambon, dan 1.226 pribumi, perempuan dan buruh paksa. Dengan anggapan bahwa untuk membawa ransum satu hari bagi seratus militer Eropa dan empat perwira dibutuhkan 8,7 kuli, dan bagi seratus pribumi dan empat perwira 6,89 kuli, ia sampai pada kebutuhan sekitar 243,58 kuli, ditambah sekitar enam belas kuli untuk membawa ransum para buruh paksa itu sendiri. Jumlahnya menjadi 260 kuli untuk satu hari, atau 520 untuk perbekalan dua hari. Ke dalam jumlah itu masih harus ditambahkan 13 mandor, 392 kuli untuk berbagai dinas dan 54 kuli untuk pakan kuda.

Angka-angka ini memperlihatkan bahwa satu brigade yang bergerak selama dua hari membutuhkan hampir seribu orang pengangkut, sebagian besar di antaranya disebut sebagai dwangarbeiders atau buruh paksa. Mereka adalah orang hukuman yang dipekerjakan secara paksa, dan dalam tabel ransum ditempatkan dalam kolom yang sama dengan pribumi, dengan jatah daging dan roti yang lebih kecil. Kenyataan ini sejalan dengan sumber lain tentang Perang Aceh. Hikayat Prang di Edi, misalnya, mencatat bahwa pasukan ke Idi pada Mei 1889 membawa 133 orang “perantean” untuk memikul mesiu, peluru dan perlengkapan perang. Dari 1873 sampai 1889, tenaga paksa menjadi bagian tetap dari mesin perang kolonial di Aceh.

Hierarki dalam daftar ransum juga memperlihatkan wajah tentara kolonial yang terstratifikasi secara rasial. Orang Eropa, Afrika dan Ambon ditempatkan dalam satu kolom dengan jatah daging, roti, mentega dan jenewer yang lebih besar. Orang Afrika di sini merujuk pada serdadu asal Afrika Barat yang direkrut ke dalam tentara Hindia Belanda, sedangkan orang Ambon diperlakukan setara dengan orang Eropa dalam soal jatah, sejalan dengan kedudukan istimewa yang diberikan kepada mereka sebagai serdadu yang dianggap setia. Serdadu pribumi lain, terutama dari Jawa, ditempatkan dalam kolom yang sama dengan buruh paksa. Pembagian ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial membangun hierarki di antara bangsa-bangsa yang dipekerjakannya, dan bagaimana hierarki itu dikukuhkan dalam hal paling dasar, yaitu makanan.

Kehadiran 78 perempuan dalam susunan brigade juga patut dicatat. Mereka kemungkinan adalah perempuan yang menyertai serdadu, sebuah praktik yang dikenal dalam tentara Hindia Belanda, di mana sebagian serdadu membawa istri atau pendamping yang mengurus makanan dan kebutuhan sehari-hari di tangsi dan di medan. Keberadaan mereka dalam hitungan logistik memperlihatkan bahwa perang kolonial juga melibatkan orang-orang yang jarang disebut dalam kisah kepahlawanan, tetapi ikut menanggung kesulitan dan bahaya di medan perang.

Bagi studi Aceh, data logistik ini penting untuk memahami skala dan biaya perang yang dihadapi masyarakat Aceh. Ekspedisi kedua jauh lebih besar daripada yang pertama, dan setiap brigadenya membawa ribuan orang, termasuk ratusan buruh paksa. Data ini juga memperlihatkan betapa besar beban yang harus ditanggung untuk bergerak di medan Aceh Besar, yang menurut risalah yang sama dipenuhi sawah, rawa dan jalan setapak di atas pematang yang sulit dilalui ketika basah. Ketergantungan pada pengangkut manusia membuat setiap pergerakan pasukan lambat, mahal dan rentan, sebuah faktor yang dimanfaatkan para pejuang Aceh dengan serangan-serangan terhadap kolone yang bergerak.

Data ini juga mengajak kita membaca Perang Aceh sebagai sejarah sosial, bukan hanya sejarah militer. Di balik angka 520 buruh paksa ada manusia yang dipaksa memikul beban di medan yang asing, dengan jatah makanan yang lebih kecil dan tanpa kehormatan. Di balik kolom ransum ada keputusan tentang nilai manusia berdasarkan asal-usulnya. Dengan menempatkan data ini dalam kerangka Acehnologi, kita dapat melihat bahwa perang yang dihadapi Aceh adalah perang yang juga menindas orang-orang Nusantara lain yang dibawa ke Aceh, sehingga ingatan tentang perang ini menyimpan penderitaan yang lebih luas daripada yang biasanya diceritakan.

The logistics of the second Dutch expedition to Aceh in 1873 were the system of supplies, rations and carrying labour prepared by the Netherlands Indies colonial army to attack Aceh Besar after the failure of the first expedition. One document recording this system in detail is the appendix to the pamphlet Beschrijving van Atjeh, printed in Batavia by H. M. van Dorp & Co. in 1873. The appendix contains a field ration table titled “Vivres te Velde” and a calculation of the number of forced labourers needed to carry the supplies of one brigade. These simple figures open a view of how colonial war was conducted, who bore its burden, and how a racial hierarchy was written even into a food list.

The field ration table divides recipients into two columns. The first is “Europeans, Africans and Ambonese”, the second “natives and forced labourers”. The difference between them is plain. The rice ration for the first column is 0.55 Dutch pounds (Nederlandsch pond, equal to one kilogram) a day, for the second 0.60. Fresh beef or buffalo meat is 0.37 pounds for the first column and 0.25 for the second. Smoked bacon, salted bacon and pork are provided only to the first column. Dried meat is 0.20 pounds for the first column and 0.10 for the second, with a note that dried fish of 0.2 pounds may be given instead of dried meat. Fresh bread is 0.20 pounds for the first column and 0.10 for the second, hard bread 0.10 and 0.05. Butter at 0.03 pounds and gin at 0.10 kan (about 0.1 litre) are only for the first column, while coffee, tea, salt, curry spices and dried chillies are given to both in equal or nearly equal amounts.

The notes in the table reveal considerations of cost. If good fresh bread was not available, or if the 0.20-pound ration for Europeans, Ambonese and Africans cost more than fourteen cents and the ration for natives more than seven cents, hard bread was issued. Once a week fresh beef or buffalo could be replaced by fresh pork at 0.3 pounds per ration. For variety, rice could be replaced by potatoes with fresh or dried vegetables, the amount set by the expedition commander. The table also covers coconut lamp oil, firewood, vinegar, onions and soap. These details show that the war was planned with strict budgetary calculation, and that differences in the value of rations between groups of recipients were deliberately set.

The second part of the appendix calculates the carrying labour needed for the Second Brigade. The brigade consisted of 110 officers, 1,378 Europeans, 460 Ambonese, 689 natives and 78 women, plus 16 officers’ horses and 79 service horses. The various services needed 13 foremen and 392 coolies, broken down as one foreman and 25 coolies for the staff, 160 coolies for the infantry, four for the topographical service, two for the cavalry, four for the mountain battery personnel, four foremen and 72 coolies for mountain battery materiel, five for the engineers, and eight foremen with 120 coolies for the ambulance. For horse fodder, assuming each horse carried one day’s ration of paddy, ten kilos of hay and four kilos of paddy per horse were needed for two days, or 1,330 kilos for 95 horses, requiring 54 coolies.

The next calculation concerns the labour to carry rations. The compiler puts the brigade’s total strength at 110 officers, 1,830 Europeans and Ambonese, and 1,226 natives, women and forced labourers. Assuming that carrying one day’s rations for a hundred European soldiers and four officers required 8.7 coolies, and for a hundred natives and four officers 6.89 coolies, he arrives at about 243.58 coolies, plus about sixteen to carry the rations of the forced labourers themselves. The total becomes 260 coolies for one day, or 520 for two days’ supplies. To this must still be added 13 foremen, 392 coolies for the various services and 54 coolies for horse fodder.

These figures show that a single brigade moving for two days needed nearly a thousand carriers, most of them described as dwangarbeiders, forced labourers. They were convicts put to compulsory work, and in the ration table they are placed in the same column as natives, with smaller allowances of meat and bread. This fits other sources on the Aceh War. Hikayat Prang di Edi, for example, records that the force sent to Idi in May 1889 took 133 “perantean” to carry powder, bullets and war materiel. From 1873 to 1889, forced labour remained a permanent part of the colonial war machine in Aceh.

The hierarchy in the ration list also reveals the racially stratified face of the colonial army. Europeans, Africans and Ambonese are placed in one column with larger allowances of meat, bread, butter and gin. Africans here refers to soldiers of West African origin recruited into the Netherlands Indies army, while the Ambonese were treated as equal to Europeans in rations, in keeping with the privileged position given them as soldiers deemed loyal. Other native soldiers, especially from Java, were placed in the same column as forced labourers. This division shows how colonial power built a hierarchy among the peoples it employed, and how that hierarchy was fixed in the most basic matter of all, food.

The presence of 78 women in the brigade’s composition also deserves notice. They were probably women accompanying soldiers, a known practice in the Netherlands Indies army, in which some soldiers brought wives or companions who saw to food and daily needs in barracks and in the field. Their inclusion in the logistics count shows that colonial war also involved people rarely mentioned in tales of heroism, who nonetheless shared the hardships and dangers of the battlefield.

For Aceh studies, these logistical data are important for understanding the scale and cost of the war that Acehnese society faced. The second expedition was far larger than the first, and each of its brigades brought thousands of people, including hundreds of forced labourers. The data also show how heavy a burden it was to move across the terrain of Aceh Besar, which according to the same pamphlet was full of rice fields, swamps and footpaths along dykes that were hard to use when wet. Dependence on human carriers made every troop movement slow, costly and vulnerable, a factor Acehnese fighters exploited with attacks on moving columns.

The data also invite us to read the Aceh War as social history, not only military history. Behind the figure of 520 forced labourers are human beings compelled to carry loads across unfamiliar ground, on smaller rations and without honour. Behind the ration columns are decisions about the worth of people according to their origin. By placing these data within the framework of Acehnologi, we can see that the war Aceh faced was also a war that oppressed other peoples of the archipelago brought to Aceh, so that the memory of this war holds a suffering wider than is usually told.